dilaksanakan setahun sebelumnya yaitupada tanggal 13 Nopember 2008.Ditambah pula bahwa bukti Surat dari Camat haruslah dikesampingkankarena Surat dimaksud adalah dikeluarkan BUKAN DARI SEORANG AHLIYANG MEMILIKI KUALIFIKAS ATAU PENDIDIKAN KHUSUS untukmemberikan penilaian atas suatu barang in case Obyek Sengketa.Disamping itu secara hukum penetapan limit adalah menjadi kKewenangandari Penjual in casu Tergugat selaku Penjual / Pemegang Hak Tanggungansebagaimana diatur dalam:e Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yangditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;e Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskanyang menentukan nilai limitadalah Penjual ;e Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelangDIPERBAHARUI:e Peraturan Menteri Keuangan No.40

dilelang telah menyalahi prosedurkarena senyatanya objek sengketa telah dilelang lebih dari I (satu) kaliyang mana karena pada lelang sebelumnya tidak ada pihak yang beminatmembeli sehingga adalah sah secara hukum bagi Tergugat I untukmenurunkan limit lelang menjadi sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus limapuluh juta rupiah);11 Bahwa secara hukum penetapan limit adalah menjadi kewenangan dariPenjual in casu Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungansebagaimana diatur dalam :Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapkan Penjualuntuk dicapai dalam suatu pelelangan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah Penjual;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 menegaskan "Penjual menentukannilai limit barang yang akan dilelang secara tertulis untuk masingmasing barang ataupaket barang yang akan dilelang"Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.Pasal

Bahwa yang mendasari Terdakwa melaksanakan lelang1 (satu) unit Hellycopter NBell 412 Noreg HA 5114 tersebut adalah :1) Surat Keputusan Menkeu RI Nomor : S4337/MK6/2006tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan PenghapusanAlusista TNI berupa 6 (enam) pesawat terbang infentaris TNIAD.92) Surat Keputusan Menhan RI Nomor : Skep/438/V1/2006tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawatterbang inventaris TNI AD ( 5 (lima) hellycopter Hughes 300 Cdan 1 (satu) Hellycopter NBell 412 Noreg HA 5114

Surat Keputusan Menkeu RI Nomor S4337/MK6/2006tanggal 19 Juni 2006 tentang Persetujuan PenghapusanAlusista TNI berupa 6 (enam) pesawat terbang infentaris TNIAD.b. Surat Keputusan Menhan RI Nomor Skep/438N1/2006tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawatterbang inventaris TNI AD (5 (lima) hellycopter Hughes 300 Cdan 1 (satu) Hellycopter NBell 412 Noreg HA 5114) dijualdengan cara lelang sesuai ketentuan dan prosedur yangberlaku.C.

Surat Menkeu RI No S4337/MK6/2006 tanggal 19 Juni2006 tentang Persetujuan Penghapusan Alutsista TNI berupa 6(enam) unit Pesawat Terbang Inventaris TNI AD.b. Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unitpesawat terbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1unit NBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai denganketentuan dan prosedur yang berlaku.C.

HA 5114 maka Saksi10melaporkan hal tersebut kepada Dirbinmatsabang danDanpuspenerbad.fi Bahwa benar sekira bulan Maret 2008 Terdakwa menerimasaran dari Dirbinmatsabang Kolonel Cpn Kalimunur dan Saksi10selaku Kabaginvent saat itu. menghadap Terdakwa denganmembawa dasar suratsurat dari Menkeu, Dephan, Panglima TNI danKasad tentang perintah penghapusan 6 (enam) unit pesawathelikopter yang terdiri dari 5 (lima) unit helikopter Hughes 300 C dan1 (satu) unit helikopter NBell 412 Noreg HA 5114, namun tidakdilaporkan

Bahwa benar yang mendasari Terdakwa memerintahkanrencana lelang pesawat helikopter NBell 412 Noreg HA 5114 adalahatas laporan dari Kolonel Cpn Kalimunur dan Saksi10, hasil~ FB koordinasi dengan Slog Kasad serta didukung dengan suratsuratdiantaranya Surat Menkeu RI No. S4337/MK6/2006 tanggal 19 Juni2006, Surat Keputusan Menhan RI No. Skep/438/VI/2006 tanggal 22Juni 2006, Surat Perintah Panglima TNI No.

