DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN - Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Risalah Lelang No. 110 /2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang penetapan pemenang lelang atas nama Alia Niken Larasati, S.T. yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (Tergugat) atas jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No. 00874/Ngupasan, Surat Ukur No. 00327/Ngupasan seluas 191 m2,yang diajukan oleh Penggugat;-----------------III.

UndangUndang No. 9 Tahun 2004 karenanya masih memenuhitenggang waktu 90 hari terhitung Keputusan Tergugat diketahui Penggugat.Disamping itu karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh keputusanobyek sengketa aquo, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatandihitung ketika Penggugat telah mengetahui adanya keputusan risalah lelang danNomor risalah serta Nama pemenang lelang. Oleh karena itu untuk menghitungtenggang waktu 90 hari maka berdasarkan Juklak Mahkamah Agung R.I.

Hal tersebut juga diperkuat dan dinyatakan dalam Pasal 85 Peraturan MenteriKeuangan No. 93 /PMK 06/ 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yangmenegaskan KPKNL atau Pejabatpejabat Lelang Klas II hanya dapatmemperilhatkan atau memberitahukan Minuta Risalah Lelang kepada Pihakyang berkepentingan langsung dengan risalah lelang, ahli warisnya atau orangmemperoleh hak.

Bahwa Risalah lelang bukan merupakan keputusan badan/pejabat tata usaha negara,melainkan dilakukan dan ditandatangani oleh pejabat lelang yang merupakanjabatan yang terpisah dengan jabatan Kepala KPKNL. 17. Bahwa dari uraian tersebut di atas nampak sangat transparan, sedangkan dalildalilPenggugat sangat tidak berdasarkan hukum.

Proses pelelangan maupun syaratsyaratpelelangan telah terpenuhi dan Risalah Lelang No. 110/2013 telah sesuai denganHal 25 dari 40 hal, PUTUSANNo. 26/G/2013/PTUN YK.peraturan lelang serta peraturan perundangundangan yang berlaku oleh karenanyaperbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakanpembatalannya.

Menyatakan SAH DEMI HUKUM DAN MEMPUNYAI KEKUATANMENGIKAT SECARA HUKUM dan tidak dapat dibatalkan Risalah Lelang Nomor110/2013 tanggal 28 Februari 2013 Tergugat atas Pelaksanaan Lelang tanggal 28Februari 2013 ; 9.

1. 1 (satu) Majalah Ar-Risalah berjudul Dakwah Dan Penaklukan Wilayah;
2. 1 (satu) Majalah Ar-Risalah Berjudul Dosa Induk Segala Petaka;

Dirampas untuk negara cq Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

STEPHANUS KAKUT;

STEPHANUS KAKUT;

STEPHANUS KAKUT;

STEPHANUS KAKUT;

Memori Kasasi pada tanggal 26 Februari2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti dalam putusannya sudah benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menentukan:Pasal 1 angka 35:Risalah

Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang merupakan aktaautentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;Pasal 1 angka 36:Minuta Risalah Lelang adalah asli risalah lelang berikut lampirannya yangmerupakan dokumen atau arsip negara;Pasal 93:Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau PejabatLelang Kelas Il hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan MinutaRisalah Lelang dan/atau suratsurat atau dokumen yang dilekatkan kepadapihak yang berkepentingan langsung dengan Minuta

Risalah Lelang yaituPenjual, Pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lainyang diberikan kewenangan oleh peraturan perundangundangan;Pasal 94:(1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosseyang autentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani bea materai:(2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:Halaman 3 dari 6 halaman.

Pembeli memperoleh Kutipan: Risalah Lelang sebagai Akta JualBeli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelangsesual kebutuhan;b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;c. Pengawas Lelang (superintenden) memperoleh Salinan RisalahLelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; ataud.

Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objeklelang memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan;Bahwa ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Keuangan Nomor2//PMK.06/2016 di atas, bermakna bahwa yang dapat diberikan informasiberupa Petikan, Salinan Minuta Risalah Lelang bersifat limitatif dan hanyadapat disampaikan terbatas pada Pembeli, Penjual, Pengawas Lelang, danInstansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objek lelangyang tercantum dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan

Bahwa saksi tahu Risalah RUPS itu sobek saat saksi di belakang, dipanggil Mas Uka.Bahwa Ukasyah memfoto copy Risalah RUPS itu di kantor ; Bahwa Ukasyah jatuhnya terlentang di atas cup mesin mobil, bukan ditanah. Jatuhnyakarena kedorong Terdakwa.

Terdakwa tidakmau menandatangani risalah RUPS karena belummembaca 5Bahwa hal ini saksi sampaikan lagi kepada Pak Daud,saat itu Pak Daud pesan Risalah RUPS PT.

untuk dibaca, saat itusaksi juga bilang foto copy ini tidak boleh dibawapulang namun Terdakwa tetap bersikeras (ngotot)Risalah itu) dibawa lalu terjadilah rebutan/tarikmenarik ;Bahwa secara ringkas kejadiannya adalah : Setelahselesai dibaca Terdakwa, Risalah RUPS saksi minta,tetapi Terdakwa tidak menyerahkan, sambil berjalankeluar saksi bilang Risalah jangan dibawa namunTerdakwa tetap bersikeras untuk dibawa; Sesampai diparkiran mobil, dan ketika Risalah RUPS akandimasukkan ke dalam tas Terdakwa

RUPS,Terdakwa kaget tidak ada rapat namun ada Risalah RUPS Inirekayasa karena Terdakwa merasa keberatan, Terdakwa tidak maumenanda tangani, setelah itu Terdakwa keluar Risalah RUPSTerdakwa bawa pulang untuk Terdakwa pelajari;Bahwa sesampai di halaman parkir saat Terdakwa maumemasukkan Risalah RUPS kedalam tas, Ukasyah berusahamerebut Risalah tersebut dan Terdakwa berusahamempertahankannya sampai terjadi saling berebut (tarik menarikRisalah) kemudian 2 (dua) orang pegawai Notaris yaitu Bu Sutinahdan

diberikankepada Terdakwa, lalu Terdakwa baca, Terdakwa terkejut kenapa30Risalah sudah ada tanda tangannya, menurut Terdakwa tidak adarapat, Terdakwa menganggap Risalah ini tidak benar, ini rekayasalalu risalah itu Terdakwa bawa pulang.e Bahwa Risalah RUPS itu milik PT Wei Ling atau milik Notaris KiAgus Daud.

tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah danseksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :96/Pdt.G/2010/PN.AB.Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Turut Tergugat/Pembanding,permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah danseksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :96/Pdt.G/2010/PN.AB.Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Turut Tergugat/Pembanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ambon, yangmenyatakan :Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, kepada Penggugat/Terbandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.2 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Terguagt I/Pembanding,permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.3 Bahwa pada tanggal 15 Agustus

2012, kepada Tergugat III/Pembandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.4 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat V/Pembandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.5 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat V/Pembandingpermohonan banding tersebut

disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Bandingtanggal Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.6 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat VI/Pembandingpermohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sahdan seksama, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Bandingtanggal Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Tergugat I/Pembanding tertanggal 09Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

/Terbanding untukmempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.ABsebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan BerkasPerkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB 3 222222 nnn nnn nnn nnn nen7 Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013, telah memberikankesempatan kepada Tergugat I/Turut Terbanding untukmempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.ABsebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan BerkasPerkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pelawan yang menjadiobyek sengketa adalah mengenai penetapan pemenanglelang yang tercantum dalam Risalah Lelang No.11/2005 tanggl 8 Pebruari 2005, maka menurut TerlawanPenetapan Pemenang Lelang yang nota bene tidak dapatdipisahkan dari Risalah Lelang, bukan merupakan obyekTata Usaha.

Nomor : 13/G/PTUNBdg/1996menyatakan : Risalah Lelang merupakan Berita Acara16atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijualdi depan umum (lelang) ; 10.

Bahwa = Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor11.47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, menyatakanbahwa Risalah Lelang bukan merupakan KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakanBerita Acara hasil penjualan barang terseksekusi,sebab Risalah Lelang tidak ada unsur belissing maupunpernyataan kehendak dari Pejabat KantorLelang ; Bahwa buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas AdministrasiPengadilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia, menegaskan bahwa Rislah Lelangmaupun menurut

Bahwa selain dari pada itu Pelawan telah mengakuibahwa sebenarnya Risalah Lelang (obyek gugatan)bukan termasuk obyek Tata Usaha Negara hal initerlihat jelas dalam gugatan/perlawanan Pelawanangka 5 yang menyatakan Bahwa meskipun terhadappelaksanaan lelang yang melahirkan Risalah LelangNo. 11/2005 tanggal 08 Agustus 2005 secara factualadalah berasal dari penetapan Ketua PN Sleman No.15/Pdt.E/2004/PN.SlmnBahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,mengingat Eksepsi Terlawan adalah menyangkut tentangkompetensi

Bahwa, alasan keberatantersebut sebagai tersebutdalam point 4 gugatanPerlawanan, Pelawan tidaksependapat dengan pendapatKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta yangmenyatakan RISALAH ~~ LELANGyang diterbitkan Kepala KantorPelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) YogyakartaNomor : 11/2005 tanggal 820Pebruari 2005 adalah bukanmerupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 1angka 3 Undang undangNomor : 9 Tahun 2004.Sedangkan menurut Pelawan,Risalah Lelang merupakanKeputusan

Bahwa Grosse Risalah Lelang No. 587/2011 tanggal 15 Juli 2011 terhadapobyek aquo SUDAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURANPERUNDANGUNDANGAN ;2. Bahwa Grosee Risalah leang No. 587/2011 tanggal 15 Juli 2011 SUDAN BENARdan PATUT serta TIDAK CACAT karena dilaksanakan atas permintaan PT. Bank CIMBNiaga, Tok., berkedudukan di Surabaya, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 084/EW/BLWJTM/BLD/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, berdasarkan: a).

Bahwa Grosse Risalah Lelang No. 587/2011 tanggal 15 juli 2011 SUDANBENAR clan TIDAK CACAT karena dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 UndangundangNomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yangBerkaitan dengan Tanah ;2. Bahwa Pihak Kreditor dalam hal ini PT.

Bahwa sesuai dengan Grosse Risalah Lelang No. 587/2011 tanggal 15 juli 2011PEMENANG LELANG adalah TERLAWAN ;7. Bahwa oleh karena Pelawan tidak dengan sukarela melaksanakan bunyi GrosseRisalah Lelang No. 587/2011 tanggal 15 juli 2011 maka dikeluarkanlah PenetapanNomor: 19/Eks/2013/PN.Sby. tanggal 29 April 2013 ;8.

Bahwa mulai dengan terbitnya Grosse Risalah Lelang No. 587/2011 tanggal 15Juli 2011 sampai dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor: 19/Eks/2013/PN.Sby.tanggal 29 April 2013 oleh Pengadilan Negeri Surabaya merupakan WAKTU YANGCUKUP LAMA untuk dengan sukarela melaksanakan bunyi Grosse Risalah Lelang No.587/2011 tanggal 15 juli 2011 ;10.

BANK CIMB NIAGA Tbk sehinggaTerlawan dapat memenangkan lelang atas obyek lelang tersebut ;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) perlawanan Pelawan tersebut mohon agardinyatakan grosse Risalah Lelang Nomor 587/2011 tanggal 15 Juli 2011 tersebut kehilanganeksekutorial kracht, yang menjadikannya sebagai grosse akta yang non eksekutabel ;Menimbang, bahwa menurut Majelis perlu dipertimbangkan juga tentang hukum acaranya dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Risalah Lelang Nomor 587/2011

Pasal 85 ayat (1) nya menyatakan Pejabat Lelang yangmelaksanakan Lelang wajib membuat Risalah Lelang;2.

Risalah Lelang (ic. Risalah Lelang No. 248/37/2020 tanggal19 Maret 2020) bukan merupakan Keputusan Tata UsahaNegara, karena tidak termasuk dalam pengertian KeputusanTata Usaha Negara; Dan Risalah Lelang merupakan aktaperbutan hukum perdata yaitu berita acara jual beli dimukaUmum;b. Risalah Lelang (ic.

Risalah Lelang tidak bersifat konkret, individual dan final;Karena Risalah Lelang merupakan berita acara yang dibuatdengan tidak ada unsure beslissing ataupun PernyataanKehendak (Wilsorming) dari Pejabat Kantor Lelang, yangberarti tidak bersifat individual; Akan tetapi Risalah Lelang berisiJual Beli yang didasari kesepakatan dua pihak; Pejabat Lelangsebagai Pejabat Umum hanya menyatakan menyaksikan danmengesahkan, Risalah Lelang sebagai suatu otentik yangdibuat oleh Pejabat Lelang sebagai Pejabat

Menyatakan Sah Risalah Lelang Nomor 248/37/2020 Tanggal 19 Mareat2020;3.

: Risalah Lelang Nomor: 248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadapPelaksanaan Lelang atas :1.

DJAUHARI, SH., M.Hum., didalam Risalah Pemeriksaan Panitia B PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR disebut sebagaiBupati Kutai Kartanegara ; Bahwa terhadap Risalah Pemeriksaan Panitia B,Risalah Pengolahan Data dan Daftar Pengantardalam rangka proses pengajuan perpanjanganHGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMURyang saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos., buattanggal 18 Juli 2008 adalah merupakan salahsatu syarat untuk diterbitkannya perpanjanganHGU dari PT.

Bahwa jikapun tanggal 10 November 2008 dalam Risalah PanitiaB tanggal 18 Juli 2008 tidak diubah, maka pencantuman tanggal peta hasilukur ulang dalam Risalah Panitia B merupakan KESALAHANADMINISTRATIF yang dapat dibetulkan ;Bahwa, akan tetapi karena ada pihak lain pengusaha tambang yangberlokasi di dalam area HGU PT.

No. 98 PK/Pid/201324AS.pada Risalah Panitia B, yang apabila terdapat kesalahan atau hal keganjilanpada Risalah Panitia B tersebut, sudah pasti Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia akan mengembalikan berkas syaratsyarat pemohonuntuk diperbaiki ;Bahwa oleh karena syaratsyarat permohonan terpenuhi, maka dapatdipandang Risalah Panitia B tidak ada kesalahan yang signifikan, jika punada, tidak Iebih sebagai kesalahan yang administrasi saja.

;Bahwa Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Pemohon PK sebagaiinisiator Risalah Pemeriksaan Panitia B dan Risalah Pengolahan Data adalahPertimbangan hukum dari Judex Facti yang tanpa dasar. Bahwa Judex Facti harusmengetahui, yang mana antara Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B berbedadengan Risalah Pengolahan Data.

Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B terpisahdengan Risalah Pengolahan Data, yang mana Risalah Pemeriksaan Panitia Bmerupakan perintah dari Kakanwil BPN Kaltim, untuk melakukan kegiatan yangdiatur dalam Peraturan Kepala Badan (Perkaban) No. 7 Tahun 2007 untukmelaksanakan tugas sebagaimana telah dirumuskan di dalam Keputusan Menteri(Kepmen) No. 9 Tahun 1999 apakah perpanjangan HGU dapat dilanjutkan atautidak, sedangkan Risalah Pengolahan Data (RPD) merupakan resume KepalaKantor Wilayah BPN atas catatan

;Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat olehBUKAERI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12Maret2018 Penasihat HukumTerdakwa telah pula mengajukan permohonan Banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.

;Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat olehHalaman 1 dari 4 hal Putusan 110/Pdt/2018/PT.DKI.BUKAERI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 26Maret2018 Terdakwa/Pembandingtelah mencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.yang telah dinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan

Risalah Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25April2018kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa padatanggal 26Maret2018 Penasihat Hukum, untuk dan atas nama Terdakwa ALISADLI, telah mencabut permohonan Banding yang diajukan denganRisalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 12Maret2018 ;.

Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh WatiWiarti, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksas Penuntut Umu telahmencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang telahdinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Risalah Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11Mei2018kepada Ali Sadli (terdakwa), bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksa PenuntutUmum, telah mencabut permohonan Banding yang diajukan denganRisalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 5Maret2018 ;.

No. 39/PDT/2014/PT.AMBMembaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor69/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Mei 2014, Kuasa HukumPembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranyayang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 April 2014, Nomor :69 /PDT.G / 2013 / PN.AB, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding ParaPembanding

semula Tergugat , yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Ambon yang menyatakan;1. bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, kepada Kuasa Hukum Terbanding semulaPenggugat, permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukansecara sah dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataanbanding Nomor 69/Pdt.G/2013/PN.AB;2. bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugatsemula Tergugat Ill, permohonan banding tersebut disampaikan dandiberitahukan secara sah dan

Risalah Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor :69/Pdt.G/2013/PN.AB;2. bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, Juru sita Pengganti Pengadilan NegeriAmbon telah memberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa HukumTurut Terbanding semula Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor :69/Pdt.G/2013/PN.AB;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Bandingyang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 23Juni 2014 yang diterima

No. 39/PDT/2014/PT.AMBbahwa pada tanggal 14 Agustus 2014, Juru sita Pengganti PengadilanNegeri Ambon telah memberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa HukumPembanding semula Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor :69/Pdt.G/2013/PN.AB;Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage)yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan ;1. bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, telah memberikan kesempatan kepadaKuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat untuk mempelajari berkasperkara Nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuanpemeriksaan berkas perkara Nomor: 69/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 17 Juni2014;2. bahwa pada tanggal 03 Juni 2014, telah memberikan kesempatan kepadaKuasa Hukum Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkasperkara Nomor : 69/Pdt.G/2013/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuanpemeriksaan berkas perkara Nomor: 69/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 03 Juni2014;3. bahwa pada tanggal 03

dari 16 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.BJMTerbanding Il, Ill semula Tergugat I, Ill masingmasing pada tanggal 12Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor16/Pdt.G/2018/PN Mtp, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa terbanding II semulaTergugat Il pada tanggal 2 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri martapura;Membaca Risalah

JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada KuasaTerbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 27 Januari 2019 oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding

NegeriMartapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada KuasaTerbanding Il semula Tergugat Il pada tanggal 23 Januari 2019 oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Martapura;Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.BJMMembaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan

10 Januari 2019;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada KuasaPembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2019 oleh JurusitaPengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya

kepada KuasaTerbanding Il semula Tergugat Il pada tanggal 23 Januari 2019 oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mtp yang menerangkan bahwa kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada KuasaTerbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 21 Januari 2019 oleh JurusitaPengadilan Negeri Martapura;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding

;Bahwa karena Risalah Lelang maupun Kutipan Risalah Lelang tidakmengandung unsur unsur beslissing/penetapan maupunwillsvorming/pernyataan kehendak, yaitu unsur yang harus adadalam suatu keputusan tata usaha Negara, maka Risalah Lelang incasu Kutipan Risalah Lelang tidak memenuhi elemenelemen kumulatifyang ditentukan pasal 1 angka 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN),sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor 169 K/TUN/20154.44.5(1) Pihak yang berkepentingan dapat memperolehKutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelangdengan dibebani Bea Materai.(2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. Pembeli memperoleh Kutipan Risalah lelang sebagai Akta JualBeli untuk kepentingan balik nama atau Groose Risalah Lelangsesuai kebutuhan ;b.

Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau Groose Risalah Lelang sesuaikebutuhan;c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh SalinanRisalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingandinas; ataud.

Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hakobjek lelang memperolah Salinan Risalah Lelang sesuaikebutuhan ;Bahwa sesuai ketentuan tersebut, tidak ada kewajiban hukumTergugat untuk menyampaikan Risalah Lelang kepada Penggugatselaku Termohon Lelang, dan Kutipan Risalah Lelang diterbitkanhanya untuk Pembeli.

Putusan Nomor 169 K/TUN/20156.46.5Bahwa apabila menurut Penggugat terdapat cacat hukum, makayang seharusnya dibatalkan bukan Kutipan Risalah Lelang, akantetapi Minuta (asli) Risalah Lelang tanggal 24 April 2013 Nomor :048/2013.

St... ..cccccccccccsccceeeeDan apakah risalah lelang yang dijadikan dasar oleh Tergugat I itumerupakan GROSE AKTE untuk dapat di laksanakan eksekusipengosongan yang menjadi objek perkara. Karena dalam risalah lelang tidakterdapat irahirah . Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha8.

Oleh karena risalah lelang bukan berbentuk GROSEAKTE , maka Eksekusi pengosongan yang diajukan oleh Tergugat Iberdasarkan risalah lelang tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupunpada pasal 258 RBG memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian utangpiutang , asal perjanjian tersebut berbentuk GROSE AKTE.9.

Menyatakan risalah lelang Nomor: 281 / 2010 tanggal 23 Desember2010 tidak mempunyai kekuatan GROSE AKTE dan tidak mempunyaikekuatan hukum untuk melaksanakan Eksekusi pengosongan ;3.

Kemudian padaBab I Ketentuan Umum Pasal I angka 36 dari PMK No.93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanan Lelang disebutkan bahwa Grose Risalah Lelang adalahSalinan asli dari Risalah lelang yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa .Sehingga jelaslah bahwa Risalah Lelang Nomor:281/2010 merupakan GROSE AKTE sebab berirahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga mempunyai kekuatanEksekutorial.7.

Foto copy Risalah Lelang No.281/2010 tertanggal 23 Desember 2010, yang telahdiberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dipersidangan , laludiberi tanda T I.01;2. Foto copy Risalah Lelang No.170/2010 tertanggal 09 September 2011, yang telahdiberi materai secukupnya dan telah sesusai dengan aslinya dipersidangan , laludiberi tanda T I.02;3.

Dalam Risalah Lelang yang dibuatoleh Pejabat Lelang Kelas Il, kKehendak Kantor Lelangtidak ada karena lelang dilaksanakan oleh kehendakpemilik barang ;Bahwa figur hukum Risalah Lelang bukan Keputusan TataUsaha Negara (KTUN), karena Risalah Lelang :Halaman 25 dari 71 halaman. Putusan Nomor 274/G/2016/PTUNJKT.a) tidak memenuhi hakikat KTUN sebagai suatu bes/uit(Keputusan). Suatu besluit pada hakikatnya adalahsuatu. beslissing (Ketetapan).

Suatu besluit pada hakikatnya adalah suatubeslissing (Ketetapan) sehingga Risalah Lelang bukanlah suatubeslissing dari Pejabat Lelang dan juga bukan norma hukumsebagaimana halnya Keputusan TUN adalah norma penutup dalamrangkaian norma hukum. Dengan demikian Risalah Lelang adalahHalaman 28 dari 71 halaman.

Sehingga isi Risalah Lelang tersebut merupakanrangkaian peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atas suatuperikatan ;Bahwa Risalah Lelang dari semula dibuat oleh pejabat lelangmemang dimaksudkan sebagai bukti yang sah sesuai pengertiandari Risalah Lelang itu sendiri ;Bahwa Akta autentik merupakan bukti yang sempurna dariperjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang No.247/2016 tanggal31 Oktober 2016 ;6.

BuktiT.llIntv18 : Risalah Lelang Nomor 247/2016 tanggal31 Oktober 2016. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;19.

RapatNo.8.Mengingat seluruh ketentuan dalam kata Risalah Rapat No. 8 termasuk pasal 4ayat (1) dan ayat (2) Akta Risalah Rapat No. 8 merupakan usul Ke Ill dalamAkta Risalah Rapat No. 8 tentang berhubung dengan penambahan modalperubahanperubahan sahamsaham dan susunan Direktur dan komisarisperusahaan itu merubah seluruh anggaran dasar perseroan demikian rupasehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut dan seterusnya.Penambahan modal, perubahan sahamsaham sebagaimana dimaksud dalamusul ke Ill Akta

Tjikudapateun sebagaimanadimaksud dalam usul ke Ill Akta Risalah Rapat No. 8.Hal. 4 dari 28 hal. Put.

TJIKUDAPATEUH ;Sepatutnya Turut Tergugat melakukan penelusuran terlebin dahulu mengenai :a. siapakah Notaris yang membuat Akta Risalah Rapat yangdinyatakan hilang itu;b. apakah Akta Risalah Rapat yang dinyatakan hilang itu adalah aktayang diserahkan oleh para pihak atau minuta aktanya;c. adakah alat bukti lain yang membuktikan keterangan Tergugat dan Tergugat Il dihadapan Turut Tergugat bahwa Risalah RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Akta Risalah Rapat No. 8 memuat risalah yang dibicarakan dan diputuskandalam Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Siapakah Notaris yang membuat Akta Risalah Rapat yangdinyatakan hilang itu ;b. Apakah Akta Risalah Rapat yang dinyatakan hilang itu adalah aktayang diserahkan oleh para pihak atau minuta aktanya;c.

p>

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

• Menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

• Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding III semula Tergugat III dalam Konvensi untuk sebagian;
• Menyatakan sah secara hukum Risalah

Lelang Nomor 143/2017, tanggal 05 April 2017;

keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman BaratNomor 3/Pdt.G/2020/PN Psb tanggal 1 September 2020, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSIDALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat IIIdalam Konvensi untuk sebagian; Menyatakan sah secara hukum Risalah

selaku pembelilelang berdasarkan Risalan Lelang Nomor 143/2017 tanggal 5 April 2017,sementara objek lelang masih dikuasai oleh Pembanding semulaPenggugat/Tergugat Rekonpensi, selanjutnya Terbanding Ill semula TergugatIIl/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap Pembandingsemula Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang masih menguasai objek lelangtersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding Ill semula TergugatII/Penggugat Rekonpensi adalah selaku pembeli lelang sebagaimana ternyatadalam Risalah

2020, yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRIDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIHalalaman 9 dari 11 putusan Nomor 204/PDT/2020/PT PDG Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat , Terbanding IIsemula Tergugat II dan Terbanding III Semula Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapatditerima;DALAM REKONPENSI Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Terbanding IIIsemula Tergugat III dalam Konvensi untuk sebagian; Menyatakan sah secara hukum Risalah

G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;---------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :-----------------------------

1. Surat No. 49/2019 tanggal 31-05-2019 berupa Risalah

Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;-------------------------------------------------------

Oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan lelangsebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 212 Tanggal 3September 1975, maka pelelangan umum tersebut harus dinyatakan bataldemi hukum atau setidaknya dinyatakan batal:;Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT belum menerimapembayaran atas objek lelang sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor 212tertanggal 3 September 1975.

(Seribu delapan ratus tiga puluh satu ribu MeterPersegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Risalah LelangNomor : 212, Tanggal 3 September 1975 yang saat ini setempatdikenal terletak di Jalan Pramuka Kay. 73/75 Kel.

tanggal 03 September 2015, yang telah ditandatangani oleh M.BASOEKI selaku Pejabat Lelang, hal mana Kutipan Risalah Lelangtersebut ditandatangani oleh Drs.

Pelelangan umumtersebut diadakan pada Hari Rabu tanggal 13 SeptemberTahun 1975 jam 12 lewat 15 rnenit sebagaimana tertuangdalarn Risalah Lelang Nfomor 212.

Demikian tidak ada klausula Risalah lelang yang clilanggar oleh Pemenanglelang, Turut Tergugat maupun Penjual dalam hal ini Pengaclilan NegeriJakarta UtaraTimur.