LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayangmenjatuhkan Putusansebagaiberikut:PUTUSANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terobukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Majelisberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun lamanya dan tidak pernahbersama lagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak salingmemperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaransehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikianMajelis berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun

PEMOHONPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.P/2019/PN Mrh tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukkan Hakim;Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya Norbiati, S.H.

., Advokat telahmengajukan surat Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor1/Pdt.P/PN Mrh tertanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya sebagaimana yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dalam register perkara Nomor :1/Pdt.P/2019/PN.Mrh.Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara No. 1/Pdt.P/2019/PN MrhMenimbang, bahwa oleh karena maksud pemohon tersebutdisampaikan sebelum pembacaan permohonan adalah tidak bertentangandengan hukum, untuk itu

Termohon telahmeninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturutturut tanpa ijin Pemohondan tanpa alasan yang sah;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Termohon telah pergimeninggalkan Pemohon selama 2 Tahun lebih berturutturut tanpa alasanEe SeMenimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimanayang dimaksud oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, yaitu. terbentuknya rumah tangga yang kekalHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor1

Quran Surat Ar ruum ayat 21:diosa 9 dag asin Jess LettArtinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah Diamenciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supayakamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dandijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang.Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA Wsb2.

tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 03 Tahun 2006 danperubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaMajelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera PengadilanAgama Wonosobo diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrartalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dandi tempat perkawinan dilangsungkan; 9 2en enoneHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor1

WAKHID SALIM, S.Ag., sebagaiHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA WsbPanitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpahadirnya Termohon:Hakim Anggota Ketua Majelisttd ttdH. RISYAM KAMTOKO, S.Ag., M.H. Drs. SYAMSURUAL FS, M.S.1.Hakim Anggota llttdH. IBRAHIM ASFARI, S.H.Panitera PenggantittdH. WAKHID SALIM, S.Ag.Rincian biaya perkara;1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.2. Biaya Proses Rp. 50.000,00.3. Biaya Panggilan pe. Gano4. Redaksi p. UUU,UU.5.

Meterai Rp 6.000,00.Jumlah Rp. 156.000,00.Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor1 155/Pdt.G/2015/PA Wsb

Tentena;Umur / tanggal lahir : 45 tahun/23 Oktober 1972;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Buyumpondoli, Kecamatan PamonaPusalemba, Kabupaten Poso.Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 64/PID/2018/PT PAL tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor1

HASYIM TALEBA alias COLO telah melakukan tindakpidana penggunaan objek tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960;Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor1/Pid.C/2018/PN Pso tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut: Menyatakan Terdakwa HASYIM TALEBA ALIAS COLO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKAITANAH TANPA WIN YANG BERHAK ATAU

KUASANYA YANG SAH; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASYIM TALEBA ALIAS COLOdengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca Akita Permintaan banding tanggal 27 Maret 2018 Nomor12/Akta.Pid.Sus/2018/PN Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Poso, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanPermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor1/Pid.C

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 15/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan Putusansebagai berikut:PUTUSANNomor 15/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang ;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Mengingatls bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi UndangUndang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi

dengan UndangUndang Nomor 49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5077);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1

Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota C.q.Kepala Kepolisian Sektor Pohjentrek,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Psr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

terhadap permohonanPemohon dan jika Termohon sudah memberikan Tanggapan atau Jawabanmaka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutanperkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang dan Termohon belum memberikan tanggapanatau Jawaban terhadap Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Nomor1

sebagai Terbanding semula sebagaiPengguga;Pengadilan tinggi tersebut;Setelah membaca;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 4 Juli 2019Nomor 74 /PDT/2019/PT JMB, kemudian diganti dengan penetapan Nomor74/PDT/2019/PT JMB tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara inMenimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah menyatakanBanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 14 Mei2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktl pada tanggal 28 Mei 2019 dengan Nomor1

permintaan banding tersebut telah diberitanukankepada terbanding pada tanggal 31 Mei 2019 ;Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan pencabutan perkaraNomor: 74/PDT/2019/PT JMBMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambimemutus perkara ini, Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkalberdasarkan surat tanggal 23 Juli 2019 Nomor W5.U3./1050/HK02/VII/2019,telah melaporkan bahwa permintaan banding dari Tergugat tersebut diatastelah telah dicabut berdasarkan akta pencabutan permohonan banding Nomor1

sejak tanggal04 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 20144 Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 26 Nopember 2014sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 27November 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 ;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejaktanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari2015;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman dari 18 Putusan Nomor1

Junai dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah)per kepingnya yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir ;e Bahwa Terdakwa menjual Obat Jenis Somadril Sudah 2 (dua) bulanLamanya ;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.Ksne Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah Berjualan Sendal , dan pekerjaanterdakwa tidak ada hubungannya dibidang Kefarmasian atau dibidangKesehatan; Bahwa saksi MARTIN SIMBOLON dan Saksi ANDI M.

JUNAI BinYUSRI ;Bahwa obat obat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli diBanjarmasin seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per Box,dengan Isi (satu) box sebanyak 10 (sepuluh) keping, lalu obat obatan tersebutdi jual kembali dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah)perkepingnya, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkanKeuntungan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boxnya ;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid.

Katingan HilirHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.Ksnkab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh Petugas Kepolisiandari Polres Katingan karena mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izinedar, Karena sebelumnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa di rumahterdakwa ada transaksi yang mencurigakan, kemudian Saksi MARTIN SIMBOLONBIN MANGADAR SIMBOLON dan SAKSI ANDI M.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.KsnEVAN SETIAWAN DESE,SH. PANITERA PENGGANTI,RAHMAWATI FITRI, SH.

.::.6:0eeeee = TERGUGAT;Hal 1 dari 12 halaman Putusan Keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bit2 Nama : Esterlin CieTempat/Tanggal Lahir 3 okAlamat : PERUM NAVIGASIASRI 1 NO. 8MANEMBONEMBO BITUNGJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : ASN GURUSelanjutnya disebut Sebagal : ............cccceeeee cee TURUTTERGUGAT;Menimbang,bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukanmemori keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bit yakni sebagai berikut :Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri

Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, adalah sebagai berikut :Mengadili :1.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saatini ditaksir sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada rabu tanggal 20 Mei 2020, saya John F Kolang,SH selakukuasa hukum dari pemohon keberatan pada hari ini jumat tanggal 29 Mei2020 telah menyatakan keberatan sekaligus mengajukan memori keberatanatas putusan tersebut, maka dengan demikian permohonan keberatansekaligus

Bahwa kami penasehat hukum Penggugat/pemohon keberatan tidaksependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, dimana dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana tertulis pada halaman 12 alinea ke 2 danke 3 yangberbunyi : Menimbang bahwa berdasarkan tersebut hakimberpendapat bahwa berdasarkan posita dari Penggugat yang mengakulbahwa Tergugat telah menjual rumah dan tanah di blok D no.2/Eperumahan asri Il Kelurahan Manembonembo Kecamatan MatuariKota Bitung miliknya kepada

Menimbang, bahwa atas Memori Keberatan tersebut,Tergugat danTurut Tergugat tidak mengajukan kontra memori keberatan sebagaimanaketerangan tidak mengajukan kontra memori keberatan perkara perdataNo.1/Pdt.GS/2020/PN Bit tertanggal 10 Juni 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Perikanan Bitung;Menimbang, bahwa dalam memori keberatan Penggugat padapokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima permohonan keberatandari Pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1

;Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Ul Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaantersebut,Terdakwamenyatakan telah mengerti dantidakmengajukan sesuatu keberatan atau eksepsiterhadap surat dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb41.

coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warnacoklat muda berukiran yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal izinkepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkansurat izin dimaksud;Bahwa saat itu Terdakwa membawa pisau tersebut untuk tujuan berjaga diridimana sebelumnya Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut dari PamanTerdakwa ketika bertemu di jalan dekat rumah paman Terdakwa;Halaman 5 dari 14Putusan Nomor1

oleh polisiketika penangkapan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi +18,5(delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam +2,5(dua koma lima) cm,panjang gagang pisau +9,5(sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang+25,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayuberwarna coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warna coklatmuda berukiran;Halaman 7 dari 14Putusan Nomor1

tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya daripersesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akantindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapatperbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidanaHalaman 11 dari 14Putusan Nomor1

PUTRA MAMONTO, SH., masingmasing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh SUYANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti padaHalaman 13 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb14Pengadilan Negeri Banjarbarudan dihadiri oleh INTAN KAFA ARBINA, SH., MH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa.

SuratKuasa Khusus No.003/I/2021/KLeg/BCAF tanggal 12 Januari 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Madiun tanggal 20 Januari 2021 Nomor 17,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara terbut;Halaman 1, Putusan Nomor 394/PDT/2021/PT SBYTENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor1

inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;MENGADILI SENDIRI; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor1

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir denganUndang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor1/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 6 April 2021 yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Biak Mekar, RT.000/RW.000,Kel/Desa Harapan, Kecamatan Kwamki Narama,Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kota Timika pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor1/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan perceraian;Menimbang, bahwa pada hari

Penggugat menyatakan kepadaMajelis Hakim permohonannya untuk mencabut gugatan a quo;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebutberalasan dan tidak bertetangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku (vide Pasal 271 Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutangugatan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebutdikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriKota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor1

/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktptersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding semulaTergugat ;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020

/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanHalaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PTK10.adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding II semulaTergugat Il;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal

24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding semulaTurut Tergugat 1;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding kepada Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il;Akta Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh

Para Tergugat:Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa padahari Senin tanggal 5 April 2021 telah memberitahukan kepada TurutTerbanding semua Turut Tergugat I;Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa padahari Senin tanggal

perkara Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat dan dilaksanakan oleh Aquari Peblesa Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Ketapang masingmasing kepada Terbanding semulaTergugat I, Terbanding Il semula Tergugat Il, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding Il semula TurutTergugat Il pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, yang mana agarmasingmasing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejakpemberitahuan ini disampaikan kepadanya

Bahwa, pada tanggal 8 Desember 1996 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagaimana ternyata dalam1 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MURDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 295/Kua.20.12.1/PW.01/12/2016 tanggal9 Desember 2016;2.

Bahwa, pada bulan Mei 2018 Pemohon didatangi oleh ibu Wantibeserta aparat polisi untuk menyita rumah kediaman bersama Pemohon danTermohon dengan menunjukkan bukti surat pernyataan dari Termohonkepada ibu Wanti mengenai hutang Termohon sebesar Rp42.500,0002 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR8.(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angsuranpembayaran tidak berjalan lancar maka Termohon menjaminkan tanah danrumah beserta isinya;6.

dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere Sriyani HN, S.Ag., M.H.,3 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MURsebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari 2019, akan tetapi juga tidakberhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan balik dalam rekonvensisecara lisan yang pada intinya sebagai berikut:Dalam Konvensi

Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvesi dalamjawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatanrekonvensi ini;4 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensisebagai berikut:2.1 Mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);2.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp500.000.

Saksi :6 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR1. xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempatkediaman di xxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawahSsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama H.

Jo Pasal 82 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatanmenjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat(2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang terjadi pada tanggal 21 April 2021 di Kota Bekasikemudian di tanda tangani oleh Terdakwa sor.

bertentangan dengan Pancasila dan penyampaian informasi (pemberitaan) bohong berakibat keonaran di kalangan rakyat, sebagaimanadimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf c Jo Pasal 82 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasvarakatan menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor1

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1/G/2018/PTUNBKL, tanggal 21 Mei 2018, yang dimohonkan banding;. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungandengan sengketa ini;.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 165/Pen.HS/2018/PT.TUNMDN, tanggal 28 Agustus 2018,tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAHalaman 2, Putusan Nomor 165/B/2018/PTTUNMDNFormul02/proksi01/KIMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1/G/2018/PTUNBKL tanggal 21 Mei 2018, yang amarnya sebagai

perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu telah tepat dan benar sehingga diambil alin jadipertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandalam memutus sengketa ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1

SUPRIATNA, Usia 60 tahun, berkedudukan di Dusun Cigintung RT011 RW 004, Desa Dadiharja, Kecamatan Rancah,Kabupaten Ciamis. selanjutnya disebut sebagaibeteeeeeeeeees Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ciamis pada tanggal 3 Nopember 2016 dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2016/PN Cms telah mengajukan gugatan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.701.000, (Tujuh ratus satu ribu rupiah);Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hariSelasa, tanggal 29 Nopember 2016, oleh David Panggabean, S.H., yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor1/Pen.Pdt.G.S/2016 tanggal 3 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengandihadiri oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti

PENETAPANNomor 61/Pdt.P/2019/PN PwkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan:IRMA MARLIA Lahir di Purwakarta, Tanggal 23 Maret 1973, AgamaIslam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat GangTanjung 2 Nomor1 RT 034 RW 006 Kelurahan NagriTengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut

;Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;Bahwa benar Pemohon tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1 RT 034RW 006 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta KabupatenPurwakarta dan Pemohon tinggal bareng dengan Saksi;Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai2 (dua) orang anak dengan masingmasing nama yaitu MochamadRiva Prawira Utama dan Rara Dwi Utari;Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu perbaikannama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi bernamaMochamad Riva Prawira

dengan dokumendokumen milikPemohon lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,Kutipan Akta Nikah, ljazah Sekolah;Bahwa untuk tertibnya adminitrasi Tata Usaha Negara, perubahannama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi tersebutperlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapatbenar dan tidak keberatan;Hendra Wahyudin;Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1

Pengadilan Negeri Purwakarta hanya berwenangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnyabertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkarapermohonan adalah masuk dalam yurisdiksi voluntair;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohonyaitu bukti P1 berupa kartu tanda penduduk dan bukti P6 berupa kartukeluarga serta Saksi David Deviar dan Hendra Wahyudin, yang padapokoknya menerangkan Pemohon tersebut benar bertempat tinggal di GangTanjung 2 Nomor1