Ditemukan 2258 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-02-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 09-07-2013
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 13-K/PMT.III/AD/II/2013
Tanggal 23 Mei 2013 — LONGGINUS LELO Mayor Inf / 497690
4620
  • Sehingga berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan RINomor : Skep/1788/X/1989 tanggal 9 September 1989 Saksi merupakan anggota Veterandengan Nomor Pensiunan Veteran (NPV) : 13.006.344.
Register : 05-05-2008 — Putus : 11-02-2009 — Upload : 13-01-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 11 Februari 2009 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA >< PT. VISTA BELLA PRATAMA Cs
21098
  • Tergugat II menolak permohonan provisi dari Penggugat yangisemacam itu karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.2 Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionil merupakarituntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhirjmengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof.
Register : 21-11-2019 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 317/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
8839
  • Perikatan alamiah sebetulnya berkaitan jugadengan ketentuan 1788 KUHPerdata, dimana dinyatakan undangundangtidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yangterjadi karena perjudian atau pertarunan, seseorang yang secara sukarelatelah membayar kekalahannya, sekalisekali tidak diperbolehkan untukmenuntutnya kembali.
Register : 06-03-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 193/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 1 Oktober 2015 — Drs. I WAYAN DANA MELAWAN Ir I GEDE DYANA ARJANA, DKK.
4229
  • Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera putusanprovisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. padaputusan Mahkamah Agung No. 1788.K/ Sip/ 1976 dan putusan Mahkamah AgungNo. 279.K / Sip / 1976 tuntutan provisi tidak boleh mengenai materipokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tuntutanprovisionil yaitu. tuntutan agar sementara diadakan tindakan
Putus : 13-02-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 191/Pdt.G/2019/PN.Cbi
Tanggal 13 Februari 2020 — * Perdata - HANS KARYOSE X PT. BANGUN GLOBAL PASIFIK
173265
  • putusan;Halaman 42 dari60 Putusan Perdata No. 191/Pdt.G/2019/PN CbiTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:DALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisimerupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapiterbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai denganputusan Mahkamah Agung No. 1788
Register : 17-10-2018 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN SELONG Nomor 100/Pdt.G/2019/PNSel
Tanggal 6 April 2020 — - MCMILLAN NATHAN TODD melawan - SRI WARTINI, dk
220203
  • Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976bahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapihanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatukegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakan gugatanassessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secara hukum tidakdapat berdiri sendiri dan harus ada
Register : 24-08-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 14/Pid.Pra/2018/PN Tng
Tanggal 21 September 2018 — Pemohon:
MAS UD , SH
Termohon:
POLRES METRO TANGERANG KOTA Cq KASAT RESKRIM
445
  • ., MH, Kompol Julianthy, SH.MH, dan Bripka Budi Setiawan, SH,berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/1788/IX/HUK.11.1/2018, tanggal 7September 2018, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018 ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonanPraperadilan Permohon , dimana isi dan maksud dari permohonan tersebutdengan tegas tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis bertanggal
Register : 07-02-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Bgr
Tanggal 13 Nopember 2019 — PERDATA Penggugat: SITI ASMARA DARYANTO, NY. RATNA SITI HAWA, H. AGUS SALIM, NY. DEDEH, NY. MUTIARA SRI HASTUTI, FATHUR RAHMAN SITI HJ. HARRIYAH NY. SITI CHAERONI, Tergugat: Tuan Kendro Sastro, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, cq. Kantor Pertanahan Kota Bogor,
14769
  • kekuatan hukum tetap dan dipertegas lagi dengan PutusanMA No: 1043 K/1971 Tanggal 3 Desember 1974 yang mengatakanpelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusanmempunyai kekuatan hukum tetap;Hal 33 dari 63 hal Putusan Nomor 31/Padt.G/2019/PN Bgr14.15.Bahwa tuntutan Provisi dan dwangsom Petitum Point 1 dan 2 halaman 8tidak memenuhi syarat formal gugatan provisi berdasarkan ketentuanPasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 Rv dan dipertegas denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 1788
