Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat,jawaban Tergugat dan bukti T1 serta T2 berupa Perjanjian KreditFasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor112/PKUKM/SKH/12 dan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan MegaUsaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor 069/PKKUK/SKH/13 yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, yang mana buktibuktitersebut tidak disangkal oleh Penggugat, telah ternyata bahwa padatanggal 01 Juni 2012 dan 10 Juli 2013, antara Penggugat denganTergugat

April 2011 Nomor112/Peng.52.02.600/IV/2011 ditujukan kepada Sdr. Nurhudaalamat di Desa Kuta, Kecamatan Pujut sesuai alamat yangtertera dalam kartu identitas Penggugat pada lampiranpemohonan berupa foto copy Kartu) Tanda Penduduk dansampai pada saat sidang persiapan pada tanggal 5 Mei2011 Surat Keputusan Penolakan dimaksud belum jugaditerima Penggugat maka patut diduga Penggugat tidakberdomisili dialamat sesuai KTP :14.

Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 September 1988 Nomor112 K/Pdt/1986, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyisebagai berikut: Bukti fotocopy kwitansi tanpa diperlihatkan aslinyaserta tidak dikuatkan keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapatdipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harusdikesampingkan;Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acaraperdata sebagaimana telah dikemukakan diatas, jelas pula ada nyaBukti T.1,II,V2, hanya terdiri dari fotocopy dari fotocopy

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkanSurat Perintah Penahanan tanggal O03 Mei2017 #Nomor112/Th.K/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal11 Mei 2017 sampai dengantanggal09 Juli 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipunMajelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untukdidampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca :1.

Banjarnahor (halaman 50):"Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pidana karena saksi menjadiTerdakwa penyerobotan tanah di Jalan Sumatera Nomor 19, Menteng,Jakarta Pusat"Bahwa saksi Andrew Saut Banjarnahor tidak pernah memberikanketerangan tersebut di atas, dalam persidangan a quo;Sedangkan keterangan saksi Andrew Saut Banjarnahor yangmenguntungkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dicatatkan dalamputusan a quo dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana Nomor112

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama TerdakwaINDAH JULITAWATI Binti MADENAN nomor B110/0.5.33 /Ep.2/05 /2016tanggal 26 Mei 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi;Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1 12/Pid.B/2016/PN.NgwIl.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi nomor112/Pid.B/2016/PN.Ngw tanggal 27 Mei 2016 dan tanggal 25 Agustus2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 112/Pid.B/2016/PN.Ngw tanggal27 Mei

Pol BM 1432 RJ danianya sampai di Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015sekira pukul 18.00 Wib dan menginap di Hotel Bagindo kamar Nomor112 berdua dengan Yulianti sedangkan Saksi Endah Muhamad RajuPgl. Endah bersama Terdakwa Vega Wulandari Pgl. Wulan menginapdi kamar 111 ;e Bahwa saksi juga melanjutkan pengeledahan ke Hotel Bagindo dantidak ada ditemukan narkotika;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;3. Saksi ADRIANUS St.

., adalahAdvokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokad FIRM AGUS MELAS &Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan No.31/PDT/2021/PT MKS.Patner, berkedudukan dan beralamat di Jalan Batara Guru, No. 58, DusunKasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus masingmasing tertanggal 5 Agustus 2020 dan tertanggal10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriMalili dengan Registrasi masingmasing dengan Nomor112/SK/PDT/2020/PNMIl, Nomor : 113/SK/

pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukanupaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor112/SK/PHI/VIII/2020 tertanggal 15 Agustus 2020, Perihal Keberatan Terhadap SuratKeputusan Rio Dusun Candi Nomor : 141/08/RIO/DSCD/VIII/2020 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Dusun Candi Kecamatan TanahSepenggal (Lampiran Nomor Urut 3,

Pemerintahan yang menangani penyelesaian upayaadministratif;Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2020(vide Bukti T20) dan Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal10 Agustus melalui foto yang diperlinatkan oleh Tergugat II Intervensi 2 2020 yangmana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukanupaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor112

gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu gugatan pertama dengan Register Perkara Nomor.005/PDT G/2019/PN.Ckr tertanggal 11 Januari 2019 yang telah dicabutoleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan telahdiputus serta dibuatkan Penetapan Pencabutan Nomor 5/PDT G/2019/PNCkr tertanggal 28 Maret 2019;Kemudian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensimengajukan kembali Gugatan Perobuatan Melawan Hukum kepadaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perkara nomor112

Rekonvensidipersidangan telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut;Menimbang, bahwa tentang Eksepsi mengenai kompetensi absoluttersebut diatas, telah Majelis Hakim putuskan dalam putusan sela pada hariKamis tanggal 12 September 2019 yang salah satu amarnya menyatakanPengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara Nomor112/Pdt.G/2019/PN Ckr, dengan demikian eksepsi tersebut telah ditolak;Menimbang, bahwa selain Eksepsi mengenai kompetensi absoluttersebut diatas kuasa Tergugat

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkanSurat Perintah Penahanan tanggal 03 #=Mei2017 Nomor112/Th.K/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal11 Mei 2017 sampai dengantanggal09 Juli 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipunMajelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untukdidampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca :1.

Surat Keputusan Panitia Pemilinan Desa Alosi, Kecamatan Kolono,Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama PABELUTanggal 1 April 2018 ; Adalah bertentangandan melanggar Ketentuan Peraturan PerUndangundangan yang berlaku yakni Ketentuan Pasal 24, Pasal 33 dan 3enamUndangUndang RI Nomor enam Tahun 2014 Tentang Desa, Jo.Ketentuan Pasal 21 huruf m, Pasal 22 ayat (1), PERMENDAGRI Nomor112 Tahun 201empat Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo

Robby Gunawan) akan menyelesaikansebagaimana perjanjian pelaksanaan pekerjaan Ruko dan Hotel Harper Nomor112/ SK/ ADPER/ SWP/ IX/ 13, tertanggal 5 September 2013, yang telahdisepakati. Akan tetapi sampai bulan juni 2016 saksi Ir.

Nomor :005/AdvFR/SKPdt/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tersebut diatas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agarpersengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan denganperdamaian dengan memberdayakan Peraturan Mahkamah Agung RI(PERMA) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melaluiMediasi, dengan menunjuk IKRAR NIEKA ELMAYAWATI FAU ,SH.MHMediator pada Pengadilan Negeri Kupang untuk mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Nomor112

Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor : 112/ PEN.MH/2019/PTUNMDN, tanggal 15 April 2019 Tentang PenunjukanSusunan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPerkara ini : Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor112/PEN.PP/2019/PTUNMDN, tanggal 16 April 2019, TentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakanpada hari : KAMIS, tanggal 9 Mei 2019 ; Telah membaca Penetapan Hakim KetuaMajelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor

Yurisprudensi Nomor112/K/Pdt/1996;Menimbang, bahwa atas bukti surat P17 hanya menjelaskan pelunasanhutang atas nama Sugito yang dibayarkan Susilawati sebesar Rp. 15.070.480(lima belas juta tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan tidakmenjelaskan obyek agunan/jaminan atas hutang tersebut sehingga alat buktisurat ini tidak menjelaskan apapun tentang kepemilikan obyek perkara makatidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telahmenghadirkan bukti berupa

Dengan demikian nama Penggugat yang tercantum terakhirdalam sertifikat sebagaimana bukti P1 merupakan pemegang hak yakniASISA WABULA ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Akta Jual Beli Nomor112/2015 tanggal 1 April 2015 yang dibuat oleh Rostiaty Nahumarury, S.Hselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bukti ini menunjukkan bahwatelah ada jual beli yang dilakukan antara penggugat dengan Tri Sudartini yangmana jual beli obyek sengketa seharga Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).

Aturan mengenai syarat pemilin yang dapat memberikan hak pilihsebagaimana diatur dalam: Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 yang mengatur bahwa salah satu syarat pemilihyang dapat menggunakan hak pilinnya dalam pemilihan KepalaDesa adalah berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam)bulan sebelum disahkannya daftar pemilin sementara yangdibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keteranganpenduduk; Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia

KD09/Dirut/0109tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;* Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:50/SDM/DIRUT/0805 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Peraturan TataTertib;" Buku Peraturan Dinas V (PO V) Kantor Pos Perum Pos dan GiroLampiran IN Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor112/DIRUTPOS/1988 Tanggal 5 Nopember 1988 ; Jobs Description Staff Bagian Keuangan pada PT Pos Indonesia(persero) Kantor Pos Jakarta Timur ;Terdakwa mengetahui perjalanan uang yang diperoleh

melaksanakan tugas seharihari para pegawai PT Pos IndonesiaKantor Pos Pemeriksa Jakarta Timur tunduk terhadap ketentuan, antara lainsebagai berikut : Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD09/Dirut/0109tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;" Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor50/SDM/DIRUT/0805 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Peraturan TataTertib;" Buku Peraturan Dinas V (PDV) Kantor Pos Perum Pos dan GiroLampiran IN Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor112

tahapanyang harus dilalui oleh panitia yaitu :1) Pencatatan dan pendaftaran DPS selama 45 hari;2) Pengumuman DPS selama 3 hari;Halaman 58 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL3) Pencatatan DPT Tambahan selama 3;4) Pengumumana DPT Tambahan selama 3 hari;5) Rapat pembahasan dan penetapan DPT selama 3 hari;6) Pengumumna DPT selama 3 hati;7) Pengesahan DPT oleh panitia dan di tandatangan paracalon selama 1 harti.Majelis Hakim Yang MuliaBerdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Ini artinya Penggugat sadar danmenyadari bahwa hal tersebut telah disepakati.Majelis Hakim yang mulliaPanitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung KecamatanSemidang Alas Kabupaten Seluma telah melaksanakan tugas dankewengan adalah tugas dan kewenangan panitia pemilihan kepaladesa Bandung Agung kecamatan semidang alas kabupatenseluma, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permendagri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pilkades jo pasal 9 ayat (3) PeraturanDaerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata

Penetapan DPT dalam Pemilihan Kepala Desa telah diatursecara rinci dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014, menentukan :Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihantidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia,panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilihtetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak alasan dan dalilPenggugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum dalam perkaraini.