Ditemukan 2497 data
438 — 2300
Tobing sebagai bendahara dan sebagaiBPKAD itu tergantung SOP, kita minta tambahan pada waktu itu BPKAD nyaadalah kepala BPKAD;Bahwa itu juga dibuat dengan masingmasing SKPD;Bahwa dalam proses pembahasan APBD, programprogram itu secaralangsung akan menjadi KUA dan PPAS sesudah dikerjakan oleh masingmasing koordinator;Bahwa sebenarnya ada disampaikan dari BPKAD tentang plafon anggaranuntuk tax dana reses 2,5 M dan 5 M, lalu kita bahas kalau ada usulan dariDPRD;Bahwa saksi memberikan keterangan tetap
Setelah kirakiradapat plafonnya maka ini langsung kami bahas dalam hal belanja tentu dalamhal ini adalah Bapeda dengan PPKAD untuk merancang bagaimana kirakirabelanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung meriverHalaman 106 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plgkepada program yang kami sampaikan tadi, belanja tidak langsung ini adalahsepenuhnya di Pak Tobing terutama pada gaji termasuklah halhal yang hibahdan segala macam dengan secara profesional itu dimiliki oleh PPKAD
ini sebelumnya ada LAP lagiNo.54 tahun 2015;Bahwa benar kerugian Negara akibat LSM yang kurang dari 3 tahun di LAPyang No.51 ini ada 225 LSM;Bahwa pemeriksaan disini berdasarkan buktibukti kalau buktinya berbedajumlahnya juga berbeda;Bahwa kami tidak menganggap LAP yang terdahulu' salah, pada saat ituberdasarkan perhitungan yang ada hasil sampling kerugian Negara sekian,waktunya kan berbeda, buktibukti yang disampaikan juga berbeda jadi disinikan ada disampaikan, jadi mohon maaf ahli tidak akan bahas
106 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalamlingkup hukum administrasi negara dan mana praktek yang tidak benarsehingga sudah sepatutnya dilihat dalam suatu rangkaian frame besartindak pidana korupsi dihubungkan kepada akibat yang timbul dariperbuatan tersebut yaitu mengakibatkan kerugian keuangan Negara atauperekonomian negara secara besarbesaran (dalam hal ini adalahKabupaten Tanggamus), apalagi dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal77 UndangUndang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan KedudukanMPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah kami bahas
211 — 77
DAK/DAU17 24042006 10.000.000 LBH (Tukirin)18 24042006 150.076.679 Urusan Tukirin19 25042006 20.000.000 Bapak Jatmiko20 27042006 15.000.000 DPRD Langkat via Reja21 05052006 10.000.000 Urusan Poldasu22 12052006 30.000.000 Bahas APBD (Asmi) Hal.102 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. 23 24052006 30.000.000 Bahas APBD (Asmi)24 15062006 300.000.000 BP (Bupati)25 27062006 150.000.000 BP (Bupati)26 07082006 25.000.000 BP (Bupati)27 16082006 450.000.000 BP (Bupati)28 30082006 450.000.000 BP (Bupati
1905 — 3764
dengan Bupati, dekat yang saksi maksud adalah saatmenghadap dan lain sebagainya AGUS yang menfasilitasi; Bahwa pemegang saham di PT AIRAN ada 20 orang, sebagian besaradalah para dokter, yang masuk dalam saham PT AIRAN adalah anakTerdakwa RANDY ZENATA; Bahwa hak pemegang saham adalah bersamasama ingin membangunrumah sakit, tujuan untuk mengembangkan Rumah Sakit dan akanberdampak baik bagi pemegang saham, belum ada pembagiandeviden/keuntungan Rumah Sakit; Bahwa besaran persentase deviden akan di bahas
MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
Terdakwa:
SALMAN Bin BAHARUDDIN
122 — 14
Hamaruddin
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Rapat Pleno KPU PPU Bahas Proses Cetak Surat Suara edisi 18 April 2018 No Inv : 115/KPKT/KMU/VI/2018. An. Hamaruddin
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " KPU PPU Lantik PPK dan PPS kok jumlah PPK jadi berkurang edisi 8 Maret 2018 No Inv : 110/KPKT/KMU/VI/2018. An.
961 — 652 — Berkekuatan Hukum Tetap
bidang ekonomi.Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Keberatan bukan pelakuusaha karena: (i) Para Pemohon Keberatan bukan merupakanperusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia; (ii)Para Pemohon Keberatan tidak mempunyai domisili hukum diIndonesia, melainkan di Singapura; dan (iii) Para Pemohon Keberatantidak menyelengarakan berbagai kegiatan usaha atau melakukantransaksi dalam bidang ekonomi di Indonesia.Penjelasan mengenai unsur pelaku usaha ini secara lebih lengkapsudah kami bahas
263 — 94
Dana Operasional Menteri tidakberlaku hal tersebut karena DOM di bagikan kepada semua Menterisama.Ahli menerangkan bahwa UndangUndang APBN berisikankeputusan, seperti berapa besarnya pengeluaran, berapa besaryapenerimaan, berapa besarnya selisih, bagaimana cara mengukurselisin, jadi dia adalah merupakan keputusan, perubahan apapunyang terjadi karena hal tersebut merupakan suatu proses, makanyaundangundang APBN tersebut ketika mengadakan perubahan makaharus melalui proses, ketika di tetapkan di bahas
adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium remedium sedangkan hukum pidana bersifat u/timumremidiumBahwa freeis ermersen merupakan istilah dari bahas
259 — 126
Dana Operasional Menteri tidakberlaku hal tersebut karena DOM di bagikan kepada semua Menterisama.Ahli menerangkan bahwa UndangUndang APBN berisikankeputusan, seperti berapa besarnya pengeluaran, berapa besaryapenerimaan, berapa besarnya selisih, bagaimana cara mengukurselisin, jadi dia adalah merupakan keputusan, perubahan apapunyang terjadi karena hal tersebut merupakan suatu proses, makanyaundangundang APBN tersebut ketika mengadakan perubahan makaharus melalui proses, ketika di tetapkan di bahas
adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium remedium sedangkan hukum pidana bersifat u/timumremidiumBahwa freeis ermersen merupakan istilah dari bahas
129 — 34
Jakarta danBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi DKIJakarta untuk di bahas dalam Rapat Koordinasi Bidang (RAKORBID)dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Masyarakat (ASKESMAS)Setda Prov.
153 — 28
Katiandagho dan sdr ASNAWI,SP;Bahwa seingat saksi kaitannya dengan pertemuan di hotel Yasmin Makassar tersebut tidakpernah di bahas mengenai setingan untuk memenangkan PT. KARYA LESTARI RAYAdalam proses pelelangan dan membuat kesepakatan baik dengan kadis perkebunanKabupaten Tolitoli (Saksi Ir. MANSYUR IB. LANTA) maupun dengan CONNIE SaksiConnie J.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NADIA PUTRI PRATIWI S.H.M.H,DKK
164 — 0
bulit sundi untuk rapat mengobtimalkan kegiatan MGMP dan mengimput data pribadi ke aplikasi dapodik tanggal 21 Maret 2019 kwitansi tanggal 08 April 2019
Kurikulum 2013 Berdasarkan Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar 2006 HABIBIE
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1006 — 239
Itu Saksi dengan suamihanya obrolan biasa saja cuman bahas ringan. Dia punya privasi, kalauSaksi banyak bertanya dia suka marah;Bahwa 1 mobil yang diambil KPK yaitu mobil Alphard;Bahwa Range Rover dan Mini Cooper jauh sebelum suami Saksi diKementerian;Bahwa (proses pembelian Alphard) dia cerita mau beli Alphard tetapi Saksibelum mau, nanti saja.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
526 — 203
Itu Saksi dengansuami hanya obrolan biasa saja cuman bahas ringan. Dia punyaprivasi, kalau Saksi banyak bertanya dia suka marah;Bahwa 1 mobil yang diambil KPK yaitu mobil Alphard;Bahwa Range Rover dan Mini Cooper jauh sebelum suami Saksi diKementerian;Bahwa (proses pembelian Alphard) dia cerita mau beli Alphard tetapiSaksi belum mau, nanti saja.
1938 — 1703
mengatakanpokoknya nggak usah, kalau udah kalah, kalah aja;Bahwa putusannya hari itu juga tanggal 1 Oktober 2013pukul 15.30 WIB;Bahwa Terdakwa menolak karena uangnya hanyaRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Kemudian uangtersebut dibawa ke MK karena Saksi mau sidang, uangtersebut belum diserahkan;Uang tersebut Saksi titipkan di rumah orang tua Saksi diTebet dan disita dari Tebet tanggal 2 Oktober 2013, Saksiditangkap jam 10 malam;Bahwa setelah itu Saksi masih komunikasi denganWAWAN karena mau bahas
86 — 17
- Bahwa Yang di bahas pada pertemuan tanggal 12 Maret 2012 sekira habis magrib (pukul 19.00 wib) membahas tentang Konsultasi untuk dukungan saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo, waktu itu saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo menunjukkan data berupa tanda tangan dari orang orang yang mendukungnya sebagai Caleg dari Partai gerindra sebanyak 120.000 orang dan selanjutnya saksi Hj.