Ditemukan 5456 data
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
153 — 78
Adapun pendapat berbeda dari Hakim Adhoc Anggota II(Dr.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.) selengkapnya adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Putusan perkara ini, Hakim Adhoc Anggota II (Dr.Agus Kasiyanto,S.H.
James Franklin Lewakabessy,S.IP. ( berkas perkaraterpisah ) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentukSubsidairitas, sehingga Hakim Adhoc Anggota II ( ODr.AgusKasiyanto,S.H.
JAMESFRANKLIN LEWAKABESSY;,S.IP. dalam melaksanakan Kegiatan FestifalBudaya Wondama pada tahun anggaran 2017, Hakim Adhoc Anggota Il(Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.) berpendapat, Perbuatan tersebut telahmerugikan keuangan negara sebesar Rp628.535.423,00 ( enam ratus duapuluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh tigarupiah );Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebutdi atas dengan demikian Hakim Adhoc Anggota Il (Dr.AgusKasiyanto,S.H.
Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Adhoc Anggota II (Dr.AgusKasiyanto,S.H.
(berkas perkara terpisah) dengan ketentuanapabila uang pengganti tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun;Menimbang, bahwa Hakim Adhoc Anggota Il (Dr.AgusKasiyanto,S.H.,M.H.) tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umumdengan besarnya uang pengganti ditanggung secara tanggung renteng olehPara Terdakwa;Menimbang, bahwa Hakim Adhoc Anggota II (Dr.AgusKasiyanto,S.H.
RUSDIYANTO SABIKU
Tergugat:
BRANCH MANAGER PT. SINARMAS MULTIFINANCE
76 — 10
,masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Irene Pattisiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri olehKuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;Halaman 3 dari 4halamanPenetapan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN GtoHakim Anggota, Hakim Ketua,Guntur Ahmad, S.Sos.,
33 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim AdHoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehSusilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota : KetuaTtd./ Bernard Sihombing, SH. MH. Ttd./ M. Hatta Ali, SH. MH.Ttd./ H. Buyung Marizal, SH.Panitera PenggantiTtd./Susilowati, SH.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.
DAHNUAR
Tergugat:
1.PIMPINAN,DIREKTUR PT HALEYORA POWER POWERINDO AREA PADANG
2.PIMPINAN,DIREKTUR PT HALEYORA POWER POWERINDO REGION SUMBAR
3.PIMPINAN,DIREKTUR PT HALEYORA POWER POWERINDO PUSAT
92 — 20
,sebagai Hakim Ketua, MASDALENA LUBIS, S.H, dan ABDUL RAHMAN LUBIS,SP, masing masing Hakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN Pdgtanggal 23 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI HARTINI, S.Sos Panitera PenggantiHalaman 5
72 — 28
Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.MITRA12 (KG 93921 TS)dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal tarempa;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92jo.Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undangundang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undangundang No.45 Tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.
MITRA12 (KG 93921 TS)dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undangundang No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No.45Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undangundang No.31 tahun2004 Tentang Perikanan jo.
Setelah dilakukanpemeriksaan oleh para saksi penangkap, bahwa di atas kapal KM.MITRA12 (KG 93921 TS) diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumenterkait SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) serta ditemukan telahmenggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat (pair Trawl) ; Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.MITRA 12 (KG 93921 TS)dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85jo.
SYAMSUL
Tergugat:
1.PT. PELINDO IV PERSERO KENDARI
2.CV. BUDIKARYA MANDIRI
3.PT. INTAN SEJAHTERA UTAMA,
145 — 46
,M.H. masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi tanggal 10Agustus 2021 Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggotatersebut, dan dibantu oleh IRAYANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadirioleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh
46 — 13
Hakim AdHoc sebagai Hakim anggota,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum,pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Hakimhakim AdHoc sebagai Hakim Anggota dengandibantu oleh R. DJUNIANTI, SH sebagai Panitera Pengganti dengandihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;18HakimHakim AdHoc, Ketua Majelis,Ttd TtdIMAS DIANASARL SH, MH. A WARGL, SH. TtdTONI SURYANA, SH, MH.Panitera Pengganti,TtdR.
77 — 26
Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.MITRA11 (KG 91806 TS)dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal tarempa;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92jo.Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undangundang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undangundang No.45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.
MITRA11 (KG 91806 TS)dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undangundang No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No.45Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undangundang No.31 tahun2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undangundang No.45Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undangundang No.31 tahun 2004Tentang Perikanan jo.
