Ditemukan 447 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : m.hum m.kom mikum m.krim makuku m.kukuh m.kiki m.suim m.k.m m.rum
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TRIYONO, SH
Terdakwa:
NUROCHIM
114 — 52
  • Penerima Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperaasi TA 2015, yang dilegalisir;-----------------------------
  • 1 (satu) bendel fotokopi Surat Laporan Hasil Konfirmasi di KSU AL-HIKMAH di Talun Blitar dari Kepala Bidang Sarana sdri.AMRIH WIGIATI, tanggal 3 Agustus 2015, yang sudah dilegalisir;----------------------------------------------------------------------------------------------
  • 1 (satu) bendel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 24/Kep/M.KUKM
    /VII/2015, tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III dan IV KEMENKOP dan UKM RI, yang sudah dilegalisir;
  • 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 37/PER/M.KUKM/XI/2007, tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang sudah dilegalisir;----------------------------------------------------------------------------------------------
    • /VII/2015, tanggal 10 Juli 2014 tentangPengangkatan dalam jabatan struktural eselon III dan IV KEMENKOP dan UKM RI, yang sudah dilegalisir;1 (Satu) bendel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor : 37/PER/M.KUKM/XI/2007, tentang Uraian TugasPejabat Struktural Dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar asli tindasan Nota Pembelian milik UD.
    Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor : 04/PER/M.KUKM/III/2015tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program BantuanSosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil,Wirausaha Pemula dan lembaga Pendidikan Non Pemerintah, BagianKeempat Kewajiban Peserta Program Sebagai Penerima Bantuan, huruf d.
    Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor : 04/PER/M.KUKM/III/2015tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program BantuanSosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil,Wirausaha Pemula dan lembaga Pendidikan Non Pemerintah, Bagian KeempatKewajiban Peserta Program Sebagai Penerima Bantuan, huruf d. Bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenarana data, informasi dan kelengkapanHalaman 70 dari 137 Putusan Nomor 82/Pid.
    SusTPK/2019/PN.Sbydalam jabatan struktural eselon III dan IV KEMENKOP dan UKM RI, yang sudahdilegalisir; 18) 1 (Satu) bendel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor : 37/PER/M.KUKM/XI/2007, tentang Uraian Tugas PejabatStruktural Dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,yang sudah dilegalisir;19) 1 (Satu) lembar asli tindasan Nota Pembelian milik UD. TIGA PUTRA, JL.
    /VII/2015, tanggal 10 Juli 2014 tentangPengangkatan dalam jabatan struktural eselon III dan IV KEMENKOP danUKM RI, yang sudah dilegalisir; 18) 1 (Satu) bendel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor : 37/PER/M.KUKM/XI/2007, tentang Uraian TugasPejabat Struktural Dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah, yang sudah dilegalisir; 19) 1 (Satu) lembar asli tindasan Nota Pembelian milik UD.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2021 — Pemohon:
GANEFO Alias BIE GUAN,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KABERESKRIMPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA,
57 — 14
  • ., MKn.2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Nomor IndukKoperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia.fotocopy Anggaran Rumah Tangga Koperasi SimpanPinjaam Timur Pratama Indonesia Nomor:1.30/KOSPINTPI/PENG/V/2018 tanggal 30 Juli 2018.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:001413/BH/M.KUKM.2/VI/2016 tentang PengesahanHalaman 23 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Mdnb)Akta Pendirian Koperasi Jasa Timur PratamaIndonesia; 3 (tiga) lembar fotocopy
