SusPHI/20205.TsUpah terakhir Rp3.523.427,00;Upah yang belum dibayarkan = 4 bulan x Rp3.523.427,00;Jumlah = Rp14.093.708,00;Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar terus secara tunaiseluruh upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima ParaPenggugat setiap bulannya sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap (inkract);Menyatakan putusan sela ini wajib dilaksanakan terlebih dahulu meskipunada bantahan dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);Menyatakan biaya perkara ditangguhkan

No. 1223 K/Pdt/2013Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan pembangunandi atas objek tanah sengketa, sambil menunggu putusan perkara a quomempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract van gewijsde);Primair ;1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdimohonkan ;3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum(onrechtmatige daad) ;4 Menyatakan Penggugat selaku pemilik atas 3 (tiga

Tergugat Rekonpensiyaitu: Hutang pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang telah lewatjangka waktu sebesar Rp. 4.500.000.0000 (empat milyar lima ratus jutarupiah); Bunga dan Biaya Administrasi yang tertunggak sampai dengan jawaban inidiajukan sebesar Rp.185.884.749, (Sseratus delapan puluh lima jutadelapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilanrupiah) yang mana perhitungannya tetap diperhitungkan berjalan setiapbulannya hingga putusan aquo berkekuatan hukum tetap (inkract

vangewisde) ataupun putusan dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi; Denda sebesar Rp.8.096.666, (delapan juta sembilan puluh enam ribuenam ratuSs enam puluh enam rupiah) yang mana perhitungannya tetapdiperhitungkan berjalan setiap bulannya hingga putusan aquo berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) ataupun putusan dilaksanakan olehPenggugat Rekonpensi;5.

tertulis kepada Mediator sampai dengan batas waktu yang telah ditentukandalam pasal 13 ayat (2 ) huruf c Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa semenjak Pengugat di PHK tanpa kesalahan, maka berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUUIX/2011 terhadappengujian Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Tergugat harus tetap membayar gaji Pengugat sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

tersebut agar para Tergugat tidak mengalihkan tanahterperkara kepada pihak lain;Bahwa untuk kepentingan Penggugat, maka sangat beralasan agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenetapkan putusan serta merta, walaupun ada upaya hukum banding,verzet dan kasasi;Bahwa sangat beralasan untuk menghukum Para Tergugat dengan uangpaksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhariapabila Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkract

ditambahkankarena dalil gugatan Penggugat tidak jelas danterkesan kabur disebabkan tidak diterangkan secara rinci harta apa yangdimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatan Aquo;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sangatberalasan untuk menggugat Para PARA TERGUGAT dan uang paksaHalaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 293/Pdt/2020/PT MDN(dwangsoom) sebesarRp. 100.000 (Seratusribu rupiah) perhari apabila PARATERGUGAT lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Tergugat Rekonpensiyaitu: Hutang pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang telah lewatjangka waktu sebesar Rp. 4.500.000.0000 (empat milyar lima ratus jutarupiah); Bunga dan Biaya Administrasi yang tertunggak sampai dengan jawaban inidiajukan sebesar Rp.185.884.749, (Sseratus delapan puluh lima jutadelapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilanrupiah) yang mana perhitungannya tetap diperhitungkan berjalan setiapbulannya hingga putusan aquo berkekuatan hukum tetap (inkract

vangewisde) ataupun putusan dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi; Denda sebesar Rp.8.096.666, (delapan juta sembilan puluh enam ribuenam ratuSs enam puluh enam rupiah) yang mana perhitungannya tetapdiperhitungkan berjalan setiap bulannya hingga putusan aquo berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) ataupun putusan dilaksanakan olehPenggugat Rekonpensi;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhari apabilaTergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan iniberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde), mematuhi putusan dalamperkara ini;10.Menghukum TergugatTergugat dan Il untuk mematuhi putusan dalamperkara ini;11.Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair:Apabila Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini

Penggugat tidakmengajukan upaya Hukum Banding dan pihak Tergugat tidak mengajukanupaya Hukum Verzet ;Bahwa dengan demikian sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan TinggiMedan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan Nomor :306/Pdt.Plw/2016/PN.Mdn tertanggal 10 Mei 2017, dan menyatakan cacatHukum Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan/Terbanding tertanggal05 Desember 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A MedanNomor : 306/Pdt.Plw/2016/PN.Mdn yang telah berkekuatan Hukum tetap(Inkract

Tergugat Il mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi (Tergugat Il):Gugatan PenggugatKabur (Obscuur Libelum);1.Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah permohonan untukpelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Bir,tanggal 8 Januari 2008, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 57/PDT/2009/PT BNA tanggal 18 Juni 2009, juncto Putusan Mahkamah AgungRl Nomor 87 K/PDT/2010 tanggal 28 Juli 2011, telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract

tertulis kepada Mediator sampai dengan bataswaktu yang telah ditentukan dalam pasal 13 ayat ( 2 ) huruf c UndangundangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa semenjak Pengugat di PHK tanpa kesalahan, maka berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUUIX/2011terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat harus tetap membayar gaji Pengugat sampaidengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