memperoleh manfaat atas bumi dan/ataumemiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dengandemikian wajib pajak PBB yang di administrasikan di KP, PBB tidak selalupemilik tanah/bangunan.Bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan Penggugat sebagai yang berhakmemiliki atas tanah sengketa apabila dalam pertimbangan hukumnya Hakimhanya mendasari pada adanya hubungan hukum antara pemegang rinci dengantanah dimana ia (Penggugat) tercatat sebagai Wajib Pajak.Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menkeu

Adanya surat pencabutan izin usaha dari Menkeu RI ;10.1. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan No.S5911/BL/2007 tanggal 22 November 2007perihal pemberitahuan tentang PT.Asuransi Jiwa Buana Putra jo.

sebagiansebagian maupunmelakukan halhal lain yang menurut undangundang dan peraturanhukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Tergugat peru dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut ;Bahwa Tergugat perlu dijelaskan kepada Penggugat sebagaimanaposita butir 21 karena senyatanya secara hukum penetapan limitadalah menjadi hak dan atau kewenangan dari Penjual in casuTergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana diaturdalam : won a anna nn anna wo anna na nanan Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

No. 304/KMK 01/2002 jo No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit minimal yang ditetapkan penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ; Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No. 304/KMK 01/2002 ditegaskanyang menentukan nilai limit adalah Penjual ; Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No. 35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secaratat 15 dari 20 hat put No.178/PAt/L01b/PT.SMGtertulis untuk masingmasing barang atau paket barang yang akandilelang nanan a nn

Lemahwungkuk Kota Cirebon,terdakwa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Cirebon dengan tembusan antara lain ditujukankepada Ketua MARI, Ketua KPK Pusat, Kepala BPN Pusat,Jaksa Agung RI, Kapolri, Menpan RI, Menkeu RI, GubernurBI, Komisi Ombudsman Indonesia, Inspektur JenderalDepkeu, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KetuaPengadilan Tinggi Bandung, Kakanwil BPN Provinsi JawaBarat, Kajati Jawa Barat, Kapoalda Jawa Barat, KepalaKantor

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak / Plunum Litis Consortium,karena Penggugat dalam perkara ini tidak menarik Menteri KeuanganRepublik Indonesia (Menkeu) sebagai pengelola Barang Milik Negara(BMN), Menteri Pertahanan Republik Indonesia selaku pengguna BMNdan/atau Univeristas Pembangunan Nasional " Veteran" Jawa Timur selakukuasa pengguna BMN sebagai Tergugat terhadap BMN di lingkunganKementerian Pertahanan termasuk Obyek terperkara dan hanya dijadikansebagai Turut TergugatI dan Turut Tergugat Ill

, adapun Menkeu juga tidakdijadikan pihak dalam perkara ini karena pejabat sebagaimana disebutmemiliki tanggungjawab terhadap objek gugatan, yaitu sebagai berikut:a.Bahwa obyek sengketa yang ditujukan kepada pihak Tergugat adalahsudah merupakan Kekayaan Negara Republik Indonesia dan terdaftarsebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN)/BMN Dephan RegisterNomor 1000003415 A.n.Kementerian Pertahanan RI dahulu Dephan RIdi Jakarta seluas + 4360 m yang terletak di Jalan Raya Rungkut Madya,Kelurahan Gununganyar

DASAR HUKUM LEASING.SKB Menkeu dan Menperindag No. 122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/1974,No.30/KPK/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perjanjian UsahaLeasing.

SK Menkeu No. 650/MK/IV/5/1974 tentang Penegasan KetentuanPajak Penjualan dan besarnya Bea Materai terhadap Usaha Leasing;Pengertian Leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK/01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaanbarang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak Opsi (Finansiallease) Maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untukdigunakan leasse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaranberkala.

Menkeu RI Cq. Dirjen Kekayaan Negara Cq. KPKNL Bogor
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, KOTA DEPOK
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan

Agoes Soegiarto, sebab adanyakehendak dalam Penghentian Pertanggungan sebagaimanadiatur dalam Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu Nomor 422tidak datang dari pihak manapun dalam gugatan a quo,sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)Keputusan Menkeu Nomor 422 yang mengharuskan adanyakehendak.