    tanggal 14 Agustus 2017tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota LuarBiasa Koperasi Simpan Pinjam Timur PratamaIndonesia yang diterbitkan oleh Notaris Ryan BayuCandra, SH., MKn.2 (dua) lembar fotocopy Sertifikat Nomor IndukKoperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia.fotocopy Anggaran Rumah Tangga Koperasi SimpanPinjaam Timur Pratama Indonesia Nomor:1.30/KOSPINTPI/PENG/V/2018 tanggal 30 Juli 2018.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:001413/BH/M.KUKM
    Rizul Sudarmadi, SH,MKn., sebagaimana Pasal 67 ayat (1) angka 21 dalam bagian UsahaTambahan menyebutkan Koperasi Menjalankan Usaha JasaKonsultasi di bidang keuangan dan investasi, Koperasi Jasa TimurPratama Indonesia telah mendapatkan pengesahan Pendirian sesualdengan Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNomor: 001324/BH/M.KUKM.2/V/2016, tanggal 29 April 2016 danmendapat jin usaha dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Selatan Nomor: 1937/24.1PM/31.74/1.824.27
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 259/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
TRIMO, SH., MH
Terdakwa:
Rachmat Budiyanto
108 — 32
  • Jabatan KepalaSatuan Pemeriksaan Intern / Kepala Divisi diLingkungan Lembaga Pengelola Dana BergulirKoperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah;fotocopy Salinan Keputusan Direksi LembagaPengelola Dana Bergulir Koperasi dan usaha Mikro,Kecil dan Menengah No. 178/KEP/LPDB/2011tanggal 10 Mei 2011 tentang Status Masa Orientasidan Pengangkatan Pegawai Tetap Lingkup DirekturBisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasidan usaha Mikro, Kecil dan Menengah;fotocopy Keputusan Menteri KUKM RI No.33/KEP/M.KUKM
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 23 Maret 2015 — BUDIYANTO BIN ZAINURI
116 — 19
  • Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI No.02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program BantuanPengembangan Koperasi.
    tim dari pusat dan Propinsi terlebih dahulumengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan kepadakementrian UKM melalui Dinas Koperindag Kabupaten Meringin yangditeruskan ke Dinas Koperasi UKM Propinsi Jambi untuk diteruskankepada Kementerian UKM , proposal yang diajukan dilengkapi RAB dangambar;Bahwa dana bantuan tersebut diberikan untuk pembangunan pasartradisonal;Bahwa aturan yang digunakan dalam program bantuan tersebut: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci MenengahNo.02/PER/M.KUKM
    lanjut ahli menerangkanmelakukan audit hanya berdasarkan BAP Polisi dan tidak ada audit fisikbangunan sedangkan dasar kontrak adalah RAB;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan ParaTerdakwa diperoleh fakta bahwa pekerjaan pembangunan pasar tradisionalDesa Bukit Bungkul telah selesai 100 % dan telah dimanfaatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan: UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan menengah RINomor 02/PER/M.KUKM
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN.Wgp.
Tanggal 6 Desember 2017 — -GABRIEL MANIK UN.SVD
1913 — 1938
  • pada Kantor Notaris dan PPATPAU DJARA LIWE, SH Nomor: 85, Tanggal 29 Juli 2016 tersebut di perkuatdengan KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH NOMOR: 001901/BH/M.KUKM.2/VI1I/2016 TENTANGPENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA AMANDAPERMATA WAINGAPU, Tanggal 22 Agustus 2016;Bahwa Para Pemohon Praperadilan dalam kapasitas sebagai badan Pengurusdan Badan Pengawas KOPERASI SERBA USAHA (KSU) AMANDA PERMATAWAINGAPU?
    Fotocopy Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia, nomor: 001901/BH/M.KUKM.2/VII/2016, tentang Pengesahan AktaPendirian Koperasi Serba Usaha Amanda Permata Waingapu, tanggal 22Agustus 2016, tanpa aslinya , selanjutnya diberi tanda P2;3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
IPE WIRYANINGTYAS, SH
Terdakwa:
EDY NURHIDAJAT,SP. Bin HARDIMAN
89 — 91
  • Penerima Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperaasi TA 2015, yang dilegalisir;-----------------------------
  • 1 (satu) bendel fotokopi Surat Laporan Hasil Konfirmasi di KSU AL-HIKMAH di Talun Blitar dari Kepala Bidang Sarana sdri.AMRIH WIGIATI, tanggal 3 Agustus 2015, yang sudah dilegalisir;----------------------------------------------------------------------------------------------
  • 1 (satu) bendel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 24/Kep/M.KUKM
    /VII/2015, tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III dan IV KEMENKOP dan UKM RI, yang sudah dilegalisir;
  • 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 37/PER/M.KUKM/XI/2007, tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang sudah dilegalisir;----------------------------------------------------------------------------------------------
    • Bidang Pemasaran danJaringan usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor326/Kep/PPK/Dep.4/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang PenetapanKoperasi Penerima Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui KoperaasiTA 2015, yang dilegalisir;1 (Satu) bendel fotokopi Surat Laporan Hasil Konfirmasi di KSU ALHIKMAHdi Talun Blitar dari Kepala Bidang Sarana sdri.AMRIH WIGIATI, tanggal 3Agustus 2015, yang sudah dilegalisir; 1 (Satu) bendel fotokopi Petikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RINomor: 24/Kep/M.KUKM
    /VII/2015, tanggal 10 Juli 2014 tentangPengangkatan dalam jabatan struktural eselon Ill dan IV KEMENKOP dan UKM RI, yang sudah dilegalisir;1 (Satu) bendel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor : 37/PER/M.KUKM/XI1/2007, tentang Uraian TugasPejabat Struktural Dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar asli tindasan Nota Pembelian milik UD.
    Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor : 04/PER/M.KUKM/III/2015tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program BantuanSosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil,Wirausaha Pemula dan lembaga Pendidikan Non Pemerintah, Bagian KeempatKewajiban Peserta Program Sebagai Penerima Bantuan, huruf d.
    /VII/2015, tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatandalam jabatan struktural eselon IIl dan IV KEMENKOP dan UKM RI, yang sudah dilegalisir;1 (Satu) bendel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor : 37/PER/M.KUKM/XI/2007, tentang Uraian Tugas PejabatStruktural Dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar asli tindasan Nota Pembelian milik UD.
    /VII/2015, tanggal 10 Juli 2014 tentangPengangkatan dalam jabatan struktural eselon Ill dan IV KEMENKOP dan UKM RI, yang sudah dilegalisir;1 (Satu) bendel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor : 37/PER/M.KUKM/XI1/2007, tentang Uraian TugasPejabat Struktural Dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang sudah dilegalisir;Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2019/PN.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 82/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 22 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : JONI INDRAWADI Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat II : TURIADI Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat III : DAUD NOVERLIS Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat IV : JUADI Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat V : EVI S Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat VI : AMIRUDIN Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat VII : SUPIN RIANTO Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat VIII : M HIDAYAT GULO Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat IX : RAMLY Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat X : TOTOK Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat XI : DARMAN Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat XII : TASRIL Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H.
Pembanding/Penggugat XIII : MARYAN Diwakili Ol
60 — 28
  • Bahwa Tergugat adalah Koperasi Unit Desa yang didirikanberdasarkan Akta Pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) AlBarokahNomor: 04a/BH/PAD/PERINDAGKOP.UKM/V/2005 tanggal 12 Mei2005 sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 1992 tentangPerkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha KecilMenengah RI No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-10-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2274 K/PID.SUS/2010
Tanggal 20 Oktober 2011 — OKTOVIANUS KARETH, SE
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empatpuluh enam ribu rupiah) dan Dana Belanja Lembaga Sosial lainnya senilai Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa penyaluran Dana Bantuan Ekonomi Produktif sebesar Rp.3.179.346.000, (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empatpuluh enam ribu rupiah) tersebut seharusnya dilaksanakan dengan disalurkansecara langsung kepada penerima bantuan sesuai Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 43/Per/M.KUKM
    ratus dua puluhsembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Dana BelanjaLembaga Sosial lainnya senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) ;Bahwa penyaluran Dana Bantuan Ekonomi Produktif sebesar Rp.3.179.346.000, (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empatpuluh enam ribu rupiah) tersebut seharusnya dilaksanakan dengan disalurkansecara langsung kepada penerima bantuan sesuai Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 43/Per/M.KUKM
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 08-05-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 322/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SATRIYA SUKMANA, SH
Terdakwa:
1.BUDI HADI MULYADI
2.SIMSON FREDDY SIMATUPANG
3.MASHURI PRAMULIA SETIABUDI
236 — 49
  • Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN BksKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor001487/BH/M.KUKM.2/IV/2016 Tentang Pengesahan Akta PendirianKoperasi Simpan Pinjam Artha Makmur Sentosa tanggal 14 Juni 2016dengan nomor akta : 20 tanggal 19 Mei 2016 dengan modal awal Rp.Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) kemudian menambah modalsebesar Rp.9.000.000.000, (Sembilan miliar rupiah) sehingga totalmodal keselurunhan sebesar Rp.14.000.000.000, (empat belas miliarrupiah), yang mana dalam
    Setya Mekar Jaya, No. 126Aren Jaya, Bekasi Timur sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Nomor :001487/BH/M.KUKM.2/IV/2016Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ArthaMakmur Sentosa tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor akta : 20 tanggal 19Mei 2016 dengan modal awal Rp.
    Setya Mekar Jaya, No. 126 Aren Jaya, BekasiTimur Kota Bekasi sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi Dan UsahaKecil Dan Menengah Nomor :001487/BH/M.KUKM.2/IV/2016 TentangPengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Artha MakmurSentosa tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor akta : 20 tanggal 19 Mei2016 dengan modal awal Rp.
    Setya Mekar Jaya, No. 126 Aren Jaya, Bekasi TimurKota Bekasi sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Nomor :001487/BH/M.KUKM.2/IV/2016 Tentang Pengesahan AktaPendirian Koperasi Simpan Pinjam Artha Makmur Sentosa tanggal 14 Juni2016 dengan nomor akta : 20 tanggal 19 Mei 2016 dengan modal awal Rp.Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) kemudian menambah modal sebesarRp.9.000.000.000, (Sembilan miliar rupiah) sehingga total modalkeseluruhan sebesar Rp.14.000.000.000, (empat
    Setya Mekar Jaya, No. 126 Aren Jaya, BekasiTimur Kota Bekasi sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha KecilDan Menengah Nomor :001487/BH/M.KUKM.2/IV/2016 Tentang PengesahanAkta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Artha Makmur Sentosa tanggal 14 Juni2016 dengan nomor akta : 20 tanggal 19 Mei 2016 dengan modal awal Rp.Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) kemudian menambah modal sebesarRp.9.000.000.000, (Sembilan miliar rupiah) sehingga total modal keseluruhansebesar Rp.14.000.000.000, (empat
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum
Register : 15-10-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bon
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
BINSAR SIMORANGKIR Anak Dari Alm SINEL SIMIRANGKIR.
116 — 42
  • No.123/KEP/M.KUKM/2004 tanggal 06 Oktober 2004 yang menyatakanpenyelenggaraan perbantuan akta pendirian dilakukan di pemerintahdaerah masingmasing; Bahwa untuk unit simpan pinjam merupakan yang bagian dari koperasihanya mengajukan kembali untuk disahkan akta perubahan anggaransedangkan koperasi simpan pinjam permbentukan koperasi dari awalyang khusus melayani simpan pinjam dan perbedaan modalpendiriannya; Bahwa Yang berwenang untuk mengurus usaha simpan pinjam ialahpengurus; Bahwa Calon anggota koperasi
    Koperasi dan UKM Nomor11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemupukanModal Penyertaan Pada Koperasi;f. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;g. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam OlehKoperasi;h.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 08-05-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
Ulik Esrata
Tergugat:
KOPERASI SEMPAN PINJAM TIARA JAWA TIMUR
67 — 22
  • Bukankah PemerintahBanyuwangi bersama DPRD Banyuwangi sedang mempersiapkan PerdaRentenir;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia Nomor : 20/Per/M.Kukm/Xi/2008 TentangPedoman Penilaian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RepublikIndonesia, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasimerupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha menghimpundan mengalirkan dana dari dan atau anggotanya, calon anggota, koperasi laindan
Pengadilan PTA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 39/Pdt.G/2019/PTA.Smd
Tanggal 15 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
151 — 103
  • Namun demikianberdasarkan posita poin 3 (Dalam Pokok Perkara) surat jawaban Terbanding IIdan Terbanding III yang bertanggal 12 Maret 2019, secara tegas diakui bahwaTerbanding II adalah Ketua Koperasi Baitul Mal Wattamwil Baiturrahman yangdidirikan memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri NegaraKoperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor:Halaman 5 dari 16 hlm. put. no. 39/Pdt.G/2019/PTA.Smd104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pembentukan,Pengesahan Akta Pendirian Dan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 18-01-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 17-06-2022
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Yyk
Tanggal 9 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.MAHENDRA D SH MH
2.NOVAN HARPANTA SH MH
Terdakwa:
BENNY TJOKROSAPUTRO
735 — 282
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 007048/BH/M.KUKM.2/I/2018 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Konsumen Hanson Mitra Mandiri tanggal 18 Januari 2018; dan seterusnya

    • dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.n. BENNY TJOKROSAPUTRO NO. PERKARA : 13/PID.SUS/2022/PN YYK.

Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum
Register : 27-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wgp
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMAD SYAFA, SH
Terdakwa:
1.GABRIEL MANEK UN, SVD Alias GABRIEL
2.drh. OCTOVINUS SAMUEL UMBU BARA ROENDI Alias SAMUEL
3.DARIUS HAWU DJOH Alias DARIUS
78 — 35
  • NO 85 tanggal 29 Juli 2016 yang diterbitkan oleh PAUL DJARA LIWE, S.H. selaku Notaris dan PPAT;
  • 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor : KUKM .518.02 46/KPTS/2/VIII/2016 Tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Serba Usaha Amanda Permata Waingapu pada tanggal 31 Agustus 2016;
  • 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil Dan Menengah denga Nomor : 001901/BH/M.KUKM
    Amanda PERMATAWAINGAPU NO 85 tanggal 29 Juli 2016 yang diterbitkan oleh PAUL DJARALIWE, S.H. selaku Notaris dan PPAT.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil danMenengah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor : KUKM .518.0246/KPTS/2/VIII/2016 Tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan BadanPengawas Koperasi Serba Usaha Amanda Permata Waingapu pada tanggal31 Agustus 2016.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil DanMenengah denga Nomor : 001901/BH/M.KUKM.2/VIII
    usaha dan di Kabupaten SumbaTimur banyak sekali Koperasi dalam usaha kecil maupun usaha besar danuntuk KSU Amanda Permata Waingapu telah memenuhi syarat dibentuknyasuatu Usaha Koperasi;Bahwa menurut saksi Koperasi Serba Usaha Amanda Permata Waingapusudah memenuhi syarat sehingga saksi melakukan pengukuhan terhadapBadan Pengurus dan Badan Pengawas oleh karena sesuai permohonanMereka telah dilampirkan suratsurat berupa: Akta Notaris, SK MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 001901/ BH/ M.KUKM
