Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itutidak bisa dinisbahkan kepadanya, (Lihat Abul Hasan AlMawardi, AlHawi AlKabir, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, 1994 M/1414 H, cetakanpertama, juz VIII, halaman 162).Menimbang, bahwa Wahbah azZuhaili dalam AlFigh AlIslami hal. 681682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa:Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorangwanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepadasuaminya

Bila anak lahirkurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anakitu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannyaitu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelumdilangsungkannya perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yangdilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamiliwanita itu sebelum menikahinyaHal. 9 dari 12 Penetapan No. 18/Pdt.P/2019/PA.SkwMenimbang, bahwa sesuai dengan kaidah

Kantor Urusan Agama kabupatenTulungagung, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana dalam Penetapan Wali Adhol, nomor: 0242/Pdt.P/2011/ Halaman 1 dari 4PA.TA Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yangberbunyi :Artinya : Apabila terjadi perselisihan (wali enggan), maka pemerintah (pejabat yang berwenang)adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali3 Kitab Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX, Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkan walihakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkandengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 TahunHlm 10 dari 12 him.

suami Pemohon adalah Wali Hakim yaitu Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, atau Penghulu /Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugasUrusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Hlm 11 dari 13 hlm.Penetapan Nomor: 0194/Pdt.P/2020/PA.MgtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1

suaminyabernama Xxx adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3HIm.11 dari 13 hlm.

Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yangberbunyi :Artinya : Apabila terjadi perselisihan (wali enggan), maka pemerintah (pejabat yangberwenang) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali2 3 Kitab Mughnil Muhtaj IIT yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlol walaupun dengan paksa,atau enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya5 Kitab Qulyubi juz II halaman 225:Artinya : Untuk menetapkan sikap adlol

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu) maka setiapperkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukanyang kuat menurut hukum;Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahankembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut dihadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan memintapejabat Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bertindak sebagai wali nikahbagi mempelai wanita yang wali nasabnya

lahir Kuok, 01 Januari 1971 (Umur 45 tahun)AgamaPekerjaanTempat tinggaldiKecamatan Kuok Kabupaten KamparBahwa wali nasab pemohon yaitu ayah kandung telah meninggaldunia pada bulan juni 2014 sehingga wali nasabnya adalah adikkandung pemohon.Nama : Zulfirezki Wahyudi bin Asril Tempat/tglahir: Kuok, 13 Juni *999 (Umur 17 tahun)Agama : IslamPekerjaan : Pelajarism a tinggal di N. 01 Dusun Koto Semiri Desa KuokKecamatan Kuok Kabupaten Karnpar2.

dengan calon suami pemohon:Nama : FAT Umur : tahun, agama IslamPendidikan : SMKPekerjaan : Perangkat DesaPenetapan Wali Adhol, nomor: 0020/Pdt.P/2012/ Halaman 1 dari 4PA.Pct Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yangberbunyi :Artinya : Apabila terjadi perselisihan (wali enggan), maka pemerintah (pejabat yang berwenang)adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali3 Kitab Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Bahwa Para Pemohon atas amanat yang telah diberikan oleh orang tuaanak tersebut akan mengambil alin segala kewajiban orang tuanya dan tidakakan menyianyiakannya, serta akan berusaha dengan sekuat tenaga untukmensejahterakan anak tersebut lahir dan bathin, memelihara, mengasuhdan mendidiknya, membimbing dan mempertahankan keislamannya demikemaslahatan anak tersebut dengan tidak memutuskan nasabnya terhadaporang tuanya meskipun anak tersebut kini telah berada dalam penguasaansebagai anak angkat Para

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalah BapakMuhamad Sugandi dan saksi nikahnya bernama :2.1. Bapak Tabrani (Ketua RT Jalan Adhi Karya Pintu Air Nomor: 19, RT.002 RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, KotaJakarta Barat)2.2. Bapak Supendi (Tetangga di Jalan Adhi Karya Pintu Air Nomor: 19, RT.002 RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, KotaJakarta Barat);dengan Mahar berupa cincin emas 1gram.

terpisahkan dan selanjutnyadianggap termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il datang menghadapsendiri ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon Il yang hadir di persidangan telahmemberikan keterangan/pengakuan yang pada pokoknya bahwa wali nikahPemohon Il atas nama Tiala sebenarnya hanya keluarga jauh yang tidakdiketahui secara pasti hubungan nasabnya

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalah kakakkandung Pemohon II yang bernama Bapak Narto dan saksi nikahnya bernama:2.1 Bapak Martono (Ketua RT Kapuk Kebon Jahe Pasar AlamNomor: 47, RT. 014 RW. 003, Kelurahan Kapuk, Kecamatan cengkareng,Kota Jakarta Barat)2.2 Bapak Adin (Paman Pemohon II)dengan Mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Dalampernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.3.

Penetapan No.29/Pat.P/2019/PA.MIl1987 Tentang Wali Hakim, yaitu : Sebelum akad nikah dilangsungkan WaliHakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calonmempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agamatentang adlalnya Wali dan "Apabila Wali Nasabnya tetap adlal, maka akadnikah dilangsungkan dengan Wali HakimMenimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

kepada Pengadilan untukmenikah dengan wali hakim telah sesuai Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 23 Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberiwewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggountuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang lakilaki bernamaCALON SUAMI PEMOHON bin SAPII, dengan wali hakim;Menimbang, bahwa kendati demikian, sebelum akad nikah wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan calon mempelaiwanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim tersebut (vide Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara dibebankan

Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Pemohon ..terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon adalah penduduk yang bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara inimerupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap, maka permohonanPemohon aquo secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Surat KeteranganPemeriksaan atas nama Pemohon, terbukti Pemohon anak kandung dariseorang ayah yang bernama Ayah pemohon maka terbukti pula Pemohonwali nasabnya

als We pric rw lols >Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemashlahatan ;Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ayah Pemohon sebagai waliadhol, maka pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamadapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, incasu Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap hal ini sesuai pasal 6ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1987,yang mengatur bahwa, apabila Wali nasabnya tetap adhol, maka

menikahdengan wali hakim telah sesuai Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itupermohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi wewenang kepadaKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang untukmenikahkan Pemohon (Purwati Ningsih binti Mesno) dengan seorang lakilakibernama Demy Erva Indriansa bin Sahri, dengan wali hakim ;Menimbang, bahwa kendati demikian, sebelum akad nikah wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan calon mempelaiwanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim tersebut (vide Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim);halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor: 0687/Pdt.P/2016/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan

Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itutidak bisa dinisbahkan kepadanya, (Lihat Abul Hasan AlMawardi, AlHawi AlKabir, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, 1994 M/1414 H, cetakanpertama, juz VIII, halaman 162).Menimbang, bahwa Wahbah azZuhaili dalam AlFigh AlIslami hal. 681682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa:Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorangwanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepadasuaminya

Bila anak lahirkurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anakitu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannyaitu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelumdilangsungkannya perkawinan, kecuali jika Ssuami mengakui bahwa anak yangdilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamiliwanita itu sebelum menikahinyaMenimbang, bahwa sesuai dengan kaidah figh yang menyatakan bahwa,wl wi Pengikut (

Mereka berdua adalah orang lain; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon dan Pemohon IItidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan dengan orang lain; Bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan merekadilangsungkan; Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikahPemohon II adalah wali nasabnya, yaitu bapak Senreng Ngerang, yangkemudian menyerahkan kepada H.