Api Indonesia (Persero) denganSerikat Pekerja Kereta Api pada Pasal 5 ayat (2) huruf b menyatakan hak SPKAmembela dan melindungi kepentingan anggota serta sebagai wakil anggotadalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, dan dalam Pasal 45 ayat (2)menyatakan SPKA mendampingi pekerja dalam proses pemeriksaan, sertadalam Pasal 45 ayat (3) menyatakan khusus untuk hukuman disiplin pemutusanhubungan kerja pekerja dalam hal terjadi perselisihan, SPKA menjadi wakilpekerja dalam forum bipartit dan tripartit

Bahwa, sebagai akibat tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yangdilakukan Tergugat tanpoa memenuhi syarat yang ditentukan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, Penggugat 1 dan Penggugattelah berupaya menjalani penyelesaian secara bipartit dengan pihakTergugat namun tidak mendapatkan tanggapan yang layak, maka akhimyamelaporkan tindakan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kabupaten Bogor dan kemudian dilakukan diupayakanpenyelesaian secara Tripartit, akan

pada tanggal 22 Mei 2018 denganmenyatakan putus hubungan kemitraan dengan Penggugat (Bukti P18);Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih datang ke Perusahaanuntuk melakukan kegiatan namun tidak diizinkan masuk dan pekerjaanPenggugat telah digantikan dengan pekerja lain, dan terhadap masalah iniberdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihak telah mengupayakanpenyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkat Bipartit (Bukti P19, Bukti T6, T7) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat membuat Pengaduan pada Tg02 Oktober 2018 kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untukmenyelesaikan masalah secara Tripartit sesuaiPasal 8 UU No. 2 Tahun2004 dan meminta hak Penggugat sesuai Pasal 156 Undang Undang No.13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;8.

., yang mendasarkan pada dokumen yang ada yaituberupa Pertemuan Tripartit antara Dinas Koperindagkop, PT. GunaKarya Nusantara, subkontraktor dan konsultan pada tanggal 08Oktober 2011 yang belum bertandatangan, kemudian setelah dicermatiahli berkesimpulan dokumen tersebut adalah dokumen subkontraktidak resmi, karena kalau resmi telah dituangkan di dalam kontraksecara tertulis.

penyelesaian pekerjaan danpekerjaan sesuai dengan gambar yang ada pada kontrak dan RAB;Menimbang, bahwa sehingga karenanya dalil Penuntut Umumjuga tidak terbukti;PENDAPAT PENUNTUT UMUM:Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim serta merta telah mengambilnota pembelaan dari Terdakwa Suryadi dan Terdakwa II MuhammadJanuar Rahman, S.T. yang tidak didukung dengan fakta yangterungkap di persidangan, sebagaimana bukti yang kami JaksaPenuntut Umum ajukan di depan persidangan berupa fotocopy/asli 1(satu) lembar Pertemuan TriPartit

Mitra Karya Konsultan mengadakanpertemuan tripartit dan disepakati bahwa pekerjaan dibagikan/dialinkan kepada pihakpihak yang telah disepakati, keterangan SaksiTanrizal, S.T. bin Muhammad Nur, menyatakan Bahwa ada pekerjaanborongan yang dilakukan oleh saksi Fadlon dan saksi Samsul Bahri,dan keterangan Saksi Suryadi bin M. Ali, yang menyatakan Bahwasaksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan yaitu rincianpembayaran subkontraktor antara saksi selaku Site Manager dengansaksi Fadlon.

dalam suatu addendum kontrak;Selanjutnya terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa II selaku Pengawas adalah mengawasi mengenaiberjalannya pekerjaan oleh rekanan dalam proyek pembangunanPasar Pagi Kuala Simpang, siapasiapa yang bekerja hal itu tidakmenjadi tanggungjawab Terdakwa Il, tanggung jawab Terdakwa Iladalah terhadap penyelesaian pekerjaan dan pekerjaan sesuaidengan gambar yang ada pada kontrak dan RAB, sebagaimanauraian di atas telah jelas bahwa dalam pertemuan tripartit

KonsultanPengawas dalam pertemuan tripartit tersebut diwakili oleh saksi DhaniWahyudi selaku Quality Engineer yang telah menandatangani/menyetujul penyerahan/pengalihan sebagian pekerjaan utama PT.Gunakarya Nusantara kepada pihak ketiga (subkontrak), selanjutnyaSaksi Dhani Wahyudi menerangkan dalam persidangan bahwa hasilpekerjaan yang saksi lakukan dilaporkan kepada Terdakwa Il.Muhammad Januar Rahman, S.T.

Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimanadiisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugattidak menemukan penyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat,kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukanGugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara aquo;Il. DALAM PROVISI1.

BMIM yaitu lbu Karini Mardijanto untuk melakukanperundingan secara Tripartit di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimengingat hingga surat tersebut dilayangkan Tergugat DR masih belumbersedia untuk melakukan perundingan dengan Para Penggugat DR;Bahwapada tanggal 18 Januari 2016 Para Penggugat DR melalui PUK SPLFSPMI PT.

BMIM menyampaikan surat Nomor 036/PUKSPL/FSPMI/PT.BMIM/I/2016 yang inti dari isi surat tersebut memintakembali kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi agar memanggil kembaliTergugat DR untuk dapat melakukan perundingan secara Tripartit terkaitperselisihan yang hingga saat ini belum ada kesepakatan dikarenakan pihakperusahaan masih tidak mau melakukan perundingan;Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 Para Penggugat DR melalui PUKSPL FSPMI mengirim surat No:039/PUK SPL/FSPMI/PT.BMIM/II/2016menyampaikan

(P12)Bahwa dengan tidak dibayarnya seluruh upah sesuai ketentuan yangberlaku, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian BESAR baik Materiilmaupun /mmateril.Bahwa oleh karena upaya perundingan bipartit tidak terlaksana, gunapenyelesian perselisihan PARA PENGGUGAT telah menempuh upayapenyelesaian secara tripartit melalui mediator pada Kantor Dinas TenagaKerja Kota Depok, sesuai surat No. 560/851/Naker/XII/2020 tertanggal23 Desember 2020, yang menganjurkan sebagai berikut :e Agar melaksanakan pemutusan hubungan

sebelum lewat batas waktu 1 (satu)tahun sejak awal perselisiahan PHK dimana merupakan batasbaktu akhir pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT terhadapTERGUGAT yaitu satu tahun sejak diberitahukannya PemutusanHubungan Kerja (PHK) berdasarkan Surat Nomor R.192/KHI.400324/2011 tanggal 8 November 2011 perihal Skorsing(Bukti PIl), sehingga gugatan dapat diperiksa oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung ;Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit danmediasi tripartit

Namun tidak direspon oleh TergugatRekonvensi;Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian secara bipartit, maka ParaPenggugat Rekonvensi akhirnya melaporkan masalah ini ke Dinas TenagaKerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan surat tertanggal 10 Agustus2020 untuk mendapat penyelesaian melalui proses mediasi (Tripartit);Bahwa pihak Disnaker Tanjung Jabung Barat mengadakan pertemuan mediasiantara pihak perusahaan dan Para Penggugat Rekonvensi yang didampingiPihak Serikat (K)SBSI, dan memperoleh kesimpulan

Penggugatyaitu alat bukti surat P.17 tentang Risalah Perundingan di Disnakertrans Halutdan bukti surat P.18 tentang Anjuran Mediator Hubungan IndustrialDisnakertrans Halut serta keterangan Oktovianus sebagai saksi yang diajukanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat danteliti dari alatalat bukti surat serta mendengarkan keteranganketerangan saksitersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat danPara Tergugat telah melakukan perundingan Mediasi (Tripartit

kerja berturutturut) dan menghukum Tergugatsecara tunai dan seketika membayar kepada Penggugat hakhak Penggugatsebagai akibat hukum dari PHK tersebut yaitu uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan, pengobatan danperawatan yang keseluruhannya Jumlah total Rp. 200.603.646,;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah padatingkat Bipartit (Bukti T43) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit

permasalahankepada LBH FHUKATANKSBSI sehingga diupayakan penyelesaianmelalui perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali melalui surat Nomor010/LBH/F HKTKSBSI/I/2018 Tertanggal 24 Januari 2018 dan suratNomor 011/LBH/F HKTKSBSI//2018 Tertanggal 19 Februari 2018, namunTergugat tidak bersedia bertemu sehingga upaya perundingan bipartitdianggap gagal sehingga perselisihan kami limpahkan pada DisnakertransKota Bandar Lampung;Bahwa setelah dilakukan Pemanggilan Penggugat dan Tergugat sertadilakukan pertemuan tripartit