Nomor 1620 K/Padt/2017Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu Nomor 422 untuk PenghentianPerlindungan tidak dapat dikenakan terhadap pengajuan klaimmeninggalnya alm. Agoes Soegiarto, sebab PenghentianPerlindungan harus dilakukan sebelum adanya pengajuan klaimmeninggal dunia, sedangkan Tergugat melakukan PenghentianPerlindungan setelah adanya klaim meninggal dunia alm. AgoesSoegiarto;e. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf a PemenkeuNomor 152 jo.

MENKEU RI. BADAN URUSANPIUTANG DAN LELANG NEGARA MATARAM CQ.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) MATARAM, berkedudukan di Jl.Pendidikan No. 24 Kota Mataram;Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;dan:IVANI BERHITU, bertempat tinggal di Lingkungan SaptamargaGebang, Kelurahan Cakra Barat, Kota Mataram;Turut Termohon Kasasi dahulu turut Terlawan/turut Terbanding;Hal. 1 dari 16 hal. Put.

BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tok Cabang Kabupaten Sidoarjo.1.3) Bahwa Tergugat telah melanggar UU RI Nomor 25 tahun1999 jo PP RI Nomor 38 tahun 1999 jo Keputusan Menkeu RINomor : 487/KMK.017/Tahun 1999.1.4) Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran lainnya, yangakan Penggugat buktikan dalam proses pembuktian dalamperkara ini.Sehingga selanjutnya menurut hukum :Akta perjanjian Kredit antara PT.

Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak dalildalil Penggugat butir 3 dan 6sebagaimana gugatan a quo karena senyatanya haruslah dipahami dandimengerti jika secara hukum penetapan limit adalah menjadi kKewenangandari Penjual in casu Tergugat IV selaku Pemegang Hak Tanggungansebagaimana diatur dalam:Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 jo.

No.450/KMK01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapkanPenjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;DIPERBAHARUIPasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah Penjual ;DIPERBAHARUIPasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelangDIPERBAHARUIPeraturan Menteri Keuangan No.40/PMK

Pbl.11.12.menjadi kewenangan dari Penjual in casu Terlawan dan Terlawan II selakuPemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam:Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 jo.

No.450/KMK01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapkan Penjualuntuk dicapai dalam suatu pelelangan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah Penjual ;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskan Penjualmenentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulis untuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelangPeraturan Menteri Keuangan No.40/PMK. 07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan

Bahwa jika kami Para terbanding/Para Tergugat mengetahui akanada pelaksanaan lelang terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas di Subang (Videpasal 1 angka 3 Keputusan Menkeu Nomor 93/PMK.06/2010) atas objek tanah tersebut,dapat dipastikan masyarakat Subang banyak yang berminat untuk membelinya tidakterkecuali Para terbanding/Para Penggugat karena rendahnya nilai jual objek lelangyang hanya sebesar Rp. 398.820.000, ( tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapanratus dua puluh ribu rupiah) padahal

oleh halayak ramai, dan telah terbukti masyarakat di Subangsendiri bahkan warga/tetangga yang tinggal bersebelahan dengan tanah objek lelangtidak pernah mengetahui adanya lelang terbuka tersebut, sehingga disinyalir ada mainmata antara Oknum KPKLN dengan Pembanding/Tergugat V untuk mendapatkan hargajual serendahrendahnya tanpa harus mendapat persaingan dalam melakukanpenawaran dengan peminat lelang lainnya ( Pembanding tinggalnya jauh dari tanahobjek lelang/di Bandung).Pasal angka (3) Keputusan Menkeu

Nomor 93/PMK.06/2010 menyatakan :Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akanadanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang danpemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan;Pasal 43 ayat (1) Keputusan Menkeu Nomor 93/PMK.06/2010 menyatakan;Pengumuman lelang dilaksanakan melalui Surat Kabar harian yang terbit diHalaman 53 dari 79 halaman Putusan Nomor 312 / PDT / 2018 / PT.

Menkeu No.Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 312 / PDT / 2018 / PT.

Menkeu jo. Pasal 11 Kep. DJPLN dimaksud, yang mengaturkemungkinan penundaan dan pembatalan pelaksanaan lelang dalam hal perkaraa quo;19. Bahwa sangatlah beralasan kekhawatiran Pemohon terhadap objek perkaraberalih atau berpindah tangan oleh karenanya Pemohon memohon agar MajelisHakim untuk membatalkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang BeritaAcara Eksekusi nomor 076/2013 Eks. Jo.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, permohonan dariPemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pembatalanterhadap Eksekusi Lelang sesuai denga Pasal 9 dan 10 Kep Menkeu jo.

RambangNurdjaman) untuk menumbuhkan kembangkan usaha/bisnis tersebut, tapiternyata PERJANKA tidak dapat berkembang dan pengurus menderita kerugianratusan juta rupiah ;Bahwa untuk mengatasi kerugian tersebut pada RAT 1987 yang dilaksanakanpada pertengahan 1988 melantik Tergugat I dengan susunan organisasi sebagaimanatersebut dalam gugatan ;Bahwa berdasarkan perintah/kebijaksanaan Tergugat II dan I tersebut ditambahkebijaksanaan Pemerintah (Surat Menkeu No.1232/KMK 013/1989 tanggal 11Nopember 1989)

Manukan Wasana JA Surabaya,dalam pelaksanaannya ternyata :a Bahwa untuk mendapatkan limbah eks non aset PERJANKA tanpa lewatkantor lelang negara berdasarkan surat Menkeu No.1232 (KMK.013)1989 tanggal 11 Nopember 1989, masih diperlukan beberapa persyaratankhusus yaitu surat Menhub, surat Mentaben/ Dirjen Migas dan suratHal. 3 dari 40 hal. Put.

Nomor: 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu Nomor: S373/MK.02/2010,perinal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOGper tanggal 29 Juli 2010, kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkanRaskin ke RTSPM untuk dibeli oleh masyarakat miskin (RTSPM) denganharga Rp1.600,00/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram), sehinggaterjadi selisin harga sebesar Rp4.685,00/Kg (empat ribu enam ratusdelapan puluh lima rupiah per kilogram)

Nomor: 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu Nomor: S373/MK.02/2010,perinal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOGper tanggal 29 Juli 2010, kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkanRaskin ke RTSPM untuk dibeli oleh masyarakat miskin (RTSPM) denganharga Rp1.600,00/Kg (seriou enam ratus rupiah per kilogram), sehinggaterjadi selisin harga sebesar Rp4.685,00/Kg (empat ribu enam ratusdelapan puluh lima rupiah per kilogram)

Nomor: 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu~ Nomor: S373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintahkepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010, kKemudian Pemerintahmelalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTSPM untuk dibeli olehmasyarakat miskin (RTSPM) dengan harga Rp1.600,00/Kg (seribu enamratus rupiah per kilogram), sehingga terjadi selisin harga sebesarRp4.685,00/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah perkilogram

Dari PP No. 16 Tahun 2000tersebut dijabarkan dalam SK Menkeu 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB di mana berbunyisebagai berikut :Pasal 1 : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk Pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PajakBumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat JenderalPajak dan Daerah.Pasal 2 : Imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunanantara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah

RP).88.865.511.948, occ ee cence ee eeswonnnnn= Perbuatan Terdakwa dalam Pembagian Biaya Pemungutan PBB yanghanya berdasarkan SK No. 973/Kep.604Dipenda/2005 tanggal 12 September2005 dan habis digunakan untuk insentif bertujuan untuk menguntungkan dirisendiri berdasarkan buktibukti kuitansi di mana Terdakwa mendapatkanPembagian Biaya Pemungutan PBB Kabupaten Subang sebesar Rp.1.189.641.599, dan ini sudah sangat jelas bertentangan dengan : Bunyi SK Menkeu No.83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 di

Bunyi SK Menkeu 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 di dalam Pasal 1disebutkan : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yangdigunakan untuk Pembiayaan kegiatan operasional Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah ;Pasal 2 KMK yang sarna menyebutkan bahwa : Imbangan pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antaraDirektorat jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar operasionalPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; Besarnya

No. 254 K/Pid.Sus/2010 Keputusan Menteri yang terakhirlah yang berlaku yaitu Keputusan Menkeu RINo. 83/KMK.04/2000.

AGUSMUHARAM, SE., bukan merupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa dalam pertimbangan yang lain Majelis Hakim menilai bahwa SK BupatiSubang No 973/Kep604Dipenda/2005 tertanggal 12 September 2005 bertentangan dengan putusan Menkeu No 1007/KMK/04/1985, menimbang bahwadengan dibagikannya biaya pemungutan PBB yang meliputi 5 sektor kepadapihak lain atau yang diterima atau yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan SKBupati No. 973/Kep604Dipenda/2005 tertanggal 12 September 2005, makatelah menunjukan bahwa