Ditemukan 2258 data
KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
Tergugat:
PT AGRO LESTARI SENTOSA
117 — 31
Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan agar putusan inidinyatakan dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun ada Verzet(Perlawanan), Banding, atau Kasasi dari TERGUGAT (u/tvoorbaar bijvoorraad).Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka PENGGUGAT memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusansebagai berikut:DALAM PROVISIBahwa menurut Putusan MA RI NO 1788
1.GOH SIOW YEN
2.PT Seng Fong Moulding Perkasa
Tergugat:
PT TABITHA EXPRESS
243 — 114
Penegasan itu dikemukakan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah AgungHalaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1004/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Brt.RI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harusditolak (vide M.Yahya Harahap,SH.
154 — 67
Bahwa provisionale beschiking,yakni kKeputusan yang bersifat sementaraatau interin award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yangdijatunkan (Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA 279K/Sip/1976) (M.Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata hal. 884; SinarGrafika; Cetakan kelima; 2007).c.
72 — 11
tindakansementara sebelum putusan akhir dijatuhkan, karena menurut Majelis apa yang didalilkan dalamtuntutan provisi oleh Penggugat sudah mengenai pokok perkara, berdasarkan Putusan mahkamahAgung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 menyatakan bahwa tuntutan provisionilyang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan tindakan sementaraselama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara ( bodem geschill ) tidakdapat diterima dan Putusan Mahkamah Agung RI 1788
216 — 197
Rejeki Kurnia Alam yang telah ditambang kandunganpasirnya;Surat Pernyataan IYON ITING (Turut Tergugat VII) tanggal 03September 2014 yang pada pokoknya menyatakan menandatanganiSPH (Surat Pelepasan Hak) atas tanah sawah seluas + 1788 M? yangterletak di Kp.
Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593.2/331/II/2013, tertanggal Situsari 04 Pebruari2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SitusariBahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut,pada pokoknya menyatakan : Bahwa lyon Iting, memiliki sebidang tanah seluas+ 1788 M2 adalah merupakan Tanah Milik Adat,terletak di Blok Sawak Karet, Rt. 02/01, DesaSitusari, Kec.Cilengsi, Kab.
putusan;Halaman 140 dari 182 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN.CbiForm02/SOP/06.8/2017TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisimerupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapiterbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai denganputusan MA NO. 1788
47 — 38
oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta,(fotokopi sesuai dengan asili);: Surat Keterangan Waris tertanggal 05 Oktober 2011,dicatat dan ditandatangani oleh Lurah Kelapa Dua WetanNo. 128/1.755.29 pada tanggal 2 Nopember 2011 dandicatat dan ditandatangani oleh Camat Ciracas No.531/1.755.19 pada tanggal 2 Nopember 2011 (fotokopi);Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.419/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR, tertanggal 12 Desember2012, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);Gugatan dengan nomor register 1788
1.Wijiati
2.Fitrotul Azizah
Tergugat:
PT. RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI
164 — 92
Yahya Harahap tersebut di atas sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI No. 1788 K/sip/1976 dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 279 K/Sip/1976.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuntutan provisi yang diajukanPara Penggugat dalam perkara a quo mutlak harus ditolak, denganalasanalasan sebagai berikut :1. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat berupa upah danhakhak lain merupakan tuntutan yang telah memasuki materi pokokperkara.
2368 — 1537
No.1788 K/Sip/1976, seperti yang dikutip dariPutusan No.1797 K/Pdt/2004, tanggal 13Juli2005, halaman 21, (Bukti T21) ;Putusan Mahkamah Agung R.I No.279 K/Sip/1976, tanggal 5Juli1977dikutip dari Tangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Cetakan Kedua,Mahkamah Agung R.I, 1993, halaman 421, dalam perkara : YayasanPerguruan Allsyaf dan kawankawan lawan Ny.
