210) 211474) 1510) 217137144) 115) 1710) 2127) 120) 215) 1716) 210) 21722710) 2117) 172215) 1252) 2253) 110) 21227510) 213) 14) 122724) 210) 2117) 1717) 1132310) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 85.00 537.00 Tm/F47 1 TE(17) 1(20) 2(S22717) 1(74) 1((ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee24) 275) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 152.00 537.00 Tm/F47 1 TE(1012) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 121.00 508.00 Tm/F12 1 TE(14) 2(2) 2(37) 1(13) 1(275) 2(3433

256.00 450.00 Tm/F12 1 TE(53) 1(5) 2(24) 1(5) 2(2111) 188(277) 1(10) 1(5) 2(11) 188(1) 2(2) 2(3441545) 2(22) 1(11) 188(13) 1(2) 2(345) 2(24) 1(15165) 2(311) 188(52) 2(2) 2(215) 2(7) 1(11) 188(65) 2(217) 1(205) 2(65) 2(11) 188(267) 1(6152011) 188(65) 2(10) 1(5) 2(13) 1(11) TJRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 85.00 421.00 Tm/Fl2 1 TE(162) 2(23) 2(2) 2(3423) 2(5) 2(215) 2(5) 2(345) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 121.00 392.00 Tm/F12 1 TE(14) 2(2) 2(37) 1(13) 1(ZTS) 2(3433

(5S) 2(L3) 1(11) 33(162) 2(WS) = 2(65) 2(5) 2(311) 33(275) 2(1665) 2(11) 33(6151L6261510) 1(11) 33(13) 1(5S) 2(165) 2(11) TaKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 85.00 189.00 Tm/F12 1 TE(22) 1(5S) 2(10) 1(5) 2(L6LI175) 2(34115) 2(L6ys) 2(31167) 1(24) 1(5) 2(22) 1(1526165) 2(3115) 2(65) 2(10) 1(5) 2(261122) 1(5) 2(10) 1(WS) = 2(1L61123) 2(5) 2(22) 1(L511275) 2(7) 1(31123) 2(L5426215) ToRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 121.00 160.00 Tm/F12 1T(14) 2(2) 2(37) 1(13) 1(275) 2(3433

Setiap peralihan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : pasal 34 angka 7PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal17 September 1998 No.630.1 3433, Tentang Agunan Sertifikat di AtasTanah Hak Pengelolaan, juncto Keputusan Gubernur KDKI No.122Tahun 2001); Tentang : Tata Cara Pemberian Rekomendasi

PUTUSAN Nomor : 314/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.12.13.14.15.Tahun 2000, tanpa ada kata kata HPL pada sertifikat maupundokumen dokumen lainnya;Bahwa, jik: nah dan bangunan yang Pen milikiberstatus HGB di atas Hak Pengelolaan, maka syarat syarat izin tertulis dan biaya retribusi sebagaimana diatur pada pasal 34 angka 7 PP No.40 1996, juncto Surat Menteri Negara Agraria /Kepala BPN tanggal 17 September 1998 No.630.1 3433, junctoKeputusan Gubernur KDKINo.122 Tahun 2001, tidakmungkinbisaterlewati baik olen

PPAT maupun oleh Badan PertanahanNasional sebelum terjadinya transaksi penjualan;Bahwa logikanya, bagaimana mungkin syarat syarat izin tertulis danbiaya retribusi sebagaimana diatur pada pasal 34 angka 7 PP No.40 1996, juncto Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17September 1998 No.630.1 3433, juncto Keputusan Gubernur KDKINo.122 Tahun 2001 serta BPHTB sebesar 50 %, sebagaimana dalamPeraturan Pemerintah No.36 Tahun 1997 yang telah dicabut dandiganti dengan PP.

daerah DKI Jakarta yangseharusnya diterima oleh pihak pemegang HPL sesuai denganKeputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 122 Tahun 2001, yangcenderung menimbulkan persoalan hukum lainnya seperti korupsiyang merugikan Negara, dan lain sebagainya;Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar di atas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaranundang undang danperaturan yang berlaku, yaitupasal 34 angka 7 PP No.40 1996juncto Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17September 1998 No.630.1 3433

PUTUSAN Nomor : 314/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.1841.42.43./ Kepala BPN tanggal 17 September 1998 No.630.1 3433, junctoKeputusan Gubernur KDKI No.122 Tahun 2001, tidak terpenuhi;Bahwa selain itu lagi tindakan Tergugat Ill juga melanggarketentuanpasal 98 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana seharusnyaTergugat Ill harusmelengkapi izin tertulis