    tidak bisa dibayarkan oleh bendahara;Bahwa KSU Amanda Waingapu digagas oleh saya dengan Terdakwa lain padatahun 2015 kemudian KSU Amanda Waingau mulai aktif tahun 2016;Bahwa KSU Amanda Waingapu dirintis oleh Terdakwa bersama para Terdakwalain pada tanggal 29 Juli 2016 berdasarkan Akta Notaris yang dikeluarkan olehNotaris Paul Djara Liwe,SH dengan No Akta No.85 tanggal 29 JUIli 2016;Bahwa dari Akta Notaris/PPAT tersebut Menteri Koperasi Usaha Kecil danMenengah mengeluarkan Keputusan No. 00190/BH/M.KUKM
    AmandaPERMATA WAINGAPU NO 85 tanggal 29 Juli 2016 yang diterbitkan olehPAUL DJARA LIWE, S.H. selaku Notaris dan PPAT.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil danMenengah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor : KUKM .518.0246/KPTS/2/VIII/2016 Tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan BadanPengawas Koperasi Serba Usaha Amanda Permata Waingapu padatanggal 31 Agustus 2016.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil DanMenengah denga Nomor : 001901/BH/M.KUKM.2/VIII
    AmandaPERMATA WAINGAPU NO 85 tanggal 29 Juli 2016 yang diterbitkan olehPAUL DJARA LIWE, S.H. selaku Notaris dan PPAT;. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil danMenengah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor : KUKM .518.0246/KPTS/2/VIII/2016 Tentang Pengukuhan Badan Pengurus dan BadanPengawas Koperasi Serba Usaha Amanda Permata Waingapu pada tanggal31 Agustus 2016;. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan usaha Kecil DanMenengah denga Nomor : 001901/BH/M.KUKM.2
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 15-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN LAMONGAN Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Lmg
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro
Tergugat:
1.KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
2.PURWANTO, S.Ip
3.Drs. SUDARTO, M.Pd
4.SUNARYATA
5.Drs. KISWAHYUDI
6.Drs. Suraji
126 — 39
  • Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yangdibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKMRepublik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriNegara Koperasi dan UKM ~ Republik Indonesia Nomor11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UsahaMikro, Kecil dan Menegah Sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor KEP292/MK.5/2006
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Putus : 21-11-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/AG/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) “SYARIAH KHODIJAH” vs 1. SRI MULYANI, S.Pd., M.M., , dkk
460 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diangkat oleh Penggugat;Menimbang bahwa berkaitan dengan sengketa tersebut lebih dahuludipertimbangkan halhal sebagai berikut:Menimbang bahwa manajer koperasi yang dalam undangundangdisebut pengelola koperasi, adalah anggota koperasi atau pihakketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untukmengelola koperasi atau unit simpan pinjam koperasi demikianpengertian yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 10 PeraturanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (permenkopUMKM RI) Nomor 16/Per/M.KUKM
    dalil gugatan Penggugat atasdilakukannya perjanjian pembukaan rekening nomor 1.072.00026.5 olehdan atas nama Tergugat selaku manajer Koperasi Bank Jatengcabang pembantu Pedan, unit syariah (Turut Tergugat ), ditolak;Tanggapan Pemohon Kasasi:1)Bahwa Majelis Hakim tidak komprehensif dalam memahami hubunganmanajer (pengelola) dengan pengurus adalah merupakan bagian yangtak terpisahkan dari koperasi syariah itu sendiri sebagaimana dapatdilihat dalam Bab V pasal 17 Permenkop dan UMKM RI Nomor16/Per/M.KUKM
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum
Register : 09-03-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 69/PID/2018/PT SMG
Tanggal 12 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa I : Lia Mantaraga Binti Surandi
Terbanding/Terdakwa II : Susilowati Binti Surandi
172 — 112
  • Syariah yang menyebutkan: Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihakatau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatanhukum dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah AkadMurobahah disebut sebagai Akad jual beli. ( Baca Varia Peradilanterbitan XXXI No. 360 November 2015 hal. 55 s/d hal. 66 dengan judul Anatomi sengketa pembiayaan Syariah dan Penyelesaiannya diPengadilan Agama Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM
    kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihakatau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatanhukum dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah AkadMurobahah disebut sebagai Akad jual beli. ( Baca Varia Peradilanterbitan XXXI No. 360 November 2015 hal. 55 s/d hal. 66 dengan judulHalaman 39 Putusan Nomor 69/Pid/2018/PT SMG Anatomi sengketa pembiayaan Syariah dan Penyelesaiannya diPengadilan Agama Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM
    hukum atauaturan : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena perkara a quomerupakan perkara atau sengketa Ekonomi Syariah sebagaimanaPasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yangmenyebutkan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjianantara dua pihak atau lebih melakukan dan atau tidak melakukanperbuatan hokum dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi SyariahAkad Murobahah disebut sebagai Akad Jual Beli Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia No 06/PER/M.KUKM
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Smr
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI TKBM SAMUDERA SEJATERA KOMURA
Tergugat:
NURDIN MUIS
80 — 27
  • Bahwa total keseluruhan utangutang Tergugat melebihi Rp. 204.292.446(dua ratuS empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) adalah bertentangan dengan judul dari gugatan Penggugat GUGATAN SEDERHANA, dimana didalam peraturan.Peraturan Menteri Koprasi dan Usaha Kecil daHalaman 8 dari 20 Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN Smrn Menengah Republik Indonesia,Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015.Tentang UsahaSimpan Pinjam Oleh Koprasi,yang berasaskan Kekeluargaan sudah tidak sesuai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-02-2011 — Upload : 30-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1478 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 22 Februari 2011 — BURHAN, SE bin ABDULLAH
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi BEC Kecamatan Langsa Kota Rp.100.000.000,00 ;Bahwa setelah diusulkan ke14 (empat belas) koperasi di wilayah KotaLangsa tersebut kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahRI melalui Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam kemudian Kementerian Koperasi dan UsahaKecil Menengah RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 144/Kep/M.KUKM/XII/2005 tanggal 21 November 2005 tentang penetapan namanamaKSP/USPKoperasi dalam rangka program pengembangan usaha
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 16/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
RICHARD IYABU
Tergugat:
1.GUBERNUR GORONTALO
2.BUPATI KABUPATEN POHUWATO
Intervensi:
PT. PUNCAK EMAS TANI SEJAHTERA
239 — 180
  • ., M.H. yang mana atas aktatersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Koperasi danUsaha Kecil Menengah berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi danHalaman 36 dari 115 halaman Putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.GTO.Usaha Kecil Menengah No. 000776/PAD/M.KUKM.2/X/2018 tanggal10 Oktober 2018;Bahwa Penggugat mendalilkan akibat terjadi dualisme KUD DharmaTani menyebabkan permasalahan tersebut bergulir di PengadilanMarisa dan PTUN Manado;Bahwa sebagaimana Tergugat II jelaskan dalam eksepsi diatasbahwa
    Mas;Bahwa kepengurusan Abdul Kadir Akib dkk yang selanjutnyaditeruskan oleh kepengurusan Uns Mbuingga dkk merujuk padapengesahan Bupati Pohuwato No. 99/BH/XXII.5/II/2015 dan terakhirtelan dirubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PerubahanHalaman 64 dari 115 halaman Putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.GTO.Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani No. 14tanggal 22 September 2017 yang telah mendapatkan persetujuanberdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil MenengahNo. 000776/PAD/M.KUKM
    bersamaHalaman 66 dari 115 halaman Putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.GTO.berdasarkan kesepakatan para anggotanya sesuai mekanisme yangdiatur dalam anggaran dasar koperasi, sebagaimana dinyatakan dalamBerita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit DesaDharma Tani No. 14 yang dibuat dihadapan Hartati Haridji, S.H., M.H.yang mana atas akta tersebut sudah mendapatkan persetujuan dariMenteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan KeputusanMenteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.000776/PAD/M.KUKM
    ,M.H.; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Akta Notaris Nomor 14 tentang Berita AcaraRapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi UnitDesa (KUD) Dharma Tani.; (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Keputusan Menteri Koperasidan Usaha Kecil danMenengah Nomor : 000/776/PAD/M.KUKM.2/X/2016, tanggal 10 Oktober 2018, tentangPersetujuan Perubahan Anggaran DasarKoperasi Unit Desa Dharma Tani; (Fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Pohuwato, Nomor316/13/X/Tahun 2009, tentang Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi