Ditemukan 2539 data
110 — 136
Bahwa karena terjadi ketidaksepakatan pada Proses Bipartit, makadilakukan proses Tripartit, yang dimediasi oleh Dinas Sosial Tenaga KerjaKota Denpasar dengan Surat Anjuran tertanggal 16 Desember 2015; (videBuksi Surat P13)Bahwa karena tidak menemukan kesepakatan dalam Proses Tripartit,maka Proses Perselisihan ini dilanjutkhan dengan mengajukan Gugatanpada Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 27 Juli 2016;Hal 49 dari 146 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2016/PN Dpsg.
39 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian pada tanggal24 Oktober 2005 diadakan perundingan di tingkat TRIPARTIT.
189 — 125
Api Indonesia (Persero) denganSerikat Pekerja Kereta Api pada Pasal 5 ayat (2) huruf b menyatakan hak SPKAmembela dan melindungi kepentingan anggota serta sebagai wakil anggotadalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, dan dalam Pasal 45 ayat (2)menyatakan SPKA mendampingi pekerja dalam proses pemeriksaan, sertadalam Pasal 45 ayat (3) menyatakan khusus untuk hukuman disiplin pemutusanhubungan kerja pekerja dalam hal terjadi perselisihan, SPKA menjadi wakilpekerja dalam forum bipartit dan tripartit
80 — 17
Bahwa, sebagai akibat tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yangdilakukan Tergugat tanpoa memenuhi syarat yang ditentukan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, Penggugat 1 dan Penggugattelah berupaya menjalani penyelesaian secara bipartit dengan pihakTergugat namun tidak mendapatkan tanggapan yang layak, maka akhimyamelaporkan tindakan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kabupaten Bogor dan kemudian dilakukan diupayakanpenyelesaian secara Tripartit, akan
56 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
BMIM yaitu lbu Karini Mardijanto untuk melakukanperundingan secara Tripartit di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimengingat hingga surat tersebut dilayangkan Tergugat DR masih belumbersedia untuk melakukan perundingan dengan Para Penggugat DR;Bahwapada tanggal 18 Januari 2016 Para Penggugat DR melalui PUK SPLFSPMI PT.
BMIM menyampaikan surat Nomor 036/PUKSPL/FSPMI/PT.BMIM/I/2016 yang inti dari isi surat tersebut memintakembali kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi agar memanggil kembaliTergugat DR untuk dapat melakukan perundingan secara Tripartit terkaitperselisihan yang hingga saat ini belum ada kesepakatan dikarenakan pihakperusahaan masih tidak mau melakukan perundingan;Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 Para Penggugat DR melalui PUKSPL FSPMI mengirim surat No:039/PUK SPL/FSPMI/PT.BMIM/II/2016menyampaikan
53 — 17
Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat membuat Pengaduan pada Tg02 Oktober 2018 kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untukmenyelesaikan masalah secara Tripartit sesuaiPasal 8 UU No. 2 Tahun2004 dan meminta hak Penggugat sesuai Pasal 156 Undang Undang No.13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;8.
DODY CHRISTIAN
Tergugat:
PT. SINAR MUTIARA INDAH
68 — 24
pada tanggal 22 Mei 2018 denganmenyatakan putus hubungan kemitraan dengan Penggugat (Bukti P18);Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih datang ke Perusahaanuntuk melakukan kegiatan namun tidak diizinkan masuk dan pekerjaanPenggugat telah digantikan dengan pekerja lain, dan terhadap masalah iniberdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihak telah mengupayakanpenyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkat Bipartit (Bukti P19, Bukti T6, T7) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
102 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang mendasarkan pada dokumen yang ada yaituberupa Pertemuan Tripartit antara Dinas Koperindagkop, PT. GunaKarya Nusantara, subkontraktor dan konsultan pada tanggal 08Oktober 2011 yang belum bertandatangan, kemudian setelah dicermatiahli berkesimpulan dokumen tersebut adalah dokumen subkontraktidak resmi, karena kalau resmi telah dituangkan di dalam kontraksecara tertulis.
penyelesaian pekerjaan danpekerjaan sesuai dengan gambar yang ada pada kontrak dan RAB;Menimbang, bahwa sehingga karenanya dalil Penuntut Umumjuga tidak terbukti;PENDAPAT PENUNTUT UMUM:Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim serta merta telah mengambilnota pembelaan dari Terdakwa Suryadi dan Terdakwa II MuhammadJanuar Rahman, S.T. yang tidak didukung dengan fakta yangterungkap di persidangan, sebagaimana bukti yang kami JaksaPenuntut Umum ajukan di depan persidangan berupa fotocopy/asli 1(satu) lembar Pertemuan TriPartit
Mitra Karya Konsultan mengadakanpertemuan tripartit dan disepakati bahwa pekerjaan dibagikan/dialinkan kepada pihakpihak yang telah disepakati, keterangan SaksiTanrizal, S.T. bin Muhammad Nur, menyatakan Bahwa ada pekerjaanborongan yang dilakukan oleh saksi Fadlon dan saksi Samsul Bahri,dan keterangan Saksi Suryadi bin M. Ali, yang menyatakan Bahwasaksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan yaitu rincianpembayaran subkontraktor antara saksi selaku Site Manager dengansaksi Fadlon.
dalam suatu addendum kontrak;Selanjutnya terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa II selaku Pengawas adalah mengawasi mengenaiberjalannya pekerjaan oleh rekanan dalam proyek pembangunanPasar Pagi Kuala Simpang, siapasiapa yang bekerja hal itu tidakmenjadi tanggungjawab Terdakwa Il, tanggung jawab Terdakwa Iladalah terhadap penyelesaian pekerjaan dan pekerjaan sesuaidengan gambar yang ada pada kontrak dan RAB, sebagaimanauraian di atas telah jelas bahwa dalam pertemuan tripartit
KonsultanPengawas dalam pertemuan tripartit tersebut diwakili oleh saksi DhaniWahyudi selaku Quality Engineer yang telah menandatangani/menyetujul penyerahan/pengalihan sebagian pekerjaan utama PT.Gunakarya Nusantara kepada pihak ketiga (subkontrak), selanjutnyaSaksi Dhani Wahyudi menerangkan dalam persidangan bahwa hasilpekerjaan yang saksi lakukan dilaporkan kepada Terdakwa Il.Muhammad Januar Rahman, S.T.
I Wayan Seprra, dkk
Tergugat:
PT. Bali Bay View atau Hotel The Bay View Suite n Villas Nusa Dua
115 — 38
Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimanadiisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugattidak menemukan penyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat,kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukanGugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara aquo;Il. DALAM PROVISI1.
1.MAMAT RAHMADI
2.SELVA EPRILIANA
3.YUNAIRIL
4.NOVIN ARIYANTO SALEMPANG
5.ASRUL
6.DIDI SUTARDI
7.BUDI RIYANTO
8.WANDRIANTO S. ANGGEN
9.ACHMAD SYAFRUDIN
Tergugat:
PT. SUDARTA CONSULTING
118 — 47
(P12)Bahwa dengan tidak dibayarnya seluruh upah sesuai ketentuan yangberlaku, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian BESAR baik Materiilmaupun /mmateril.Bahwa oleh karena upaya perundingan bipartit tidak terlaksana, gunapenyelesian perselisihan PARA PENGGUGAT telah menempuh upayapenyelesaian secara tripartit melalui mediator pada Kantor Dinas TenagaKerja Kota Depok, sesuai surat No. 560/851/Naker/XII/2020 tertanggal23 Desember 2020, yang menganjurkan sebagai berikut :e Agar melaksanakan pemutusan hubungan
83 — 18
sebelum lewat batas waktu 1 (satu)tahun sejak awal perselisiahan PHK dimana merupakan batasbaktu akhir pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT terhadapTERGUGAT yaitu satu tahun sejak diberitahukannya PemutusanHubungan Kerja (PHK) berdasarkan Surat Nomor R.192/KHI.400324/2011 tanggal 8 November 2011 perihal Skorsing(Bukti PIl), sehingga gugatan dapat diperiksa oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung ;Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit danmediasi tripartit
PT TRI MITRA LESTARI
Tergugat:
1.SABRINA Br PURBA
2.Drs SAMIKIN
65 — 19
Namun tidak direspon oleh TergugatRekonvensi;Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian secara bipartit, maka ParaPenggugat Rekonvensi akhirnya melaporkan masalah ini ke Dinas TenagaKerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan surat tertanggal 10 Agustus2020 untuk mendapat penyelesaian melalui proses mediasi (Tripartit);Bahwa pihak Disnaker Tanjung Jabung Barat mengadakan pertemuan mediasiantara pihak perusahaan dan Para Penggugat Rekonvensi yang didampingiPihak Serikat (K)SBSI, dan memperoleh kesimpulan
296 — 325
Penggugatyaitu alat bukti surat P.17 tentang Risalah Perundingan di Disnakertrans Halutdan bukti surat P.18 tentang Anjuran Mediator Hubungan IndustrialDisnakertrans Halut serta keterangan Oktovianus sebagai saksi yang diajukanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat danteliti dari alatalat bukti surat serta mendengarkan keteranganketerangan saksitersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat danPara Tergugat telah melakukan perundingan Mediasi (Tripartit
SOFIAN PULUNGAN
Tergugat:
PT. BERDIKARI INSURANCE
62 — 25
kerja berturutturut) dan menghukum Tergugatsecara tunai dan seketika membayar kepada Penggugat hakhak Penggugatsebagai akibat hukum dari PHK tersebut yaitu uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan, pengobatan danperawatan yang keseluruhannya Jumlah total Rp. 200.603.646,;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah padatingkat Bipartit (Bukti T43) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit
238 — 126
permasalahankepada LBH FHUKATANKSBSI sehingga diupayakan penyelesaianmelalui perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali melalui surat Nomor010/LBH/F HKTKSBSI/I/2018 Tertanggal 24 Januari 2018 dan suratNomor 011/LBH/F HKTKSBSI//2018 Tertanggal 19 Februari 2018, namunTergugat tidak bersedia bertemu sehingga upaya perundingan bipartitdianggap gagal sehingga perselisihan kami limpahkan pada DisnakertransKota Bandar Lampung;Bahwa setelah dilakukan Pemanggilan Penggugat dan Tergugat sertadilakukan pertemuan tripartit
64 — 14
Sumatera Utara;IIILPENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI TRIPARTIT.40.Majelis Hakim Yang Mulia, banwa selama Penggugat melakukan penagihan penagihan pemenuhan pembayaran upah kepada Para Tergugat, Penggugatjuga telah mendaftarkan penyelesaian permasalahan pembayaran upahyang menjadi haknya kehadapan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemprov.
1.MIRMAN
2.DEDE SUBAKTI
3.Elman Edison
4.ARI PRASETYO SARWOKO
Tergugat:
PT BENGKULU MANDIRI
88 — 50
Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanyadapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskanhubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebuttidak menghasilkan kesepakatan.Artinya PHK dari Tergugat belum bisa dibelakukan karena PHK yangdilakukan oleh Tergugat tidak melalui perundingan meskipun DinasTenaga Kerja Kota Bengkulu sudah memanggil untuk menyelesaikanmelalui Musyawarah Tripartit karena secara Biparit
Irma Rismayanti
Tergugat:
PT. GLOBALINDO JAYA SEMESTA
107 — 20
Oleh karenanya dapat dipastikanbahwa tidak pernah ada perundingan Bipartit maupun Tripartit antaraPenggugat dengan Tergugat. Dengan demikian sepantasnya gugatanPenggugat dinyatakan prematur.4.
135 — 67
DUTA PUTRA LEXINDO mulai tanggal 16 Juli2018 dan PENGGUGAT II di PT.Dunia Lampu sebelum adanya putusantentang hal hal yang menyangkut persoalan hubungan industrial dengan pihakPT.Citra Golden Tunggal selesai.Bahwa pihak perusahaan Telah melakukan langkah langkah BIPARTITterhadap PENGGUGAT dan PENGGUGAT II pada tanggal 6 juni 2019,dengan hasil sepakat untuk TIDAK SEPAKAT.Bahwa pihak perusahaan Telah melakukan Langkah TRIPARTIT denganPENGGUGAT Beserta DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA Pangkalpinangpada bulan
1.ELSYA TRI SUCI
2.SONDANG AGUSTINA PANGARIBUAN
3.LISMAYANTI SINURAT
4.MARIEL AVERLINA HUTABARAT SE
5.HEPIN SITUMORANG
6.VINSENSIUS EVA ASTUTI S
7.LINDAWATI NAIBAHO
8.RICI VILOLA
9.PERUBAHAN LAIA
10.SISKUPU HAKAS
11.WIWIN INDRAYANTI
12.JENRI ANTO SITUMORANG, S.Kom
13.SIMSON SIHOMBING
14.ANTONI PURBA
15.MORA BERNATH SIAHAAN,
16.SYAHNIAR NASUTION
17.SHAFA ULWIYA
18.HERI PRANATA LBS
19.MUHAMMAD FADHILA
20.SURIANTO
21.AHMAD EKA JUNAIDI
22.EVA SOLINA MANURUNG, AM.Kep
23.NABUNKADNEZAR SIREGAR
24.LUCIANA SIMANJUNTAK
25.FERI YUDO HARIARA GULTOM
Tergugat:
RUMAH SAKIT MARTHA FRISKA MEDAN
102 — 34
(enam) bulan terhitung mulaitanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 25 April 2020, sebagaimana termaktubdalam Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2019, dan berlanjut sampaibulan Juli 2020, hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada ParaPenggugat;Bahwa atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat secara sepihak terhadap Para Penggugat maka dilakukanperundingan bipartit, namun dalam perundingan antara Penggugat dan Tergugattidak tercapai kesepakatan, selanjutnya dilakukan Tripartit