Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor01/PDT/2014/PT.DPS, tanggal 24 April 2014 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula TergugatI, Wl, IV dan Turut Tergugat II; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 Agustus2013, Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.SGR. yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum pihak Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul

Semestinya kata pertimbanganhukum yang keliru tersebut di atas tidak perlu ada / terjadi dalampertimbangan pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6(enam) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor01/Pdt./2014/PT.DPS tanggal 24 April 2014;Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 382 PK/Pdt/20153. Bahwa begitu juga Bapak Hakim / Majelis Hakim PengadilanTinggi Denpasar yang menangani perkara ini tidak seriusmemperhatikan tanah sengketa yang luasnya : 3.250 m?

Kalaudemikian berarti Bapak Hakim/Majelis Hukum Pengadilan TinggiDenpasar yang menangani perkara ini tidak mempertimbangkanperkara ini dari segala segi (kebenaran yang betulbetul murni)dan hanya bertitik tolak dari segi kepentingan Para PenggugatTerbanding/Para Penggugat Termohon Peninjauan Kembalisehingga putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor01/Pdt/2014/PT.DPS tanggal 24 April tersebut secara jelas dannyata tidak memenuhi unsur objektifitas yang sangat pentingdalam dunia peradilan;Oleh karena

Bahwa adalah sudah sangat tepat tentang rencana BapakPresiden Repubik Indonesia yang dahulu merencanakan untuksegera membentuk TIM untuk membrantas Mafia hukum ataumafia Peradilan, sehingga nantinya masyarakat pencari keadilanbenarbenar mendapat perlindungann hukum berdasarkanputusan Pengadilan yang benar dan adil dan bukan putusan yangngawur dan konyol, seperti putusan Pengadilan Tinggi Nomor01/Pdt/2014/PT.DPS tanggal 24 April 2014 tersebut;.

keteranganlainnya;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaks Kornianto danAbdurahman dan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah danmeyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 05 ayat (2)/c Perda 3 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor01

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor01/Pdt.G/2012/PN Tebo yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkansebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:1.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor01/Pdt.G/2012/PN.Tebo yang amarnya berbunyi:8.MENGADILI. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan Objek sengketa seluas 6.936 m?

271 K/PDT/2013 aquo adanya suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruanyang nyata terhadap objek sengketa dan bukti bukti dimana menurutTermohon Peninjauan Kembali /Penggugat adalah memilikinya yangdidapat dari Pemberian Sumodiharjo sementara Sumodiharjo hanyasebagai Penggarap atas tanah negara bukan sebagai pemilik dan buktibukti surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat baik P1, P2maupun P3 hanya berupa Fhoto Copy yang tidak ada aslinya (dalamputusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor01

Bahwa Tergugat Ill selaku Termohon atau Debitur dalam perkara Nomor01/Pailit/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PTJaya Obayashi, Cs, selaku Pemohon atau Kreditur telah dimohonkan untukdinyatakan pailit;3.

Bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan Nomor01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999, telah mengesahkan (Homologasi)perdamaian yang dibuat antara Tergugat Ill selaku Debitur dengan PT JayaObayashi, Cs selaku Kreditur;5.

;Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui putusannya Nomor 016K/N/1999tersebut telah menyatakan menolak permohonan Pemohon Kasasi yangdiajukan oleh Bank Universal tersebut, dan karenanya maka putusanPengadilan Niaga Nomor 01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor01/Pailit/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., tersebut di atas telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap (inkracht);Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PNNiaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 01/Pailit/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25Mei

Nomor 343 PK/Pdt/201619.apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;Bahwa Para Penggugat adalah Debitur yang beriktikad baik yang inginmemenuhi kewajibannya dengan mematuhi putusan Pengadilan NiagaJakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor01/Paili/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999 yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dengan putusanMahakamah Agung R.I.

Peralihnan hak atas saham milik Para Penggugat pada Tergugat Illmelalui Akta Jual Beli Saham dengan Tergugat dan Tergugat II, yangdidasarkan kepada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 01/Pailit/ 1998/PNNiaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999, sebagai putusan homologasi atasPerjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999, dan;b.

suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Nomor 2038/Pdt.G/2020/PA.Grt.terdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

., Advokat dan Pengacara berkantor di KantrrHukum Rajawali Gedung Graha41 Jalan Asembagus lv, Nomor01 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret2018;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Melawan1. JOHN TARSICIUS RUMAWAS, beralamat di Jalan Tebet Barat XIII/6RT.010/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta SelatanSelanjutnya disebut sebagal.............. Tergugat ;2.

Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutussengketa atas keputusan keberatan, dengan demikian Pengadilan Pajak tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus Surat Banding Nomor 01/ProEx01/PP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012karena banding terhadap Surat Terbanding Nomor S1293/WPJ.06/KP.06/2012 tanggal 18April 2012 bukan atas keputusan keberatan;MengingatMemutuskanbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor01

RBSJ) padaPemerintah Kabupaten Rembang dengan Nomor 01/LAP/XXV/02/2013;Dalam laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara Nomor01/LAP/KXV/02/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tersebut, Tergugat llmenyimpulkan bahwa telahterjadi + kerugian Negara sebesarRp4.190.071.100,51 (empat milyar seratus sembilan puluh juta tujuh puluhsatu ribu seratus rupiah lima puluh satu sen);Bahwa masih pada tanggal 6 Pebruari 2013, Tergugat Il menyampaikankepada Tergugat melalui suratnya Nomor 1/S/VIIXIV/02/2013, yang

Jurismemutuskan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon (dahuluPenggugat);Oleh karenanya, Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa objek gugatandalam perkara ini yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan KerugianNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDKabupaten Rembang Tahun 20062007 Dalam Pendirian, Pembiayaan danPengelolaan Modal Usaha PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya PadaPemerintah Kabupaten Rembang Nomor 01/LAP/XXV/02/2013 tanggal 6Pebruari 2013 (selanjutnya disebut dengan LHPPKN Nomor01

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim PN Semarang No. 187/Pdt.G/2014/PNSMG tanggal 21 Oktober 2014 dalam Perkara antara PT Ampuh Sejahteramelawan Ketua BPK RI cq BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cqBernadetta Arum Dati, S.E., M.M., Ak. dimana dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 79 menyatakan sebagai berikut:oleh karena gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan produk dariPejabat Tata Usaha yang sudah final yaitu LHP BPK Nomor01/LHP/BPK/VIII.SMG/2/2014 tanggal 25 Februari 2014 sebagaimanadimaksud

memutuskanmenyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksaperkara ini.Oleh karenanya Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa objek gugatandalam perkara ini yaitu LHPPKN Nomor 01/LAP/XXV/02/2013 tanggal 6Februari 2013;Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat ll memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan menyatakanbahwa Pengadilan Negeri Semarang secara absolut tidak berwenang untukmengadili perkara a quo, karena objek gugatan berupa LHPPKN Nomor01

Putusan No.2733/Padt.G/2019/PA.BjnBahwa nama Penggugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2002 tanggal 02 Januari 2003 adalah Luatul Muanisah binti Subakir;Bahwa nama Penggugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikahtersebut di kemudian hari terdapat perbedaan dengan dokumendokumenPenggugat lain, sehingga nama Penggugat menjadi Penggugat;Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Menyatakan bahwa nama Penggugat Luatul Muanisah binti Subakirsebagaimana dalam yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2003 yang benar adalah Penggugat sebagaimana tercantum dalamKTP Penggugat;3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/1/2002 tanggal 02 Januari 2003 atas nama Luatul Muanisah danSutikno, yang dikeluarkan oleh Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKapas, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522144601840002 tanggal 24Januari 2013, atas nama Luk Atul Muanisah, yang dikeluarkan olehProvinsi Jawa

Menyatakan hukum, anak bernama : Ida Bagus Gede Mertayasa, yangmerupakan anak pertama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/IST/1994.BJR dan anak yang bernama : Ida Bagus Kade Mahamulianayang merupakan anak kedua, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :O2/IST/1994.BUR. diasuh Penggugat ;4.

Menyatakan hukum, anak bernama : dda Bagus Gede Martayasa, yangmerupakan anak pertama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/IST/1994. BUR. diasuh oleh Penggugat dan untuk anak bernama : idaBagus Kade Mahamuliana yang merupakan anak kedua, sesuai KutipanAnak Kelahiran Nomor : 02/IST/1994.BJUR. diasuh oleh Tergugat ;4.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul.Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yangseadiladilnya (Ex Aquo Et Bono).Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan NegeriBukittinggi berkenan mengabulkannya.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor01/Pen.Pdt.G.S/2018/PN Bkt, tanggal 29 Agustus 2018 tentang PenunjukkanHakim; Telah membaca

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor01/Pen.G.S./2018/PN Bkt, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan HariSidang Pertama; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor: 01/Pdt.G.S/2018/PN Bkt.

Dalam hal ini diwakili olehIRFAN LESMANA, Legal Group Head PT Bank SyariahIndonesia, bertindak dalam jabatannya tersebut BerdasarkanSurat Kuasa Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor01/ O60KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021, yang kemudianberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/022 KUA/LGGtanggal 10 Juni 2021 memberi kuasa kepada :BAYU SEPTIYAN dan kawan kawan ( dkk ), Head ofLitigation dan Litigasi Non Pidana Officer pada PT BankSyariah Indonesia; sebagai Terbanding dahulu Terlawan;danBADAN PERTANAHAN

mengikuti prosedur peraturan perundanganyaitu melalui gugatan perdata;Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepadaTerbanding dan Turut Terbanding tanggal 1 Desember 2021:Bahwa sampai saat dikirimkannya berkas banding, Terbanding tidakmenyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 22 Nopember2021, tetapi Kuasa Terbanding atas nama Rendik Eka Purnama telahmembawa langsung Kontra Memori Banding melalui surat tugas Nomor01

Salinan Penetapan terganggal 11 April 2016 Nomor01/Pdt.G/Eks/2016/PA.Grt yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Agama Garut Jawa Barat Drs. H. Dadang Zaenal, MM.Setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh ketuaMajelis diberitanda P.2.A5.Salinan berita acara melaksanakan Putusan (Eksekusi Riil) Nomor01/Pdt.Eks/2016/PA.Grt tanggal 19 Mei 2016.

Menimbang, bahwa swianjutnya para pemohon mengajukanpermohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Garut yang di tindak lanjutidengan penetapan tertanggal 11 April 2016 Nomor01/Pdt.G/Eks/2016/PA.Grt yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Agama Garut (bukti P.2.A) dan berita acara melaksanakanPutusan (Eksekusi Riil) Nomor 01/Pdt.G/Eks/2016 tangal 19 Mei 2016(obukti P.Z.B) bukti ini menunjukan bahwa Eksekusi Riil telahdilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016, dan pelaksanaan Eksekus RiilTermohon Eksekusi

gugatan Pelawan dinyatakan kabur atau obscuur libel,maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkarauntuk menyatakan gugatan perlawanan Pelawan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagaibagian dalam pokok perkara.Bahwa Pelawan dalam dalil gugatan perlawanan point 1 s/d point 6 padapokoknya bahwa meminta kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untukmencabut dan membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor01

JEFRY TANDRA,dengan demikian kedudukan Pelawan sebagai pihak ketiga tidak tepat danPenetapan Sita Eksekusi Nomor : 01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2019/PN Sm,tertanggal 27 Mei 2019, Jo.Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/BA.Eks/2019/PN Sml atas tanah yang dijual berdasarkan perjanjian jualberli tertanggal, 23 Oktober 2019 tidak merugikan pihak Pelawan, sehinggabukan merupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa selain objek sita eksekusi yang belum terdaftar atas nama Pelawan,Pelawan secara hukum dianggap tidak

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/BA.Eks/2019/PN Sml, oleh Pengadilan Negeri Saumlaki mengikatPelawan.5. Mempertahankan Penetapan Sita Eksekusi Nomor:01/Pen.Pdt/SitaEksekusi/2019/PN Sml, tertanggal 27 Mei 2019 jo Berita Acara Sita EksekusiNomor : 01/BA.Eks/2019/PN Sml, oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.6.

Berkas perkara dan semua sSuratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan memperhatikan keadaan tentang duduk perkara sebagaimanatercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor01/Pdt.G/2014/PN.PSB., tanggal 25 Juni 2014, amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang luas keseluruhanlebih kurang 56 (lima

Tergugat/Pembanding padaangka 2 (Eksepsi Plurium Litis Consortium) dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding padaangka 2 tersebut diterima, maka eksepsi yang lainnya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat di atas diterima, makapokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 Juni 2014 Nomor01

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Daftar Nomor01/PDT.EKS/2014/PN.SGU, pada hari Rabu tanggal 3 September 2014Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atas perintah Ketua PengadilanNegeri Sanggau telah melaksanakan Sita Eksekusi, antara lain:Halaman 1 dari 8 hal.Put.

Nomor 2272 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Daftar Nomor01/Pdt.Eks

., tanggal 6Desember 2018;Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut, pihakTergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra MemoriBanding;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakanmengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tergugat sebagaimana Surat Nomor01/SK/PE/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 dengan alasan bahwa kewenanganTim Seleksi Papua!

Maka beralasan hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensimengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Surat Nomor01/SK/PE/2019 tanggal 16 Januari 2019 telah ternyata Kuasa HukumTerbanding dahulu Tergugat (Tim Seleksi Papua 2, Calon Anggota KomisiPemilinan Umum Kabupaten/Kota Periode 20182023) menyatakanmengundurkan diri sebagai kuasa hukum dengan alasan yaitu karenakewenangan Tim Seleksi Papua tersebut diambil alin olen Komisi PemilihanUmum Republik

gugatan Penggugat Rekonvensi , Il, Ill dan IV/TergugatKonvensi I, Il, Ill dan IV untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar ongkos perkarasejumlah Rp1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu riburupiah);Bahwa putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiMakassar dengan Putusan Nomor 372/PDT/2017/PT.MKS tanggal 27Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor01

/Pdt.G/2017/PN.Pre Tanggal 21 Juni 2017;Dalam Pokok Perkara: Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor01/Pdt.G/2017/PN.Pre Tanggal 21 Juni 2017 yang dimohonkanbanding;Mengadili Sendiri Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat Akta Jual Beli Nomor:316/2015 yang dibuat dihnadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Ichwan Ismail, SH pada Tanggal 11 September 2015, antara

Menyatakan Batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 01 DesaTanjung Bunga, tanggal 21 Agustus 2002 dengan surat ukur Nomor01/T.Bunga/2002 tanggal 14 Juni 2002 atas nama Torang Mula Nadeak;3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 01 DesaTanjung Bunga, tanggal 21 Agustus 2002 dengan surat ukur Nomor01/T.Bunga/2002 tanggal 14 Juni 2002 atas nama Torang Mula Nadeak; 4.