Peradilan Tata Usaha Negara baru berwenang secara absolutmelakukan kontrol yudisial (/udicial control) ketika terdapat sengketa atasterbitnya Keputusan dan/atau Tindakan atau sengketa tata usaha negarakhusus lain sesuai ketentuan hukumnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya,melalui pengujian marginal (marginale toetsing) atas penerapan asas legalitas(rechtmatigheid van bestuur) belaka;Menimbang, bahwa Pengadilan juga tidak boleh melakukanpenambahan atau pengurangan kewenangannya sendiri tanpa dasar

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap PokokPerkara a quo,akan mengujinya secara marginal toetsing atau pengujian secara terbataspada permasalahan hukum (Rechmatigeheid) dan pengujian yang dilakukan oleh Hakimadalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifatmelawan hukum atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim adalah pada saatdikeluarkannya keputusan (ex tunct), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa

dengan perkiraan harga kompetitifnya atau secarasignifikan lebih tinggi dibandingkan biayanya ;Bahwa lebih lanjuthal ini dapat dilinat dari tingkat Margin EBITDA(EarningBefore Interest, Tax, Depreciation, ang Amortization) atauPendapatan Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi) yangbesardan bertahan dalam jagka waktu yang lama dimana Nilai Ebitdayang tinggi mengindikasikan bahwa operator seluler masih memilikiruang untuk menurunkan tingkat harga seperti dapat dilihat dalam tabela Ebitda Marginal

.140/2/2007 pada pasal 11 ayat (1) yang menyatakan:Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUPB, wajibmembangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 %dari total luas areal kebun yang di usahakan oleh perusahaansebagaimana di sampaikan pada (bukti P.45):Bahwa keputusan objek sengketa menurut keterangan Saksi Ahli ProfKoswara tanggal 25 Februari 2014 memberikan keterangan di bawahsumpah adalah dalam membuat surat keputusan harus berpihakkepada rakyat, terutama rakyat secara marginal

Bukti SK Gubernur Kepala DaerahPropinsi Djawa Timur Nomor I/AGR/99/HM/III/1964, tertanggal 2061963.Oleh karena Tergugat Il orang yang dipandang marginal, jika sejak awalpemeriksaan di Penyidik didampingi dari Lembaga Bantuan Hukum, tak akanbisa diproses karena lebih kepada persoalan perdata. Tapi ini biarlah inisudah berlalu;.

halaman, Putusan Perkara No.06/G/2015/PTUNPLG.Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLNwajib melaksanakan Putusan DKPP, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusanyang diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan putusan DKPP hakikatnya adalah merupakan satu rangkaian keputusan dalam rangka fungsipenyelenggaraan pemilu sehingga oleh karenanya dalam mempertimbangkan substansi materiilobjek sengketa aquo, Majelis Hakim juga melakukan pengujian secara terbatas(marginal

dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (videPasal angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka terkait dalil ParaPenggugat mengenai Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara pidana, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk menilainya dan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya melakukan pengujianterbatas (marginal

Hal ini menegaskan bahwaGubernur selaku kepala pemerintahan di daerah harus mempertimbangkanaspekaspek lain, seperti kondisi pasar kerja dan kondisi usahausaha marginal,disamping rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atau rekomendasiBupati/ Walikota.Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang menyatakan dalam penetapan UMSP/UMSK yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang dianggap menghilangkanfungsi Dewan Pengupahan Provinsi dalam

;Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwadalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harusdilaksanakan itu) dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturandasarnya, sehingga dapat ditafsirkan/diartikan bahwa dalammelaksanakannya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memilikikelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenangPengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usahaNegara yang dikeluarkan atas dasar ketentuanketentuan tersebutdilakukan secara marginal

Halaman 61 dari 71 Putusan Perkara Nomor: 120/G/2011/PTUNBDGMenimbang, bahwa kedua alasan tersebut sekaligus menjadi tolok ukurpengujian Majelis Hakim dalam melakukan pengujian keabsahan kedua Seripikatobjek sengketa secara Marginal Toetsing tersebut dihubungkan dengan dasarkewenangan, prosedural dan substansi materinya dengan merujuk pada PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah jo.

Akhir SIDCetak Sawah Baru APBD Tahun 2012 diuraikan bahwa kesesuaian lahanuntuk Desa Alim adalah sebagai berikut :se Kesesuaian lahan aktualLahan hampir sesuai untuk budidaya padi sawah dengan adanya faktorpembatas kesuburan tanah rendah, reaksi tanah sangat masam, danketersediaan air untuk pengairan/zona agroklimat.se Input PengelolaanPemupukan dengan pupuk urea, SP36, dan KCL, pengapuran dengankaptan (CaCOs), dan pengaturan tata air.e Kesesuaian lahan potensialKelas potensi lahan tetap sesuai marginal

Kesesuaian lahan potensialKelas potensi lahan tetap sesuai marginal karena adanya faktorpembatas ketersediaan air untuk pengairan/zona agroklimat.Bahwa hasil SID yang dilakukan di Desa Alim tidak terdapat hasilkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu dengan Bappeda atau Dinas PUuntuk kepastian RTRW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPNuntuk kejelasan status kepemilikan, dan Dinas Pengairan untuk koordinasisistem jaringan pengairan di lokasi yang direncanakan ;Bahwa pada tanggal 5 Desember

Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan,maka wewenang pengadilan pada waktu menguji dari segi hukumKeputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu.Apapun yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harusdianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidaksampai merupakan keputusan yang bersifat sewenangwenang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadapPokok Perkara a quo,akan mengujinya secara marginal toetsing atau pengujiansecara terbatas pada permasalahan hukum (Rechtmatigheid) dan pengujian yangdilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah KeputusanTata Usaha Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, jadi yang menjadititik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannyakeputusan (ex tunc);Menimbang, bahwa maksud ex tunc

Sekolah SDN 007Kepala Sekolah SDN 015Kepala Sekolah SDN 018Kepala Sekolah SDN 017Kepala Sekolah SDN 021Kepala Sekolah SDN 017Kepala Sekolah SDN 024Kepala Sekolah MI Nurul1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS AirHitam;1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS BalamJaya;1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 035 SelMahang;1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDNMarginal Talang Parit;1 (Satu) lembar surat pernyataanTalang Sei Limau Marginal

satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 024Kerubung Jaya;1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah MI Nurul Hidayah1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Air Hitam;1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Balam Jaya;1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 035 SeiMahang;1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN MarginalTalang Parit;1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 030 TalangSei Limau Marginal

dasarnya.Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalam halketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskansedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan / diartikanbahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat Tata Usaha Negara memilikikelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan padawaktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkanatas dasar ketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal

MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas disampaikankepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK untuk dijadikanbagian dalam dokumen lelang, sebagaimana termuat dalam surat Nota DinasNomor 663/12/DMO/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan KAK dan RAB yangdibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT diambil alih oleh saksi DANNYCAHYONOselaku PPK menjadispesifikasi teknis dan HPS.Bahwa berdasarkan KAK yang dibuat maksud dan tujuan Pembangunan LPGMini Plant di Musi Banyuasin adalah Pemanfaatan gas lapangan marginal

MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas disampaikankepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK untuk dijadikanbagian dalam dokumen lelang, sebagaimana termuat dalam surat Nota DinasNomor 663/12/DMO/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan KAK dan RAB yangdibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT diambil alih oleh saksi DANNYCAHYONOselaku PPK menjadispesifikasi teknis dan HPS.Bahwa berdasarkan KAK yang dibuat Maksud dan tujuan Pembangunan LPGMini Plant di Musi Banyuasin adalah Pemanfaatan gas lapangan marginal

No.983 K/Pid/2004yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwausulan Konsorsium masih berbeda dengan perkiraan Pertamina yangtelah diperbaiki dan atas pengalaman Proyek Perluasan Kilang BahanBakar Minyak (PPKBBM) di masa lalu yaitu antara US $ 1,550 s/d1,700 juta (belum termasuk interest), kKeekonomian proyek tersebutmasih cukup marginal.

Ginandjar Kartasasmita tanpa tembusanyang mana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwausulan Konsorsium masih berbeda dengan perkiraan Pertamina yangtelah diperbaiki dan atas pengalaman Proyek Perluasan Kilang BahanBakar Minyak (PPKBBM) di masa lalu yaitu antara US $ 1,550 s/d1,700 juta (belum termasuk interest), kKeekonomian proyek tersebutmasih cukup marginal.

(Bukti1) ;Surat Direktur Utama Pertamina No. 0999/C0000/89S2 tanggal 2Agustus 1989 yang ditujukan kepada MENTAMBEN (selaku KetuaDKPP) antara lain menyatakan : "Bilamana perkiraan biaya mengikutiPertamina yaitu antara US $ 1,550 s/d 1,700 juta keekonomianproyek tersebut masih cukup marginal.

(Bukti P5C);Bahwa Pemohonl merupakan organisasi yang secara aktif melakukanaktivitas pelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain: sejak didirikanpada 26 Februari 2002 aktif melakukan upayaupaya penyelamatanhutan dan advokasi lingkungan hidup meliputi; (1) Advokasi kebijakanataupun upaya hukum, baik litigasi ataupun nonlitigasi, (2) PenguatanHalaman8dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/201911.dan pemberdayaan masyarakat, kelompok marginal, dan kelompokperempuan, (3) Mendorong pengarusutamaan

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh hanya menguji secara administratif berkaitan dengan wewenang,Prosedur maupun substansi dari Penerbitan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkanterhadap pokok sengketa a quo akan menguji secara marginal toetsing atauHalaman 44 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor: 48/G/2016/PTUNBNApengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (Rechmatigeheid) danpengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara), dalam melakukan kontrolyudisial hanya memastikan secara yuridis terbatas (marginal toetsing), apakah82prosedur dan/ atau tata cara penyelesaian internal melalui intansi atau lembagayang telah ditentukan menurut peraturan dasarnya sudah ditempuh oleh parapihak yang terkait sesuai dengan syarat dan/ atau mekanisme hukum yangmengaturnya.