Bukti T22Nomor : 442/2018, tanggal 2 Mei 2018 atas nama BahtiarSitumorang ;Foto kopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis, tanggal 3 Mei 2018 atas nama Bahtiar Situmorang ;Foto kopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman DataFisik dan Data Yuridis Nomor 508/HM/HTPT/VI/2018, Tanggal05 Juni 2018 atas Bahtiar Situmorang;Foto kopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan PenetapanBatas, tanggal 5 Juni 2018 atas nama Bahtiar Situmorang ;Foto kopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 22 yang terletak diProvinsi

atas nama Meinrad Pangihutan Situmorangdengan NIK. 1217081104900004;Foto kopi Peta Bidang Tanah Nomor 332/2018, tanggal 30April 2018 atas nama Meinrad Pangihutan Situmorang;Foto kopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor441/2018, tanggal 02 Mei 2018 atas nama Meinrad PangihutanSitumorang ;Foto kopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan DataYuridis, tanggal 03 Mei 2018 atas nama Meinrad PangihutanSitumorang ;Foto kopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisikdan Data Yuridis Nomor 517/HM/HTPT

Lebak, saya hanya menduduki JabatanKasie Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah HTPT;Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan jabatan yang saksi embanselaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) di kantorPertanahan Kab. Lebak, saksi masuk ke dalam susunan keanggotaan panitiapengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diKab.

LebakSelaku anggota panitiaPURANJANU, S.lp, M.Si jabatan kabag administrasi setda lebak Selakuanggota panitiaINDRA FERNANDO, SH, MH jabatan kepala seksi HTPT kantar BPN kab.Lebak Selaku anggota panitiaDrs.

Bahwa yang menjadi tugas selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah (HTPT) adalah Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanahyang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,dan sebelumnya yang masuk dalam susunan kepanitian pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Waduk karian) di Kab.Lebak adalah Sdr. INDRA FERNANDO (Selaku Kasi HTPT).

Sorekepada PEWARIS yang diketahui oleh Kepala Keluraha Samalewapada tanggal 4 September 1989. yang oleh ketua majelis diberikode P.12, alat bukti tersebut untuk obyek sengketa point 9.13.Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 81/HTPT/2012 atas nama Indera Daeng Sore yang dikeluarkan oleh atasnama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep pada tanggal23 Oktober 2012, yang oleh ketua majelis diberi kode P.13, alatbukti tersebut untuk obyek sengketa point 9.14.

Foto copy Surat Keterangan Nomor 593/1262/PHU.TT/2011 yangdikeluarkan oleh Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi , telah diberiMaterai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai denganaslinya, selanjutnya disebut Bukti P 6 ;7.10.il.1221Foto copy Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor02/RPDPB/HTPT/1/2008 Kelurahan Pasar Gambir, telah diberi Materaisecukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan foto copy,selanjutnya disebut Bukti P 7 ;Foto copy Surat

Jelas itu tidak membuktikan apapun terkait dengankapan Penggugat mengetahui perihal Keputusan pemberian Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 272 (sisa)/Kuningan Barat dan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 273/Kuningan Barat;Bahwa berdasarkan Surat Nomor 49/0902.HTPT, Tanggal 12 Januari2009 perihal Penjelasan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 272 danNomor 273 Kelurahan Kuningan Barat dari Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan (Tergugat) kepada Munzir Tamam, MAselaku Ketua Yayasan Wagfiyah

Nota dari BPN Bapak Indra Jaya untuk pembelian tiket keBali dalam rangka rapat kerja kahar, Kasie HTPT, dan SuhardiBaso sebesar Rp.6.250.000, tanggal 12 Nopember 2007 Kab.Pangkep ;142. Nota dari masakan Yogya DEEDEE untuk pembelianmakanan sebesar Rp. 149.000, tanggal 20 Nopember 2007 Kab.Pangkep An. Pak Agustan ;143. Nota pinjaman sementara dari Pak Fathuddin sebesar Rp.1.225.000, An. Muh. Yamin ;144.

Surat Pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional Nomor02/Peng/HP/HTPT/06/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang PerolehanHak Pakai Atas Tanah ;e. Perintah Membayar Nomor : 00096663509/G/2007 tanggal 01November 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :546274H/124/112 tanggal 07 November 2007 untuk pembayaranbiaya pengadaan tanah ;f. Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatanggal 21 November 2008 untuk tanah persiapan Kantor PelayananPajak Pratama Lubuk Pakam ;g.

:b, Sertiptkat Hak Milik No.221/Ujung Menteng : Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur padatanggal 7 Jull 1998 tercatat atas nama CARLO HEIN TABALUJAN+ eluas 39.99 Mt, Surat Ulur No.14/1998 tangge) 23 Juni 1998terletak di RT.001/04 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan CakungJakerta Timur berasal dari Penggantian blangio Sertipikat Hale MilikNo,164/Ujung Menteng. oe Berdasarken Berita Acara Relat Nomor Hale dari Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Timur No,13/1/BA/PH/HTPT/

Bukti T11 : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor :41/RPPTA/ HTPT/III/2010, tanggal 25 Maret 2010 (sesuaidengan aslinya) ; 12. Bukti T12 : Foto copy Surat dari Fathuddin Nomor : 01/XII/FAT/2009,tanggal 12 Desember 2009, perihal Laporan Keberatan yangditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Mamuju Utaradi Pasangkayu (sesuai dengan aslinya) ; 13.

PT.Sinar Putra Murni (foto copy tidak denganasli);Risalah Pengolahan Data (RPD) PermohonanHak Guna Bangunan atas nama PT.Sinar Putra Murni Nomor18/HGB/HTPT KW.BPN/XII/2009, tanggal 17Desember 2009 (foto copy tidak dengan4445asli);Surat Pengantar Permohonan PembaharuanHak Guna Bangunan atas Sebidang Tanahyang terletak di Kelurahan Talise seluas340.000 M2, An. PT.

Bahwa permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atastanah yang telah dibebaskan tersebut sampai saat ini pihak KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah mengeluarkan SuratKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud sebagaimana dalamketerangan Saksi MARNIATI selakuk Kasubag TU BPN Kapuas Hulu, SURYADHARMA Kasubsi Penetapan Hak dan FEBRI EVANSYAH selaku KasubsiPemetaan HTPT yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonanhak pakai atas 13 bidang tanah dimaksud sampai sekarang tidakditerbitkan

Deputi Bidang HTPT sehubungan dengan adanya perubahanRUTR;Bukti P.19.Foto copy Permohonan Izin Perubahan HGU 1/Ds. Pemuteran menjadiHGB atas nama PT. MARGARANA;Keterangan:Bukti ini merupakan tindak lanjut Permohonan Izin Perubahan HGU 1/Ds.Pemuteran menjadi HGB atas nama PT.MARGARANA dari KantorWilayah BPN Provinsi Bali yang syaratsyaratnya telah dipenuhi dandikirim ke Kepala BPN RI di Jakarta;Hal. 29 dari 38 hal.

., yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi menjabat sebagai Deputi bidang HTPT (hak tanah danpendaftaran tanah) BPN RI sejak tanggal 8 Januari 2010; Bahwa SHGB No. 15/Ds. Tanjung Pecinan a.n. PT.SRI luas 1.118.773M2 dan SHGB No. 16/Ds.Tanjung Pecinan An. PT.SRI luas 1.086.706 M2yang kedua SHGB tersebut diterbitkan oleh kantor Pertanahan Situbondotanggal 25Juli 2008, dengan dasar surat Keputusan Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional RI No.

Kasubsi Penetapan Hak, 5.Lurah Pasir Putih;

./1/2011tertanggal 20 Desember 2010 Perihal: Progres Kegiatan IUPHHK1.HTPT Pakerin, dapat diketahui bahwa Penggugat telahmelaksanakan:a.Penanaman di Blok Belagan, namun terhambat karena adanyakendalakendala sosial yaitu ketidakpastian Batas ProvinsiSumsel dan Jambi yang menyebabkan terjadinya perambahanlahan oleh masyarakat Jambi.

Saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi (Sri Murniati, SE) ; Saksi mengatakan, bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi HTPT sejak tahun 2009 sampaidengan sekarang ; Saksi mengetahui SHGB No.95 berasal dari SHGB No.31 tahun 1986, tapi SHGB No.95masih belum ditemukan dan Saksi tidak tahu perubahan SHGB No.31 menjadi SHGBNo.95 ; Saksi mengatakan tidak tahu dan lupa SHM No.2904 atas nama Sri Murniati, SE ; Saksi mengatakan, bahwa

RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPN Prov. DKIJakarta) Foto copy KTP ANIS ALWAINY Foto copy KTP YULIATI SIDHARTA Foto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003 Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003.

Bahwa setelah saksi menerima permohonan hak atas tanah kemudian pada blankopermohonan distempel dan saksi paraf atau tandatangani, diberi nomor sesuaipada pada buku register permohonan, selanjutnya diserahkan kepada Seksi Haktanah dan pendaftaran tanah (HTPT) yang saat itu dijabat oleh P. HERMANTO(pindah ke Kayong Utara), sedangkan yang menerima bagian HTPT adalah P.HONORIUS SAWING dan selesailah tugas dari Bagian Tata Usaha; Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr.

bagian Tata Usaha belum pernah mengeluarkan Surat Keputusanpemberian Hak atas Tanah dimaksud, dimana surat keputusan pemberian hakatas tanah merupakan syarat penerbitan sertifikat.hal 53 dari 161 Putusan Perkara Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk Bahwa Setelah saksi menerima permohonan hak atas tanah kemudian pada blankopermohonan distempel dan saksi paraf atau tandatangani, diberi nomor sesuaipada pada buku register permohonan, selanjutnya diserahkan kepada Seksi Haktanah dan pendaftaran tanah (HTPT

HERMANTO(pindah ke Kayong Utara), sedangkan yang menerima bagian HTPT adalah P.HONORIUS SAWING dan selesailah tugas dari Bagian Tata Usaha Bahwa Dengan adanya permohonan hak atas tanah yang telah dimohonkan olehDRS.

Bahwa ternyata dalam jangka waktu Pengumuman selama 2 (dua)bulan tidak ada keberatan yang diterima baik secara lisan maupuntertulis dari perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintahberdasarkan Berita AcaraPengesahan Pengumuman Data Fisik danData Yuridis No.520.1/42/HTPT/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Bpk. H. AHMAD ILYAS,S.Sos Nip.195510161978021002;4.

bidang tanah yang diumumkanini dengan melampirkan buktibukti kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Alor yang beralamat di Jalan El Tari Nomor 13 Kalabahi,apabila keberatan dimaksud disampaikan setelah jangka waktuHalaman54dari80 Putusan Nomor 155/PDT/201/PT KPGpengumuman tersebut di atastidak dapat dilayani, kKemudian setelahjangka waktu pengumuman berakhir, maka Kepala Kantor PertanahanKabupaten Alor mengeluarkan Berita Acara Pengesahan PengumumanData Fisik dan Data Yuridis Nomor: 520.1/42/HTPT

Setelah itu tim Puldadis maupun tim panitia pemeriksa yangberanggotakan dari Seksi HTPT, Seksi Pengukuran, Kepala Desa baru,dan staf BPN pada seksi lain sebagi anggota untuk melakukanpengecekan ke lapangan maupun dokumen.

Setelah itu tim Puldadis maupun tim panitia pemeriksa yangberanggotakan dari Seksi HTPT, Seksi Pengukuran, Kepala Desa baru,dan staf BPN pada seksi lain sebagi anggota untuk melakukanHal 71 dari 171 halaman, Putusan No. 119/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg.pengecekan ke lapangan maupun dokumen.