Karenarisalan perundingan BIPARTIT merupakan syarat formil untukmengajukan penyelesaian hubungan industrial ditingkat TRIPARTIT(Mediasi).e Bahwa oleh karena dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 3 ayat(1) jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial pada pelaksanaan BIPARTIT, makarisalah mediasi atau Ajuran yang dijadikan lampiran gugatan ParaPenggugat van rechtswege tidak memenuhi syarat formil, sehinggasesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1

PihakHalaman 107Putusan PHI Nomor :75 /Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn2.perusahan berjanji kepada para perwakilan pensiunan PTPN Ilatau para Penggugat akan memberikan SHT para Penggugatapabila dana pembayaran SHT sudah ada, tetapi setelahditunggutunggu belum juga ada kejelasan kapan akandibayarkan oleh PTPN II, sehingga akhirnya para Penggugatmembawa masalah ini ke Tripartit di Disnaker Provinsi SumateraUtara agar dimediasi dan dikeluarkan anjuran;Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2010 pernah ada rencanauntuk

Pihakperusahan berjanji kepada para perwakilan pensiunan PTPN Ilatau para Penggugat akan memberikan SHT para Penggugatapabila dana pembayaran SHT sudah ada, tetapi setelahditunggutunggu belum juga ada kejelasan kapan akandibayarkan oleh PTPN Il, sehingga akhirnya para Penggugatmembawa masalah ini ke Tripartit di Disnaker Provinsi SumateraUtara agar dimediasi dan dikeluarkan anjuran;Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2010 pernah ada rencanauntuk menyelesaikan atau melunasi SHT pensunan karyawanPTPN

Tergugat dalam mempertahankan dalildalilsangkalannya tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1sampai dengan T20 dan tidak mengajukan saksi di persidangan ;Menimbang, bahwa terhadap alatalat bukti tersebut, maka Majelis Hakimakan memeriksa dan mempertimbangkan tentang alatalat bukti yang adarelevansinya dengan materi pokok perkara;Menimbang, bahwa sesuai permasalahan ini sudah dilakukan Bipartittetap tidak juga memperoleh titik temu hingga akhirnya Para Penggugatmengajukan upaya Tripartit

Jawaban Tergugat adalah Gugatan Penggugathanya diawali dan berdasarkan asumsi Tergugat terhadap SuratPeringatan tertanggal 30 April 2012;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah Ketua Yayasan Sekolah International AustraliaAlSIndonesia yang mempekerjakan Tergugat sejak 8 Agustus 2011;Dailil ini didukung dan dikuatkan oleh pernyataan dan pengakuan Tergugat baikdalam perundingan bipartit maupun perundingan tripartit

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor 60/KptsUp/S/Br/HI/2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak kepada Penggugat terhitung 1 April 2013; .Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 Penggugat memberikan kuasa khusus kepadaDPP Serikat Karyawan Kertas Leces (Sekar Leces) untuk mewakili Penggugatmelakukan perundingan bipartit dan Tripartit terhadap PT Kertas Leces(PerserO); $922 22222 nnn oon oon een Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Penggugat melalui DPP Serikat

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyarakatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuran olehDinas Tenaga Kerja Kota Bandung tertanggal 28 Agustus 2018 yang menganjurkan:1. Agar pihak pengusaha PT. Sinar Jernis Sarana dan Pihak Pekerja Sdr. RudiKusuma Wardani, DKK (7 Orang) dapat menyepakati pemutusan hubungankerja sejak, bulan maret 20182. Agar pengusaha PT.

DirgantaraIndonesia (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara dalammelakukan perubahan terhadap hak dan kewajiban atauketentuan program Dana Pensiun, maka sesuai Pasal 87 ayat (1)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan UsahaMilik Negara, harus ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama(PKB), dan hal ini juga telah diatur dalam Pasal 116 dan Pasal129 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Bahwa diakui oleh Tergugat pada saat Bipartit maupun Tripartit,bahwa dalam memproses

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat;b. bahwa permohonan pengajuan penyelesaian perselisinanhubungan industrial melalui mediasi harus diajukan dan/ataudilakukan oleh Para pihak yang berhak dan/atau Pihak lainyang berhak dan diberikan kewenangan oleh peraturanPerundangUndangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaanuntuk mewakili pinak yang berkepentingan;c. bahwa permohonan pengajuan penyelesaian perselisihanhubungan industrial melalui tahapan perundingan yangditempuh secara bipartit kemudian tripartit

Nomor 50 PK/PDT.SUSPHI/2015Kota Bandung tersebut tidak dapat dijadikan dasar dandipergunakan Para Penggugat dalam perkara ini.Berdasarkan halhal yang terurai tersebut di atas, telah ternyata danterbukti dengan sangat jelas bahwa Para Penggugat dalam perkaraini belum pernah menempuh upaya penyelesaian perundingan baiksecara bipartit maupun tripartit/Mediasi yang diperantarai olehpegawai perantara pada instansi yang bertanggungjawab dibidangketenagakerjaan setempat dengan pihak Tergugat, dengandemikian

