Ditemukan 2489 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-12-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Mtr Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.EDI WANSEN, SH
2.HERIL ISWANDI
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI
68 — 29
1.EDI WANSEN, SH
2.HERIL ISWANDI
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SULTAN ABI MAULA BIN IMRAN Alias ABI
68 — 29
MUSLIMAlias ADI Alias ARYA tersebut untuk membeli barang ganja yangsebelumnya di bahas oleh Sdr. MUHAMMAD SULTAN ABI MAULANA BINIMRAN Alias ABI, Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONOANTARIKSAWAN Alias WANDA dan Sdr. ANDY ILHAMI TAUFIQ BIN M.TAUFIQ SANGGAW Alias ANDY Alias DAENG tersebut ;Bahwa setelah itu Sdr. RISWANDA TITANIA A. BIN BAMBANG SRIMONOANTARIKSAWAN Alias WANDA, Sdr. FIRMAN HIDAYAT BIN CHAIRILANWAR Alias FIRMAN kemudian Sdr.
Putus : 10-04-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 10 April 2014 — IRFANI , SE BIN ( ALM) SUBANDI
67 — 15
67 — 15
Komite Kredit.e Sidang dibuka oleh kepala seksi pemasaran dan proposal di bahas olehanggota komite kredit. Komentar dan atau persyaratan yangdikemukakan tiap anggota komite kredit haris dicatat dan dibuatrisalahnya.e Komite kredit memberikan putusan dalam rekomendasinya atasproposal kredit tersebut.g. Pimpinan cabang akan memutuskan hasil rekomendasi komite kredit.Seksi pemasaran meregistrasikan dan menyiapkan surat pemberitahuanpencairan kredit kepada calon debitur.i.
Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto Tanggal 16 Mei 2019 — - RICKY NANGOY, A.Md
149 — 17
149 — 17
Pekerjaan Umum, DirjenAnggaran, Kementerian Keuangan dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan danPembangunan) Perwakilan Gorontalo di peroleh realisasi anggaran DAK (DanaAlokasi Khusus) Tambahan tahun 2015 sejumlah Rp65.000.000.000, (enampuluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaan Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan di Kota Gorontalo selanjutnya akan diproses ke dalamAPBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan tahun 2015;Bahwa sebelum dibahas di DPRD Kota Gorontalo terlebih dahulu di bahas
Putus : 06-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2359 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin
H.Syafri
100 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
UNSUR "YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAUPEREKONOMIAN NEGARA' :Keberatan terhadap penerapan hukum materiil yang kedua, akanPenasehat Hukum bahas mengenai Kerugian Keuangan Negara yangdituduhkan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tertanggal 11 Februari2013 dan Memori Banding tertanggal 13 Septermber 2013 dan PutusanPengadilan Negeri Bengkulu No. 13/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BklI tertanggal 1Agustus 2013.Bahwa atas dasar pertimbangan yuridis yang lemah Jaksa PenuntutUmum yang diperkuat oleh
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
348 — 400
348 — 400
daerah provinsikepulauan riau di ruang rapat utama gubernur kepulauan riaudi dompak pada tanggal 18 Januari 2016; Bahwa TERGUGAT (Gubernur Kepulauan Riau) pernahmenetapkan upah minimum sektor industri berat kota batamsejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012 dan setelah ituguna menghindari Pembayaran upah yang Tidak berkeadilanbagi Pekerja yang tidak ada dan atau ada Assosiasipengusahanya akan tetapi menghilangkan diri gunamenghindari perundingan Upah Sektoral maka atas PrakarsaGubernur dan di Bahas
Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 20 Januari 2016 — TONO alias ASIA
231 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur Setiap orang: Bahwa unsur setiap orang ini sama dengan apa yang telahTerpidana/Pemohon Peninjauan Kembali bahas dan analisispada Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair di atas;Ad.2.
