Ditemukan 378 data
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.Zainal Daud
117 — 38
No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALUMenimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh PenuntutUmum telah melanggar Pasal 299 Jo Pasal 86 ayat (1) huruf c dan huruf dUndang Undang RI Nomor; 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dakwaan mana unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Setiap pelaksana, peserta dan petugas kampanyePemilu; Unsur denganSON QAJA) ooo nnn n nn nn nnn nn nen nn nen nn ene en enna nn nnnnenee
1.Willy Ater, S.H
2.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Yustus Erauw
81 — 75
Jo Pasal 76 DUndang undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,PenasetHukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
1.Iwan Budi Susilo,SH
2.Dimas Satria Putra,SH
Terdakwa:
Syamsul Bin Bahri Alm.
109 — 17
Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyaktersebut terdakwa tidak ada memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyakyang dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteriESDM) melalui Dirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) UU RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas BumiPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 53 Huruf dUndang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut
161 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999, tidak menjelaskan nilai jual objek fidusia,proses pelelangan, maka telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjianyang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dan TermohonKasasi/Pemohon Keberatan (vide Pasal 1338 alinea ke3 KUHPerdata),tindakan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan ini merupakan perbuatanmelawan hukum sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf dUndang
85 — 34
ketentuan peraturan perundangsundangan yang berlaku. dan gugatan pemohon kurang phak karena pejabatpembuat komitmen tdak dikut sertakan dalam gugatan ini, dan tm penilai darHalaman 12dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 49/PdtG/2018/PNBITfLkantor jasa penilai publik KJPP SAH dan rekan sudah bekerja secaraprofessional dan telah sesuai dengan Kode Etik Penilaan Indonesia danstandar penilaian Indonesia:Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari pemohon keberatan dalam halini Djiumaria Salim telah dundang
287 — 75
pengenggad Peep Yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam DaerahPabean;7. bahwa oleh karena Pemohon Bndpegyterbhkti BakaknxaK oem yRajhinty atenRP Wtayea panyenalsakalanaKenm@a@jakktortemmygrahan yang PPNnya tidak terutang dan atas jasa manajemen yang menjadi sengketadalam perkara a quo merupakan,, biyApyeas cbeekatpnaengsenkeseluruhan operasional PemohonBanding maka sesuai ketentuan SayUnfaddit BdrdAR RDB RO Puan dude aeDa clipes dundang
30 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat;Dengan demikian jumlah konpensasi pemutusan hubungan kerja untuk paraPenggugat sebesar Rp. 162.585.000, (seratur enam puluh dua juta limaratus delapan puluh lima ribu rupiah);e Alasan ke3, adanya kekhilafan tidak beralasan hukum karena putusandengan alasan disharmonis sesuai penjelasan umum Undang UndangNo.2 Tahun 2004, panggilan bekerja tidak beralasan menyatakanmengundurkan diri karena dilakukan dalam masa perselisihnan (setelahanjuran mediator) dan sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf dUndang
134 — 30
Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah permohonan gugatan ini diterimaoleh Majelis.bahwa atas bantahan tertulis Penggugat a quo, Tergugat dalam persidanganmenyampaikan penjelasan lisan sebagi berikut;bahwa jika yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 23 ayat (2)huruf d Undang Undang KUP, maka seharusnya Penggugat juga memperhatikanketentuan dalam Pasal 1 angka 15 UndangUndang KUP yang menjelaskan maksuddari Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf dUndang
1.Dimas Satria Putra,SH
2.Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, SH
Terdakwa:
Muhammad Sapuani Bin Jamhari
96 — 28
Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyakJenis solar tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin usaha niaga bahanbakar minyak yang dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber DayaMineral ( menteri ESDM) melalui Dirjen Migas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan GasBumiPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 53 Huruf dUndang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor
93 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 5 huruf dUndang Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana dirubah denganUndang Undang Nomor 14 Tahun 1997; Pertimbangan Judex Facti sangat tidak berdasarkan fakta pembuktiansematamata hanya menggunakan buktibukti yang diajukan Tergugatdalam kasasi, padahal bukti surat penjelasan dari Direktur Merek sesuaiT4 dan T7 tidak mempunyai nilai hukum pembuktian dan tidak berlakukepada pihak ketiga, karena selain isi surat tersebut diterbitkan diluarkewenangan yang diberikan Undang Undang Merek Tahun 1997
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
selama 8(delapan) hari ternyata belum dibayar oleh Tergugat kepadaPenggugat, sesuai "amar" Surat "Anjuran" Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor567/3797/DSTKM/2016 tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana dikutipdiatas; Bahwa oleh karena itu demi memberikan kepastian perlindungan hukumdan jamin hakhak dasar pekerja/buruh yang sebagaimana "konstruksihukum" lahirnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang tertuang dalam konsideran menimbang huruf dUndang
84 — 10
yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 53 huruf a Jo pasa 23ayat (1), (2) huruf a Undang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana , Kedua melanggarpasal 53 huruf b Jo pasa 23 ayat (1), (2) huruf b Undang Undang R.I Nomor22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana atau Ketiga pasal 53 huruf d Jo pasa 23 ayat (1), (2) huruf dUndang
38 — 2
tanggal 11 Januari 2015 sekitar pukul 02.00Wib diberi oleh terdakwa sehingga pada waktu terdakwa dilakukanpenggeledahan dan tidak diketemukan Narkotika jenis Ekstasi dankemudian terdakwa dibawa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan,tetapi yang sebenarnya bahwa saksi menggunakan dan menyimpanNarkotika jenis Ekstasi dari tamu yang datang ke Rendez Vous danmerayakan adik saksi yang juga bekerja sebagai Pemandu Karaoke sedangmerayakan Ulang Tahun, sedangkan terdakwa datang ke Rendez Vous jugakarena dundang
53 — 20
DinamikaSelaras Jaya kemudian menjual dan menikmati hasil penjualan merupakanperbuatan yang secara melawan hukum memanen buah kelapa sawit milikpelaku usaha perkebunan karena tanpa izin dari yang berhak yaitu PT.Dinamika Selaras Jaya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur initelah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
MUHAMMAD TOHE, SH
Terdakwa:
RICOH Als ALIM Anak CEN MIN LIONG
29 — 6
Polda Kalbar beserta bahan bakar minyak(BBM) yang bawa angkut tersebut karena tidak dilengkapi dengandokumen perijinan.Dengan demikian maka unsur Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak(BBM) tanpa ijin usaha Niaga telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur dakwaan pertama ini telah terpenuhi dan terbukti olehperbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dari pasal 53 huruf dUndang
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
1.LAI LIE FUNG alias AFUNG anak LAI PIT FU alm
2.ISKANDAR alias BUJANG bin DORJAT alm
48 — 30
dengan peraturan atau perundangundangan yang berlaku;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN BekMenimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian pertimbangantersebut, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa masingmasingtelah turut serta melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal23 tanpa Izin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim,unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kim sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;KEDUA :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa Lim Jit Wee als. Kim baik bertindaksendiri sendiri maupun bersamasama dengan 3 (tiga) orangWarganegara Malaysia bernama Stephen als. Stalin Law als.Albert (DPO), Andrew als. Heri als. Cheong Mun Yao (DPO),Chua Lik Chang als. Asiok als. Kent als.
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
Achmad Wasul
33 — 22
Dan di Dusun Legung,RT013/RW006, Desa Payudan Dundang,Kecamatan GulukGuluk, Sumenep, Jawa Timur.Agama : IslamPekerjaan : Penjual AyamTerdakwa Achmad Wasul ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari20192. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019sampai dengan tanggal 11 Februari 20193. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2Maret 20194.
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
BUDI CAHYONO bin JUMADI
79 — 36
Menteri;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbanganpertimabngan diatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah mengangkutBBM jenis Solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter disimpan dalam6 (enam) buah ken yang renanya akan Terdakwa jual, dengan tanpaSurat Izin Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim,unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpaIzin Usaha Niaga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang
111 — 14
tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena anak TERDAKWA didakwamenggunakan dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsungmempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 DUndang