Sumatera Utara;IIILPENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI TRIPARTIT.40.Majelis Hakim Yang Mulia, banwa selama Penggugat melakukan penagihan penagihan pemenuhan pembayaran upah kepada Para Tergugat, Penggugatjuga telah mendaftarkan penyelesaian permasalahan pembayaran upahyang menjadi haknya kehadapan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemprov.

Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanyadapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskanhubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebuttidak menghasilkan kesepakatan.Artinya PHK dari Tergugat belum bisa dibelakukan karena PHK yangdilakukan oleh Tergugat tidak melalui perundingan meskipun DinasTenaga Kerja Kota Bengkulu sudah memanggil untuk menyelesaikanmelalui Musyawarah Tripartit karena secara Biparit

dilakukan Rapat Internal PanjaPengupahan Komisi IX DPR RI dengan Tenaga Ahli BidangKetenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan hasil kesimpulan sebagaiberikut :1) Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk MENCABUT PP No.78Tahun 2015 Tentang Pengupahan;2) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk MEMBUAT PeraturanPemerintah YANG BARU dengan formula baru yang tidakbertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;3) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk tidak meninggalkankewenangan daerah (tripartit

), baik berunding (tripartit), penetapanKebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penentuan Inflasi dengan persatutahun sekali;4) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk menyelesaikanPeraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang baru dalam jangkawaktu 3 (tiga) bulan dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepadaseluruh pemangku kepentingan;Bahwa meskipun Panja Komisi IX DPR RI sudah memberikankesimpulan dan rekomendasi tersebut kepada Pemerintah, namumHalaman 15 dari 1386 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12

telah berulangkali secara lisan maupunHalaman 61 dari 86Putusan No. 63/Pdt.SusPHI/2014/PHI.Mdntulisan serta melakukan aksi unjuk rasa, memohon supaya Tergugat dapatmelakukan pembayaran hak hak para Penggugat;Menimbang, bahwa perselisihan ini juga telah pernah diupayakanpenyelesaiannya melalui sidang Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi dan selanjutnya Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor : 3586/DTKTR/2013 (vide bukti P1) sebagai hasil dari penyelesaian secara Mediasiditingkat Tripartit

Pos tersebut ada dibuat dalam Berita Acara yangdilakukan oleh Kepala kantor;Bahwa setahu saksi Penggugat telah di PHK Tergugat dan Penggugateberatan di PHK;Bahwa masa kerja Penggugat sekitar 10 tahun dan Penggugat pernahmenjalankan cuti besar;Bahwa dulunya boleh pegawai sebagai Agen Pos, sekarang tidakboleh lagi;Bahwa di perusahaan Tergugat ada Peraturan Perusahaan yangdibuat di kantor Pusat di Bandung;Bahwa saksi ikut menghadiri peundingan Tripartit dan Mediatormenganjurkan agar Penggugat di pekerjakan

Oleh karenanya dapat dipastikanbahwa tidak pernah ada perundingan Bipartit maupun Tripartit antaraPenggugat dengan Tergugat. Dengan demikian sepantasnya gugatanPenggugat dinyatakan prematur.4.

DUTA PUTRA LEXINDO mulai tanggal 16 Juli2018 dan PENGGUGAT II di PT.Dunia Lampu sebelum adanya putusantentang hal hal yang menyangkut persoalan hubungan industrial dengan pihakPT.Citra Golden Tunggal selesai.Bahwa pihak perusahaan Telah melakukan langkah langkah BIPARTITterhadap PENGGUGAT dan PENGGUGAT II pada tanggal 6 juni 2019,dengan hasil sepakat untuk TIDAK SEPAKAT.Bahwa pihak perusahaan Telah melakukan Langkah TRIPARTIT denganPENGGUGAT Beserta DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA Pangkalpinangpada bulan