Register : 29-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 29 September 2015 — Ir. FREE VYNOU,MT Bin KARNO A DANDAN
55 — 56
55 — 56
Kabupaten Kapuas; Bahwa selama pembahasan RAPBD dimaksud, semua pembahasannyaberjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada pembahasan yangalot hal saksi ketahui, setiap proses persidangan ada anak buah saksiyang saksi tugaskan untuk mengukuti dan mencatat semua jalanpembahasan dalam rapatrapat tersebut, dimana dari hasil laporan merekatidak ada kendala, berjalan dengan lancar; Bahwa pada dasarnya KUA/PPAS yang diajukan oleh setiap SKPDsebelum dibahas dalam rapat gabungan terlebih dahulu di bahas
Register : 23-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 4 Nopember 2015 — Delganf, S.E BinNazar ST Saidi
68 — 16
68 — 16
untukmenyampaikan usulan perubahan anggaran dalam RancanganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPASKPD)Tahun Anggaran 2011;Tim Anggaran yang terdiri dari tim TAPD dan Tim Verifikasimeneliti dan memverifikasi usulan SKPD bersama SKPD terkaitMenyusun Rancangan APBD perubahan dan rancangan Bupatitentang Penjabaran APBD Perubahan untuk disampaikankepada Bupati;Selanjutnya Bupati menyampaikan usulan rancangan Perdatersebut dan rancangan Peraturan Bupati tentang PenjabaranPerubahan APBD ke DPRD untuk di Bahas
Register : 09-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 65/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 21 Oktober 2015 — Ir. Juni Hartawan bin Azhar
93 — 29
93 — 29
Mengelola dan menata usahakan aset daerahBahwa mekanisme proses penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2012adalah: Pada pertengahan Anggaran pihak bagian keuangan /PPKD memintadata kepada pihak SKPD kemudian diasumsikan besaran hutang diajukan ke timTAPD dibahas di bagian Anggaran DPRD kemudian di verifikasi ke TIM TAPDpropinsi setelah veripikasi RKA kemudian di bahas bersama DPRD setelah disepakati kemudian dokumen APBD dijadikan dasar pembayaran .Bahwa dokumen yang menjadi dasar pembayaran
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 118/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 18 April 2019 — Drs. Maman Jamaludin, Msi Bin Cece
96 — 35
96 — 35
kepada BUD.Bahwa DPKAD tidak kewajiban melakukan verifikasi terhadap LPJ maupunSPJ yang dibuat oleh yayasan sebagai pengguna dana bantuan hibah.Berdasarkan peraturan Bupati nomor 14 tahun 2016 pasal 53pengawasan atas pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosialdilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional instansi pemerintah;Bahwa yang menentukan jumlah nominal bantuan hibah yaitu atas usulanSKPD dalam hal ini Bagian Kesra yang diusulkan ke tim anggaranpemerintah daerah, selanjutnya di TAPD di bahas
Putus : 26-06-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg Tanggal 26 Juni 2012 — K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.(TERDAKWA1) ; MOCHAMMAD GHOFAR bin (alm) H.HUFRON tersebut (TERDAKWA 2)
64 — 23
64 — 23
Demak dan keterangan para terdakwa serta dikuatkandengan bukti surat surat yang di ajukan di persidangan maka dapat disimpulkanbahwa sudah di bahas atau di rapatkan oleh Para terdakwa bersama komisi komisidan Fraksi fraksi di DPRD Kab. Demak pada tahun 2003 dan 2004 mengenairancangan kegiatankegiatan yang dimaksud yang selanjutnya di tuangkan di dalam 5(lima) SK.
Register : 06-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Dps Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
Elfin Rudianto Sitorus
222 — 402
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
Elfin Rudianto Sitorus
222 — 402
Yang di bahas di KPP pada saat itu adalah masalahpembayaran pajak yang sudah dipungut dari lawan transaksi dan yang belumdisetorkan ke kas Negara.
Putus : 14-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR SMG. Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM.
97 — 34
97 — 34
Selanjutnyalaporan tersebut saksi bahas bersama team yang terdiri dari saksi, dankedua staf saksi yaitu Joni Sihite dan Ichwanto (staf bagian bangunan);e Bahwa terhadap pemeriksaan tanah jaminan, tdak ada intervensi harga dariPT. Guna Inti Permata;e Bahwa saksi mendapatkan order/pekerjaan dari PT. GIP dan yangmembayar perusahaan saksi adalah PT. GIP. Perusahaan saksi adalahrekanan PT.
