Ditemukan 3093 data
9 — 4
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan,karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisiliPemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang,maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKabupaten Malang;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah
MULIKAN bin P. MULIKAN
7 — 4
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
9 — 9
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
9 — 4
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
10 — 4
Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
9 — 4
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ibu yang
8 — 5
Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
8 — 1
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasuruan;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi
9 — 5
Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan,karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten
10 — 8
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
9 — 0
Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkaiwnan pada tanggal12Oktober tahun 2003;b. Sejak tahun 2005, Tegrugat sudah tidak memberi nafkah kepadaPenggugat;c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama 7 tahunlamanya;d. Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;e.
15 — 2
penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunHal. 8 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan
9 — 0
ketentuan pasal dan pasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan
7 — 5
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan
8 — 4
penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahHal. 8dari 14 hal.Put.No.111/Pdt.G/2011/PA.Kdr.dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil =;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan
14 — 3
Undang Nomor 7 Tahun 1989beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 #Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagaisuami istri dan terikat perkaiwnan
43 — 8
ketentuan pasal 1dan pasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan
12 — 5
Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa Pemohon
10 — 2
di persidangan dan disumpahsecara terpisah serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehinggakedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formilalat bukti saksi;Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim kedua saksi tersebutmemberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaisuami isteri yang sah yang dari perkawinannya belum dikaruniai anak, bahwasaksi mengetahul rumah tangga diantara keduanya sudah tidak rukun lagi danterjadi perselisihan sejak perkaiwnan
90 — 44
dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuanpasal pasal dari Undang Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaanHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2015/PA.Tgrskehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Perkaiwnan