Ditemukan 406 data
13 — 9
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran diantara mereka disebabkan karena masalah Tergugat yang sering keluarmalam dan bermain judi, karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal10terpisah sejak tahun 2011, dimana sejak berpisah anak hasil pernikahan mereka tinggal dandiasuh oleh Tergugat, dan bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidakberhasil sehingga mereka telah sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataanperceraian yang disaksikan oleh PHDI
68 — 26
Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (Neetu Singh) dengan Tergugat (Mohinder Singh) yang dilangsungkan secara agama Hindu Singh tanggal 16 Juni 2002 dihadapan Pendeta DALIP SINGH sesuai Surat Keterangan Nomor : 57/PHDI-SU-IX/2002 yang ditanda-tangani Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) pada Tanggal 16 September 2002 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 956/2002 yang ditanda-tangani
NI NYOMAN SUKARINI
70 — 17
yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI
121 — 33
sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:bahwa setahu saksi benar antara terdakwa dengan Jero Payu telahterjadi perkawinan karena waktu peminangan saksi hadir karena sebagaikeluarga dari Jero Payu tahun 1999;bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Jero Payu sudah pisah kirakira setahun;bahwa setahu saksi selama Jero Payu ada dirumahnya pernah terdakwadatang kerumah Jero Payu;9. saksi LWAYAN WIRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:bahwa saksi bekerja di Kantor PHDI
1.XXXX
2.XXXX
3.XXXX
4.XXXX
5.XXXX
6.
7.XXXX
8.XXXX
8 — 1
XXXX Anak ke Pemohon XXXX Anak ke Il Pemohon IlXXXX Anakke Ill Pemohon lllXXXX Anak ke IV Pemohon IVXXXX Anak ke V Pemohon VXXXX Anak ke VI ( beralamat terakhir di XXXX Surabaya.Namun Saat ini keberadaannya tidak diketahui baik di dalam ataupunoa wo Phdi luar wilayah Indonesia ).7. XXXX Anak Ke VIl Pemohon VI8. XXXX Anak ke VIll Pemohon VII9. XXXX Anak ke IX Pemohon Vill.
1.I GEDE WIJANEGARA
2.NI WAYAN AYU BUDIARTINI
17 — 7
bernama Ida Pedanda Gede Putra, yangmana Gede Wijanegara berkedudukan sebagai Purusa dan samasamaberagama Hindu, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ,sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
54 — 26
Mendapat rekomendasi dari Bupati dan Parisadha HinduDharma Indonesia ( PHDI) Jrocrnresonnnnrcnnnnrecnnonnrcnnnnsecananseccnnssacaccasecncanscaaccncnesc. Disediakan tanahGQ OSI jee nesses ee eereee eee eee6. Bahwa Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2002 telah membuatKesepakatan Bersama yang intinya Tergugat menjual Tanah Sengketa kepadaTergugat Il dan Tergugat II bersedia membeli Tanah Sengketa tersebut dariTergugat dengan harga Rp. 3.840.000.000,.
53 — 20
Foto Copy Surat Keterangan Nikah, Nomor :3302/K/PHDI/VII/2006, tertanggal 20Juli 20006, diberi tanda bukti P3;4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5204080502110006, tanggal 5 Februari 2011,an.Kepala Keluarga Ngakan Ketut Mudnyana, diberi tanda bukti P4;Menimbang, bahwa, buktibukti surat tersebut telah diberi materai secukupnyadan bukti P1,P2, telah dicocokan ternyata sesuai dengan surat aslinya, bukti P3,P4fotocopy dari Fotocopy sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai bukti
94 — 43
kekeluargaan dan oleh Tokoh Keagamaan/adat namun tidak berhasil,Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk bercerai;Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan bersamaTokoh Keagamaan/adat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dihadapan KetuaMajelis Parisada Hindu Dharma serta pengurus Parisada Hindu Dharma;Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut, namun ketua majelismenyampaikan masalah tersebut kepada saksi karena saksi selaku KepalaDesa;Bahwa tokoh adat yang dimaksud adalah PHDI
1.I KETUT SUMIARTA
2.NI KETUT MERTA
13 — 7
Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiMade Gelgek (dewa saksi), telan menghaturkan segehan (butha saksi) dantelah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi)serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atasperkawinan anak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
73 — 11
MENGADILI:
-
Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
-
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
-
Menyatakan perkawinan antara Penguggat dan Tergugat yang dilakukan di Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Wiwaha Samkara (Pengukuhan Upacara Perkawinan Secara Agama Hindu) NO: 22/PHDI-KEC.T.S/ vIl/2009 Tertanggal 2 Mei 2016.