Register : 08-05-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 124/Pid.B/2017/PN PBU Tanggal 2 Nopember 2017 — 1.SUDJONO SUYONO Bin SARBI
2.TUKIJO Bin BOIRAN
94 — 11
94 — 11
Slamet Hermawan yangmenyatakan agar Januari 2014 s.d Juni 2014 diperiksa oleh DinasKoperasi, dan saat dilakukan pemeriksaan tersebut pengurus lamajuga ada dipanggil dan ketika itu ada juga dilakukan assesmen;Bahwa yang di assesmen saat itu misalnya SHU yang sudahdibayarkan namun oleh Philipus tetap dimasukan sehingga dilakukanassesmen dan setelah assesmen tersebut ketemu selisih hanya Rp35.000.000,00, dan itu pun belum final masih akan dibahas lagi,namun kenyataan sampai sekarang tidak pernah di bahas
Register : 06-05-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. SANIJAN S. TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK (Alm)
58 — 15
58 — 15
pembahasannyaberjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada pembahasan yangHalaman 66 dari 144 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2015/PN Pikalot hal saksi ketahui, setiap proses persidangan ada anak buah saksiyang saksi tugaskan untuk mengukuti dan mencatat semua jalanpembahasan dalam rapatrapat tersebut, dimana dari hasil laporan merekatidak ada kendala, berjalan dengan lancar;Bahwa pada dasarnya KUA/PPAS yang diajukan oleh setiap SKPDsebelum dibahas dalam rapat gabungan terlebih dahulu di bahas
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
246 — 226
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
246 — 226
Setelah itu, saksi dipanggil Pak Hasan untuk bahas masalahpemenuhan temuan OJK tersebut, bersama Pak Bugi, Pak Bambang danmereka akhirnya mengurungkan niat untuk menyampaikan temuan OJKtersebut.Pak Hasan memerintahkan saksi bersama dengan Pak Bugi, PakBambang untuk ke rumah Pak Dhoni untuk membahas Deposito Jabal Nurdimana diikutsertakan juga Pak Edi dari BPR Jabal Nur.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
138 — 54
138 — 54
SONY bahwa alokasi Dana PenyertaanModal ini sudah merupakan amanat dari Perda dan sudah di bahas diKomisi Ill secara teknis.Atas jawaban itu yang kami lakukan, tidak ada pertanyaan lagi. Tetapihasil rapat tersebut di bawa ke Fraksi untuk dirapatkan bersama denganKetua DPD Prov. Banten sdri. RATU TATU. Dan di pimpin Ketua Fraksisdr. SUPARMAN, fraksi Golkar tetap berpendirian/bersikap bahwa tidakada urgensinya pembentukan BPD Banten ini kerena lebih urgenpembangunan infra struktur.
SRI MULYAHARTONO tersebut adalah berhubungan denganpermintaan sejumlah uang, terkait dengan penyertaan modal daerah ke PT.BGD yang lagi di bahas di Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan RAPBDTA 2016 menjadi APBD TA 2016;Menimbang, bahwa dari pembicaraanpembicaran melalui Short MassageServis tersebut, Majelis tidak melihat sama sekali adanya permintaan dokumenatau kalimat yang membahas tentang dokumen akusisi bank yang sedangdilakukan oleh PT.
Register : 15-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
264 — 91
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
264 — 91
Rembangyang sudah di bahas dan di tetapkan di DPRD Kab. Rembang.Bahwa kegiatan tersebut sudah di masukkan ke dalam Rencana KerjaAnggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang TA 2014 yangsudah di bahas dan di tetapkan di DPRD Kab.
Register : 26-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
Terdakwa:
NI MADE RATNADI
115 — 76
MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
Terdakwa:
NI MADE RATNADI
115 — 76
Bintang Sidoraya membidangi Distributor Produk Aqua di Bali;Bahwa Untuk Wilayah Kabupaten seperti Klungkung disebutnya DEPOuntuk wilayah klungkung Depo kita beralamat di Jalan Raya Takmung No.18X Klungkung;Bahwa bagian yang mengurusi tentang hubungan perusahaan denganmasyarakat adalah Bagian Personalia,dari Personalia baru menyampaikankepada saksi;Bahwa bisanya masyarakat menghadap ke Depo Kordinator Sales untukmenyerahkan surat/proposal setelah itu kebagian Umum, di Bagian Umumakan di bahas setelah
Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
54 — 19
54 — 19
Kg sesuai kontrak,dari keterangan KADIONO bahwa SPPdibayarkan kerekening Mitra Pengadaan sesuai kontrak setelah cair diminta olehpenanggung jawab pengadaan fiktif tersebut,dalam pelaksananaannya penyerahanuang ditunggu dibank BRI oleh para penanggung jawab Mitra,selanjutnya entri dataGD1M yang berasal sistem selanjutnya saksi print dan sebagai dokumen saksiserahkan kepada penyidik;Bahwa data pengadaan fiktif tersebut saksi yang membuat, berdasarkan keterangandariterdakwa KADIONO,data tersebut di bahas