277 0 obj>stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 855.00 Tm/F12 1 TE(325) 2(2215) 2(11) 193(325) 2(3) 2(4) 2(X15) 2(3) 2(11) 193(12) 2(13165) 2(245) 2(11) 193(12) 1(L7) 2(2317) 2(1311) 193(42) 2(37) 2(45) 2(36) 1(3433) 1(7536) 1(S13232136) 1(6735) 1(BB) 1( 1((((((((((((((((NM NN NH0) 1a5 19342) 2103) 211) 193(4615) 2(10) 1(7) 1(11) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 825.00 Tm/F12 1 TE(54) 242)435411112) 2) 2))11) 1))))11(((((((11) 1(11) 1(11) 1(30) 2

15) 211) 3097517) 26) 2So) 210) 1ll) 123)3092)2222222Wood Oe4)5)6)5)5)3)11) 3095117) 23) 225) 11315) 216247) 111) 30965) 12) 26) 215) 23) 24) 236) TJRTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 736.00 Tm/F12 1 TE(12) 2(1325) 1(17) 2(L617) 2(5) 2(3) 2(11) 255(15) 2(245) 2((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1311) 25510026) 22) 22330) 25) 2) 234) 2((((((( 5) 2(245) 2(1311) 255(322) 2(1L617) 2(3) 2(WB) 2(3) 2(4) 2(10111) 255(12) 1(17) 2(2317) 2(1311) 255(31) 1(11) 255(42)(37)(45)(36) 1(3433

TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 130.00 Tm/F12 1 TF(5441) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 159.00 130.00 Tm/F12 1 TE(145) 2(16247) 1(11) 1(S641) 1(l1) 1(1435) 1(60) 2(55) 1(53) 1(11) 1(1455) 1(12) 1(57)(47)(57)(41) 1(35)(40)(41)ETQ Td0.000 0.000 0.000 RG1.10 w0 J 0411.00 M0.00 d159.00 129.00 m320.00 129.00 1SqBT0.000 0.000 0.000 rg9.00 0.00 0.00 9.00 315.00 74.00 Im/F16 1 TE(I2324256) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 353.00 74.00 Tm/F19 1 TE(3433

Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3433/G/2007 tanggal 12 Desember 2007 atasnama Fatir Zauza, selanjutnya di beri tanda P4;5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 17607/G/2011 tanggal 12 Agustus 2011 atasnama Zeva Almer, selanjutnya di beri tanda P5;6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6171KM120720130007, tanggal 16 Juli 2013atas nama Ikeu Sugiawati, selanjutnya diberi tanda P6;7.

Ptk.dengan Ikeu Sugiawati, dihubungkan dengan keterangan saksi Siti Fatimah dan HjReni dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan IkeuSugiawati, sehingga mereka adalah pasangan suamiistri yang sah menurutketentuan UndangUndang yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5 Kutipan Akta KelahiranNomor : 3433/G/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama Fatir Zauza, danFotokopi Akte Kelahiran Nomor 17607/G/2011 tanggal 12 Agustus 2011 atas namaZeva Almer, serta dihubungkan

5) 2(26225) 2(31165) 2((((((217) 111252417) 12423) 25) 23117) 137) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 275.00 673.00 Tm/F8 1 Tf(45) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 265.00 651.00 Im/F12 1 TE(2026) 1(2030) 1(6) 1VAT) =1(315) 1(25) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 628.00 Tm/F12 1T(24) 1(30) 1(4330) 1(3) 2(3126) 1(4) 1(6) 1(1) 1(26) 1(36) 2(44) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 169.00 605.00 Tm/F8 1 Tf(37) 2(2) =2(37) 1(13) 1(155) 2(3433

55545473) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 439.00 381.00 Tm/F8 1 Tf(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 442.00 381.00 Tm/F8 1 Tf(17) 12) 2317) 15) 23411) 501) 2211623) 22) 26242111) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 359.00 Tm/F8 1 Tf(37) 22) 267) 1ee Ee BR ER Ry, Gm be GR0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 180.00 359.00 Im/F8 1 Tf(45) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 169.00 332.00 Tm/F8 1 Tf(37) 2(2) 2(37) 1(13) 1(155) 2(3433

0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 242.00 223.00 Tm/F8 1 Tf(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 245.00 223.00 Tm/F8 1 Tf(36) 1(5) 2(26243) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 276.00 223.00 Im/F8 1 Tf(11) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 279.00 223.00 Tm/F8 1 Tf(53626047) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 303.00 223.00 Tm/F8 1 Tf(45) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 169.00 195.00 Tm/F8 1 Tf(37) 2(2) 2(37) 1(13) 1(155) 2(3433

Pasal 34angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, junctoSurat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor630.1 3433, tentang Agunan Sertipikat di Atas Tanah HakPengelolaan, juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun2001) tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas PermohonanSesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desadan Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemda DKI Jakarta BiayaPerpanjangan HGB

Surat MenteriNegara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3483, juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001,tidak mungkin bisa terlewati baik oleh PPAT maupun oleh BadanPertanahan Nasional sebelum terjadinya transaksi penjualan;Bahwa logikanya, bagaimana mungkin syaratsyarat izin tertulis danbiaya retribusi sebagaimana diatur pada Pasal 34 angka 7 PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996, juncto Surat Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433

diterima oleh pihak pemegang HPL sesuai denganKeputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001, yangcenderung menimbulkan persoalan hukum lainnya seperti korupsi yangmerugikan negara, dan lain sebagainya;Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar di atas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaran undangundang dan peraturanyang berlaku, yaitu Pasal 34 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996 juncto Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, tanggal17 September 1998 Nomor 630.1 3433

Nomor 852 K/Pdt/201524.20.26.27.persen a quo, sehingga pembayaran Pajak atau BPHTB selama ini,dimana sudah hampir 20 tahun hanya sebesar 5 (lima) persen, samaseperti halnya hak guna bangunan yang berdiri di atas tanah negaraatau hak milik;Bahwa pada tahun 1998 keluar Surat Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433, tentang Pedoman Hak Tanggunan Atas Hak Guna BangunanDi Atas Tanah Hak Pengelolaan, yang menyatakan bahwa setiappembebanan hak guna

Surat Menteri Negara Agraria Nomor 630.1 3433, tertanggal 17September 1998 (bukti P.16);8. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 (buktiP.17);Dalam Akta Jual Beli tertulis katakata, bangunan dan tanahnya milikTermohon Kasasi dan Il, dan penjualan unitunit a quo tanpapermintaan rekomendasi tertulis dari Termohon Kasasi V sebagaiHalaman 62 dari 77 hal. Put.

Im/F12 1 TE22(11) 1(11) 1(11) 1(11) 1(11) TaKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 124.00 154.00 Tm/F12 1 TE(662) TIETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 154.00 Im/E1lZ 2 DE(415) 231) 235) 15) 211) 15527) 231) 211) 1551433) 2225) 231) 211) 1553) 1ars PW OoN NM NN LN((1(5)(3)(4)(4)(5)(11) 155(Q2ZTN5) 2(26257) 1(1617) 2(11) 155(6)((((((((((NNMNM NN NH1) 155a5) 226257) 11651) 211) TodETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 139.00 Tm/E1lZ 2 DE(2233) 210) 11) 3433

197222) 23) 24) 233) 213) 1BR mB ER FR RR Fa GiB, Gay, Ga, Ga, GPR Go ay, GP, Pg, We5) 2225)2 645)3) 211) 197262) 227) 22) 22 222NNMNN HF((((((((((((((((11) 197(47) 2(145) 2(3) 2(4) 2(iaj) 197(13) 1(33) 2(5) 2(11) 197(215) 2(26257) 1(1617) 2(11) 197(6) 2(5) 2(147) 1(27) 2(5) 2(6) 2(5) 2( ETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 109.00 Tm/F12 1 TE(262) 227) 2NMNN HF11) 84((215) 2(26257) 1(1651) 2(11) 84(6) 2(5) 2(3) 2(11) 84(5) 2(6) 2(5) 2(3) 2(2RNa) 2(11) 84(145) 2(Z5NG) 2(11) 84(3433

ExtGState >>>endobj24 0 obj>stream/GS1 gsqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 854.00 Tm/F12 1 TE(222) 2(235) 2(267) 1(3) 2(265) 2(3) 2(11) 59(215) 2(26257) 1(1L651) 2(11) 59(252) 2(10) 1(5) 2(3) 2(32) 1(33) 2(13) 1(3) 2(235) 2(11) 59(215) 226257) 11617) 211) 59222) 22227) 22) 214262) 23) 25) 210) 1265)3) 211) 5936) 12) 2146) 25) 22635) 15) 211) 59262) 227) 22BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 839.00 Tm/F12 1T(215) 2(26257) 1(1651) 2(l1) #1(33) 2(3) 2(13) 1(33) 2(2611) 1(3433

Setiap peralinan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulisdan harus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : Pasal 34angka 7 PP Nomor 40 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg AgrariaKepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433, tentangAgunan Sertipikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan, juncto KeputusanGubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001); tentang: Tata CaraPemberian

Nomor 583 PK/Pdt/201712.Bahwa, jika status tanah dan bangunan yang Penggugat milikiberstatus HGB di atas Hak Pengelolaan. maka syaratsyarat izintertulis dan biaya retribusi sebagaimana diatur pada Pasal 34 angka 7PP Nomor 40 1996. juncto Surat Menteri Negara Agraria/KepalaBPN tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433. junctoKeputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001, tidak mungkinbisa terlewati baik oleh PPAT maupun oleh Badan PertanahanNasional sebelum terjadinya transaksi penjualan;13.

Nomor 583 PK/Pdt/2017yang merugikan Negara dan lain sebagainya;17.Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar di atas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaran undangundang dan peraturanyang berlaku, yaitu Pasal 34 angka 1 PP Nomor 40 1996 junctoSurat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September1998 Nomor 630.1 3433. juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor122 Tahun 2001, sampai pada pelanggaran Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 1997 yang telah dicabut dan diganti denganPeraturan

Nomor 583 PK/Pdt/2017630.1 3433, juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 yang telahdicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun2000, Pasal 2 huruf b, tidak terpenuhi;47.Bahwa selain itu tindakan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat IV semakin jelas dimana hingga saat ini Penggugat sulituntuk melihat dan mendapatkan salinan Sertifikat induk dan Pertelaanyang meliputi uraian dan lampiran;48.Bahwa dengan sulitnya untuk

Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September1998 Nomor 630.1 3433, tentang Agunan Sertipikat di AtasTanah Hak Pengelolaan yang mengharuskan minta izin tertuliskepada pemegang HPL, juncto:3.

3433/Pdt.G/2009/PA.BL

SALINAN PUTUSANNomor : 3433/Pdt.G/2009/PA.BL BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkatpertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara ;PENGGUGAT ASLI, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kabupaten Blitar; SebagaiPenggugat;MELAWANTERGUGAT ASLI , umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kabupate Blitar

; sebagai TERGUGAT;; Pangadilan Agama tersebut 3 202 2en nne eneeneee eeeTelah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksisaksinya di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Desember 2008 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Blitar nomor :3433/Pdt.G/ 2008/PA.BL. mengajukan halhal sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 11 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan

kepadaterdakwa.Bahwa karena merasa yakin jika terdakwa telah menerima pembelian nomorpeijudian togel, maka selanjutnya saksi HILMAN PUTRANDA dan saksiEKO BASUKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa.Bahwa dari tangan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : (satu) unit HPmerk Evercoss warna putih type C6P; 3 (tiga) lembar kertas kecil; 1 (satu)lembar kertas besar yang berisi rekapan nomor togel; 1 (satu) buah ballpointwarna hitam merk Indomaret; (satu) buah kartu ATM paspor BCA Nomor6019 0026 1922 3433

menerima pembelian nomorpeijudian togel, maka selanjutnya saksi HILMAN PUTRANDA dan saksiEKO BASUKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa.Halaman7 dari 12 Putusan Nomor :.548/Pid.B/2015/PN.Jmre Bahwa dari tangan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit HPmerk Evercoss warna putih type C6P; 3 (tiga) lembar kertas kecil; 1 (satu)lembar kertas besar yang berisi rekapan nomor togel; 1 (satu) buah ballpointwarna hitam merk Indomaret; (satu) buah kartu ATM paspor BCA Nomor6019 0026 1922 3433

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 3433/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

3433/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

. : 3433/NNF/VIII/2019 yang ditandatanganioleh Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan SubonoSoekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs.

Lab.3433/NNEF/VIII/2019 yang ditandatangani oleh Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dandiketahui Drs.

Lab. : 3433/NNEF/VIII/2019 yang ditandatangani oleh Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan SubonoSoekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs.

., berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSurabaya dengan nomor 3433/kuasa/8/2019 tanggal26 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MelawanUTIA SUHANDA, Umur 50 tahun, agama Islam,pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan MTHaryono Il Nomor 11 A, Kelurahan Dauh Puri,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;

tetapdengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3433

Nomor 2318kK/Pdt/2015tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433, Tentang AgunanSertifikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan, juncto Keputusan GubernurKDKI Nomor 122 Tahun 2001); Tentang Tata Cara PemberianRekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang TanahHak Pengelolaan, Tanah Desa dan Eks Kota Praja Milik/DikuasaiPemda DKI Jakarta Biaya Perpanjangan HGB Yang Berada Di Atas HakPengelolaan (HPL);Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar50 % (lima puluh persen) dari nilai

Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar di atas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaran Undang Undang dan peraturanyang berlaku, yaitu Pasal 34 angka 7 PP Nomor 40 1996 juncto SuratMenteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor630.1 3433, juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001,sampai pada pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 112Tahun 2000, Pasal 2 huruf b tentang pajak yang

untuk menutupnutupi status Hak Pengelolaan aquo maka Tergugat dan II sengaja untuk tidak menyinggung adanyakewajiban pembayaran pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) aquo, sehingga pembayaran Pajak atau BPHIB selama ini, dimanasudah hampir 20 tahun hanya sebesar 5 % (lima persen), sama sepertihalnya Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas tanah Negara atau hakmilik;Bahwa pada tahun 1998 keluar Surat Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433

Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September1998 Nomor 630.1 3433, Tentang Agunan Sertifikat di Atas TanahHak Pengelolaan yang mengharuskan minta izin tertulis kepadapemegang HPL, juncto:3.

Surat Menteri Negara Agraria Nomor 630.1 3433, tertanggal17 September 1998 (bukti P.16);8.

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 3433/Pdt.G/2015/PA.Sda dari pendaftaran dalam register perkara;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 686000,- ( enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

3433/Pdt.G/2015/PA.Sda

230.00 615.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 233.00 615.00 Tm/F12 1 TE(3626) 21L43431) 2531) 22731) 236515) 126) 2437) 226) 2253415) 1O37) 226) 23631) 2431) 2273051431) 233) 131) 23) 1531) 237) 2344431) 227513) 2ee ae ee ee ee ee ee ee ee ee ee26) 2273030343031) 215) 167) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 593.00 Tm/F12 1 TE(57) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 593.00 Tm/F12 1 TE(6531) 2(4462) 1(31) 2(537) 2(26) 2(3) 1(3433

12.00 149.00 571.00 Tm/E1lZ 2 DE(253433) 131) 2275) 34653) 1TJ(((((((3) 1(2526) 2(4) ToKQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 232/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 239/F12 1 TE(206216) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 263/F12 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 270/Fl2 1TE(4343) 1(31) 2(445) 342(15) 1(31) 2(27303031) 2(5) 342(13) 2(26) 2(273030343031) 2(15) 1(5) 342(1431) 2(275) 342(55) 1(26) 2(430343031) 2(15) 1(5) 342(3) 1(3433

Namun Penetapan tersebut telah dibatalkan oleh PengadilanAgama Cibinong dengan Putusan Nomor: 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn, yangmenetapkan bahwa ahli waris dari XXX bukan hanya Para Penggugat,melainkan ada ahli waris yang sah lainnya, yaitu:1) XXX;2) XXX;3) XXX;A) XXX;Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Tgrs Page 13 of 915) XXX;6) XXX (Tergugat);Bahwa atas dasar tersebut, sudah selayaknya gugatan Para Penggugatpatut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkelerklaarc/)E.

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Para PenggugatNomor 1 halaman 2;Alasannya: Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan AgamaCibinong Nomor:3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn yang amarnya padapoin 2 sebagai berikut:"Wembatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor829/Pat.P/2018/PA. Cbn tanggal 12 November 2018".

Tahun2018 merupakan rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung tahun2018 dalam RnJ'nt Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung padatanggal 1 3 November 2018 (vide: pertimbangan Maje/is Hakimdalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3433/Padt.G/2020/PA.

No. 7 Tahun 2012pada Poin 12, yang menyatakan sebagai berikut:Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Tgrs Page 27 of 91Pernikahan poligami tidak dapat diitsbatkan kecuali sudah ada izinpoligami dari Pengadilan Agama.Bahwa Tergugat menyinggung soal Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn., yang BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP,karena masih ada upaya BANDING dari Para Penggugat, sehingga secaraYuridis Putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar argumen oleh Tergugat;Bahwa selain itu, hasil

Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn, tanggal 08Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong. Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda T6;Fotokopi Akta Perdamaian (Dading) Nomor 12 tanggal 16 Oktober 2013,yang dikeluarkan oleh Notaris XXX, S.H., M.Kn.

