Ilyana Limoa

• 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor 41/2001;
• 1 (satu) lembar asli surat permintaan waktu lelang Nomor D-197/WPN.08/KP.01/2001 tanggal 7 Februari 2001;
• 1 (satu) lembar asli surat tugas lelang Nomor ST-09/L/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 12 Februari 2001;
• 1 (satu) lembar fotocopy surat jadwal pelaksanaan lelang Nomor PPN-7/WPN.08/KL.01/2001 tanggal 8 Februari 2001;
• 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) surat perintah penjualan barang

sitaan Njomor SPPBS-285/PUPNC.27/1999 tanggal 17 November 1999;

Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata, Halaman339, menyatakan bahwa :Tujuan dari sita jaminanagar barangitu tidak digelapkanataudiasingkanTergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasanpembayaran utang yang dituntut Penggugat dapatterpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.

charge) maupun Alat bukti lainnya yang dapatmeringankannya;Menimbang, bahwa barang bukii tersebut telah disita secara sah menurut undangundang dan telah pula diperlihatkan oleh saksisaksi dipersidangan dan khusus terhadapbarang bukt berupa 1 (satu) buah pipet kecil atau pirek yang berisikan sisa shabushabudisisinkan untuk uji laboratorium ke Balai POM di Padang dan telah pula ditetapkanstatusnya untuk kepentingan pembuktian perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjungmelalui Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotka Nomor : TAP01/N.3.20/Epp.3/01/2016 tertanggal Januari 2016 sebagaimana yang disebutkan dalamketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggabarangbarang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, kelerangan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya dapat diperoleh fakta hukumsebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 06.30 WIB

Surat Perintah Penyitaan Barang Jaminan Nomor : 166/SKP/PupN/SATGAS.08/V/1990 tanggal 25 Juni 1990.e Berita Acara Penyitaan Nomor : BA 185/SKP/PUPN/SATGAS.08/VIII.1990 tanggal 8 Agustus 1990 Laporan Pelaksanaan Penyitaan Nomor: Lap.122/Satgas.08/1990 tanggal 13 Agustus 1990e Surat Keputusan Penjualan Barang Sitaan Nomor : SKPBS192/PUPN/Satgas.0808/X/1990 tanggal 17 Oktober 19905.

seberat 5,31 (lima koma tiga satu) gram ,Paket 4 seberat 6,28(enam koma dua delapan) gram ,Paket 5 seberat 6,13 (enam koma tiga belas) gram,Paket 6 seberat 5,95 (lima koma sembilan lima) gram ,Paket 7 seberat 6,04 (enamkoma nol empat) gram, paket 8 seberat 6,09 (enam koma enam sembilan) gram,Paket 9 seberat 6,65 (enam koma enam lima) gram telah pula ditetapkan statusnyauntuk kepentingan pembuktian perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Punjungselaku Penuntut Umum melalui Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan NarkotikaNomor : B51/N.3.24/Epp.3/01/2016 tertanggal 19 Januari 2016 sebagaimana yangdisebutkan dalam ketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, sehingga barangbarang bukit tersebut dapat digunakan untukpembuktian dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari keterangan saksisaksi, alat bukt surat, keteranganTerdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnyasaling bersesuaian, diperoleh faktafakta sebagai berikut :Bahwa Terdakwa ditangkap

I Made Rebek tanggal19 Oktober 1987 diberi tanda buktiSurat Permintaan Pengosongan barang Sitaan yang Telah Terjual Lelangan.

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelan menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganHalaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Btmpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat

Kekhususan itu, terutama terletak padaobjek barang sitaan dan kedudukan Penggugat atas barang itu:Halaman 28 dari 44 halamanPutusan Nomor 57/Padt.G/2020/PN Pwra. Hanya terbatas barang bergerak yang ada ditangan oranglain (Tergugat)b. Barang itu berada ditangan orang lain tanpa hak,c.

Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal3 September 2013sejumlahRp 32.000.000.000, (tiga puluh duamilyarrupiah), padahalsesuai dengan nilaiappraisal dariTERGUGAT II saat akan dilakukanlelang sebelumhibahdilaksanakan sebesar Rp 42.000.000.000, (empat puluh dua milyar);Halaman 12 dari 124 Putusan Sela Nomor 340/Pdt.G/2019/PN SktKesalahan ketiga PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II adalahtidak melakukan lelang atas barang sitaan milik PARA

Terlebih sejatinya PENGGUGAT jugatelahmenindaklanjuti fatwa mahkamahagung RepublikIndonesia tersebut, dengan mengajukan permohonaneksekusitertanggal 26 Desember 2019 atas beberapa aset guna menutupiuang pengganti dan denda yang bersumber dari : Hasil lelang barang sitaan sementara Rp .759.842.000, Uang tunai hasil sitaan : (Rp. 7.749.488.600,) + (USD.14,637) +(SGD 3.062) + (THB.20) + (SAR.1) Hasil rekening penampungan SPBU dari bulan Januari 2013sampai dengan bulan Desember 2019 , pada rekening BNI

Putusan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013sejumlahRp 32.000.000.000, (tiga puluh dua milyarrupiah), padahalsesuaidengan nilai appraisal dari TERGUGAT II saat akan dilakukanlelangsebelum hibah dilaksanakan sebesar Ro 42.000.000.000, (empat puluhdua milyar);Kesalahan ketiga PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT Il adalahtidakmelakukan lelang atas barang sitaan milik PARA PENGGUGATyang telah dirampas oleh negara sesuai Putusan

tersebut telah disita secara sah menurut hukumdan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksisaksi dipersidangan, dan khusus terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket NarkotikaGolongan I jenis sabusabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) butir Narkotika Golongan IHal. 19 dari 36 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2016/PN Mrjjenis Inex telah pula ditetapkan statusnya untuk kepentingan pembuktian perkara olehKepala Kejaksaan Negeri Pulau Punjung selaku Penuntut Umum melalui SuratKetetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor : B928/N.3.24/Epp.3/11/2015tertanggal 12 November 2015 sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 91UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga barangbarangbukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini; Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 16.30 WIB.bertempat di Korong Tanjung Limau Jorong Pulau Punjung Nagari IV KotoPulau Punjung Kec.

Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdatapada hal. 339, Pengertian sita jaminan atau conservatoir beslagyang di atur dalam Pasal 227 ayat (1) HIT, Pasal 261 ayat (1) RBGatau Pasal 720 Rv yaitu: Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusandalam perkara tersebut; Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan ataudiasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsungsehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi,dengan jalan menjual barang

sitaan itu;Dengan demikian secara sederhana telah terbukti bahwa ParaPenggugat mengakui bahwa lahan yang dimohonkan untuk disita(conservatoir beslag)/yang menjadi objek gugatan ParaPenggugat adalah bukan lahan Para Penggugat melainkan lahanmilik Tergugat.

Permohonan Lelang kepada TERGUGAT II untuk melakukanpelelangan umum berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan, sesuaiketentuan yang diatur Pasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor:4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sebagai berikut :"Apabila debitor cidera janji, pernegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari basil penjualan tersebut";Bahwa berdasarkan Pasal 200 HIR (1) Penjualan barang

sitaan dilakukandengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua ataskeadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya,ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitartempat itu serta berdasarkan Pasal 224 HIR menyebtitkan Grosse dari aktahipotek dan Surat utang yang, dibuat di hadapan notaris di Indonesia danyang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yangMaha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan Hakim.Bahwa pelelangan

Hal tersebutsekaligus membantah dalil posita angka 12 halaman 6 gugatankarena tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya untuk ditolakoleh Majelis Hakim.Bahwa dengan adanya surat permohonan eksekusi lelang dankelengkapan dokumen tersebut, maka Tergugat Ilmenindaklanjuti peaksanaan lelang eksekusi sebagaimana telahdiatur dalam ketentuan Pasal 200 (1) HIR juncto Pasal 6 hurufb dan Pasal 13 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 (PMK Lelang),sebagaimana dikutip:Pasal 200 (1) HIR: Penjualan barang sitaan dilakukan denganperantaraan

Bahwa Termohon Prapradilan dalam setiap tindakannyatetap menyebutkan sebagai Penyidik, tetapi dalam menguasai hakorang lain di buat hanya berupa Surat Tanda Penerimaan yangtidak diatur dalam hukum acara pidana Indonesia, sehinggakeberadaan barangbarang milik Pemohon Prapradilan yangdirampas aquo hingga permohonan diajukan tidak diketahuiapakah masih dapat dipergunakan atau tidak, karena dalampengawasan pihak yang tidak mempunyai pengetahuan untukmerawat barang sitaan atau rampasan,C.

Praperadilan dalam setiap tindakannya tetapmenyebutkan sebagai Penyidik, tetapi dalam menguasai hak oranglain di buat hanya berupa Surat Tanda Penerimaan yang tidak diaturdalam hukum acara pidana Indonesia, sehingga keberadaan barangbarang milik Pemohon Praperadilan yang dirampas aquo hinggaHalaman 18 dari 78, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Idi5.permohonan diajukan tidak diketahui apakah masih dapatdipergunakan atau tidak, karena dalam pengawasan pihak yang tidakmempunyai pengetahuan untuk merawat barang

sitaan ataurampasan,c.

kurang pihak maka seharusnyaperlawanan Pelawan ini ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Pelawan Tidak Dapat Mengajukan Derden Verzet KarenaPerouatan Hukum antara Pelawan dengan Terlawan Ill BukanlahPerouatan Hukum Perdata Yang Dilindungi Undangundang, TetapiTerindikasi Merupakan Delik Pidana;13.1 Bahwa sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) HIR, terhitung sejakhari pemberitahuan atau pengumuman barang yang disitamaka menurut hukum dilarang; memindahkan barang

sitaan kepada orang lain; membebani kepada orang lain; menyewakan barang sitaan kepada orang lain;Akibat hukum dari pelanggaran larangan tersebut, transaksibatal demi hukum (null and void) sesuai dengan ketentuanPasal 199 ayat (2) HIR;Hal.56 dari 88 hal.

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaanbarang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hariwajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotikatersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatihan,dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkandengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika dapat

Perjanjian Fasilitas mengenai Definisi TanggalPembayaran Kembali dan sebagaimana diatur dalam Pasal 7Perjanjian Fasilitas, dan Penggugat juga terhalang hak nya untukmelakukan penjualan atas objek jaminan yang berada didalamfasilitas kredit dikarenakan telah menjadi barang sitaan oleh KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam perkara pidana Tergugat Ilberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2014 Jo. putusanPengadilan Tinggi Jakarta

tujuh ributiga ratus sepuluh poin empat US dollar) dengan perhitungan jumlahpokok pinjaman USD. 14.400.000, (empat belas juta empat ratus USdollar) secara keseluruhan dikurangi pembayaran kembali yang telahdilakukan Tergugat sebanyak USD. 1.042.689,60 (satu juta empat puluhdua ribu enam ratus delapan puluh sembilan ratus enam puluh US dollar),dan ditambah pula Penggugat juga terhalang hak nya untuk melakukanpenjualan atas objek jaminan yang berada didalam fasilitas kreditdikarenakan telah menjadi barang

sitaan oleh KPK (KomisiPemberantasan Korupsi) dalam tindak pidana yang dilakukan olehTergugat II menambah pula tindak wanprestasi dari Para Tergugat kepadaPenggugat;Bahwa disamping itu kerugian atas tidak terbayarnya jumlah pokokpinjaman sebagaimana diatas, Penggugat juga mengalami kerugian akibattidak dibayarkannya bunga pinjaman oleh Tergugat I, dimana kerugiantersebut terjadi karena Penggugat telah mengeluarkan dana investasiuntuk memproduksi lembaran alumunium pesanan Tergugat denganjumlah investasi

b. Satu lembar surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-334/0.4.14/Euh.l/01/2015, tanggal 16 Januari 2015.

c. Satu lembar penetapan dari Pengadilan Negeri Klas 1 B Sleman Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.Smn, tanggal 19 Januari 2015.

d. Dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015 terhadap barang bukti sisa shabu yang disita dari Sdr.

Bukti T8 : Berita Acara tanggal 9 juni 2015 isinyaPengembalian barang sitaan atas nama OKTAVIANUS ARRANG (sesuaidengan asili).. Bukti T9 : Berita Acara tanggal 9 Juni 2015 isinyaPengembalian barang sitaan atas nama HAMZAH AHMAD (sesuai denganasli).10. Bukti T10 : Surat Nomor R651/2023/06/2015 isinyapembukaan Blokir rekening atas nama tersangka ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN dan HENGKY WIDJAYA.