Ditemukan 496 data
13 — 1
tentang Peradilan Agama (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159),Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
20 — 3
Nomor 7Tahun 1989 tentang Peraditan Agama (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun2066 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4611),UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndarigUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republikindonesia tahun 2008 nomar 158), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nemor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5076
16 — 8
No. 5076), maka Majelis Hakim tidak lagi menunda sidang untukmemanggil kuasa Penggugat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 148 RBg.
- Tentang : Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
Mahkamah Agung memandang perlu untukmembuat pedoman penjatuhan pidana tambahanpembayaran uang pengganti dalam tindak pidanakorupsi.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3;Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
11 — 1
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611),UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
ERNAWATI binti RIDUAN
Tergugat:
SYARIPUDDIN, S. Kom. I. bin SABE
14 — 10
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611),UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076
10 — 1
tentang Peradilan Agama (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
11 — 1
tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611),UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
24 — 3
Pol : D-5076-WPDikembalikan kepada Sdr.Nizar :- 1 (satu) buah samuray- 1 (satu) buah bendera XTC- 1 (satu) buah tas warna coklat- 1 (satu) buah sarung pisau kerisDirampas untuk dimusnahkan .6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;
8 — 5
tentangPeradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
11 — 1
tentangPeradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611),UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LembarNegara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi HukumIslam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
12 — 5
Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), Kompilasi Hukum Islam, danUndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);MENGADILI1. Mengabulkan permohonanPemohon;Hal. 13 dari 15 hal Put. No. 0227/Pdt.G/2014/PAMS1.
12 — 1
tentang Peradilan Agama (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
10 — 1
tentang Peradilan Agama (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), KompilasiHukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
13 — 2
tentangPeradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611),UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LembarNegara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi HukumIslam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
8 — 1
Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, dan UndangUndang Nomor 48 TahunHalaman 11 dari 13 halamanPutusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.ktl2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
Devi Silvia alias Devi Selvia binti Solihin
Tergugat:
Firmansyah bin Adung
10 — 1
PA.Sbg.keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat atas Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 tahun2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang No. 50 tahun2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu untuk membayarbiaya perkara ini, maka berdasarkan Penetapan Pelayanan Pembebasan BiayaPerkara Nomor W10A9/5076
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkandanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANGPERADILAN AGAMA.Pasal IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RepublikIndonesia
12 — 3
2006 Nomor22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar NegaraRepublik Indonesia tahun 2009 nomor 159), Kompilasi Hukum Islam, danHalaman 14 dari 16 halamanPutusan Nomor 365 /Padt.G/2015/PA.kKtlUndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
13 — 6
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4611), UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembar NegaraRepublik Indonesia tahun 2009 nomor 159), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076