Ditemukan 2483 data
252 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
TermohonPeninjauan Kembali tidak berdasar dan tidak beralasan dalam hukum;Bahwa dalil kerugian materiil dan immateriil merupakan dalil kosong dantidak berdasar dalam hukum dimana dalildalil tersebut telah dijelaskan danditerangkan dalam dalildalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali di atas,telah adanya perlaihan hak dan kewajiban antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat Il yangdisepakati, diketahui dimengerti dan diamini oleh Termohon PeninjauanKembali dalam perjanjian Tripartit
YUSRI KUSNANDANG
Tergugat:
PT. TURANGGA KARTAKENCANA
41 — 10
RujukanPemeriksaan Dokter No.007/TKK/INT/17 tanggal 31 Juli 2017Copy Surat Pemberitahuan KualifikasiPengunduran Diri tanggal 2 Agustus 2017: Fotocopy dari Copy Surat Panggilan Masuk Kerja Tanggal 3Agustus 2017: Fotocopy Sesuai Dengan Asli Surat Dokter/ Surat KeteranganSakit tanggal 3 Agustus 2017: Fotocopy dari Copy Surat panggilan Masuk Kerja Ke2tanggal 4 Agustus 2017: Fotocopy Sesuai Dengan Asli Surat Dokter/ Surat KeteranganSakit tanggal 9 Agustus 2017: Fotocopy dari Copy Berita Acara Mediasi Tripartit
60 — 14
warisan peninggalan Imarhum SARI yang dikuasaiofeh PARA TERGUGAT untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapiPARA TERGUGAT tidak merespon sama sekali atas niat balk PARAPENGGUGAT untuk diselesaikan secara kekeluargaan.Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai warga Negara yang baik danmenghormati TERGUGAT 11 sebagai Kepala Dusun di Dusun BibisDesa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, PARAPENGGUGAT memohon kepada Kepala Desa Beton KecamatanMenganti Kabupaten Gresik sebagai penengah untuk diselesaikansecara Tripartit
136 — 28
perbuatan yang merugikanterhadap orang lain maka dia harus bersedia menanggung segala resiko akibatperbuatannya;Bahwa selama Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh Mediator Dinas TenagaKerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, Penggugat mengharapkanagar tercapai kesepakatan bersama akan tetapi pihak Tergugat tidak adamenunjukkan sikap untuk mencari penyelesaian dan tetap kepada prinsipnyayang mengatakan Penggugat sudah dianggap mengundurkan diri, sehinggapenyelesaian ditingkat mediasi (Tripartit
70 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena upaya bipartit gagal danpara Tergugat ditingkat mediasi (tripartit)tidak mungkin menggunakan fakta fakta PHKyang sudah ada karena dapat dipastikanhasilnya akan merugikan para Tergugat, makaoleh para tTergugat~ melalui Tergugat dibuatlah skenario atau rencana PHK barudengan cara melakukan penyalahgunaankeadaan (undue influence) terhadappersetujuanPHK yang telah disepakati antaraPenggugat dan Tergugat I!
123 — 62
Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upayabipartit dan tripartit sebagaimana diatur dalam Undang Undang yang berlaku,namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mengupayakan mencarikeadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dengan mendaftarkanGugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriHal 5 Putusan No.30/Pdt.Sus.PHI/2019 /PN Jkt.Pst.22.23.
MERY BR HUTABARAT
Tergugat:
1.Direktur PT. Otani
2.P T. AMBACHIDO JAYA
48 — 9
konsekwensi Para Tergugat terhadapPenggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak adalah Penggugatberhak mendapat Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan UangPergantian Hak;13.Bahwa Para Tergugat tidak bersedia untuk memberikan hak hak normative14.Penggugat yang sesuai dan setimpal dengan masa kerja Penggugat selama 11(Sebelas) Tahun mengabdi, dibuktikan dengan itikad tidak baik Para Tergugathanya menawarkan Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugatpada saat bipartite maupun pada saat tripartit
105 — 20
Bahwa sesuai dengan mekanisme pengajuan gugatan perselisihan pemutusanhubungan kerja ini sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian secaraperundingan, baik bipartit maupun tripartit (mediasi) ;3.
139 — 37
;Bahwa karena perundingan bipartite tidak ditemukan kesepakatan, maka Penggugatmengajukan permohonan perundingan Tripartit kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang kemudian mengeluarkan Anjuran padatanggal 27 Juli 2016, dimana pihak Tergugat tidak menerima anjuran tersebutsebagaimana tertuang dalam Surat No.
