Ditemukan 263 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : seleng senneng setnat senen senge sekneg seteng seneng sedeng seteg senter setjen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
292 — 126
  • sejumlah tertentu. nanti baridipertanggungjawabkan.Ahli menerangkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan danaharus di pertanggungjawabkan terlebih dahulu agar dapat mengajukanuntuk anggaran berikutnya, dan dana tersebut tidak perlu di kelola secaralangsung oleh seorang Menteri ;e Ahli menerangkan dana DOM di buat dengan cara yang sudahtertentu, jadi tidak ada perencanaan permintaan pada umumnya, jadisetiap Menteri di beri dana operasional dalam batasan tertentu, yangdi berikan atas dasar dari Surat Setneg
    yang digunakan sesuaidengan diskresi menteri;Bahwa acara yang Terdakwa laksanakan diHotel Darmawangsa adalah acarapeluncuran buku, bukannya acara ulangtahun yang mengundang Presiden SBY,Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi danpejabat lainnya;e Bahwa acara peluncuran buku yangTerdakwa adakan ada dibentuk panitianyatetapi Terdakwa tidak tahu siapa yangmengurusi acara tersebut;e Bahwa acaraacara yang mengundangPresiden SBY harus terlebih dahuludikoordinasikan dengan Sekretariat Negaradan distempel oleh Setneg
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1168 — 239
  • antar Kementerian dan yang menjadi koordinatornya adalahKementerian Keuangan untuk revisi PP. 75 Tahun 2015 tentang penetapanHalaman 302 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Psttarif atas jenis PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)dengan melakukan serangkaian rapat termasuk memfollow up surat MenteriKKP tanggal 27 April 2020 dan 5 Mei 2020 berdasarkan hasil pembahasanpanitia antar Kementerian bersama dengan Kementerian KKP, KementerianHukum dan HAM, Kemenko Perekonomian, Setneg
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
603 — 203
  • Lobster (BBL), selanjutnyapada saat itu sudah berlangsung pembahasan antar Kementerian danyang menjadi koordinatornya adalah Kementerian Keuangan untukrevisi PP. 75 Tahun 2015 tentang penetapan tarif atas jenis PNBPpada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan melakukanserangkaian rapat termasuk memfollow up surat Menteri KKP tanggal27 April 2020 dan 5 Mei 2020 berdasarkan hasil pembahasan panitiaantar Kementerian bersama dengan Kementerian KKP, KementerianHukum dan HAM, Kemenko Perekonomian, Setneg