Ditemukan 3093 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-05-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 02-05-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 7 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
94
  • Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan,karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisiliPemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang,maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKabupaten Malang;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah
Register : 24-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1387/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 13 Desember 2017 — Pemohon:
MULIKAN bin P. MULIKAN
74
  • Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
Register : 22-12-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 09-04-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1258/Pdt.P/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 9 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
99
  • Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
Register : 30-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 11 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
94
  • Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 11-04-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0211/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
Tanggal 9 Maret 2015 — PEMOHON
104
  • Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Register : 30-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 03-05-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0669/Pdt.P/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 28 Juli 2016 — Pemohon melawan Termohon
94
  • Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ibu yang
Register : 26-05-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PA KAB MALANG Nomor 0703/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg
Tanggal 9 Juni 2015 — PEMOHON
85
  • Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Register : 24-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PA PASURUAN Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Pas
Tanggal 15 Agustus 2017 — PEMOHON
81
  • Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasuruan;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi
Register : 14-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1746/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
95
  • Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan,karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten
Register : 31-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1009/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
108
  • Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
Register : 01-06-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1510/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 4 Agustus 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
90
  • Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkaiwnan pada tanggal12Oktober tahun 2003;b. Sejak tahun 2005, Tegrugat sudah tidak memberi nafkah kepadaPenggugat;c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama 7 tahunlamanya;d. Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;e.
Register : 19-09-2011 — Putus : 29-11-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PA KEDIRI Nomor 461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.
Tanggal 29 Nopember 2011 — PENGGUGAT Vs TERGUGAT
152
  • penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunHal. 8 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan
Register : 16-01-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 178/Pdt.G/2014PAJT
Tanggal 16 April 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
90
  • ketentuan pasal dan pasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan
Register : 14-03-2011 — Putus : 31-05-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan PA KEDIRI Nomor 149/Pdt.G/2011/PA.Kdr.
Tanggal 31 Mei 2011 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
75
  • Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan
Register : 28-02-2011 — Putus : 03-05-2011 — Upload : 03-06-2011
Putusan PA KEDIRI Nomor 111/Pdt.G/2011/PA.Kdr.
Tanggal 3 Mei 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
84
  • penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahHal. 8dari 14 hal.Put.No.111/Pdt.G/2011/PA.Kdr.dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil =;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan
Register : 26-09-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PA KEDIRI Nomor 479/Pdt.G/2011/PA.Kdr.
Tanggal 27 September 2011 — PENGGUGAT Vs TERGUGAT
143
  • Undang Nomor 7 Tahun 1989beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 #Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagaisuami istri dan terikat perkaiwnan
Register : 07-01-2014 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 71Pdt.G/2014/PAJT
Tanggal 23 April 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
438
  • ketentuan pasal 1dan pasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan
Register : 08-07-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 17 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
125
  • Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa Pemohon
Register : 12-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA KUALA KAPUAS Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.K.Kps
Tanggal 17 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
102
  • di persidangan dan disumpahsecara terpisah serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehinggakedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formilalat bukti saksi;Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim kedua saksi tersebutmemberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaisuami isteri yang sah yang dari perkawinannya belum dikaruniai anak, bahwasaksi mengetahul rumah tangga diantara keduanya sudah tidak rukun lagi danterjadi perselisihan sejak perkaiwnan
Register : 05-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2113/PDT.G/2015/PA. TGRS
Tanggal 11 Januari 2016 — PEMOHON TERMOHON
9044
  • dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuanpasal pasal dari Undang Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaanHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2015/PA.Tgrskehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Perkaiwnan