KEDUA/DEBITUR & Il menyatakan akanmenjual dengan harga yang minimal sehingga dapat menutupiseluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA/DEBITUR & Il atauPIHAK KEDUA/DEBITUR & II menyatakan penyerahansepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 164 Batu PutihAn ERENS PALAMIA kepada PIHAK PERTAMA/BANK.Setelahn Surat Perdamaian tanggal 13 Juli 2020 tersebut dibuat danditandatangani, maka atas persetujuan Penggugat dan Para Tergugat, isi SuratPerdamaian tersebut diambil alin menjadi isi dari Akta Perdamaian Nomor8

Menghukum para pihak/ Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaatiSurat Perdamaian tertanggal 13 Juli 2020 yang telah disetujui tersebut,sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor8/Pdt.G.S/2020/PN Bit;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp531.000, (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN tanggal 13 Juli 2020 olehkami HERMAN SIREGAR, SH.

tersebut adalah mempunyai kebenaran yang hakiki, dan memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3Desember 2020 dan sita Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Tbktanggal 21 Oktober 2016;Halaman 6 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksadan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumtersebut diatas, olen karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim TingkatPertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan MajelisHalaman 8 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRHakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3 Desember 2020, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Tinggal Kota Subulussalam, selanjutnya disebutsebagai "Penggugat";melawanTERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Sidumpe Marbun, 1969 (51 Tahun), AgamaIslam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat TinggalKabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat"Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar para pihak dan memeriksa buktibukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor8

Olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg,dan Penetapan Ketua Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Nomor8/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 13 Januari 2021, Penggugat dapat dibebaskandari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Tahun 2021;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkVerklaard);e Meghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesarRp2.091.000,00(dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);Telah membaca Akta pernyataan permohoanan banding yangdiabuat oleh Panitera Pengadilan Negei Kendari yang menyatakan bahwapada tanggal 30 Juni 2016 kuasa hukum Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohoan agar perkaranya yang diputusoleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2016 Nomor8

Para Tergugat;Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPengugat pada tanggal 16 Agustus 2016 dan surat memori bandingtersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada paraTerbanding semula Para Tergugat 18 Agustus 2016;Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Agustus 2016 dan surat kontra memoribanding tersebut telah diberitahukandengan sahdan seksama padatanggal 30 September 2016;Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor8

ABDUL HAKIM ~ sebelah Timurberbatasan dengan JALAN/ LORONG, dan tanahbidang,sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JAMAL, MULYATI danRESTIsebelah Barat berbatasan dengantanah SURUNUDDIN;Menimbang, bahwa bukti putusan Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. yang diajukan oledh Terbanding semulaTergugat yaitu. bukti TIl5 yang dalam pertimbangannya denganmengacu hasil pemeriksaan setempat dihalaman 16 disebutkan bahwaantara tanah obyek sengketa bidang dan bidang II adalah satukesatuan atau saling berdampingan :e

batas Timur tanah sengketaBidang Il sebagiannya berbatasan langsung dengan tanahsengketa Bidang ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama terhadap Bidang tidak menyebutkan batas sebelah Timurdan Selatan, dari tanah bidang tersebut, demikian pula dengantanah Bidang II hanya menyebutkanbatas Selatan dan Timur, sedangkan batas Barat dan Utara danSelatan tidak disebutkan;Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan Penggugatpada perkara Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Kdi. dan perkara Nomor8

sekarang ini batas batasnya sudah berubah, sehingga MajelisHakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut menyatakanbahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvanklijk Verklaard,dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut tidak keliru bahkan sudah tepat dan benar denganmencermati hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 11 April 2016 tersebut,seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatanberpedoman pada hasil pemeriksaan setempat perkara Nomor8

Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampaiputusan ini sebesar Rp. 6.921.000,00 (enam juta sembilan ratus duapuluh satu ribu rupiah);Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Witp, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 8/Pdt.G.Plw/2019/PNWip tanggal 5 September

2019;Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Wtp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Watampone yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari KuasaPara Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secarasah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan padatanggal 11 September 2019;Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaPembanding semula Para Pelawan tertanggal 14 Oktober 2019, yang diterimaWakil

Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Oktober 2019sebagaimana ternyata di dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2020/PT MKSMembaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 8/Pdt.G/2019/PN Witp yang ditandatangani oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan memoribanding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara

sah dan seksama kepada Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2019;Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaTerbanding semula Para Terlawan tertanggal 21 Oktober 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Oktober 2019sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor8/Pdt.G/Plw/2019/PN Wp;Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra MemoriBanding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Wtp yang ditandatangani

Undangundang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yangkedua kalinya dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009, pasalpasal dalam RBg, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula ParaPelawan tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor8

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN Niaga.Sby juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby;Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga.Sby yang diajukan oleh Leny;Membebankan biaya perkara kepada yang kalah;Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor8/Pdt.Sus.PKPU/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/NiagaPN.Sby, tanggal 9 Mei