2003 tanggal 28 Oktober 2004tentang Hak Uji Materiil Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92Tahun 2004 tanggal 17 November 2004), lagipula kalau sekiranyapemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dapat dilakukanoleh Tergugat kepada Penggugat, maka pemutusan hubungan kerja a quodapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyaihukum tetap (inkract

Upah atau hakhak lainnya selama proses (upah selama proses) yangbiasa diterima pekerja in casu Penggugat terhitung sejak PemutusanHubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak tanpa hak pesangondan hakhak lainnya terhadap Penggugat, sebagaimana SuratPemutusan Hubungan Kerja/Termination Letter Nomor BBS/RPAwl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014, yang dimulai dari 1 November 2014sampai dengan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap dan mengikat (inkract van gewijsde) nantinyaHalaman

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan alasanhukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum kiranya agarTergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) kepadaPenggugat sebesar Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) setiap hari setiapTergugat lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusandalam perkara ini telah memiliki kKekuatan hukum yang tetap atau pasti( inkract van gewisjkde ) hingga dilaksanakannya putusan dalam perkaraini dengan baik ;Bahwa berdasarkan

Bahwa semenjak Penggugat di PHK, maka berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUUIX/2011 terhadap pengujianPasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugatharus tetap membayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewjsde) yang jumlahnya akan ditentukanoleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Memerintahkan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiatuntuk segera mendaftar perceraian ini setelan adanya putusan ceral yangtelah mempunyai kekuaran hukum tetap (inkract);9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c/g.

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelahputusan berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan ketentuanperundangundangan Pasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum angka 8 permohonannya bermohon agar Pengadilan memerintahkan Pejabat Kantor UrusanAgama Kecamatan Sungailiat untuk segera mendaftar perceraian ini setelahadanya putusan cerai yang telah mempunyai kekuaran hukum tetap (inkract

nomor 53 hari selasa tanggal 26 07 2016yang ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat i yang berdasarkan padasertifikat hak tanggungan peringkat i nomor 5513/2016 yang diterbitkan tergugatIll ,ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat , terhadap sertifikat hakmilik(shm) nomor 3820, a/n dharma wira ijaya seluas 1575m2 terletak dikelurahan benoa , kecamatan kuta selatan, kabupaten badung ,propinsi bali ,sampai ada ada keputusan mengenai pokok perkara aquo hingga mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract

nomor 53 hariselasa tanggal 26 07 2016 yang ditandatangani oleh penggugatdengan tergugat yang berdasarkan pada sertifikat hak tanggunganperingkat nomor 5513/2016 yang diterbitkan tergugat III ,ditandatanganioleh penggugat dengan tergugat , terhadap sertifikat hak milik(shm)nomor 3820, a/n dharma wira ijaya seluas 1575m2 terletak di kelurahanbenoa , kecamatan kuta selatan, kabupaten badung ,propinsi bali ,sampai ada ada keputusan mengenai pokok perkara aquo hinggamempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

)Menghukum Tergugat dan tergugat Il untuk menghapus biaya bungadan denda tunggakan yang menjadi keterlabatan pembiayaan angsuranperbulan,untuk dilakukan peninjauan ulang dan tidak melakukanpengosongan dan pelelangan umum.Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar uang paksakepada penggugat sebesar rp 2.000.000 (dua juta rupiah ) perhariapabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyaikekuatan hukum yang tetap(inkract).Menghukum Tergugat , Tergugat II dan Tergugat V secara tanggungrenteng

Bahwa oleh karena PHK terhadap Penggugat terhitung sejak 22April 2019 adalah PHK secara sepihak dan belum ada pengesahan dariPengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kKekuatan hukum tetap(inkract van gewisjde), maka Tergugat harus tetap membayarkan gajiPenggugat (upah proses) sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;be Bahwa upah

Syamsul Bukhari)

Rp. 14.352.604,00

5

Penggugat VI (Nasrun)

Rp. 9.218.387,00

5. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan

lima ratus jutarupiah) secara tunai dan seketika ;4243444546Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugiankepada PENGGUGAT terkait hilangnya potensi keuntungan (future lost) dan(opportunity loss)dalam penggunaan uang yang diperkirakan mempunyai nilaikeuntungan minimal sesuai dengan deposito Bank sebesar 2%(dua persen )perbulandari Rp.3.965.000.000;(tiga milyar Sembilan Ratus enam puluh lima juta rupiah )sampai putusan Pengadilan dalam perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap(inkract

Cuti Yang Belum 12/25 x 2.289.228 Rp. 1.098.829Diambil/GugurTOTAL Rp. 8.996.228Bahwa semenjak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Pengugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) yang jika dihitung sejak Penggugatdiberhentikan oleh Tergugat sampai

Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan kepada Para Penggugatbulan Mei 2014, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)No. 937/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harustetapmembayar gaji Para Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.