REZA FAISAL DJALIL
Tergugat:
PT. TOTALINDO EKA PERSADA
82 — 21
berpendapat tidak perlu untukmempertimbangkan kembali eksepsi Tergugat sepanjang tentang kewenanganmengadili (kompetensi relatif) tersebut ;GUGATAN PENGGUGAT PREMATURMenimbang, bahwa selain daripada itu Tergugat juga telah mengajukaneksepsi tentang gugatan Penggugat prematur dengan alasan karena belummelalui mekanisme mediasi yang dilakukan mediator pada Kantor Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dalam tahappenyelesaian perselisihan hubungan industrial secara Tripartit
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas pencatatan tersebutPara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Mediator pada KantorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untukdilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor567/786/Disnakertrans tanggal 9 Mei 2014 (Bukti P 5).
Namun,Tergugat/Perwakilannya tidak hadir sebagaimana risalah pertemuan yangtercatat dalam daftar hadir Tripartit tanggal 16 Mei 2014 (Bukti P 6);Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil kembali olehMediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTangerang untuk dilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor567/01/Disnakertrans tanggal 2 Juni 2014 (Bukti P 7). Namun,Hal 6 dari 130 hal. Put.
210 — 36
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;12.Bahwa terhadap keputusan pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasipengunduran diri yang ditetapbkan secara sepihak oleh Tergugat kepadaPenggugat oleh karenanya Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaianBipartit namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tetap padapendiriannya yaitu mengkualifikasi Penggugat telah mengundurkan diri;13.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian Bipartit gagal membuat persetujuanbersama, maka Penggugat, menempuh upaya Tripartit
139 — 30
Hasilnyaperundingan bipartit tersebut pada intinya tidak tercapai kesepakatan dan untukselanjutnya telah ditempuh upaya tripartit/mediasi melalui Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.5.
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KotaTangerang dengan Nomor Surat : 0708/SPHKHRD/STW12010 tertanggal 5 Jui2010, Perihal : Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja para Tergugat,dan surat ini disampaikan Penggugat adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Nomor :0606/SPPHKHRD/STW12010 tertanggal 14 Juni 2010 yang telah disampaikanPenggugat kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang ;Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian atas PHK para Tergugatdalam perundingan bipartit, kemudian Penggugat mengajukan surat permohonanperundingan tripartit
Srie Mulyanti Hartini, S.pd
Tergugat:
Yayasan Dharma Wanita Desa Jambean
74 — 25
dari 38Putusan No. 57/Pdt.SusPHI/2020/PN.SbyTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni2020 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan, yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juni 2020 dalam NomorRegister57/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:DASAR GUGATAN :1.Bahwa gugatan diajukan telah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit
ARIE RUSADI RUSLI
Tergugat:
PT.PAMAPERSADA NUSANTARA
94 — 18
Bahwa oleh karenanya, persoalan Penggugat yang menolak MutasiPenggugat dari Distrik KPCS Sangatta ke Distrik Site SJRP Sumbawabaik melalui mekanisme proses lembaga Bipartit maupun melaluilembaga Tripartit yang dimediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kab.
I Wayan Arip Setiawan, dkk
Tergugat:
PT. Bali Bay View atau Hotel The Bay View Suite n Villas Nusa Dua
795 — 572
Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimanadiisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak menemukanpenyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat, kemudian Para Penggugatmelalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrialdalam perkara aquo;ll. DALAM PROVISI1.
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHL diperoleh melalui survei harga yang dibentuk oleh Ketua DewanPengupahan, terdiri dari unsur Tripartit;. Setelah dibahas dalam sidang Depekab/Depeko, disusun usulanpenetapan UMK dan diajukan kepada Bupati/Walikota melaluiinstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi;.
95 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 653 K/Pdt.SusPHI/201724.25.26.2/.Bahwa dalam rapat Tripartit (Mediasi), Mediator memberikan kesimpulandalam pertimbangan hukumsebagai berikut:a. Bahwa praktek Outsourcing olen PT. PLN (Persero) belum sepenuhnyasesuai dengan Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor220/Men/X/2004 Tentang Syaratsyarat pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain;b.
42 — 20
Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2011 telah mengirim surat kepadaKepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakartayang pada pokoknya menyatakan menolak semua isi anjuran MediatorDisnakersostrans Kabupaten Purwakarta Nomor : 567/925 PKTK/2011 tertanggal07 Maret 2011, karena sangat merugikan PENGGUGAT, dengan alasanalasansebagai berikutBahwa pihak mediator sama sekali tidak mempertimbangkan buktibukti yang telahdisampaikan dalam pertemuan mediasi (tripartit), di mana