-
Ir. Bagus John Sujayana, MSiE
39 — 16
PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri
1.I WAYAN YASA
2.NI NENGAH NEGARI
25 — 9
Para Pemohontersebut telah dilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telahmelakukan perkawinan dengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuputoleh Jero Mangku Nengah Brata (dewa saksi), telah menghaturkan segehan(butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinassetempat (Manusa saksi) serta telan pula diumumkan di Banjar dan tidak adayang keberatan atas perkawinan anak Para Pemohon tersebut, di manaberdasarkan Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada HinduDharma (PHDI
84 — 5
tidak dapat dilangsungkan di Banjar setempat, tetapi harusdilaksanakan di luar Banjar;Bahwa menurut keluarga Pemohon II, sebaiknya pernikahan para pihakdilaksanakan di Jawa secara kawin lari saja;Bahwa kemudian para pihak pergi bersama ke Bantul Yogyakarta / ke rumahPemohon I, kemudian Pemohon I berusaha menikahi Pemohon II di bantulYogyakarta melalui petugas resmi Kantor KUA setempat, namun petugasKantor KUA Bantul meminta syarat dari Pemohon II yakni bukti tertulis yangdikeluarkan oleh pihak PHDI
1.Bambang Noersinto
2.Khawiyah
17 — 5
berikut: Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkanperkawinan secara sah pada tanggal 8 Mei 2018, sebagaimana tersebutdalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508KW08052018, tertanggal 8 MeiHalaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 66/Padt.P/2018/PN Lmj2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Lumajang; Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan secara sahtersebut, ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secaraSiri / Agama yang dilaksanakan di PHDI
386 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerukunan Umat Beragama, danPendirian Rumah lbadat, (selanjutnya disebut PBM), termasukketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) hurufb, yang dimulai tanggal 22 Oktober 2005 sampai dengan 21 Maret2006, melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat yang diwakillmajelismajelis agama, yaitu:Majelis Ulama Indonesia (MUI);Persekutuan Gerejagereja Indonesia (PGI):Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI);Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI); danParisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI
Apalagi sepertidijelaskan di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkansecara aktif para tokohtokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI,PHDI dan WALUBI) yang masingmasing membawa suara danaspirasi dari umatnya. Karena itu sangat mustahil apabila PBMini tidak memperhatikan kepentingan sosial dan hakhakmasyarakat umat beragama.3.
Apalagi seperti dijelaskan dimuka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkan secara aktif paratokohtokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yangmasingmasing membawa suara dan aspirasi dari umatnya.
Apalagi sepertidijelaskan di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkansecara aktif para tokohtokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI,PHDI dan WALUBI) yang masingmasing membawa suara danaspirasi dari umatnya.
33 — 6
Fotocopy Surat Pemberitahuan dari PARISADHA HINDU DHARMAINDONESIA (Majelis Teringgi Umat Hindu) (PHDI) Desa Tambarana,Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Nomor : 01/PHDITI/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P4.Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan bukti tertulis jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing yaitu saksi RU dan saksi ROyang masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya sebagai berikut
110 — 30
AP, S.IP,NIP.1975062819941210001, selaku Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenMamuju, diberi tanda P1;Fotokopi Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan)Nomor: 12/PHDI/BJW/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, antara WayanSuparka dengan Ni Wayan Darmiasih, yang ditandatangani oleh Made Olas,selaku Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Bajawali, diberi tanda P2;Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.760201912060004, tanggal 13November 2019, atas nama Kepala Keluarga Drs.
1.I Ketut Sukadana
2.Ni Nengah Martini
20 — 12
anak Para Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiKediri (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telahdisaksikan oleh Perbekel dan Kepala Dusun setempat (Manusa saksi) sertatelah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinananak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan danKetetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
I Nyoman Putra
57 — 21
yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI