Ditemukan 901 data
16 — 7
syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak teruolonoorang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpatdan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.Menimbanp, hahwa dnri kenkciiari, r.ara Qpkci femehiif, rnmeli hakim hempnHnnalbahwa, karena para saksi telah melihat sendiri pemohon I dengan Pemohon II hidup rukursampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada hubungan sedarah ataisesusuan dengan wali nikah ayah handling
206 — 67
HD oO Ss Os1olaerb>AaoMn Bok Ar KMOsSicabB oh Beban Overburden OB Stripping $ 22,66213.956 213.956VAT 10% (OB $ 2,27Stripping) 21.396Land Compensation $ 5,33 50.326Reclamation $ 1,00: 9.442Infill Drilling $ 2,00 18.884VAT 10% (Infill $ 0,20Drilling) 1.888Labour $ 1,00 9.442Camp/Meals $ 0,70 6.609Beban Coal MiningA Coal Clean & $ 0,85Excavate 8.026 8.026b Coal Hauling $ 8,3378.652 78.652C Hauling Supervision$ 0,999.348 9.348D Road Maintenance $ 0,09850 850E Crush/Screen $ 2,40 22.661F Stockpile Handling
194 — 58
Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDAtertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO binSAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karenamenawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO binSAPEKUDIN (mengatakan saya memiliki program umroh, tahun kemarinjamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014)hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahunini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport,airport tax, handling
Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atasbujuk rayu dari Terdakwa EKO EDISUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksiSAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena penawarkan sebagaiberikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO mengatakan: ( saya memilikiprogram umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yangdiberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayarRp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisaberangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax,handling dan vaksin meningitis
Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDAtertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO BINSAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karenapenawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO : ( sayamemiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yangdiberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayarRp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisaberangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax ,handling dan vaksin meningitis
85 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian pihak PT.Pam Lyonaise Jaya memerintahkan Saksi AmosHarianja (selaku Illegal Handling Section Head of UPP Pusat di PT. PamLyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi ke beberapa titikkonsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Kemudiandiketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran air bersih dan diketahuidari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambung denganmenggunakan pipa milik Terdakwa.
Kemudian pihak PT.Pam Lyonaise Jaya memerintahkan SaksiAmos Harianja (selaku illegal Handling Section Head of UPP Pusat di PT.Pam Lyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi ke beberapatitik Konsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.Kemudian diketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran air bersin dandiketahui dari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambung denganmenggunakan pipa milik Terdakwa.
153 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa dan berdasarkanpengecekan dokumen kembali secara detail bahwa koroeksi positif sebesar Rp.27.396.829.606,00 meliputi koreksi atas pendapatan/peredaran usaha yang semestinyasesuai peraturan perpajakan tidak terutang PPN tetapi oleh Terbanding dianggap dandikoreksi menjadi terutang PPN, yaitu : Transportation/trucking revenue Rp. 12.860.515.540,00 Accrued income Rp. 1.103.876.089,00 Documentation dan clearance administration Rp. 12.497.768.924,00 Agency dan handling
Desember 2005 ;Bahwa bukti pendukung dokumendokumen tersebut diatas telah diserahkankepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan pajak berlangsung ;Bahwa berdasarkan fakta dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yangberlaku maka dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat dan karenanyasewajamya ditinjau kembali menjadi tidak terdapat koreksi ;6Sanggahan atas koreksi Agency and handling chargesBahwa sanggahan Pemohon Banding sesuai dengan fakta dan bukti yangdiberikan yaitu sama dengan
402 — 94
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.bahwa selanjutnya Majelis memeriksa materi pengajuan sengketa gugatan ini:Memperhatikanbahwa dari sisi materi menurut Majelis, Tergugat telah keliru menyatakanbahwa kegiatan usaha penggugat adalah Perdagangan Besar Lainnya(KLU51900) hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan menunjukkandata pendukung yang diberikan pula kepada Majelis, yang menyatakan KLUPenggugat yang benar adalah 63590 yaitu Jasa Pengiriman dan PengepakanLainnya atau lebih tepatnya jasa handling
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan petunjuk padabutir 2 di atas, maka:1) Apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebut jugamemberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling oleh kontraktorkepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang PajakPertambahan Nilai;2) Sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asingtersebut mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaanpenerbangan Indonesia, maka atas penyerahan jasa ground handlingdimaksud
, terutang Pajak Pertambahan Nilai;Walaupun UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebutkanjasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan dan penyimpananpesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasionalyang diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkenaPajak Pertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut di atasdinyatakan jasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaikarena
Putusan Nomor 1027/B/PK/PJK/2014Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti Jasa Ground Handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan petunjuk pada butir 2diatas, maka :a. apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebutjuga memberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling oleh kontraktorkepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang Pajak PertambahanNilai;b. sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebutmengenakan PPN terhadap perusahaan penerbangan Indonesia, maka ataspenyerahan jasa ground handling dimaksud, terutang Pajak PertambahanNilai
;Bahwa walaupun Undangundang Pajak Pertambahan Nilai tidakmenyebutkan jasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan danpenyimpanan pesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasional yangdiserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkena PajakPertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut diatas dinyatakanjasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena alasanpemberlakuan azas
integral antara jasa pelabuhan dengan jasa angkutan lautyang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai; Adanya suatu kelaziman di dunia internasional bahwa jasa pelabuhan bagipelayaran internasional dikecualikan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai; Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaran Indonesia oleh negarayang mempunyai perjanjian bilateral;Bahwa dari beberapa penjelasan diatas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional (sepertijasa ground handling
Pemohon Banding tidak mungkin lagimembebankan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008 dimaksudkepada konsumennya, sehingga ketetapan Terbanding tersebuttelah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;bahwa di negaranegara lain seperti Hongkong, China, Thailand,Saudi Arabia tidak memberlakukan Government Services Tax(GST) / Value Added Tax (VAT) Zero Rated dimana jasa yangtidak dikenakan pajak di atas adalah jasa Landing, Parking,Aerobridge, Route Air Navigation Charge, Cargo HandlingCharges, Catering Handling
Charges, Passenger SecurityCharges dan jasajasa tersebut di atas bila di Indonesia dengannama : Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, PenyimpananPesawat Udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP),Garbarata (Aviobridge) dan Ground handling;bahwa apabila Terbanding berpendapat Jasa Kebandarudaraanuntuk Penerbangan Internasional terutang PPN maka tindakanTerbanding juga kurang sejalan dengan asas nondiscriminationdalam perpajakan sehingga seharusnya jasa angkutan udaraluar negeri lainnya juga
113 — 111
dalam Formulir Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak Dalam Rangka Impor menyebutkan: Impor atas dasarinden adalah suatu kegiatan memasukan barang ke dalam daerahpabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas namapemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barangimpor antara importir dengan indentor, yang segala pembiayaanimpor antara lain pembukaan L/C, Bea, pajak maupun biaya yangberhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban indentordan sebagai balas jasa importir memperoleh komisi (handling
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula dalam proses penangananpemeriksaan, Pemohon Banding juga mendapatkan penjelasan yang tidak pastiantara mau dikenakan dan tidak dikenakan PPN atas transaksi jasaperdagangan dan pada akhirnya Tim Pemeriksa mengusulkan untukmengenakan PPN atas jasa perdagangan tersebut;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam pelaporanpendapatan/revenue di Buku Besar maupun SPM PPN untuk Masa PajakJanuari 2011, dimana Pemohon Banding sudah menerapkan SE145/PJ/2010,jumlah handling commission
yang dilaporkan adalah sebesar 100/110 dari totalhandling commission, dimana apabila jika jumlah handling commission sebesarRp3.870.009.894,00 (apabila diterapbkan dalam kasus Agustus 2010), makajumlah pokok revenuenya adalah 100/110 x Rp3.518.190.813,00 ataurevenue/DPP PPN sejumlah Rp3.518.190.813,00 dan PPN (10%) sebesarRp351.819.081,00.
Handling Commission (Jasa Perdagangan), yaitu jenis transaksi dimana Pemohon Banding tidak terlibat secara langsung di dalamtransaksi perdagangan.Bahwa atas aktivitas yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) berupa Jasa Handling,dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bertindak sebagai perantara, yaitu mencarikan penjual atau pembelidan juga memberikan jasa informasi perdagangan.
189 — 28
dan Tata Cara Perpajakan.bahwa selanjutnya Majelis memeriksa materi pengajuan sengketa gugatan ini:bahwa dari sisi materi menurut Majelis, Tergugat telah keliru menyatakanbahwa kegiatan usaha penggugat adalah Perdagangan Besar Lainnya(KLU51900) hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan menunjukkanMemperhatikanMengingatdata pendukung yang diberikan pula kepada Majelis ; yang menyatakan KLUPenggugat yang benar adalah 63590 yaitu Jasa Pengiriman dan PengepakanLainnya atau lebih tepatnya jasa handling
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
perusahaan freight forwarder yangkomponen jasanya termasuk bidang pengurusan jasa angkutan umum di laut/pelayaran dan angkutan udara luar negeri yang sesuai dengan peraturan di atasmerupakan kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN;Bahwa berikut adalah perincian pendapatan Pemohon Banding : SUMMARY OF REVENUEFOR THE YEAR ENDED MAY 31, 2004DESCRIPTION SALES VAT(USD) (USD)REVENUE FROM INTERNATIONAL TRAFFIC 8,899.72 ADMINISTRATION 18,383.89 DOCUMENTATION 6,116,480.03 INTERNATIONAL FREIGHT 96,336.06 HANDLING
No. 149/B/PK/PJK/2009.pengerjaannya di tahun 2002, namun baru di"closed" ditahun 2003 (per laporan audit)Selisih 3,689.61Total pendapatan per laporan audit 6,741,054.23 Bahwa menurut Pemohon Banding, penyerahan Jasa Kena PajakPemohon Banding adalah sebesar Rp. 2.001.934.320,00 (atau USD235.671,80) yang merupakan penyerahan jasa dalam Daerah Pabean sebagaiberikut: Jasa Administrasi; Jasa Dokumentasi; Jasa Transportasi/Trucking; Jasa Handling; Jasa Gudang.Bahwa atas objek Jasa Kena Pajak sebagairnana
No. 149/B/PK/PJK/2009.1414terdiri dari jasa freight, jasa gudang, jasa pengangkutan, jasadokumen impor/ekspor dan jasa handling kepada customernya,karenanya Majelis berpendapat Pemohon Banding bukan merupakanperusahaan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sehingga tidaktermasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak PertambahanNilai ;bahwa Pasal 1 butir 19 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
144 — 76
ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karenadaluwarsa ; Menimbang, bahwa dalam penerapan ketentuan pasal 76 KUHP tersebut, Majelis Hakim akanmengkomparasikannya dengan ketentuanketentuan lain dalam KUHP yang memiliki korelasi terhadapketentuan pasal 76 KUHP dalam hal ini adalah ketentuanketentuan yang diatur dalam Buku KesatuBab, VI mengenai Perbarengan Tindak Pidana, yang secara teoriitis, dibagi dalam 3 (tiga) bentukPerbuatan, yakni concursus idealis (pasal 63 KUHP), voorgezette handling
Majelis Hakim akanmenguraikan terlebih dahulu maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 63 KUHP (concursusidealis), pasal 64 KUHP (vorgezette handling), pasal 65 KUHP dan pasal 66 KUHP (concursus realis),dengan uraian sebagai berikut :Tentang Concursus Idealis :1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP ditegaskan tentang adanya Perbuatan Pidanayang dilakukan oleh si pelaku melanggar lebih dari satu aturan Pidana, maka yang dikenakan hanyaaturan pidana saja.
No. 22 tahun 2009 ; Tentang Vorgezette Handling :1. Bahwa didalam pasal 64 KUHP ayat (1) tersebut ditegaskan tentang adanya beberapa perbuatanPidana yang dilakukan oleh si pelaku yang melanggar satu aturan Pidana, perbuatan tersebut salingberhubungan dan dipandang sebagai perbuatan berlajut, maka terhadap beberapa perbuatan tersebutcukup dikenakan satu aturan pidana saja.
Bahwa yang menjadi substansi Vorgezette Handling ini yakni adanya beberapa perbuatan yangsaling berkaitan antara perbuatan yang satu dengan yang lain, perbuatanperbuatan tersebutmelanggar ketentuan pidana yang sejenis. Sehingga didalam pasal 64 ayat (1) tersebut memuatimperative menyebutkan kalimat harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
Yang jikadikongklusikan sebagai Perbarengan Beberapa Perbuatan (Consursus Realis/Pasal 65 KUHP), dimanaPerbuatan tersebut adalah Perbuatan yang melanggar dan diancam dengan pidana sejenis. darikongklusi tersebut, maka menurut Majelis Hakim, dari rangkaian peristiwa pidana yang dimuat dalamperkara Nomor : 05/Pid.B/2012/PN.Pky maupun dalam perkara ini, merupakan satu rangkaianPeristiwa Pidana yang dsebut sebagai Perbuatan Berlanjut atau vorgezette handling (pasal 64 KUHP) ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan
57 — 19
Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknyabahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidakakan mengulangi kembali ;Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwatersebut,selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap pada Tuntutannya semula ;Menimbang, bahwa Terdakwa W I Y A DI oleh Penuntut Umum telah didakwadengan Dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa WIYADI sebagai Ar Handling
Astra SedayaFinance Cabang Mataram yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pembiayaan PembelianMobil dengan alamat Kantor berkedudukan di jalan AA Gde Ngurah Nomor. 87ECakranegara Kota Mataram dengan jabatan sebagai Ar Handling Officer (ARHO)menangani penagihan terhadap customer yang terlambat membayar angsuran kredit antara8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan ;Bahwa mekanisme operasional kerja terdakwa selaku karyawan
Terdakwa WIYADI adalah Ar Handling Officer (ARHO)yang bertugas melakukan penagihan angsuran kredit kepada Para Debitur yangmengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 s.d. 30 hari dariJadwal yang telah ditetapkan.
Ar Handling Officer (ARHO) dijabat oleh Saksi IWAN, Sdr WAHYU,Sdr SUMIADA, Sdr ADIAKSA, Sdr GUNAWAN dan Sdr ARISNURMAN. AR ARHO diyabat oleh Sdri RULLIA.(2) Under Writing : Admin UnderWriting dijabat oleh Sdr ULFA KARTINI dan SdriJUWITA. Surveyor dijabat oleh Sdr PUTRA, Sdr FITRIADI, Sdr JAROT danSdr EKO. Base Master dijabat oleh Sdri ERNA.(3) Service : Teller dijabat oleh Sdri YUSNIA. Costumer Service Officer (CSO) dijabat oleh Sdr IDA MUSTIKA.
Ar Handling Officer (ARHO) bertugas menangani penagihan terhadapcostumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit antara 8(delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.c.
90 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali/PemohonBanding;Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, mengacu pada P3B Indonesia Australia, Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding telah membuktikan bahwa kegiatan yangdilakukan kantor perwakilan adalah sangat terbatas, yaitu terbatas padakegiatan penunjang dan mengurus kepentingan administrasi dari perusahaanangkutan udara asing yang diwakili, berupa antara lain mengurus perizinanyang berkaitan dengan kegiatannya, mengurus teknis pesawat, danpenanganan (handling
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan dengan Penetapan menghentikan semua kegiatanconveyor, jetty, crusher handling coal facility dan sarana penunjang PT.MNC Infratama milik Tergugat di Site Bantuas, Kecamatan Palaran,Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya;4.
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 565/B/PK/PJK/2016 2 Deck Machinerye Parts for Windlasse Mooring Winche Capstan Boat Winche Steering geare Lifte Handling Hoiste Handling Crane Derrick Bow Thrustere Hydraulic Pump Unite Refrigerating Plant 3 dst IV CARGO PART Cargo Handlinga4 MachineryParts For Cargo Handling Machinery, Such ase Cargo Hosee Cargo Pumpe Cargo Heatere Cargo Measuring Equipmentse Inert Gas Generator Plante Tank Cleaning Equipmentse Butter Worth Heatere Self Unloading Cargo Control and2 .ss Instrumentation
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan petunjuk padabutir 2 di atas, maka:1) apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebut jugamemberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling olehkontraktor kepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang PajakPertambahan Nilai;2) sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asingtersebut mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaanpenerbangan Indonesia, maka atas penyerahan jasa ground handlingdimaksud
Walaupun UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebutkanjasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan dan penyimpananpesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasionalyang diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkenaPajak Pertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut di atasdinyatakan jasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaikarena alasan pemberlakuan azas timbal
Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/20143) Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaran Indonesia olehnegara yang mempunyai perjanjian bilateral;Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti jasa ground handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adityo Utomo, SH
62 — 56
. , , 488,000,1 Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm M 00 00.00 0.00(k.450, B.13 mm = 4 Btg)5 Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm Ma 13,592. 20, 271.840.00(Drop Hammer) 00 000.00 0.00 termasuk biaya handling dan penyambungantiang3 Pekerjaan Bobokan Tiang Pancang Ttk 436. 93, 40,766,00 Halaman 5 dari 74 halaman perkara nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT PTK 00 500.00JUMLAH 1ll PEKERJAAN STANDARDPEKERJAAN PERSIAPAN253. 30< ,1 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank M 18 791.20JUMLAH Illl PEKERJAAN STRUKTUR
105 — 21
2015/4 thn 1 bin 3,320,79117 Syamsuddin psbatcher Main 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,736,48318 Rudiansyah psbatcher Main 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,736,48319 Luther Tappi psbatcher Main 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,736,48320 Muchsin MS Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54821 Alilinta Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,514,54822 Anas Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54823 Satur Groud Handling
HA Groud Handling 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,983,90225 Yurliansyah Ambulance Operator 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41426 Suwarno Ambulance Operator Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41427 +Yuspar Ambulance Operator 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41428 Sartan Effendi Pengawas Lapangan 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,450,00029 Muhammad Syauki Contract Admin iS rie 31 Juli 2015/3 thn9 bin 8,345,92530 Subandri Contract Admin iS OL 31 Juli 2015/3 thn9
31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,48318 Rudiansyah a Main 1 juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,483: Dispatcher Main 5 519 Luther Tappi Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,736,48320 Muchsin MS Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54821 = Alilinta Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54822 Anas Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,548 Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 5/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr 23 Satur Groud Handling
Syamsuddin Dispatcher Main 1 juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,48318 Rudiansyah Dispatcher Main 1 juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,48319 Luther Tappi Dispatcher Main 1 juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,48320 Muchsin MS Dispatcher Sub Pool Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54821 Alilinta Dispatcher Sub Pool Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54822 Anas Dispatcher Sub Pool Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54823 =Satur Groud Handling 1 Juni 2011 31 Juli
HA Groud Handling 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,983,90225 Yurliansyah Ambulance Operator 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41426 Suwarno Ambulance Operator 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41427 +Yuspar Ambulance Operator Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41428 Sartan Effendi Pengawas Lapangan 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,450,00029 Muhammad Syauki Contract Admin OL 31 Juli 2015/3 thn 9 bin 8,345,92530. Subandri Contract Admin !