Register : 18-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Bn
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
2810
  • Hal ini seyalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak bolehmengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakansementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarangmeneruskan pembangunan di atas tanah terperkara;Menimbang, bahwa gugatan provisi hanya merupakan gugatan assesoratau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secara hukum tidak dapatberdiri sendiri dan harus ada hubungan langsung
Register : 30-08-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 30 Juli 2018 — - GERARDUS KAIBU, S.IP - LEONARD HASUDUNGAN N.T, SH
172112
  • Jemu4 1788 Salmon Parha5 1789 Pius Maibaba6 1799 Emanuel Kara Karo7 1811 Jusrani Bagarh8 1820 Siprianus Tambou9 1849 Gergorius Page10 1850 Fabianus Toro11 1851 Bara Saga12 1852 Sirianus Mbia13 1853 Petruanus Simbi14 1854 Adolfina Sagar15 1855 Berifasius Rafe16 1856 Magdalena Pigo17 1857 Gab Shoro18 1858 Pabriana Ngger19 1859 Natalia Ngger20 1860 Marta Mea21 1861 Saferius Sagar22 1862 Titiana Tefo23 1863 Timotius Naunho24 1864 Zamuel Naunho25 1866 Mia Maria Gojhi26 1867 Bernadetha Sirre27 1868 Agata
Register : 15-05-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 69/Pdt.Plw/2020/PN Blt
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.INDRA CAHYA
2.SILVIA JUNIATI SALIM
Tergugat:
1.PIMPINAN CABANG BLITAR PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
2.KPKNL Malang
9927
  • Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No. 1788 K/Sip/1976, dan Putusan MA RI. No. 279 K/Sip/1976, bahwa gugatanprovisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari HakimHalaman 42 dari 59 Putusan Perlawanan Nomor 69/Pdt.Plw/2020/PN BItmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.
Register : 24-01-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN BATAM Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 5 September 2019 — Syuria Sagita, 1. PT. TRAH PUTRA UTAMA, 2. ANENG, 3. DEDY,4. WIRLISMAN, SH.,
23876
  • Penegasan ini dikemukakan dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1788 K/Sip/1976dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279K/Sip/1976.Pandangan diatas selanjutnya ditegaskan kembali dalam SuratEdaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang harusmemenuhi persyaratan :1.
Register : 11-06-2019 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1574/Pdt.G/2019/PA.JB
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13916
  • Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutandalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatasmengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan,misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar dilakukanpemeriksaan setempat ( decente ), Majelis Hakim berpendapat permohonantersebut adalah bukan bagian dari gugatan tambahan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 629/Pdt.G/2012/PN SBY
Tanggal 31 Juli 2013 — 1. PINTARDJO SOELTAN SEPOETRO 2. NYONYA JANDA MUMAHHAIMAWATI, vs 1. NYONYA ROCHADINI 2. NURTJAHJO 3.THIE BUTJE SUTEDJA 4. NOTARIS/PPAT KOTA SURABAYA NYONYA MUTIA HARYANI, SH 5. NOTARIS/PPAT KOTA SURABAYA OLIVIA SHERLINE WIRANTO, SH 6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
302128
  • SKTLK / B / 1788 /IV / 2011 / SPKT, tertanggal 6 april 2011 ;Bukti T.1.T2 4 : Fotocopy Iklan Surat Kabar jawa Pos tertanggal kamis 14april 2011 ;Bukti T.1.T25 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.44, Desa Jemurwonosari ;Bukti T.1.T26 : Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 44 / DesaJemurwonosari, GS 1218 Th. 1975 ;Bukti T.1.T2 7 : Fotocopy Daftar Nama nama Calon Pembeli kavling padaSHM No.44 / Desa jemurwonosari ;Bukti T.1.T2 8 : Fotocopy Permohonan Sertifikat Model A, atas namapemohon R Sabaryoto
Register : 10-09-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
Raeni Melani
Tergugat:
1.PT. Bangun Arta Hutama
2.Ati Krisnawati
6429
  • kepada KetuaPengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankanterlebih dahulu walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, atau Kasasi(uitvoorbaar bij voorraad).Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Penggugat memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISIBahwa, menurut Putusan MA RI NO 1788
Putus : 10-03-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 42/Pdt.G/2013PN.Idm.