Dari datadata yang ada kami simpulkan PENGGUGAT salah dalam halmenyebutkan obyek perkaranya sehingga gugatan menjadi tidak jelas(ERROR IN OBJECTO);Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikanputusannya sebagai berikut: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt

Menghukum Turut Tergugat Il untuk memproses peralihan hak yang telahdilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya menerbitkansertipikatnya;10.Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yangsampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp2.454.000,00 (duajuta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);Membaca, Risalah tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 23 Agustus2019, perihal Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019

, masingmasing kepada TurutTergugat dan Tergugat yang tidak hadir dipersidangan pada saat putusandibacakan;Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto,berisi pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 KuasaTergugat Ill menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriPurwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita

Putusan Pengadilan Negeri tentang duduk perkara dalam halaman 2 (dua)terjadi kesalahan pemuatan/pengetikan, dalam putusan tersebut tertulissurat gugatan tanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 April 2018dalam register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pwt, seharusnya dalam suratgugatannya tanggal 12 Februari 2018 dalam register perdata nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt;2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor8/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkanbanding;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnyaoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor8/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 22 Juni 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan Putusan Nomor 174/B/2018/PTTUN.MDN, tanggal 22Oktober 2018;Menimbang, bahwa sesudah

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 174/B/2018/PTTUN.MDN, tanggal 22 Oktober 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor8/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 22 Juni 2018;MENGADILI SENDIRI:Menolak gugatan Penggugat;2.

Membebankan biaya perkara ini Sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( exaequo etbono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat telahhadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas penggilan Nomor8/Pdt.G/2022/PA Tlm pada tanggal 06 Januari 2022.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Tlm dari Penggugat;2.

diajukan olehorang yang berwenang dan dapat dilakukan tanpa harus dengan persetujuanTergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila pencabutangugatan dalam keadaan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai hak dariPenggugat maka pencabutan Gugatan ini adalah sah dan cukup beralasanhukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan sah dan beralasanhukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan NegeriTanjung Selor untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2021/PN Tjs yang diajukan Kuasa Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoretperkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjs dari register perkara perdata;3.

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II:Dalam Provisi Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor8

dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II semula TurutTerbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor8/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 1 April 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.,tanggal 22 Oktober 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;Dalam provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaarad);3.

Abdul Halil, SH, para Advokat dariPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI),yang beralamat di jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Penepatan Hakim Nomor8/Pid.Sus.

meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hukum Hakimtingkat pertama tresebut diambil alin serta dijadikan sebagaipertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara inidalam tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yangdijatunkan terhadap Anak dipandang sudah cukup adil, sehingga setelahmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor8/Pid.SusAnak/2020/PN.Sgm, tanggal 13 Februari 2020 yangdimintakan banding tersebut,3. Membebankan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat perdilanyang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratusrupiah)Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 olehH. AHMAD GAFFAR, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar,dibantu H. AKHMAD,SH.

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

yang di keluarkanKepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 5 September 2014,dengan No Paspor A 8149993 ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IlSURABAYA.

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran makaPemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor8/WNA/1989 atas nama Juniarto yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng karena selama iniidentitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte KelahiranNo. 1453/WNI/1983, atas nama Djunarto yang dikeluarkan oleh Pegawailuar biasa Pencatatan Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

diKantor Catatan Sipil ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P2, yang didukung berdasarkan keterangan saksisaksi terungkap fakta bahwa benar saatperkawinan orang tua pemohon dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipil, akta kelahiran Pemohon lagi di catatkan di Kantor Catatan SipilKabupaten Buleleng sehingga terbitlah akta kelahiran nomor 8/WNA/1989, atasnama JUNIARTO;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, terungkap fakta bahwa Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran nomor8

Panitera Pengadilan Negeri Raha yangmenerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Raha tanggal 10 #=Pebruari 2016, #$Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Para Terbanding semula Para Tergugat masingmasing pada tanggal 26Pebruari 2016;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Maret2016 telah memberitahukan kepada kedua belah pihak, bahwa mereka diberikesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, Penggugatmohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonanbanding dari Pembanding, semula Penggugat dan selanjutnya berkenanuntuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah tanggal 10 Pebruari 2016;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, hingga dengan perkaraini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Terbandingsemula Para Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;Menimbang

, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Raha, tanggal 10 #Pebruari 2016 #/Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Rah dan memori banding Pembanding serta telah pulamembaca, memperhatikan fakta kongkrit yang terungkap dalam persidangantingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terkaitdengan perkara ini dengan tepat dan

dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yangakan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaikadalah memberikan dispensasi nikah kepada catin pr ;Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agamakepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yanglebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yangselanjutnya diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:cle pate swlasll s 5a Leodl ul>Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor8

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalammusyawarah Majelis pada hari senin, tanggal 25 Pebruri 2019 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

Pemohon yang benar adalah Amuntai,9 Juli 1958;Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporHal 6 dari 9 Hal.

Bumbupada tanggal 28 Januari 1994 diubah menjadi nama DWI MASITAH,lahir di Sepunggur, tanggal lahir 28 Mei 1995;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor

Penetapan No. 151/Pdt.P/2018/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8