Wahana Tirtasari)melakukan perbuatan tertentu sebagaimana tercermin pada Pasal 169Ayat (1) dimaksud, sementara fakta hukumnya baik dalam kontekshubungan kerja, bipartit dan tripartit , mediasi (anjuran) tidak terbuktisama sekali adanya perbuatan dimaksud;7 Bahwa, Tergugat secara tegas menyatakan dalam perkara aquoPenggugat tidak cermat menguraikan gugatannya bahkan dalil posita,petitum gugatan dengan peristiwa/kejadian yang sebenarnya jelas jelas Contradiction In Terminis yang maksudnya bertentangan

Wahana Tirtasari);3 Bahwa, berdasarkan argumentasi Tergugat yang cukup jelas dan tegassebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata tidak ada dasar hukum dankorelasi/relevansinya sama sekali dalam perkara aquo antara gugatanPenggugat dengan fakta dan peristiwa yang terjadi sebenarnya sertahasil mediasi baik bipartit maupun tripartit yang diperantarai olehmediator antara Penggugat (Ic. Zulpan Suri) dengan pihak Tergugat (Ic.PT.

Selain itu, pernyataan Penggugat nomor 20 gugatan a quo yaitu49.50.51.pemutusan hubungan kerja yang tidak didahului oleh penetapanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatupernyataan yang mematahkan kedudukan diri Penggugat sendiri(persona standi in judicio) dalam gugatan a quo.Pasal 103 UU Tenaga Kerja menyatakan:Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana: a. serikatpekerja/serikat buruh; b. organisasi pengusaha; c. lembaga kerja samabipartit; d. lembaga kerja sama tripartit

Dimana dalam ranah perdata, para pihak bebasmemperjanjikan dalam perjanjian mereka, sepanjang tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan (Pasal 1338 KUHPerdata).Kemudian terkait penyelesaian perselisinan, dimana perselisinanhubungan kerja (PHI) diselesaikan melalui bipartit, tripartit, mediasi danPengadilan hubungan Industrial dan dapat lanjut ke Mahkamah Agung.Bahwa untuk persengketaan perdata, diselesaikan melalui mekanismemediasi bersifat wajib, yang terintegrasi pada Pengadilan Negeri

Bahwa setelah seluruh hal tersebut diatas dilakukan, Penggugat tidak memilikipilihan lain selain mengajukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugatsesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama; PENGAJUAN GUGATAN A QUO TELAH MELALUI MEKANISME BIPARTIT MAUPUNTRIPARTIT r J oTKetenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yakni mekanismebipartit dan tripartit dengan penjelasan dan kronologi sebagai berikut:a.

tentang statuskerja PKWT kepada Penggugat II (Apriyadi) dan jika Penggugat II(Apriyadi) tidak memenuhi panggilan tersebut dianggap2436.37.mengundurkan diri, bahwa Penggugat II (Apriyadi) tidak memenuhipanggilan Tergugat;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bekasi mengirimkan surat No: 565/89/HISyaker/I/15 perihal Pemanggilan Mediasi yang dilaksanakanpada :Hari : SeninTanggal : 26 Januari 2015Waktu : 09.30 WibBahwa setelah dilakukan penyelesaian pada tingkat Tripartit

Delta Nusantara yang didampingi olehLABH selaku Kuasa Hukum telah berupaya agardipekerjakan kembali di perusahaan Tergugat, baik ditingkatBipartit maupun Tripartit. Akan tetapi sampai gugatan inidiajukan di persidangan, Tergugat tidak mau mempekerjakankembali ParaPenggugat. ;Bahwa selama perusahaan beroperasi, Tergugat mempunyaiasset berupa barangbarang bergerak yaitu :1 Satu (1) buah Mobil dengan No. Polisi : AB 1070 DZAtas Nama : PT.

Fota copy surat permohonan' Perantaraan PengaduanPenyelesaian Perselisihan Industrial secara Tripartit (mediasi)tertanggal O04 Juli 2013 kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bantul perihal status karyawan (PKWT)antara Penggugat dan Tergugat, dengan diberi tanda bukti13.

