Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor219/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 9 September 2015; .

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; 222 en nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee neTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG, tertanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut: = == 9222222 nnn nn nanaMENGADILIDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Hal. 3 Putusan No. 219/B/2015/PT.TUN.SBYDALAM

adalah prematur, belum waktunya dengan alasansebagai berikut: 22 2 02 nn nnn nnn nan ne nn ee neeBahwa dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 139 Undang Undang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1974tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor8

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnyaditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan perkara Ini; 0 nnn noe nnn nee nen neMENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8

Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan , SekarangTidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti DiSeluruh Wilayah Republik Indonesia; sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor8

Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkaraPengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 15 Januari 2018 Nomor8/Pdt.G/2018/PA.TSe, gugur;2.

selanjutnya disebut pemohon;melawanRabasia binti Haneng, umur 43 tahun, Agama Islam,pendidikan terakhir SD, pekerjaan kreditbarang, bertempat tinggal di Dusun Mangempang,Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe,Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor8

Begitu pula, termohon tidak datangmenghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagaikuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor8/Pdt.G/2011/ PA Mrs tanggal 18 Januari 2011 dantanggal 11 Februari 2011 yang dibacakan di persidangantelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuaberita acara persidangan perkara ini harus dianggap telahtermasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini.TENTANG

Menyatakan gugatan sederhana penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam register perkara Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dinyatakan dicabut ;Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjn2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoretperkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dari dalam buku register perkarayang sedang berjalan;3.

Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn tanggal 18 September 2018, penetapan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Tarmo, SH., Panitera Pengganti dan KuasaPenggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim,Tarmo, S.H., Nurjamal, S.H. M.H.Perincian biaya: 1.

surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor74/SK/2021/PN.Tmt tanggal 22 Desember 2021, sebagai Penggugat;MelawanSulsilyanty Baderan, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat ;Ariyanto Yusuf, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor8

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tersebut dalam buku register perkara;4.

Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, disebutkan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupunwali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikahnya adalah bahwaPemohon pada tanggal 04 Nopember 1965 menikah dengan seorang lakilakibernama XXXX, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965, yang dikelurkan oleh KUA Kecamatan Sawahan

Nomor 11 Tahun2007, permohonan Pemohon tentang perubahan biodata tentang namaPemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut, maka Majelis Hakim menetapkan menurut hukum bahwa namaPemohon yang tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 8/956/1965tanggal 04 Nopember 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya

, dari XXXX, menjadi XXXX;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan biodata dimaksud adalahperubahan nama Pemohon berkaitan dengan biodata pernikahansebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, maka sesuai dengan ketentuan pasal34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI.

Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan' seba dalam perkara Penetapan Dispensasi Kawin yang diajErni Wati binti Muc epare, 25 Desemberarjaan Tidak ada,nan di Lingkunganara, Kecamatanene, selanjutnyaPengadilan AgamTelah membaca dTelah mendengar keMenimbang, bahwe jan surat permohonannyatertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Mj. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh saturibu rupiah);Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Majene pada hariSelasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25Hal. 4 dari 5 Hal.

SH dariLBH Donggala, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriDonggala Nomor 8/Pid.SusAnak/2017/PN Dgl, tanggal 18 September 2017;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,Nomor 15/Pid.SusAnak/2017/PT PAL tanggal 4 Oktoberl 2017 tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkatbanding;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8

perkara yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala masingmasingpada tanggal 28 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017;Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan caraserta syaratsyarat yang ditentukan Undangundang maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8/Pid.SusAnak/2017/PN Dgl tanggal 22 September 2017 yang dimohonkanbanding;3. Memerintahkan anak tetap dalam tahanan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.

bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri SambasNomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tertanggal 24 Januari 2018 dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan PengadilanNegeri Sambas oleh Penyidik Kepolisian Sektor Selakau, dimana dalamcatatan dakwaan yang diajukan Penyidik di persidangan, Terdakwa didakwamelanggar Pasal 364 KUHP;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sambas memutuskanperkara ini melalui putusannya tertanggal 24 Januari 2018 Nomor8

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs tertanggal 6 Februari 2018 yang ditandatanganioleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Penyidik/ Terbanding, mengajukan kontra memoribanding tertanggal 8 Februari 2018 dan diterima di Pengadilan NegeriSambas pada tanggal 9 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari aktatanda terima kontra memori banding tertanggal 9 Faruari 2018 Nomor :Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 26/PID/2018/PT PTK1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

., tanggal 12April 2018, dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat DalamRekonvensi/T ergugat Dalam Konvensi/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017;Mengadili sendiri:Dalam KonvensiDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat DalamRekonvensi/Pembanding;Dalam Pokok Perkara:Halaman 6 dari 13 hal. Put.

perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor8/Pdt.G/2017/PN.Sit., tanggal 22 Juni 2017;Dalam Rekonvensi:Dalam Provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi;Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi untukseluruhnya;Dengan mengadili sendiri Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12 April 2018;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat

atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PDT/2018/PT.SBY., tanggal 12April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor8

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanXXxXxXX, UMur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanPetani, bertempat tinggal di Xxxxx,Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan meneliti Suratsurat terkait dengan perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksisaksi;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.G/2021/PA.Sub dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasingsebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor8/Akta.Pid.B/2017/PN Bkj dihadapan M ALIPIAH Wakil Panitera PengadilanNegeri Blankejeren menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blankejeren Nomor8/Pid.B/2017/PN Bkj tanggal 27 April 2017 dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah RISARUSMAWATI, lahir di Martapura, tanggal 21 Agustus 1989;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

ETIN DARNIS, bertempat tinggal di Jalan Kenari Nomor8, RT 04 RW 06, Kelurahan Lolong Belanti, KecamatanPadang Utara, Kota Padang;Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1026 K/Pdt/20205. RAHMAT DONI alias RAHMAD DONI, bertempat tinggaldi Jalan Kenari Nomor 8, RT 04 RW 06, KelurahanLolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;6. RAHMAYENI alias RAHMA YENNY, bertempat tinggal diJalan Kenari Nomor 8, RT 04 RW 06, Kelurahan LolongBelanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;7.

Rahmat Doni, 3.Rahmayeni, terletak di Propinsi Sumatera Barat Kota PadangKecamatan Padang Utara Kelurahan Lolong Belanti Jalan Kinari Nomor8;Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPernyataan Perdamaian tertanggal 20 Juni 2015 yang dibuat antaraTergugat IV dengan Tergugat VII;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar gantirugi kepada Penggugat sebesar Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliartujuh ratus juta rupiah) terdiri dari:Kerugian Materiil Ro1.700.000.000,00Kerugian

Nomor 1026 K/Pdt/20209,10.Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Lolong Belanti, Jalan Kinari Nomor8;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPernyataan Perdamaian tertanggal 20 Juni 2015 yang dibuat antaraTergugat IV dengan Tergugat VII;Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar gantirugi kepada Penggugat sebesar Rp1.013.333.333,00 (satu miliar tigabelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)yang terdiri dari:Kerugian materil Rp1.000.000.000,00

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

mengakibatkan terkendalanya Pemohondalam memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon untukmenunaikan ibadah suci haji;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

Pemohon untuk menunaikanibadah suci haji;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bin.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan UtinReza Putri, S.H,. M.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 17 oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;7. Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (Inzage) kepadakuasa Pembanding Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo. Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;8.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Mochammad Soleh,S.H selaku kuasa Terbanding danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sebagai alasan untuk

Bahwa terhadap Keberatan Pertama para Pembanding/para Penggugat padamemori banding yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telahsalah menerapkan hukum dan seterusnya adalah tidak benar karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Bantaeng telah benar dalam menilai dan mencermatikesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Ban pada halaman 28 Saksi menerangkan yang padapokoknya tanah objek sengketa sekarang sudah dibeli oleh Mustari, sehinggakeberatan pertama

karena sudah jelas Majelis hakimmemeberikan pertimbangan yang sangat jelas tentang kesaksian Made BinSaido sebagaimana yang tertuang dalam putusan halaman 28;Terhadap keberatan Ke Empat dan Ke Lima para Pembading/para Penggugatadalah tidak benar karena sudah jelas bahwa keterangan saksi Satimah BintiKasiah dan Saksi Nurbaeti Binti Sampara karena sudah jelas Majelis Hakimdalam pertimbangan hukumnya terhadap kesaksian Satima Binti Kasiah danNurbaeti Binti Sampara pada halaman 29 dan 30 pada putusan nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Ban3. Menghukum para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa Terbanding II Semula Tergugat II mengajukan pulaKontra Memori Banding, dengan tanggapantanggapan adalah sebagai berikut: 1.

Bahwa terhadap Keberatan Pertama Pembanding/Penggugat pada memoribanding yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salahmenerapkan hukum dan seterusnya adalah tidak benar karena Majelis HakimPengadilan Negeri Bantaeng telah benar dalam menilai dan mencermatikesaksian Made Bin Saido sebagaimana yang tertuan dalam Putusan Nomor8/zpdt.zg/2016/PN.Ban pada halaman 28 Saksi menerangkan yang padapokoknya tanah objek sengketa sekaran sudah dibeli oleh Mustari, sehinggakeberatan pertama Pembanding

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Ban3.

Menetapkan PEMOHON, lahir tanggal 26 September 1974 (Suamidari PEWARIS);adalah ahli waris dari PEWARIS (almh);4. menetapkan biaya perkara menurut hukum.Subsider:Mohon putusan seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir di persidangan;Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.PykBahwa Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon masihkurang pihak dan Pemohon bermaksud ingin memperbaiki suratPermohonannya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.P/2021/PA.Pyk dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehibertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj.

Memerintahkan kepada Panitera agar tentang pencabutan pernyataanpailit yang putusannya batal demi hukum yaitu Putusan Nomor8/Pdt.SusPKPU/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit/PN NiagaSby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18 September2017 diumumkan dalam Berita Negara RI paling sedikit 2 (dua) suratkabar harian nasional;15. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuhkepada putusan ini;16.

Nomor 85 PK/Pdt.SusPailit/2019 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan telah berkekuatan hukum tetaptersebut, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 13/Pdt.SusGugatan Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/ 2017/PNNiaga Sby. juncto Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 22 November2018 diucapkan

dengan hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 22 November 2018, terhadap putusan tersebut oleh PemohonPeninjauan Kembali melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 November 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembalipada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pailit/2018/PN Niaga.Surabaya, juncto 13/Pdt.SusG.Lainlain/2018/PN Niaga Sby. juncto Nomor8/Pdt.SusPKPU/2017/PN Niaga Sby. juncto Nomor 7/Pdt.SusPailit