MITRA 11 (KG 91806 TS)dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85jo. Pasal 9 Undangundang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No. 45 Tahun 2009Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undangundang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undangundang No.45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.
KM.MITRA11(KG 91806 TS) yang ditangkap dan diperiksaoleh Kapal Polisi BISMA8001 pada posisi 0442312 U 10525463 T yaituperairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, denganbarang bukti 1 (satu) unit tali penarik jaring pair trawl dan ikan hasil tindakpidana yang dilakukan TRAN VAN LIEM sebagai Nahkoda KM.MITRA11 (KG91806 TS) ;Menimbang, mengenai barang bukti ikan yang dimusnahkan, MajelisHakim berpendapat bahwa perlunya penanganan dengan segera untukdilelang pada pelabuhan tempat kapal di Adhoc
YULDAMSYAH
Tergugat:
1.PIMPINAN,DIREKTUR PT HALEYORA POWER POWERINDO AREA PADANG
2.PIMPINAN,DIREKTUR PT HALEYORA POWER POWERINDO REGION SUMBAR
3.PIMPINAN,DIREKTUR PT HALEYORA POWER POWERINDO PUSAT
57 — 11
JAMARIS, S.WdanRUSTAN SINAGA,S.H, masing masing Hakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan WHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 7/Pdt.SusPHI/2019/PN Pdg tanggal 09 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu olehYULIZAR, S.HPanitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.HakimHakim
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./. ttd./.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.ttd./.Dr. Fauzan, S.H., M.H.
47 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota dan Benar Sihombing, SH.MH.sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;HakimHakim Anggota : K e tu atid. tid.H. Buyung Marizal, SH. Widayatno Sastrohardjono, SH.MSctid.Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.Panitera Pengganti :tid.Benar Sihombing, SH.MH.Untuk SalinanMahkamah Agung R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata KhususRAHMI MULYATI, SH.MH.NIP. 040.049.629.Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 114K/PDT.SUS/2007.
20 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHal. 17 dari 18 hal. Put. No. 762 K/Pdt.Sus/2008.HakimHakim AdHoc tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim AdHoc Ketuattd./ tid./Arsyad, SH.MH. Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.PaniteraPenggantittd./A.K. Setiyono, SH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R11.a.n.
50 — 6
Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut KM.SLFA 4586 dibawa/ di ADHOC ke PenyidikSatker KM.SLFA 4586 PSDKP Batam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26Ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 5 ayat (1) a jo Pasal 103ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut KM.SLFA 4586 dibawa/ di ADHOC ke PenyidikSatker KM.SLFA 4586 PSDKP Batam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) joPasal 27 Ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) a jo Pasal 103 ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKETIGA: Bahwa Terdakwa SUMARNO selaku Nahkoda KM.SLFA 4586 pada hari
Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut KM.SLFA 4586 dibawa/ di ADHOC ke PenyidikSatker KM.SLFA 4586 PSDKP Batam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 joPasal 5 ayat (1) a jo Pasal 103 ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.~ Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukanSaksiSaksi
23 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc PHI padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim AdHoctersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim AdHoc Ketuattd./ ttd./Arsyad, SH.MH. Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Bernard, SH.MM.PaniteraPengganti :ttd./A.K. Setiyono, SH.MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RL.a.n.
77 — 24
,M.H. sebagai HakimHakimAnggota AdHoc dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari Rabu, tanggal 05 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atasdengan dibantu oleh ATUB CHAMDANI, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dengan dihadiri olehPenggugat dan tanpa hadirnya KuasaTergu gat ; 22222 ne nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nen nnn nn nen nnnnnennnnnnanennnenanrasennnanHakimHakim Anggota AdHoc, Hakim Ketua,ALFILS YAHRIL,S.H.WAHYONO, S.H.HARDI PURWANTO, SH.,MHPanitera PenggantiATUB CHAMDANTL S.H.,M.HHal. 15 dari 15 hal. Put. No. 80/G/ 2014/PHI.Sby
129 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.HakimHakim AdHoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olen Ketua Majelis besertaHal. 20 dari 21 hal. Put. No. 014 K/Pdt.Sus/2010.HakimHakim AdHoc tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim AdHoc Ketuattd./ ttd./H. Buyung Marizal, SH. Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.PaniteraPenggantittd.
PT. Transfarma Medica Indah
Tergugat:
AWALIN
55 — 10
., masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkanpada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakimtersebut dengan dibantu oleh Septi Novia Arini, S.H. Panitera PenggantiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengandihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Kuasa Tergugat.Hakim Anggota, Ketua Majelis,M. Indra Prasetyo, S.H., C.N.