3433/Pdt.G/2010/PA.Sby

SALINAN PUTUS ANNomor : 3433/Pdt.G/2010/PA.SbyaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarapermohonan Cerai Talak yang diajukan olehPEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di XXXX, KecamatanSawahan, Kota Surabaya , selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON ;melawan:TERMOHON umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta

dartiKantor Lembaga Konsultasi Dan BantuanHukum (LKBH) XXXX = Surabaya, XXXXberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal31 Oktober 2010, selanjutnya disebutsebagai 'TERMOHON ; Setelah membaca surat surat dalam perkara ini; Setelah mendengar keterangan kedua belah pihakyang berperkara dan memeriksa bukti bukti;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonanPemohon tanggal 11 Oktober 2010 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11Oktober 2010, Nomor : 3433

Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor :P.V1/3433/2290/Sk.Drh. tertanggal 31 Desember 1974; (P.6)Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwanama Pemohon I BAMB.

.- 1 (satu) buah ATM BRI Syariah nomor 5022 8203 3433 6207.- 1 (satu) lembar pemesanan tiket pesawat Air Asia booking number QJLKMZ, booking date : 25 May 2017, nomer pesawat AK 1112 dari Johor baru (JHB) senai internasional airport (T2) tue 30 May 2017 18.55 hrs (6:55PM), tujuan Jakarta (CGK) Soekarno Hatta Internasional Airport (T-2) Tue 30 May 2017 19.50 hrs (7:50 PM) atas nama Ponimah.Dikembalikan pada terdakwa Ponimah6.

Keranggan Penggalang, pengenal3604095506770010. 1 (satu) buah ATM BRI Syariah nomor 5022 8203 3433 6207. 1 (satu) lembar pemesanan tiket pesawat Air Asia bookingnumber QULKMZ, booking date : 25 May 2017, nomer pesawatAK 1112 dari Johor baru (JHB) senai internasional airport (T2)tue 30 May 2017 18.55 hrs (6:55PM), tujuan Jakarta (CGK)Soekarno Hatta Internasional Airport (T2) Tue 30 May 201719.50 hrs (7:50 PM) atan nama Ponimah.Dikembalikan pada terdakwa Ponimah4.

Keranggan Penggalang, pengenal 3604095506770010.1 (satu) buah ATM BRI Syariah nomor 5022 8203 3433 6207.1 (satu) lembar pemesanan tiket pesawat Air Asia booking numberQJLKMZ, booking date : 25 May 2017, nomer pesawat AK 1112 dariJohor baru (JHB) senai internasional airport (T2) tue 30 May 201718.55 hrs (6:55PM), tujuan Jakarta (CGK) Soekarno HattaInternasional Airport (T2) Tue 30 May 2017 19.50 hrs (7:50 PM) atasnama Ponimah.Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN BnrMenimbang, bahwa barang

Keranggan Penggalang,pengenal 3604095506770010, 1 (satu) buah ATM BRI Syariah nomorHalaman 30 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bnr5022 8203 3433 6207, 1 (satu) lembar pemesanan tiket pesawat AirAsia booking number QULKMZ, booking date : 25 May 2017, nomerpesawat AK 1112 dari Johor baru (JHB) senai internasional airport (T2)tue 30 May 2017 18.55 hrs (6:55PM), tujuan Jakarta (CGK) SoekarnoHatta Internasional Airport (T2) Tue 30 May 2017 19.50 hrs (7:50 PM)atas nama Ponimah dikembalikan kepada

Keranggan Penggalang, pengenal3604095506770010.1 (satu) buah ATM BRI Syariah nomor 5022 8203 3433 6207.1 (satu) lembar pemesanan tiket pesawat Air Asia bookingnumber QULKMZ, booking date : 25 May 2017, nomer pesawatAK 1112 dari Johor baru (JHB) senai internasional airport (T2)tue 30 May 2017 18.55 hrs (6:55PM), tujuan Jakarta (CGK)Soekarno Hatta Internasional Airport (T2) Tue 30 May 201719.50 hrs (7:50 PM) atas nama Ponimah.Dikembalikan pada terdakwa PonimahHalaman 33 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B