Ditemukan 2144 data
Terbanding/Penggugat : PT.Perkebunan Nusantara II
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Bupati Kabupaten Deli Serdang
125 — 123
Berdasarkan Peraturan Menter!Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 2014 tentang batas daerah KabupatenDeli Serdang dan Batas de arah Kota Binjai sangat jelas disebutkanbatas/pilar serta koordinat wilayah Kabupaten Deli Serdang denganKota Binjai.
PURWOTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
2.BUPATI ROKAN HILIR
67 — 31
XII/2017 tentang Penetapan Penghulu TerpilihHasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan BaganSinembah Kabupaten Rokan Hilir yang menetapkan Calon Penghuludengan perolehan suara terbanyak yakni atas nama Sucipto nomor urut 5(lima);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas makaMajelis Hakim menilai Panitia Pemilinan Penghulu selaku Tergugat dalamperkara a quo, dalam menerbitkan objek sengketa kesatu secaraprosedural telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menter
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mogok kerjayang dilakukan secara tidak sah sebagaimanadimaksudkan Keputusan Menter i Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP232/MEN/2003 khususnya pasal 3 dan pasal 6 pekerjayang melakukan mogok kerja dan telah dipanggil secarapatut oleh perusahaan dianggap mengundurkan diri;Bahwa perusahaan tidak pernah memutus hubungan kerjadengan Termohon yang dalam hal ini !
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
322 — 200
Replik pada persidangan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sehingga tidak ada penyampaianDuplik dari Tergugat dan Tergugat II;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat , dan Tergugat II telah mengajukanbuktibukti sebagaimana terurai dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusanini, yang selengkapnya tercatat dan/atau terlampir dalam Berita Acara Persidanganyang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan in;Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah:Keputusan Menter
131 — 57
PerangkatDesa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas MarasKabupaten Seluma bertentangan dengan kewajiban hukumkepala desa dimana ketentuan peraturan perundangundanganhanya memberikan hak dan kewajiban kepada kepala desa untukmemberhentikan perangkat desa apabila memenuhi syaratsyaratyang di atur dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 Peraturan Menter
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
259 — 215
Hal ini sejalanpula dengan pertimbangan putusan PTUN Bandung dalam Putusan Reg.No. 16/G/2014/PTUNBdg halaman 44, yang mengatakan ...danpermohonan pemohon tidak dsertai/dilampiri bukti kewarganegaraanPemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c serta pengumumantidak memenuhi syarat Pasal 5 ayat 2 peraturan Menter Pertanian danAgraria No. 2 Tahun 1962, maka dapat disimpulkan bahwa prosedurdikeluarkannya Sertifikat Objek sengketa a quo bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
302 — 255
PUTUSAN Nomor : 58/G/2019/PTUN.BDGDALAM EKSEPSIPENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)DALAM PERKARA A QUOBahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 8 angka 8 telahmendalilkan Bahwa kemudian Menter!
PARLIN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II diwakili oleh : MARISI BUTAR-BUTAR
239 — 191
(Vide Peraturan Menter) Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum DanPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan).Bahwa selanjutnya, jika dicermati dengan seksama makakeseluruhan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat! tidakada mendalilkan kepentingan hukum Penggugat! (ic.
213 — 122
penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!
PPPSRS The Bellezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diwakili oleh Dr. R Handojo Wiwoho, SH.,MSc
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
155 — 50
Bahwa dalam menafsirkan Peraturan Gubernur harus sejalandengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menter!
Gede Taat Aryana
Tergugat:
1.PT.BANK PAN INDONESIA, Tbk cq PT.BANK PAN INDONESIA, Tbk KCU Kuta
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
Turut Tergugat:
2.Chaidy
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
126 — 90
Undangundang dan peraturan yang berlaku;Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan lelang eksekusi berdasarkanHak Tanggungan melalui Tergugat II adalah bertentangan dengan undangundang dan peraturan yang berlaku khusunya mengenai syaratpelaksanaan lelang yang cacat hukum dimana dalam perkara aquopenggugat tidak pernah mendapat surat teguran sebanyak 3 (Tiga Kali)melainkan hanya sekali oleh karenanya tindakan Tergugat dan Tergugat IImerupakan perbuatan yang melawan hukum, dimana berdasarkanPERATURAN MENTER
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
INDRA IRAWAN.
285 — 349
Bahwa ahli menjelaskan brdasarkan pasal 7 dan pasal 8Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NomorHalaman 70 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat: pasal 7 : Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat,perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harusmengajukan permohonan kepada Menter!
101 — 65
Keputusan Menter) Hukum dan PerundangundanganRepublik Indonesia Nomor: C23129.HT.01.01.TH.2000 yangditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2000. Akta, Nomor 49 tanggal 14 September 2001, yang dibuat dihadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta.= Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003. Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
221 — 155
penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
216 — 143
penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
279 — 991
penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
141 — 100
yayasantersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya denganketentuan Undangundang ini.(6) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatmemperoleh status Badan Hukum dengan caramenyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanundangundang ini, dan mengajukan permohonan kepadaMenteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahunterhitung sejak tanggal UndangUndang ini mulai berlaku.(7) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib diberitahukan kepada Menter
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 3Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kabupaten Rembang, yang tidak mengaturmengenai penghasilan pimpinan, anggota, sekretarisDPRD Kabupaten Rembang dan Bupati serta Wakil BupatiCc.SurattanggaltidaksekretarissebagaimanaRembang sebagaimana yang diuraikan diatas;Menter i29 DesemberKedudukan KeuanganmengaturDPRD danyangSekretariatKeputusan MenteriDalam Negeri2003 perihalPimpinan dan Anggota DPRD, yangpenghasilanBupatiditerapkanDalam
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ENGGAR DIAN RUHURI, SH
91 — 24
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2017/PT.GTOBahwa selain itu, berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Bersama Menter!
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
361 — 877
SK Menhut Nomor: SK.878/Menhutll/2014), bukti P22(Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.878/MenhutII/2014, tanggal 29 September 2014, selanjutnyadisebut Peta Lampiran SK Menhut Nomor: SK.878/MenhutII/2014), bukti P23(Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016,selanjutnya disebut SK Menteri LHK Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P24 (Lampiran Keputusan Menter