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan atas isiputusan perkara a quo, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupunputusannya itu sendiri, karena sangat nyata bahwa Ketua Majelis danHakim Anggota 1 (satu) dalam pertimbangannya salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku;Bahwa selain daripada itu, perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwaperkara a quo putusannya tidak bulat, artinya terdapat seorang Hakim Adhoc/Hakim Anggota 2 (dua) yang melakukan dissenting opinion.
BahkanPemohon Kasasi menilai bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1(satu)telah melakukan unprofesional conduct dalam menjalankan tugasnyasebagai Hakim, dan lebih mengenaskan dan memalukan karena haltersebut dilakukan oleh seorang Ketua Majelis Hakim yang notabenemenyandang gelar Doktor;Bahwa dalam putusan Nomor 17/PdtSus/G/2015/PN.Smg., yang kamimohonkan Kasasi, terdapat seorang Hakim Adhoc (Hakim Anggota 2)bernama Daryanto, S.H., yang memberikan pendapat berbeda (dissentingopinion), sebagaimana
Bahkandidalam dissentingnya itu, khususnya pada halaman 45 alinea terakhirHakim AdHoc Daryanto, S.H., menyatakan:pahwa putusan perkara a quo. diambil belum/tidak melaluipermusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia, sebagai buktinya sampaidibacakannya putusan ini HakimHakim dalam Majelis tidak menyampaikanpertimbangan atau pendapat tertulis sehingga tidak adanya ikhtisarpermusyawaratan;Hal. 17 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa dengan adanya dissenting opinion yang didalamnya ada pernyataanbahwa
66 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlu diketahui bahwa hakimhakim Anggota AdHoc pemutus dan Panitera Pengganti perkara Nomor: 125/G/2010/PHI.Sby yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah juga hakimhakim Anggota AdHoc dan Panitera Pangganti pemutus perkara a quo Nomor.102/G/2012/PHI.Sby yang sekarang dimohonkan kasasinya ke Mahkamah AgungRI.2 Keberatan Kedua:a Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan halaman 35 point 1 menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis HakimHal. 15 dari 21 hal. Put.
Perlu diketahui bahwapemutus kedua perkara hakimhakim Anggota AdHoc dan Panitera Penggantiadalah sama yaitu Bapak Bekawan,S.H. dan Ibu Ilasiani, S.H., M.H. sedangkanPanitera Pengganti Bapak Sugiarto, S.H., M.H.Bahwa, dalam pertimbangan majelis hakim Agung perkara Nomor: 300 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 12 Mei 2011 (Vide bukti P.2) pada halaman 9 angka 4 yangmenyatakan pertimbangan dan pendapat majelis tentang tidak ada bukti yangmenyatakan Tergugat melarang para Penggugat datang keperusahaan sejak tanggal22
1.HISIA MARTOGI LUMBAN GAOL
2.SAMUEL B. PASOLANG
3.AGUS SLAMET RIADI
Tergugat:
BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA
258 — 99
BahwaHal 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2020/PN Jkt.PstAkta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor : O06/WASIT/ADHOC/2020/PN.JKT.PST tertanggal 9 Juli 2020, oleh karenanya PermohonanPembatalan Putusan Arbitrase BAORI ini disusun dan disampaikan dalamtenggang waktu dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan hukumacara yang berlaku, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakanditerima guna dilakukan pemeriksaan pada Pengadilan Negeri JakartaPusat.I.
Bahwa Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor :06/WASIT/ADHOC/2020/ PN.JKT.PST tertanggal 9 Juli 2020, oleh karenanyaPermohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BAORI ini disusun dandisampaikan dalam tenggang waktu dan kompetensi yang sesuai denganketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga patut dan beralasan hukumuntuk dinyatakan diterima guna dilakukan pemeriksaan pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa Termohon menolak seluruh dalildalil Para Pemohondalam permohonannya, kecuali halhal
Sedangkan, Termohon tidak mengajukan buktiapapun di persidangan;Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan tersebut,Para Pemohon tidak mengajukan Salinan Putusan Arbitrase BAORI yangHal 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 447/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pstdimohonkan pembatalan, maupun Salinan Akta Pendaftaran Putusan ArbitraseNomor : 06/WASIT/ADHOC/2020/ PN.JKT.PST tertanggal 9 Juli 2020, sebagaibukti di persidangan;Menimbang, bahwa karena Salinan Putusan Arbitrase BAORI yangdimohonkan pembatalan