Ditemukan 2408 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indrayanto indrianto indrayanti indriyana indianto
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
110 — 33
  • DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum PidanaKorupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalamhukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukantindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan olehundangundang. Penyalahngunaan wewenang dalam hukum administrasi Negarapengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;Halaman 167 dari 217 Putusan No. 02/PidSus/TPK/201 9/PN.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
147 — 47
  • Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahngunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahngunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan;2.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
194 — 158
  • Indriyanto Seno Adji, SH,.MH, Korupsi Kebijakan Aparatus Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2018 — HAMDANI KOSEN
167 — 70
  • ,MH ARI WIDODO, SHHAKIM ANGGOTA IlTTDHANDRIANUS INDRIYANTO, SHPANITERA PENGGANTITTDARTJI LATTAN, SH.MH.Foto Copy/ Salinan yang sama bunyinyaPengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor SemarangPaniteraR. JOKO PURNOMO, SH.NIP. 19651024 198603 1 003Halaman 280 dari 280 Putusan No.64/Pid.SusTPK/2018/PN Smg
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
MOH. TEGUH AVIANTARA, S. Pi Bin H. HASANUDDIN Alm
113 — 13
  • Indriyanto Seno Adji,SH.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
98 — 15
  • Indriyanto Senoaji, SH.dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamistanggal 12 Februari 2004 halaman 517518, 572);Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukumHalaman 209 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 110/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg.210dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitudalam pengertian yang bersifat onwetmatig;Menimbang, bahwa terhadap putusan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI
144 — 34
  • Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahngunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahngunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 24 September 2014 — EKO SUNARYO Pgl EKO
80 — 73
  • Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya dengan judulMeyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbaarhandeling yang disampaikan dalamdiskusi terbatas di FHUI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskan bahwa Mahkamah AgungRI telah melakukan penghalusan hukum (rechtsvervijning) pengertian yang luas dari pasal1 ayat (1) Undangundang No.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertianmenyalahgunakan kewenangan yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf b UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
455 — 399
  • Indriyanto Senoajidalam buku Korupsi dan pembalikan beban pembuktian (2006) menguraikan ihwalpenyalahgunaan kewenangan sebagai bestandee/ delict (delik inti) sedangmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah element delictyang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.
    mencapaimaksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan.Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikansebagai penyalahgunaan wewenang; Bahwa dengan kata lain, perbuatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2449 K/PID.SUS/2015
Tanggal 1 September 2016 — SURYADI bin M. ALI, dkk
103 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Korupsidan Hukum Pidana, Edisi Pertama, halaman 14);b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) sub aUndangUndang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggarperaturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatanyang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalampergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;c.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 28-02-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN Pgp
Tanggal 21 Oktober 2014 — ASGAR Bin TALLAY
50 — 12
  • Indriyanto Seno Adji,SH.,MH dalam makalahnya berjudul Menyalahgunakan Kewenangan SebagaiHalaman 174 dari 253 Putusan Nomor 18/PidSus/TPK/2014/PN PgpStrafoarehendeling, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di FakultasHukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutippendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertianpenyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujudyaitu sebagai berikut :1.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
RIDWAN bin HADI SUYONO
88 — 28
  • Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul Menyalahgunakankewenangan sebagai strafbarehandeling, yang disampaikan dalam diskusiterbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober2002, bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum(rechtsvervijning) pengertian luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UndangUndangNomor 3 tahun 1971 dengan cara mengambil alin pengertianmenyalahgunakan kewenangan yang ada pada pasal 52 ayat 2 huruf bUndangUndang Nomor 5 tahun 1986 (tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
321 — 371 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. yang menerangkan : Tujuan diperluasnya perbuatanmelawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputiperbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudahpembuktian di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang olehmasyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercelaperbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi,meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil (Indriyanto Seno Aji,Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2020 — - SYAFRIADI
273 — 380
  • Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2015
Tanggal 1 September 2016 — Ir. IRWANSYAH bin MANSYUR, dkk
168 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
104 — 33
  • Indriyanto Seno Adji,SH.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
210 — 205
  • karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut tetap dapat dipidana;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalambukunya AsasAsas Hukum Pidana (1994: 115) menjelaskan yang dimaksuddengan melawan hukum formil, apabila Suatu perbuatan bertentangan denganketentuan perundangundangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepadaundangundang;Halaman 231 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN DpsMenimbang, bahwa menurut Indriyanto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
248 — 172
  • Indriyanto Seno Adji, SH dalam bukunyaKorupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana hal 251, CV DiaditMedia Jakarta 2009 );Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian melawanhukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa menandatangan SKT atasnama Wisnu Afrianto, R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 31 Januari 2019 — ANDIKA SURACHMAN
3312 — 3211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ke3)asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3)asli atas nama RESA LWGOWO SUHODO;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3)asli atas nama LIES RATNA GUMANTI;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3)asli atas nama INDRIYANTO
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
161 — 85
  • karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut tetap dapat dipidana;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalambukunya AsasAsas Hukum Pidana (1994: 115) menjelaskan yang dimaksuddengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan denganketentuan perundangundangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepadaundangundang;Halaman 230 dari 284 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN DpsMenimbang, bahwa menurut Indriyanto