PRASETYO, S.Si yang menerangkanbahwa: .BB775/2017/NNF berupa 3( tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebutdiatas disita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan.BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

KOMPOL IBNU SUTARTO,ST, 3.PENATA EKOFERY PRASETYO, S.Si yang menerangkan bahwa: BB776/2017/NNF berupa3( tiga) tablet kKemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mgtersebut diatas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 12 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang psikotropika.BB777/2017/NNF berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan

ALPRAZOLAM 0,5 mgtersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam GolonganIV (empat) Nomor urut 2 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997tentang psikotropikaBahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tablet kemasan warnasilver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10 (sepuluh) butirtablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mg tidak adaHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017

tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daun denganberat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebut diatasdisita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan .BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017/PN Tgl.FUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

ALPRAZOLAM 0,5 mg tersebut diatas adalah mengandungALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 dalamperaturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganPsikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropikaMenimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tabletkemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mgtidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

yakni Sdri KARTINI AteKANJENG MAMI Bin MUHDAR tersebut.Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan,pengadaan, Penyimpanan dan distribusi obat, Pengelola obat,Pelayanan obat atas resep dokter, Pelayanan Informasi Obat, dan ObatTradisional sesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangundangHalaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.RtaNo.36 tahun 2009 tetang Kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai dengan PERMENKESREPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER / V / 2011,tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian(Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).

Sehingga fasilitaspelayanan kefarmasiannya berupa toko obat harus memilki ijin danpenanggung jawabnya seorang tenaga teknis kefarmasian yangmempunyai SIKTTK.Bahwa Ahli menerangkan tidak semua orang di perbolehkan praktikkefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES /PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerja TenagaKefarmasian;Bahwa Ahli menerangkan Ya, memang ada untuk obat dan bahan obatdigolongkan atas

Obat berijin hanya bolehmenjual obat bebas, dan untuk obat bebas terbatas boleh diiualdalam jumlah tertentu/terbatas berdasarkan aturan pakai dalamlamanya 1 siklus pengobatan;Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Rta Apotek, Rumah Sakit boleh menjual obat bebas, dan untuk obatbebas terbatas boleh dijual dalam jumlah tertentu/terbatasberdasarkan aturan pakai dalam lamanya 1 siklus pengobatan,untuk obat keras bisa dijual langsung kepasien sepanjangmemenuhi ketentuan Permenkes No. 924/Menkes

Yang dimaksud tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melaksanakan praktik kefarmasian,sebagaimana tercantum dalam Pasal 198 UU RI no. 36 Tahun 2009,yaitu sesuai dengan pasal 108 orang yang tidak memiliki latar belakangHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Rtapendidikan sebagai tenaga apoteker dan juga memiliki ijin praktikkefarmasian sesuai dengan syarat dan ketentuan tenaaa kefarmasianyang diatur dalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/ MENKES / PER/ V / 2011, tentang Registrasi

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RIsehingga kosmetika tersebut tidak boleh dijual kepada konsumendengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998, izin edar akandiberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian sertamenurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES

Dan berdasarkan Permenkes RI Nomor:1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1):Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariMenteri ayat (2): izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi;Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 106 ayat (1) mensyaratkanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998,izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi

yang lulus dalampengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010, menjelaskan bahwa kosmetika hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Untuk izin Edar Kosmetikatercantum pada Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa izin edar diberikan oleh KepalaBadan POM;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN BikBahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas ObatDan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 tentangkriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tahun 2010 makasejak 31 Desember 2010 semua kode dan nomor registrasi dan kodenomor Izin Edar yang lama CD atau

Notifikasi yang dimaksuddiatas sebagaimana yang diatur pada permenkesno.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik.

biru termasuk kedalam obat bebas terbatas adalah Kepmenkes RI No. 2380/A/SK/VI/83tentang Tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, sesuaipasal 3 ayat (2) yang berbunyi "tanda khusus untuk obat bebas terbatasadalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.Bahwa benar yang harus dimiliki oleh seseorang jika menjual obat/pil warnakuning bertuliskan DMP adalah orang tersebut harus mendirikan toko obatdengan penanggung jawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengankeputusan Menkes

nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahanPeraturan Menkes No. 167/Kap/B.VIII/1972/X/1993 tentang perdaganganeceran obat pasal 5 atau asisten apoteker dan selain itu dapat mendirikanapotik dengan penanggung jawab apotik sesuai dengan keputusan menterikesehatan nomor 922/Menkes/SK/X/20012 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/1993 tentangketentuan dan tata cara pemberian ijin Apotek bab pasal IV.Bahwa benar prosedur perijinan tentang peredaran obat/pil warna kuningbertuliskan