Setelan melalui proses yangPanjang mulai Bipartit dan Tripartit kemudian dilanjutkan di pengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusanNomor 31/Pdt.SusPHI/2018/PN.YK mengabulkan Gugatan Penggugat, namunMahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 252 K/Pdt.SusPHI/2019 tanggal27 Maret 2019 menganulimya dengan pertimbangan yang berwenang mengadiliadalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Hubungan Industrial.

pendirian ini sudah berkalikali Para PenggugatRekonvensi sampaikan kepada Tergugat Rekonvensi, baik dalam prosespemeriksaan perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Yk pada Pengadilan NegeriHalaman 48 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYKYogyakarta, pada proses perkara Nomor 09/Pdt/2013/PTY, maupun dalammemori kasasi dalam perkara Nomor 2788 K/Pdt/2013, kemudiandilanjutkan dalam kontra memori peninjauan kembali dalam perkara Nomor521 PK/Pdt/2017, bahkan juga ketika masih dalam proses mediasi danperundingan Tripartit

Setelahmelalui proses yang Panjang mulai Bipartit dan Tripartit Kemudian dilanjutkan dipengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta denganputusan Nomor 31/Pdt.SusPHI/2018/PN.YK mengabulkan Gugatan Penggugat, Namun Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 252 K/Pdt.SusPHI/2019 tanggal 27 Maret2019 menganulirnya dengan pertimbangan yangberwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan HubunganIndustrial.

Hasil Evaluasi Teknis dan Biaya meliputi :Harga Jual Los/M, Harga Jual Kios/M,Bunga Bank, Total Harga Penawaran,TKDN, SP Prestasi Kepada SubKontraktor, MetodePelaksanaan Pekerjaan, Metode Pengelolaan Pasar PascaKontruksi, Rencana Tripartit Agreement, Sistem PembayaranAngsuran Pedagang, Status Investor Terhadap Kredit Pedagangtergugat memiliki score tertinggi dan jumlah Kontribusi pertahun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggungsebesar Rp. 1.305.000.000, (satu milyard tiga ratus lima jutarupiah

Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanyadapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskanhubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebuttidak menghasilkan kesepakatan.Artinya PHK dari Tergugat belum bisa dibelakukan karena PHK yangdilakukan oleh Tergugat tidak melalui perundingan meskipun DinasTenaga Kerja Kota Bengkulu sudah memanggil untuk menyelesaikanmelalui Musyawarah Tripartit karena secara Biparit

Karena tidak tercapaikesepakatan maka pada tanggal 12 Maret 2013 PARA PENGGUGATmelalui Ketua Pengurus Serikat Buruh PT.Henrison Iriana mengirim suratkepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sorong agar permasalahanPARA PENGGUGAT dapat diselesaikan secara Tripartit.Bahwa setelah beberapa kali PARA PENGGUGAT dan TERGUGATdimediasi secara Tripartit oleh Mediator dan Kabid.

MIUN lalai/ceroboh melakukan pekerjaan yang30Menimbang ..........Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara musyawarah padatingkat Bipartit (bukti P10,P13) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit (bukti P11,P12,P14) danMediator Depnakertrans Kabupaten Bekasi mengeluarkan Surat Anjuran No. 567/3502/HISyaker/xi/20009tanggal 12 November 2009 (bukti P15) dan Mejlis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai prosedurberdasarkan UU No. 2 Tahun 2004;Menimbang

tertulis sebanyak 3 (tiga)kali dan juga telah mengirim surat undangan untuk membicarakan masalah di ataskepada Tergugat (Bukti P23), namun tidak tercapai kesepakatan demikian jugatelah dilakukan perundingan secara Bipartit dengan Tergugat akan tetapi tidaktercapai kesepakatan untuk damai, sehingga pada tanggal 5 Mei 2009 Penggugatmelakukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepadaSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan agardilakukan perundingan secara Tripartit

PP 78/2015 melalui KeputusanPresiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan telahmenyediakan lembaga tripartit, dimana perumusan upah sepenuhnyamerupakan kesepakatan yang dibuat oleh Pengusaha dan Buruh. Haltersebut selanjutnya difasilitasi secara kelembagaan dalam DewanPengupahan dimana di dalamnya terdapat pula unsur pemerintah,akademisi dan pakar.

Bahwa objek sengketapada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuat antaraburuh/pekerja dengan pengusaha, bukan sematamata inisiatif dari Tergugat belaka;Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkan denganseksama lembaga tripartit tersebut dalam menyelesaikan persoalannya,bukan justru langsung mempersoalkannya di pengadilan.

Bahwa gugatan para PENGGUGAT diajukan setelah melewati prosesBipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UndangHalaman 2 dari 49 Putusan Nomor : 79/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKTPSTUndang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubunganIndustrial, dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran oleh MediatorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor Jawa Barat padatanggal 02 Maret 2018 dengan No: 560/182HIK ;2.

Oleh karena itu,Penggugat hanya berhak untuk menerima paket PHK sebesar 1 kalimanfaat pengakhiran kerja berdasarkan Pasal Pasal 42 ayat (1) huruf(c) PKB.25.Bahwa karena selama Perundingan Bipartit Penggugat dan Tergugattidak dapat mencapai kesepakatan, Penggugat dan Tergugat dengantegas menyetujui untuk melanjutkan Perselisihan ke tahap Tripartit.11Tergugat kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 mengirimkan surat nomor003/07/HRGA/Dok/2018 perihal Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial kepada Suku