Tanggal 10 Maret 2014 — Asngad Bin Lastiman Bin Walimas Bin Marban LAWAN Asdutan, DKK
867
  • TurutTergugat tidak secara khusus menjawab adanya tuntutan provisi dari Penggugat, namunberkaitan dengan tuntutan provisi tersebut , Pengadilan akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR disebutkan ProvisioeleBeschikking adalah Keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikiantidak boleh mengenai materi pokok perkara dan hal tersebut diperteguh berdasarkanPutusan MA No.1788
Register : 11-02-2015 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SURAKARTA Nomor 135/Pid.B/2013/PN Skt
Tanggal 3 Nopember 2014 — JPU VS Dra. Ny.NOES SOEDIONO Alias TRISNANINGSIH Binti SUTONO
14975
  • 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 78, Jakarta 10220, baikbertindak sendirisendiri maupun secara bersamasama, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.129/K.H.M&M/K/XII/2013, tanggal 15Desember 2013;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Telah membaca ;1Berkas Perkara Penyidikan yang diperbuat oleh Badan Reserse Kriminal Polri,Direktorat Tindak Pidana Umum, Nomor.BP/39/VIII/2012/DIT TIPIDUM,tangggal 16 Agustus 2012 ;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala KejaksaanNegeri Surakarta, Nomor : B.1788
Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 21 September 2016 — ONGKO SRI DEWI (PENGGUGAT) LAWAN 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari (TERGUGAT) ; 2. Sdri. MELINA (TURUT TERGUGAT)
19771
  • Dengan demikian,putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanyaHal 38 dari 83 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Smgterbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkansuatu kegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan di atastanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa.Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976.Begitu juga penegasan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976.
Register : 24-04-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Pbr
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
SUKATMINI, SH
Terdakwa:
WINA
5616
  • li>
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720-0000-5349-92 atas nama Juventa;
    • 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0189-0102-4169-505 atas nama Aria Agis Suanto;
    • 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 5444-0100-1017-506 atas nama Wina;
    • ATM Paspor BCA No. 6019-0026-5345-2849;
    • ATM BRI Card No. 5221-8430-5794-1788
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
183624
  • Berupa 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah bermeterai cukup dandilegalisir, tidak dicocokkan dengan bukti asli, berupa Fotocopy SertipikatHak Milik Nomor : 1788 Desa Angsau, Terdaftar atas nama DOKTORANDUSHAJ JUHRANSYAH berdasarkan Surat Ukur Tanggal 2 Maret 1999 Nomor :25/1999 dengan luas 1.998 M2. Bukti ini membuktikan bahwa benar Tanahtersebut adalah Hak Milik H.
    Bahwa bukti T.14 berupa fotokopi dari fotokopi berupa SertifikatHak Milik Nomor 1788, Desa Angsau, terdaftar atas nama DoktorandusHaji Juhransyah, berdasarkan surat ukur tanggal 2 Maret 1999, denganluas 1.998 meter persegi, namun dalam hal ini Para Penggugat menolakbukti T.14 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.14 merupakan fotokopidari fotokopi yang tidak menghadirkan aslinya, namun tidak membantahsecara langsung mengenai keberadaan dan kebenaran dari bukti T.14,sedangkan bukti T.14 merupakan fotokopi
    Bahwa bukti T.20 berupa fotokopi dari asli Surat Informasi StatusKepemilikan Terakhir Seritifikat Hak Milik Nomor 1399, 1400, 1401, 1402,882 dan 1788 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,Provinsi Kalimantan Selatan, namun dalam hal ini Para Penggugatmenolak bukti T.20 tersebut dengan alasan bahwa bukti T.20 berupasurat pernyataan yang dibuat setelah almarhum Djuhransyah bin Basrimeninggal dunia, dan setelah perkara waris ini disidangkan