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasukDaftar Obat Keras;Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimanadimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaanfarmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar,serta diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obatyang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukHalaman 12 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2016/PN Tlgmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana para Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi; Bahwa

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

diBadan POM berarti tablet Double L yang di edarkan oleh tersangka WAHYUMULYO INDARTO Bin SIDIK adalah obat jenis tablet yang tidak di produksioleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar / obat palsu tidak dibenarkanuntuk diedarkan karena tidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuaiketentuan dan mengedarkan obat tidak ada nomor pendaftaran/ilegal yangharus diuji dulu mutu) keamanan dan kemanfaatannya dan tidakmembahayakan kesehatan manusia ;bahwa sesual Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/I/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/I/2011.yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual /menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian dan pengawasan

Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/I/2011.yang diberi ijin untuk mendistibusikan / menjual /Halaman ke 13 dari 19 halamanPutusan Nomor : 195/Pid.Sus/2017/PN Tlg.menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukantindak

berarti tablet pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa WahyuMulyo Indarto bin Sidik adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikanresmi / obat tanpa ijin edar / obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karenatidak dilengkapi penandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkanobat tidak ada nomor pendaftaran/ilegal yang harus diuji dulu mutu keamanan dankemanfaatannya dan tidak membahayakan kesehatan manusia ;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/l/2011.yang diberi ijin untuk mendistibusikan / menjual /menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dalam memiliki, menyimpan,mengedarkan pil LL (pil dobel L) tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yangberwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukan sebagai atau atas namasuatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah

Tadjuddin Chalid Makassar dan telah mendapatkan surat izin berceraiyang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum, NomorKP.04.02/MENKES/676 7/2021, tertanggal 17 Desember 2021;8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.9.

Mksmediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat.Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor wilayah KementrianKesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, telah terlebin dahulu menunjukkan di depanmajelis, Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan olehMenteri Kesehatan dan Umum, Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal17 Desember 2021.Bahwa

Tadjuddin Chalid Makassar,telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis, Surat Izin Perceraian daripejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Umum,Nomor KP.04.02/MENKES/6767/2021, tertanggal 17 Desember 2021, olehkarenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara administrasi bagipegawai negeri sipil.Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang meghadap sebagai wakil ataukuasanya, meskipun telah dipanggil

Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia pada Tanggal 30 Setember 2013 yang tentunya dengandiangkatnya Tergugat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia makaTergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milikPemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 920/MENKES

Bahwa selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUPSanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, TentangKeputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Non PNS oleh Tergugat sudah sangat berTentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 TentangPedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU DilingkunganDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yangmana dalam BAB VII angka 5 Tentang Hukuman/Sanksi sudah

sangat jelasbahwa sebelum dijatuhkan sanksi admintrasi berupa pemberhentian denganhormat/tidak dengan hormat terlebih dahulu harus diberikan teguran lisandan apabila teguran lisan tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis danapabila teguran tertulis tidak ditaati, maka baru dilakukan pemberhentiandengan hormat/tidak dengan hormat;Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/x/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal

Putusan Nomor 612 K/TUN/2015sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara sudah melakukan perbuatan melawan hukum denganmelanggar Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan RI yang seharusnya kalau Penggugat melakukankesalahan maka terlebih dahulu di buktikan dulu kesalahannya danselanjutnya diberikan teguran lisan atau teguran

Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yangdikeluarkan Tergugat tidaklah mempunyai pijakan hukum dan bahkanmelanggar ketentuan Perundang Undangan yang dijadikan dasardalam mengeluarkan Keputusan tersebut;Bahwa selama bertugas di RSUP Sanglah Denpasar Penggugat selalumelaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab,giat, rajin dan selalu mematuhi aturan Rumah Sakit yang merupakankewajiban setiap Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES

Dr.HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran denganNo : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia a.n.RADJAGAU,SKM.

M.Kes selaku Pimpinan Kegiatan dengan No.835/MENKES/SK/V1/2005 tanggal 02 Juni 2005;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku UtaraNo.027/588/tanggal 25 Mei 2005 tentang penunjukkan SALIM LAMIDI,S.Sos selaku Ketua Pemeriksaan Barang Tahun Anggaran 2005;Surat Perintah Membayar No.00689/SP2K/KU.530/XII/2005, CV.

HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan No.835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama RADJAGAU,SKM.

HUSIEN KAUSAHA, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggarandengan No.835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Keseharatan Republik Indonesia a.n.RADJAGAU,SKM.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 02 Juni2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan Kegiatan Nomor :835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ProvinsiMaluku Utara Nomor : 027/588 tanggal 25 Mei 2005 tentang PenunjukaSalim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua Pemeriksaan Barang TahunAnggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/V/2008, menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sudah ditetapkan.b. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan...dan Psikotropika pro justitia. Di mana di dalamnya mengatur tentang klasifikasidan aturan pelaksanaan tes urine.C.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli saat melakukan test urine tidak sesualdengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika pro justitia.e.

Kp.03.003/II/1 23/2012;Perbuatan Tergugat tersebut adalah tidak sah karena selain ketidakwenangan Tergugat untuk membebastugaskan Penggugat untukmenjalankan praktik medis, pembebastugasan Penggugat oleh Tergugatjuga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.755/Menkes/PERE/IV/2011, karena tanpa melalui proses yang seharusnyadilakukan oleh Panel Pendisiplinan Profesi dan tanpa adanya keputusandari Panel Pendisiplinan Profesi, namun Tergugat telah memberikan sanksikepada Penggugat.

Dengan tanpa melalui prosedursebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.755/Menkes/PERE/IV/2011, Tergugat telah melakukan penghukumankepada Penggugat. Hal itu jelas penzaliman buat Penggugat.

Djamil Padang Nomor03/03/II/115/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaandr.Noverial Sp.OT, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.26;Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : = 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, telahdidoen loat dari internet, selanjutnya diberi tanda T.27;Fotocopy Surat Ka.Instalasi Rawat Inap Bedah No.45/Irna Bedah/III/12tanggal 10 Maret 2012, sesuai foto copy tanda tangan basah, selanjutnyadiberi tanda T.28;Fotocopy Tarif Jasa

SK/XI/2008, tanggal 18 November 2008 tentang PedomanKlasifikasi dan Standar Rumah Sakit pendidikan, didoen load Internet ,selanjutnya diberi tanda T.32;Fotocopy Surat Tugas Nomor 2077//HI6.2/KP/2010 tanggal 09 April 2010,sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda 1.33;Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, didoen loadInternet selanjutnya diberi tanda 1.34;Fotocopy Peratutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1045/MENKES

Jamildengan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentangPenyelenggaraan Komite Medik Rumah sakit telah ternyata jelas perbedaannya,tetapi yang jelas bahwa Kepala atau Direktur adalah pimpinan terrtinggi dalamrumah sakit yang salah satunya berfungsi untuk melakukan pembinaanpengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;Menimbang, bahwa tidak adanya keputusan komte etik yang dibentukoleh Tergugat untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran profesi yangHalaman

HARYANTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama KetigaPasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPeraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika DAN Kedua Kesatu Pasal 197 UndangundangRepublik Indonesia No.36 tahun

Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika jo Peraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua :Bahwa ia terdakwa ARYA BRAJANATA Als. BJ Bin FX.

BB3339/2020/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam PeraturanMenkes RI No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

SmnGolongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No.44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi tembakau gorilla bersamaAGUNG PATOL tanpa jin dari pihak yang berwenang;Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib,terdakwa membeli patungan bersama USMAN Obat keras jenis PilTrinexyphenidyl kepada APUD HADIYANTO (terdakwa

SmnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhiunsur kedua dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RINo.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Ad.3.

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

Sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/Menkes/Per/Per/VIII/ 2010 tahun2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 2 ayat (1) bahwa Setiap kosmetikahanya dapat diedarkan setelan mendapat izin edar dari Menteri, danBerdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 Ayat (1)Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhikriteria kKeamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, Pelaku Usahawajib

/ PER/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol; Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaanfarmasi dan alat Kesehatan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1176/ Menkes/Per/Per/VIII/

dari keterangan Ahli Annisya Harfan, S.Farm., Aptmenerangkan Regulasi yang mengatur tentang Pengawasan Produksi danPeredaran Kosmetik antara lain : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Menteri Kesehatan Repbulik Indonesia Nomor1176/MENKES

/ PER/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol; Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanansediaan farmasi dan alat Kesehatan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1176/ Menkes/Per/Per/VIII

Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2020/PN Btm Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandungalkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1176/ Menkes

Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalamPermenkes 749a/ /Menkes/Per/Xl/1989 Pasal 10, Jo. UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kKedokteran pada Pasal 17,maka patutlah kita mengingat pasal 570 KUH Perdata tentang hak milik(Eigendom), yang berbunyi:1.

Dimana sesuai asas hukum perdata yaitu hak milik adalah hak mutlakyang tidak dapat diganggu gugat (droit inviolable el sacre) denganmemperhatikan fungsi sosial dan larangan penyalahgunaan hak(misbruik van recht) dari pemilik dan/atau para pemilik;Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalam Permenkes 749a//Menkes/PER/XIV1989 Pasal 10, Jo.

Dalam putusan perkara tersebut diakui bahwa rekammedis miiik Pemohon Kasasi telah dimusnahkan dengan mengacu padaPermenkes Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989. Untuk itu Judex FactiPengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Badg.,Hal. 25 dari 37 hal. Put.

dengan mengacupada Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XIV1989. Padahal sebelumnyaPenggugat telah berkalikali meminta rekam medis tersebut atau setidaknyamemberikan salinan isi rekam medis atau resume medis Penggugat, untukmengetahui penyebab kebutaannya.

RepublikIndonesia Nomor 749 a/MenKes/Per/XIl/1989 menyebutkan bahwa rekam mediadapat dipakai sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.

Bahwa putusan Judex Factie aquo sudah benar dan tepatkarena Pembanding dalu Tergugat mendalilkan strukturKementerian Kesehatan (Kemenkes) berdasar Permenkes Nomor114/Menkes/PER/VIII/2010 dengan struktur KemnkesBerdasarkan Permenkes Nomor 1146/Menkes/PER/VIII/2010,ternyata dari dua Permenkes tersebut strukturnya adalah samasehingga tidak menjadi masalah;2.

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpba menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin, tanpa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimanadiatur dalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/2011 dan dari penjualan tersebut terdakwa mendaDatkankeuntunaan sebesar Rp. 10.000, per keping / 10 butir yangdipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zeriithwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan padasisi lainnya, telah

Apotek berizin dan untukmembelinya pun harus dengan resep dokter ;Bahwa fungsi obat carnophen adalah sebagai obat penenangsusunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orangyang mengalami gangguan jiwa ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah :Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasian sebagaimanatercantum dalam pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889 / MENKES

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin, tanpa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana diaturdalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 dan daripenjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp10.000, per keping/10 butir yang dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan seharihari.Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi berupaObat Jenis Carnophen Zenith yang izin edarnya telah dicabut;Bahwa Obat jenis Carnophen

Terdakwa menjualHalaman 16 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.Rtaobat tersebut tanpa ijin, tanoa menerima resep dokter dan terdakwa tidakmemiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana diaturdalam PERMENKES RI Nomor 889/MENKES/ PER/ V/ 2011 dan daripenjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp10.000, per keping/10 butir yang dipergunakan terdakwa untukmemenuhi kebutuhan seharihari.e Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan Farmasi berupaObat Jenis Carnophen Zenith

selaku Tim Pemeriksa, menyatakanbarang bukti berupa : 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalambungkus rokok Gudang Garam Signature adalah mengandungHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Smnsenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan Nomor Urut118 (seratus delapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si selakuTim Pemeriksa, menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,17369 gram yangtersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature adalah mengandungsenyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 93 (sembilanpuluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA ierdaftar dalam Golongan Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

selaku Tim Pemeriksa, menyatakanHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Smnbarang bukti berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan beratbersin keseluruhan irisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalambungkus rokok Gudang Garam Signature adalah mengandung senyawasintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 93 (sembilanpuluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA iterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 118(seratus delapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

Prinmono, MH, lbnu Sutarto, ST,Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku Tim Pemeriksa, menyatakan barang buktiberupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhanirisan daun 0,17369 gram yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang GaramSignature adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan Nomor Urut118 (Seratus delapan belas) dan dalam Peraturan Menkes

Unsur bagi diri sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana teruraidiatas bahwa narkotika yang dibeli oleh terdakwa Bersama saksi Dedy Anggoroyang dikenal dengan nama tembakau gorila yang mengandung senyawasintetis ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93(sembilanpuluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUQROADBICAterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dan dalamPeraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

edar di Badan POM berarti tabletHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tig.double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1I/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintan dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa

putin berlogo LL yang dijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejakHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tig.tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jin untuk menjual ataumengedarkan pil Doble L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa