Ditemukan 273 data
74 — 20
Helmi Ali, MM/Kadisbudpur KotaSabang;Bahwa saksi membuat dan menandatangani Berita Acara Anwijing (PenjelasanPekerjaan) tertanggal 24 Mei 2010;Bahwa Penjelasan saksi kepada peserta lelang adalah mengenai , antara lain:e Kapal yang berhubungan keselamatan penumpang gambar kontsruksikapal harus disah dan diketahui oleh Dirjen Perhubungan laut;e Konstruksi dan pembangunan harus sesuai dengan gambar yangdisahkan;e Ketebalan fiber yang diharuskan sesuai aturan yang berlaku(kementrian perhubungan laut)
272 — 353
Batubara Bukit Kendi ini belummempunyai izin prinsip.Bahwa proses pengukuhan disah kan olehUndangundang, artinya proses pengukuhantersebut itu mengeluarkan pemantapan.Bahwa proses pengukuhan sudah disahkan.Bahwa yang menjadi dasarnya bahwapengukuhan ini sudah bisa dinyatakan adalahsetelah lewat dari 60 hari562.
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
201 — 333
Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak petitum para Penggugat padapoin 2 untuk menyatakan hubungan kekerabatan seseorang secara adatbukan kewenangan Pengadilan Negeri Padang Panjang, karena untukmenyatakan kekerabatan seseorang itu berdasarkan pengakuan dari masingpihak yang saling berhubungan kekerabatan yang dibuat sendiri sepihakkemudian disah dan dikukuhkan oleh KAN setempat, sehingga memintakepada Pengadilan untuk menetapkan hubungan kekerabatan kepadaPengadilan Negeri Padang Panjang adalah
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
1.BAMBANG IRAWAN. SE Bin Alm. AFWAN
2.ASWANDI, SE Bin AMIRUDIN
319 — 288
Mukomuko Maju Sejahteradisampaikan secara berkala oleh Direksi kepada RUPS melalui KomisarisMenimbang, bahwa dalam Pasal 23 Anggaran Dasar (AD) Pendirian PT.MMS (Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 Juni 2006), menyebutkan:Ayat (1): laba bersih perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disah kan oleh RUPS, dibagimenurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebutAyat (2): Dalam hal RUPS tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersihsetelah
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
154 — 80
Yayasan.Bahwa dengan berlakunya UndangUndang Yayasan tersebut, makaPENGGUGAT KONPENSI telah mendaftarkan YAYASAN BINA SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) RIAU, ke Kementerian Hukum dan HAM, namundikarenakan Nama YAYASAN BINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RIAUtidak bisa dipakai lagi sesuai dengan aturan di Kementerian Hukum danHAM, maka nama Yayasan berubah menjadi YAYASAN BINA SUMBERDAYA INSANI RIAU, hal ini sesuai dengan Akta Perubahan Nomor: 13Tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris ALFERI , SH dantelah disah
PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA
Tergugat:
1.BENNY GUMILAR
2.RONNY ACHMAD BANTERANG
3.Drs. YONGKIE BAYUKESTI SATRIAWAN
4.EDI BOEDHI SOESILA
5.Drs. HILMAN DJAJADIREDJA
6.ENGGAR SANTOSA
7.BUDI SETIAWAN
8.AYI SETIADI NUGRAHA
9.NAHAR IMRAN SYIANISH
10.AZHARI IRHAM
11.RADEN BOBBY BUDIMAN
12.DANDAN HARDIANA
13.DEDY RUSDARMADI PRAWIRODIPRODJO
14.DADANG KUSNADI
15.DICKY KUSNIADY
16.EMAN SURAHMAN
17.NATIKIN
18.GANI ABDURRACHIM
19.Drs. GOY GAUTAMA
20.DELLI
21.HERU LUKITA
22.IKMAN BANJAR SETIADI
23.INDRA PRANAJAYA
24.SETIA SUSILA
25.KANDAR
26.LUCKY HENDRAWAN
27.MOCHAMAD AYUB ZULKARNAEN
28.SUTRISMAN
29.SENA SAPTA NUGRAHA
30.ONDRE HERMANUS
31.SYAIFUL ILYAS
32.RAMLAN
33.ENO WARSITO
34.PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA
35.YULIANI IDAWATI, S.H., Sp.N
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1207 — 643
mengadaada.16.Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT Point 16 dan 17 serta 19 yangpada intinya meyatakan : Bahwa Akta Pendirian Nomor: 05 tanggal 13Oktober 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertamenyatakan bahwa TERGUGAT sampai TERGUGAT XXXIV telahmelakukan Perbutan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365KUHPadtBahwa Akta Pendirian : O5 tanggal 13 Oktober 2015 tentangPerkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC) ITERGUGATXXXIV yang dibuat dihadapan Notaris dalam hal ini TERGUGAT XXXVdan disah
249 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
hasil audit BPKP Perwakilan Maluku yang tidak pernahada, yaitu :" Bahwa Judex Juris dalam putusan Mahkamah Agung a quo dalampertimbangan putusan yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tertuang pada halaman 147 (hanya 1 halaman), sebagaiberikut :"Bahwa fakta persidangan dan fakta hukum, rill terbukti adanya kerugianNegara dengan hasil audit BPKP Petwakilan Maluku yaitu danabersumber dari PBB, BPHTB, DAU, dan Dana Penampungan Tahun2007, tidak pernah dimaksukkan ke Kas Daerah dan tidak disah
36 — 10
eececcecccceseseeeeeseceeseeeesBahwa pertanggungjawaban anggaran tahun 2004sebetulnya sesuai agenda sudah ditutup, karena anggaran itumulai tanggal 1 Januari 2005 s/d tanggal 31 Desember2005 ;Bahwa hasil pertemuan di Rumah Makan Sie Master padasaat itu sangat keos sekali, karena dari pihak Dewan sesuaidengan keinginannya agar dicairkan anggaran terkait dengankegiatan tahun 2004, tetapi saksi tetap mempunyai prinsippada tertip anggaran, bahwa anggaran bisa dicairkan padatahun anggaran yang telah disah
187 — 198
Saat itu kami mengadakan pertemuan denganpara penggugat sebagai calon penyewa atas asset yang dikuasai olehPemkab Klungkung;Bahwa saat pertemuan itu ada beberapa yang keberatan karena nilainyamenjadi tinggi, dimana nilai besaran sewa yang telah ditetapkan olehappraisal telah disah kan dengan ketetapan Bupati;Bahwa saat itu. belum dibuatkan perjanjian sewa yang baru, karenatahapannya harus ada sertifikat hak pengelolaan dulu, sehingga perjanjianlanjutannya belum terbit;Bahwa saat rapat tersebut ada
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebutbaru sampai ke DPRD Kota Malang setelah Anggaran DPRD atauRanperda APBD telah disahkan menjadi Perda ;Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menyusun AnggaranDPRD Kota Malang Tahun 2004 adalah PP No.110 Tahun 2000 yangtelah dicabut dan diganti dengan SE Mendagri No.161/8211/SJTanggal 29 Desember 2003, tetapi kenyataannya PP No.110 Tahun2000 masih tetap dipergunakan karena belum ada pencabutan dariPemerintah walaupun sudah. dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;Bahwa Ranperda APBD Kota Malang disah
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
103 — 30
Biayayang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan diverifikasi oleh SekretarisDesa dan disahkan oleh Kepala Desa selanjutnya BendaharaPengeluaran kas desa membuat surat permintaan Pembayaran SPPADD Tahap sejumlah 70% dan DD Tahap sejumlah 60% yangdisetujui oleh Kepala desa dan diverifikasi oleh Sekretaris desa dandisertai dengan lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangsudah ditanda tangani oleh Pelaksana Kegiatan diverifikasi olehHalaman 236 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIkSekretaris Desa dan disah
JAJANG SAEPUDIN, SH
Terdakwa:
EDDY SUPRIYADI Bin MUHAMAD HUSEN
183 — 53
Kota Tasikmalaya, dengan pedoman pelaksanaan tugas dantanggung jawab:e Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite KONIhasil Musyawarah Nasional Indonesia Pusat, dengan Keputusan nomor :04/MUSORNASLUB/2017 tanggal 21 Februari 2017.e Undangundang RI No 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional Bahwa penunjukan dan penetapan saksi sebagai Bendahara KONI KotaTasikmalaya adalah Hasil Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT)Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, yang disah
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
RAMLY TOTO, S.Ipem. MMPD Alias RAMLY
91 — 36
Bahwa mekanisme dalam penyusunan kurikulum yakni dilaksanakanpada awal tahun pelajaran yakni di bulan Juli pada kegiatan MusyawarahGuru Mata Pelajaran (MGMP) dalam kegiatan tersebut masingmasing GuruMata pelajaran menyusun perangkat pembelajaran untuk dibuatkankurikulum pelajaran selama satu tahun pelajaran, setelah itu dikirim ke Dinasprovinsi Maluku untuk disah kan.