Ditemukan 221 data
68 — 10
Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Namun demikian Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnyakepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secaratertulis pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknyamenyatakan:1 Bahwa menurut ketentuan pasal 3 uandang undang nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.
1.TARMUTI
2.AKHMAD MAHMUDDIN
Tergugat:
1.PT BRI UNIT BANDAR KEC BANDAR KAB BATANG
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN
Turut Tergugat:
1.ERNAWATI
2.Dadang Ariyanto
159 — 43
BRI.Tbk )beserta Dadang Ariyanto ( Turut Tergugat II ) perlakuantindakan Diskriminatif dan ucapan yang menyakitkan ParaPenggugat, ancaman ancaman Dadang Ariyanto ( TurutTergugat Il ) kepada Para Penggugat sudah banyakmelanggar ketentuan dan Uandang undang PerlindunganKonsumen bahkan mengunakan oknum Kepolisian untukHalaman 6 Putusan Pekara No. 15/Pdt.Bth/2020/PN Btgmenakut nakuti Para Tergugat padahal jaminan belumdilelang6. Bahwa, atas perintah Tergugat ( PT.
RYA DILLA FITRI, S.H.MH
Terdakwa:
M. OKTA VERDIAN Pgl AAN.
146 — 40
Agam sumatera barat untuk melakukanuasaha sebagai bank prekeditan rakyat dan di kuatkan dengan tanda daftarperusahaan perseroan terbatas (PT) berdasarkan uandang undang republikindonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan uandangundang republik indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasyang di keluarkan di lubuak basuang tanggal 09 mei 2018 bupati agamkepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu danketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan aturan BPRS perbuatan
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
61 — 33
Sehingga kosekuensinya adalah jikaunsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadap Pejabatyang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagaimenyalahgunakan wewenang ;Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apayang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
74 — 9
Kantor Wilayah BPN Prop.Sulawesi Selatan sebagai tergugat Il dalam perkara ini karena perobuatannyayang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai kepada Tergugat dan Keputusan untuk menerbitkan suatu surat Keputusan adalah suatutindakan yang bersifat Administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat TataUsaha Negara dan masuk dalam Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara(Kompotensi Absulot) sebagaimana yang diatur dalam undang uandang No. 5Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undangundang No
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
69 — 23
Sehingga kosekuensinyaadalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadapPejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikansebagai menyalahgunakan wewenang.40Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apayang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
487 — 256
senate RepublikMelanesia Regional Sarmi berdasarkan surat undangan, surat daftar hadir dibuatdibuat ;Bahwa benar saksi menerangkan, dan yang membuat undangan dan Surat daftarhadir adalah terdakwa Il SOLEMAN FONATABA, SE ;Bahwa benar saksi menerangkan, surat undangan dan daftar hadir tersebut dibuatsebagai bukti dan arsip untuk dikirim kepada Ketua Senate Pusat PemerintahanNegara Republik Melanesia atas nama PHILIPS LEUWNARD WANGGAI ;Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahi kapan dan dimana surat uandang
105 — 65
senate RepublikMelanesia Regional Sarmi berdasarkan surat undangan, surat daftar hadir dibuatdibuat ;Bahwa benar saksi menerangkan, dan yang membuat undangan dan Surat daftarhadir adalah terdakwa Il SOLEMAN FONATABA, SE ;Bahwa benar saksi menerangkan, surat undangan dan daftar hadir tersebut dibuatsebagai bukti dan arsip untuk dikirim kepada Ketua Senate Pusat PemerintahanNegara Republik Melanesia atas nama PHILIPS LEUWNARD WANGGAI ;Bahwa benar saksi menerangkan, tidak tahi kapan dan dimana surat uandang
97 — 49
Sehingga kosekuensinya adalah jikaunsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadap Pejabatyang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagaimenyalahgunakan wewenang.Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apayang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
Terbanding/Terdakwa : RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd
54 — 28
masing telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 1 Juli 2014 dan Surat Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Juni 2014 NomorW14.U1/3838/Hk.07/VI/2014 perihal permintaan bantuan untuk memeriksaberkas perkara, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun untukdiberitahukan kepada Penuntut Umum;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara serta syarat syarat yangtelah ditentukan oleh uandang
97 — 18
Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana seperti yangdiatur dalam pasal Pasal 11 Jo Pasal 18 ayat (1) hurufb Undang uandang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang undangNomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPseperti yang didakwakan Yth Penuntut Umum padaDakwaan Primer;b.
421 — 17
Kayu kayu tersebut yang terdakwa beli darimasyarakat Kapuas Hulu, dalam pembelian kayu tersebut terdakwa pernah mengeluarkanBilyet Giro Bank Mayapada nomor My.4.380.006 pada bulan Januari 2011 yang jatuh tempotanggal 25 Februari 2011 senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) yang terdaskwaserahkan kepada Asun Jayadi, terdakwa mengetahui bahwa kayukayu tersebut tidakdilengkapi dengan suratsurat yang sah, berdasarkan ketentuan uandang undang kehutananmaupun Peraturan Mentri Kehutanan yang berlaku
45 — 22
wewenang yang dilakukan oleh Terdakwapadahal Penyalahgunaan wewenang adalah ,sebagai bestanddeeldelict dalam pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo undangundang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.101ttSehingga kosekuensinya adalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindakpidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangandidalam undang uandang
Terbanding/Terdakwa : DARMAWAN, SE
82 — 26
wewenang yang dilakukan oleh Terdakwapadahal Penyalahgunaan wewenang adalah ,sebagai bestanddeeldelict dalam pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo undangundang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.Sehingga kosekuensinya adalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindakpidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.116Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangandidalam undang uandang
93 — 34
Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima HasilPekerjaan.Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa tidak menjalankan tugassebagaimana mestinya, maka perbuatan para Terdakwa tersebut adalah jugaPerbuatan Melawan Hukum, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, adalah perbuatan hukum dalam pengertianformil dan bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 Undang Uandang Nomor 31,Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan
72 — 46
Sehinggakosekuensinya adalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhimaka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagidikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apa yangdimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
77 — 24
Sehinggakosekuensinya adalah jika unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhimaka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagidikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.Halaman 97 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013Menimbang bahwa pengertian Menyalahgunakan kewenangan didalamundang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apa yangdimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan.
167 — 67
Maka pihak bank BNI merasa di rugikan ;Bahwa Saksi membenarkan sesuai dengan ketentuan dari Bank BNIbahwa apa yang dilakukan oleh pemilik mesin EDC (ELEKTRONIKDATA CAPTURE ) YUGA AFDILLAH EDYTYA dan pembuat kartukredit palsu RIZAL FAHKRIZAL R SE adalah tidak benar , danmelanggar uandang udang karena telah menggunakankartu palsudan telah menarik uang milik orang lain dengan menggunakan kartupalsu dan apa lagi hasilnya di bagi dua Dan setelah saksi telitidari bukti slip transaksi kartu dengan menggunakan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
868 — 725
Tingkat Pertama kepadaTerdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasakeadilan, kecuali tentang hukuman denda dijatunkan kepadaTerdakwa sejumlahRp 300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dinilai maih terlalu rendah dan belumsejalan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang PedomanPemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Uandang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
346 — 306
Tingkat Pertama kepadaTerdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasakeadilan, kecuali tentang hukuman denda dijatunkan kepadaTerdakwa sejumlahRp 300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dinilai masih terlalu rendah dan belumsejalan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang PedomanPemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Uandang