Terbanding/Tergugat I : Tuan Kendro Sastro,
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, cq. Kantor Pertanahan Kota Bogor,
Turut Terbanding/Penggugat II : DARYANTO,
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. RATNA SITI HAWA,
Turut Terbanding/Penggugat IV : H. AGUS SALIM,
Turut Terbanding/Penggugat V : NY. DEDEH,
Turut Terbanding/Penggugat VI : NY. MUTIARA SRI HASTUTI,
Turut Terbanding/Penggugat VII : FATHUR RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI HJ. HARRIYAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : NY. SITI CHAERONI,
68 — 57
secarapaksa melalui eksekusi apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukumtetap dan dipertegas lagi dengan Putusan MA No: 1043 K/1971 Tanggal 3Desember 1974 yang mengatakan pelaksanaan putusan hakim harusmenunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa tuntutan Provisi dan dwangsom Petitum Point 1 dan 2 halaman 8 tidakmemenuhi syarat formal gugatan provisi berdasarkan ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan Pasal 53 Rv dan dipertegas dengan Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI No: 1788
51 — 28
Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokokperkara, tetapi terbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini jugasesuai dengan putusan MA NO. 1788 K/Sip/1976, begitu juga putusan MANO. 279 K/Sip/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk dalampokok perkara (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, PenerbitSinar Grafika, cetakan kesembilan, th..2009, hal. 884);Menimbang, bahwa menurut M.
494 — 120
sitajaminan terhadap asetaset Tergugat Ill, tuntutan uang paksa(dwangsom), dan putusan serta merta (u/tvoerbaar bij voorrad) tersebutdiajukan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar samasekali serta tidak ada relevansi hukumnya dalam perkara ini, makacukup beralasan tuntutan Penggugat tersebut dikesampingkan danditolak seluruhnya.DALAM REKONVENSIBahwa terhadap tuntutan provisi sebagaimana dalam dalam posita gugatan aquo pada angka 19, dikaitkan dengan kaidah hukum sebagaimana Putusan MARI NO 1788
119 — 29
Penegasan itu dikemukakandalam Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/Sip/1976. Hal yang sama jugaditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976, yang padapokoknya menyebutkan bahwa Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara.
105 — 47
S&TMitra Mina Industri, (fotokopi dari fotokopi);Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar DiPelabuhan Perikanan Republik Indonesia,(fotokopi dari fotokopi);Surat dari Direktur Jenderal Perikanan TangkapKementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor :B. 1788/DJPT.2/P1.230.D2/Il/2015, tanggal 10Maret 2015, Perihal Analisis dan Evaluasi KapalPerikanan Buatan Luar Negeri (Eks KapalPerikanan Asing) ditujukan kepadaPemilik/Penanggung Jawab Kapal Perikanan,(foto kopi dari foto kopi);Halaman 204 dari 316 halaman
Bukti T 1011.Bukti T 1112.Bukti T 12Pembangunannya dilakukan Di Luar Negeri, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan TangkapKementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor :B.1788/DJPT.2/P1230.D2/IIV2015, tanggal 10Maret 2015, Hal Analisis dan Evaluasi KapalPerikanan Buatan Luar Negeri (Eks.
B. 1788/DJPT2/PL230 D2/lll tanggal 10 Maret 2015 diperoleh faktahukum bahwa Dirjen Perikanan Tangkap telah mengirimkan surat akandilakukan analisis dan evaluasi terhadap perusahaan Penggugat denganHalaman 277 dari 316 halaman.
Terbanding/Terdakwa : Johanes Budisutrisno Kotjo
383 — 191
Jendral GatotSubroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 2701 (satu) lembar fotocopy warna Undangan Rapat Nomor:1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017 Tanggal 20 September 2017yang ditanda tangan oleh DIREKTUR PENGADAANSTRATEGIS2 SUPANGKAT IWAN SANTOSO, yang telahdilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUMKORPORAT DEDENG HIDAYAT 2d1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari PejabatPelaksana Proses Penugasan IPP PLTU MT Riau1 (2 x 300MW) kepada 1. DM Pengadaan IPP Il, 2.
Jendral GatotSubroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 2701 (satu) lembar fotocopy warna Undangan Rapat Nomor:1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017 Tanggal 20 September 2017yang ditanda tangan oleh DIREKTUR PENGADAANSTRATEGIS2 SUPANGKAT IWAN SANTOSO, yang telahdilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUMKORPORAT DEDENG HIDAYAT 2711 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari PejabatPelaksana Proses Penugasan IPP PLTU MT Riau1 (2 x 300MW) kepada 1. DM Pengadaan IPP Il, 2.
Terbanding/Penggugat III : Eka Sinto Kasih Tjia
Terbanding/Penggugat I : Jon Sudijono
Terbanding/Penggugat IV : Herman Wakiman
Terbanding/Penggugat II : Suwandi Nasmul
Terbanding/Turut Tergugat III : H. Anwar
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
Terbanding/Turut Tergugat I : Sukam
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEPALA DESA SITUSARI
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Caplin Asikin
Terbanding/Turut Tergugat XII : Punan
Terbanding/Turut Tergugat X : Abdul Wiharja
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Nami
Terbanding/Turut Tergugat VI : Yulius Simson Salang
Terbanding/Turut Tergugat IV : H. Muhtar Anwar
Terbanding/Turut Tergugat II : Wati
Terbanding/Turut Tergugat XVII : BUPATI KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEPALA DESA BOJONG
Terbanding/Turut Tergugat XIII : Asan
Terbanding/Turut Tergugat XI : Ilan
Terbanding/Turut Tergugat IX : Asep
152 — 87
Rejeki Kurnia Alam yang telah ditambang kandunganpasirnya;Surat Pernyataan IYON ITING (Turut Tergugat VII) tanggal 03September 2014 yang pada pokoknya menyatakan menandatanganiSPH (Surat Pelepasan Hak) atas tanah sawah seluas + 1788 M? yangterletak di Kp.
Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593.2/331/II/2013, tertanggal Situsari 04 Pebruari2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SitusariBahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut,pada pokoknya menyatakan : Bahwa lyon Iting, memiliki sebidang tanah seluas+ 1788 M2 adalah merupakan Tanah Milik Adat,terletak di Blok Sawak Karet, Rt. 02/01, DesaSitusari, Kec.Cilengsi, Kab.
353 — 206
DALAM PROVISI;1.Bahwa Penggugat di dalam petitum halaman 16 Surat Gugatanmengajukan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu secaraserta merta; sekalipun ada verzet, banding atau kasasi; dan tidak jelasapa yang dimohonkan dalam permohonan provisional; berdasarkan haltersebut mohon majelis hakim yang memeriksa mengabaikan atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan PutusanMA RI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionilmerupakan
578 — 450
Jendral GatotSubroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 2701 (satu) lembar fotocopy warna Undangan Rapat Nomor:1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017 Tanggal 20 September 2017yang ditanda tangan oleh DIREKTUR PENGADAANSTRATEGIS2 SUPANGKAT IWAN SANTOSO, yang telahdilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUMKORPORAT DEDENG HIDAYAT 2711 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari PejabatPelaksana Proses Penugasan IPP PLTU MT Riau1 (2 x 300MW) kepada 1. DM Pengadaan IPP Il, 2.
MAS UD , SH
Termohon:
POLRES METRO TANGERANG KOTA Cq KASAT RESKRIM
44 — 5
., MH, Kompol Julianthy, SH.MH, dan Bripka Budi Setiawan, SH,berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/1788/IX/HUK.11.1/2018, tanggal 7September 2018, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018 ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonanPraperadilan Permohon , dimana isi dan maksud dari permohonan tersebutdengan tegas tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis bertanggal
147 — 69
kekuatan hukum tetap dan dipertegas lagi dengan PutusanMA No: 1043 K/1971 Tanggal 3 Desember 1974 yang mengatakanpelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusanmempunyai kekuatan hukum tetap;Hal 33 dari 63 hal Putusan Nomor 31/Padt.G/2019/PN Bgr14.15.Bahwa tuntutan Provisi dan dwangsom Petitum Point 1 dan 2 halaman 8tidak memenuhi syarat formal gugatan provisi berdasarkan ketentuanPasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 Rv dan dipertegas denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 1788
302 — 302
Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,hal. 884 menegaskan bahwa putusanprovisitidak boleh mengenaimateripokok perkara yang mana didukung juga oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/Sip/1976 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/SIP/1976. Berikut adalah kutipan langsung dari rujukan yang digunakan:..
Dengan demikian, putusanprovisitidakbolehmengenaimateripokokperkara, tetapi hanya terbatas mengenaitindakan sementara berupa laranganmelanjutkan suatukegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan diatastanahterperkaradenganancamanhukumanmembayaruangpaksa.Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976.Begitu jugapenegasan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976. Gugatan provisi seharusnyabertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidaktermasuk pokok perkara...