pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan masa penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telahdipertimbangkan dan diputus di dalam perkara pidana Nomor112

gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu gugatan pertama dengan Register Perkara Nomor.005/PDT G/2019/PN.Ckr tertanggal 11 Januari 2019 yang telah dicabutoleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan telahdiputus serta dibuatkan Penetapan Pencabutan Nomor 5/PDT G/2019/PNCkr tertanggal 28 Maret 2019;Kemudian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensimengajukan kembali Gugatan Perobuatan Melawan Hukum kepadaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perkara nomor112

Rekonvensidipersidangan telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut;Menimbang, bahwa tentang Eksepsi mengenai kompetensi absoluttersebut diatas, telah Majelis Hakim putuskan dalam putusan sela pada hariKamis tanggal 12 September 2019 yang salah satu amarnya menyatakanPengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara Nomor112/Pdt.G/2019/PN Ckr, dengan demikian eksepsi tersebut telah ditolak;Menimbang, bahwa selain Eksepsi mengenai kompetensi absoluttersebut diatas kuasa Tergugat

pemerintahan setelah dilakukannya upaya administratif;Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukanupaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor112/SK/PHI/VIII/2020 tertanggal 15 Agustus 2020, Perihal Keberatan Terhadap SuratKeputusan Rio Dusun Candi Nomor : 141/08/RIO/DSCD/VIII/2020 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Dusun Candi Kecamatan TanahSepenggal (Lampiran Nomor Urut 3,

Pemerintahan yang menangani penyelesaian upayaadministratif;Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2020(vide Bukti T20) dan Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal10 Agustus melalui foto yang diperlinatkan oleh Tergugat II Intervensi 2 2020 yangmana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukanupaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor112

Salam 12 B Blok Kavling desaKepongpongan, kecamatan talun kabupaten Cirebon,bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khususbertanggal O01 Juni 2016, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor112/W/Pdt/2016/PN.Cbn, pada tanggal 14 Juni 2016,untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:1.

diKecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Nomor 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 (setelah pemekaran wilayahmenjadi Kelurahan Dompak) dari pemilik asal atas nama Aisyah(Turut Tergugat Il) yang menguasai tanah berdasarkan SuratKeterangan Tanah Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari1991 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, KecamatanBintan Timur, Kabupaten Bintan, yang terdaftar di KecamatanBintan Timur dibawah Nomor 292/BT/II/1991;13.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor112

002, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, KotaSawahlunto, yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama,berdasarkan Akta tanggal 26 Oktober 2015, Nomor 12, yang dibuatHalaman 8 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.dihadapan Notaris Shella Falianti, Sarjana Hukum, MagisterKenotaritan, yang berkedudukan di Jakarta, Propinsi DKI Jakarta, yangdisahkan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHUAH.01.030975525;Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Pernyataan Nomor112

Dengan demikian nama Penggugat yang tercantum terakhirdalam sertifikat sebagaimana bukti P1 merupakan pemegang hak yakniASISA WABULA ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Akta Jual Beli Nomor112/2015 tanggal 1 April 2015 yang dibuat oleh Rostiaty Nahumarury, S.Hselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bukti ini menunjukkan bahwatelah ada jual beli yang dilakukan antara penggugat dengan Tri Sudartini yangmana jual beli obyek sengketa seharga Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).

Aturan mengenai syarat pemilin yang dapat memberikan hak pilihsebagaimana diatur dalam: Pasal 10 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 yang mengatur bahwa salah satu syarat pemilihyang dapat menggunakan hak pilinnya dalam pemilihan KepalaDesa adalah berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 (enam)bulan sebelum disahkannya daftar pemilin sementara yangdibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keteranganpenduduk; Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Ketua Panitia

Yurisprudensi Nomor112/K/Pdt/1996;Menimbang, bahwa atas bukti surat P17 hanya menjelaskan pelunasanhutang atas nama Sugito yang dibayarkan Susilawati sebesar Rp. 15.070.480(lima belas juta tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan tidakmenjelaskan obyek agunan/jaminan atas hutang tersebut sehingga alat buktisurat ini tidak menjelaskan apapun tentang kepemilikan obyek perkara makatidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telahmenghadirkan bukti berupa

Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor : 112/ PEN.MH/2019/PTUNMDN, tanggal 15 April 2019 Tentang PenunjukanSusunan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPerkara ini : Telah membaca Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor112/PEN.PP/2019/PTUNMDN, tanggal 16 April 2019, TentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakanpada hari : KAMIS, tanggal 9 Mei 2019 ; Telah membaca Penetapan Hakim KetuaMajelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor109/Pen.Pid.B/2020/PN Klk tertanggal 04 Mei 2020, Terdakwa II Nomor110/Pen.Pid.B/2020/PN KIk tertanggal 04 Mei 2020, Terdakwa Ill Nomor111/Pen.Pid.B/2020/PN KIk tertanggal 04 Mei 2020, dan Terdakwa IV Nomor112/Pen.Pid.B/2020/PN KIk tertanggal 04 Mei 2020;sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;5.

Malalak Barat, KecamatanMalalak, Kabupaten Agam, sebagai Termohon Konvensi / PenggugatRekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal03 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam RegisterInduk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor112

gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu gugatan pertama dengan Register Perkara Nomor.005/PDT G/2019/PN.Ckr tertanggal 11 Januari 2019 yang telah dicabutoleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan telahdiputus serta dibuatkan Penetapan Pencabutan Nomor 5/PDT G/2019/PNCkr tertanggal 28 Maret 2019;Kemudian Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensimengajukan kembali Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepadaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perkara nomor112

dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III dan Turut Tergugat Il telah mengajukaneksepsi;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensidipersidangan telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut;Menimbang, bahwa tentang Eksepsi mengenai kompetensi absoluttersebut diatas, telah Majelis Hakim putuskan dalam putusan sela pada hariKamis tanggal 12 September 2019 yang salah satu amarnya menyatakanPengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara Nomor112

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkanSurat Perintah Penahanan tanggal 03 #=Mei2017 Nomor112/Th.K/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal11 Mei 2017 sampai dengantanggal09 Juli 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipunMajelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untukdidampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca :1.

Surat Keputusan Panitia Pemilinan Desa Alosi, Kecamatan Kolono,Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 011/02/PAN.9/028/IV/2018Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, atas nama PABELUTanggal 1 April 2018 ; Adalah bertentangandan melanggar Ketentuan Peraturan PerUndangundangan yang berlaku yakni Ketentuan Pasal 24, Pasal 33 dan 3enamUndangUndang RI Nomor enam Tahun 2014 Tentang Desa, Jo.Ketentuan Pasal 21 huruf m, Pasal 22 ayat (1), PERMENDAGRI Nomor112 Tahun 201empat Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo

Robby Gunawan) akan menyelesaikansebagaimana perjanjian pelaksanaan pekerjaan Ruko dan Hotel Harper Nomor112/ SK/ ADPER/ SWP/ IX/ 13, tertanggal 5 September 2013, yang telahdisepakati. Akan tetapi sampai bulan juni 2016 saksi Ir.

Nomor :005/AdvFR/SKPdt/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tersebut diatas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agarpersengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan denganperdamaian dengan memberdayakan Peraturan Mahkamah Agung RI(PERMA) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melaluiMediasi, dengan menunjuk IKRAR NIEKA ELMAYAWATI FAU ,SH.MHMediator pada Pengadilan Negeri Kupang untuk mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Nomor112

KD09/Dirut/0109tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;* Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:50/SDM/DIRUT/0805 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Peraturan TataTertib;" Buku Peraturan Dinas V (PO V) Kantor Pos Perum Pos dan GiroLampiran IN Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor112/DIRUTPOS/1988 Tanggal 5 Nopember 1988 ; Jobs Description Staff Bagian Keuangan pada PT Pos Indonesia(persero) Kantor Pos Jakarta Timur ;Terdakwa mengetahui perjalanan uang yang diperoleh

melaksanakan tugas seharihari para pegawai PT Pos IndonesiaKantor Pos Pemeriksa Jakarta Timur tunduk terhadap ketentuan, antara lainsebagai berikut : Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD09/Dirut/0109tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;" Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor50/SDM/DIRUT/0805 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Peraturan TataTertib;" Buku Peraturan Dinas V (PDV) Kantor Pos Perum Pos dan GiroLampiran IN Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor112

tahapanyang harus dilalui oleh panitia yaitu :1) Pencatatan dan pendaftaran DPS selama 45 hari;2) Pengumuman DPS selama 3 hari;Halaman 58 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL3) Pencatatan DPT Tambahan selama 3;4) Pengumumana DPT Tambahan selama 3 hari;5) Rapat pembahasan dan penetapan DPT selama 3 hari;6) Pengumumna DPT selama 3 hati;7) Pengesahan DPT oleh panitia dan di tandatangan paracalon selama 1 harti.Majelis Hakim Yang MuliaBerdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Ini artinya Penggugat sadar danmenyadari bahwa hal tersebut telah disepakati.Majelis Hakim yang mulliaPanitia Pemilihan Kepala Desa Bandung Agung KecamatanSemidang Alas Kabupaten Seluma telah melaksanakan tugas dankewengan adalah tugas dan kewenangan panitia pemilihan kepaladesa Bandung Agung kecamatan semidang alas kabupatenseluma, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permendagri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pilkades jo pasal 9 ayat (3) PeraturanDaerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata

Penetapan DPT dalam Pemilihan Kepala Desa telah diatursecara rinci dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014, menentukan :Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihantidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia,panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilihtetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak alasan dan dalilPenggugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum dalam perkaraini.

charge) maupun Ahli, meskipuntelah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y71 Warna Rose Gold; Uang Tunai sebesar Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor Seri : 5198932570106620.Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan mendapatkanpersetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai sesuai denganPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor112