Ditemukan 2289 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam sabagian subagia subagan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Drs. ZULKARNAEN bin BUJANG
98 — 22
  • Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK.
    Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menysaksipakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis PekerjaanUmum yang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 193 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 13 April 2016 — Hj. SUMIYATI, A.Md Binti H.M. ROHILI (Alm)
126 — 49
  • Melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan pada subbagian bina perangkat kota sub bagian bina perangkat kelurahan dan subbagian bina pemerintahan.3. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan perangkat kota.4. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan perangkat kecamatandan kelurahan.5. Menyelenggarakan penilaian terhadap kecamatan dan kelurahan.6. Menyusun dan melaporkan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP).7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juli 2019 — SORAYA ALDJUFRIE, dkk. ; MENTERI KEUANGAN RI ; MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
341 — 234
  • ., Kepala Subbagian Advokasi Ill Bpada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan ;Andri Dwinanto, Kepala Seksi Bantuan Hukum Ill pada DirektoratHukum Dan Hubungan Masyarakat, Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) ;Adimas Aryo NKP, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Nely Hidayati, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan;Daryono, S.H., Pelaksana Pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — UUS RUSLAN, SE. M.Si
55 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telekomunikasi;c Pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangansekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariatdaerah serta sandi dan telekomunikasi, dand Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkuptata usaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerahserta sandi dan telekomunikasi;1 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usahamembawahkan: Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah,Sub Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 407/Pid.Sus/20110/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — M.GANDI FASYA S. STP bin MUHAMMAD FAUZI
160 — 27
  • M GandiFasya.S.STP yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengeluaran Kas Daerah Biro Keuangan SekretariatDaerah Provinsi Lampung telah menghubungi' Terdakwa MIIDesyanti, SE yang saat itu sebagai staf Biro KeuanganSekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk memfoto copyproposal permohonan bantuan sosial dari masyarakat yangtidak disetujui Gubernur yang saat itu disimpan digudang; Bahwa foto copy permohonan proposal tersebut akandipergunakan oleh Terdakwa I sebagai contoh untuk membuatproposal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
323 — 146
  • PARA PENGGUGAT Ako Lani, John Ndollu dan Ose Lani dituduh bahwa:Antara tanggal 21 April 2010 dan 26 April 2012, di Indonesia dan di wilayahAshmore dan Pulau Cartier (Australia) dan beberapa lautan diantaranya,mereka memfasilitasi pengangkutan ke Australia untuk 5 (lima) orang ataulebih yang dinyatakan dalam subbagian 42(1) Undangundang Migrasi (1958),yaitu sekelompok dari 41 invidu dari Afgahanistan dan Iran, dan dengan tidakmemperdulikan akan bahaya apakah mereka memiliki izin secara hukumberhak
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 25-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN MALILI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mll
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
160 — 64
  • di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Bahwa Riwayat jabatan Saksi:>Mei 2002 Mei 2004 sebagai Kordinator Pelaksana Keberatan danBanding PPN dan PTLL III Kanwil VI DUP Jakarta Raya III;Mei 2004 Agustus 2004 sebagai Kordinator Pelaksana PPh Badan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua;Agustus 2004 Agustus 2006 sebagai Account Representative diKPP Madya Jakarta Pusat ;Agustus 2006 Oktober 2007 sebagai Account Representative diKPP Penanaman Modal Asing Lima;Oktober 2007 Juni 2011 sebagai Kepala Subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos
81 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 43, 46 dan 47 yang diberikewenngan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan adalah saksiBobby Darmansyah Siregar sebagai Kepala Bagian PengembanganUsaha Ekonomi Daerah dan Khairuddin Siregar sebagai Kepala SubBagian Pemberdayaan Ekoomi Kerakyatan vide bukti P6.A,sedangkan saksi Umi Kalsum diberi kewenangan sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD sesuai dengan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/839/KPTS/2011 vide bukti P6.B ;3.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
OSVIA ROZALLISKY Bin ABDIAN NOOR
260 — 73
  • Ahli Ervan Nofrian Hidayat yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saat ini bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, dengan Jabatan Staf, SubBagian Pengawasan Bank. Adapun tugas serta tanggung jawab dibidangHalaman 88 dari 144 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN SmrPerbankan antara lain Pengawasan terhadap Bank yang berkantor pusat diProvinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
435 — 150
  • Tim)menggantikan Tim Pemeriksa yang tercantum di SP2 Nomor : Print0378/WPJ.05/KP0605/RIKSIS/2017 tanggal 23 Agustus 2017;Tanggal 26 Februari 2018, KPP Pratama Jakarta Cengkarengmenerima Surat dari Kanwil DJP Jakarta Barat perihal Tindak LanjutPenugasan Pemeriksaan atas nama Terdakwa Sofia HartatiRingoringo, Widhiantoro dan Purnomo Adi;Tanggal 28 Maret 2018, Tim Pemeriksa membuat Surat UndanganPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor : Und134/WPJ.05/KP.0600/2018 dan dikirim via POS KILAT melalui SubBagian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — DEWI AAN NURHAYATI Binti ALIFUDIN
52 — 12
  • NANASUPRIATNA, yang jabatannya pada saat itu adalah sebagai Kepala SubBagian Produk DPRD dan Perundangundangan pada Bagian Persidangan,Risalah Rapat dan Perundangundangan Sekretariat DPRD Kota Cimahiberdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.113KKD/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan diangkat sebagaiPejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang untukselanjutnya disebut PPTK,
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
TINUS, SE. anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm.
117 — 35
  • IBERAHIM Bin ABDURAHMAN :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat dantetap pada keterangannya;Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sarana Ekonomi pada tahun 2009 s/d 2016;Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Keuangan dan AsetKampung pada Setda Pemkab Kutai Barat, sejak tahun 2018 s/d sekarang;Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Witeltram, berdasarkan :e
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
574 — 659
  • ., Kepala SubBagian Tata Usaha, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;8. Ridhani Hanulari, S.H., M.H.,Penyusun Abstraksi Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal ;9. Detica Pakasih, S.H., M.H., AnalisBantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;10.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2013 — Putus : 14-09-2007 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 383/Pid.B/2007/PN.BLT
Tanggal 14 September 2007 — Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.
151 — 170
  • ;Bahwa saksi tidak ingat untuk kasus uang pesangon ini apakah ada SPP yangdilampiri nota dinas ;Siti Sulastri Binti Sukardi, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa sejak tahun 1999 saksi bertugas di bagian keuangan sebagai staf subbagian anggaran yang bertugas menerima, meregister SPP (surat permintaanpencairan dana) yang masuk di subbag anggaran untuk dicocokkan dengankendali, setelah SPP sesuai dan cocok dengan kendali saya serahkan keKepala Subbag Anggaran lalu dibawa ke Subbag Perbendaharaan untukdibuatkan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - NENGAH SUMARDANA
90 — 269
  • hasil analisadiberikan kepada Front Liner agar diperiksa;Bahwa job diskription saksi berhubungan dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar berupa uang lemburdan transport pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei 2013;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkansemuanya;ae11.Saksi ABDUL ROZAK, dibawah sumpah menerangkan;Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisisan dan keterangansaksi semuanya sudah benar;Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 20-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUNG TRISA PUTRA FADILLAH BURDAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YUDI WIDYANSA, S.K.M., M.M. bin ALFACHRI
103 — 64
  • Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
  • Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — H.HUSNI DARWIN BIN H.ACHMAD ABU BAKAR (Alm)
60 — 11
  • Penyusunan Laporan Keuangan Dewan dan Setwan.e Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh SubBagian Penyusunan Anggaran (Drs. AWANG IDRUS) danSub ~ Bagian Pelaksana Anggaran (Drs.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
368 — 417
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi padaKantor Pertanahan;i. dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme/prosesSertipikasi Hak Atas Tanah serta TELAH MEMENUHI AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle ofgood administration) terutama asas kepastian hukum principle of legalsecurity), asas
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
72 — 15
  • .= Bahwa laporan bulan berjalan dari tanggal 1 sampaidengan tanggal 15 dan setiap akhir bulan keseluruhannya,dari pos pelayanan dikirim ke UPTD dari UPTD dikirim kebidang pengawasan, dinas pendapatan propinsi, subbagian keuangan DISPENDA Propinsi dan Arsip untukUPTD Wil. Il.6. Saksi Drs. DACHRIR KARIM MOHAMMAD.= Bahwa Saksi membenarakan keterangannya dalam berkas perkara;= Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Moh. HASBI, Terdakwa NAFSITOPAKRAN, MUHLIS, MOH. RIZAL S.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 26-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 174/Pid.B/2017/PN Pml
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pidana : SUKARNO bin PILANG YOSO SUKARTO
722 — 321
  • HANS ORI LEWINARYO dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saat ini ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kantorRegional 3 Jawa Tengah dan DIY, dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Adekasi dan Perlindungan Konsumen.Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yangmengatur dan mengawasi jasa keuangan / perbankan di seluruhIndonesia, yang meliputi pengawasan secara langsung dan pengawasansecara tidak langsung,Bahwa berdasarkan UU no 7 tahun 1992 sebagaimana