Ratatexpada tanggal 25 September 2004 di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai"RUPSLB"), hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

samping itu Tergugat telah melampaui kekuasaan yangdiberikan oleh Tergugat Il dengan menggugat Penggugat di Pengadilan (videPasal 1801 KUH Perdata), pada hal berdasarkan Pasal 1802 KUH Perdata telahdinyatakan secara tegas bahwa si kuasa diwajibkan memberikan laporantentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada sipemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya dan dalam hal iniseharusnya Tergugat memberikan laporan tentang apa yang telahdiperbuatnya sehubungan dengan RUPSLB

tersebut kepada Tergugat Il, agarTergugat Il mengetahui tentang pelaksanaan dan hasil dari RUPSLB tersebut,sehingga Tergugat Il dapat mengambil tindakan secepatnya ataupun memintakonfirmasi dari Direksi PT.

telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang di lainpihak Penggugat mengatakan bahwa Tergugat merupakan kuasa yang sahdan berwenang untuk mengikuti RUPSLB atas nama Tergugat II;Bahwa juga gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukkanantara gugatan ganti rugi ex pasal 1365 BW dan ex pasal 1372 BW, dimanaganti rugi ex pasal 1372 BW (penghinaan) tidak dapat dicampur adukkandengan gugatan ganti rugi ex pasal 13865 BW (perbuatan melawan hukum)karena pasal 1372 BW merupakan lex specialis terhadap

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah melanggar Pasal 1282 (1)BW, karena Pemohon Kasasi di dalam RUPSLB PT. Ratatex untuk danatas nama Pemohon Kasasi Il hanyalah sebagai kuasa dan sama sekalitidak pernah dalam RUPSLB tersebutsecara pribadi mengikatkan diri untukperbuatanperbuatan Termohon Kasasi Il;. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar Pasal 1806 BW.

Karena itu, tindakan tersebut seharusnyadidahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuanpelepasan sahamdi hadapan RUPSLB Termohon, sebelum Termohonmembuat dan menandatangani akta pengikatan jual belisaham tanggal15 Juli 2009. Karena itu jika persetujuan RUPSLB Termohon tidakdijadikan sebagai landasan hukum terhadap tindakan penjualan saham,lalu apa landasan hukum yang digunakan oleh Termohon di dalammelakukan pengikatan penjualan saham tersebut?

Asasasas inisemestinya menjadi pilar di dalam transaksi mengalinkan saham danmenentukan nilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yang ditunjukoleh RUPSLB tersebut.

;(b) Mengapatransaksi tersebut sudah dilakukan tanggal 7 September2009, sementara RUPSLB untuk mendapatpersetujuan penjualanZCB tersebut dilaksanakan tanggal 15 Oktober 20097;(c) Mengapa tidak ada jaminan atas pembayaran ZCB tersebut olehMarshal Enterprise Ltd. ("MEL") kepada Termohon;(d) Apakah penerbitan ZCB saat itu sudah mendapatkan persetujuanRUPSLB dan Mengapa ZCB diterbitkan sebelum adanyapersetujuan RUPSLB?

Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

Pada RUPSLB tanggal 21September2010, Berita Acara Rapat sesuaiAkta Nomor 20 tanggal 21Juni2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris diJakarta (BUKTI P.13);b. Pada RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009, Berita Acara Rapat sesuai AktaHal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 217 PkK/Padt/201443.44.VIIL.Nomor 32 tanggal 5 Oktober 2009 oleh Benny Kristanto, S.H, Notaris diJakarta (BUKTIP.14).c.

Gusher Tarakan Nomor 29 tanggal 30 Agustus 2006 tentangkuorum tidak dipenuhi sehingga RUPSLB tidak dapatdilangsungkan;Menimbang, bahwa pelaksanaan RUPSLB PT. Gusher Tarakandengan acara:1. Dispensasi laporan tahunan dan pengesahan laporan tahunan;2. Peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan;3.

Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2014secara panjang lebar pada poin 5 tersebut di atas dapat ditarik kritriahukum sebagai berikut:1.RUPSLB PT. Gusher Tarakan telah dilakukan sesuai BeritaAcara Akta Notaris Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2006 tetapisyarat kuorum tidak terpenuhi sehingga RUPSLB keduadilakukan sesuai Berita Acara RUPSLB PT.

dikabulkandengan menyatakan: RUPSLB PT Gusher Tarakan yangdiselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum ;8.

Gusher Tarakan Tanggal 6 Oktober 2006 berikut semuakeputusan dalam RUPSLB tersebut termasuk dan tidak terbatasHal. 77 dari 90 Hal.

Bahwa oleh karena itu pendapat yang menyatakan, diadakannyaRUPSLB pertama tertanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat sesuaiAkta Notaris Berita Acara RUPSLB Tanggal 11 Agustus 2006Nomor 14, RUPSLB tertanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat sesuaiAkta Notaris Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tertanggal 30 Agustus2006, dan RUPSLB ke tiga tertanggal 6 Oktober 2006 yang dibuatsesuai Akta Notaris Berita Acara RUPSLB Nomor 17 tanggal 6Oktober 2006 yang dibuat berdasarkan penetapan PengadilanNegeri Tarakan Nomor 11/

(Bukti P3)Bahwa pada tanggal 11 November 2013 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT Il yang dihadiri oleh seluruhpemegang saham dan pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan DewanKomisaris) termasuk PENGGUGAT dengan Keputusan RUPSLB tersebutadalah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula berjumlahRp8.425.000.000,00(delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)(Bukti P4)Bahwa keputusan RUPSLB tersebut belum

dapat ditindaklanjutidikarenakan TERGUGAT , TIDAK BERSEDIA menanda tangani BeritaAcara RUPSLB untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlakudengan alas an harus mendapatkan persetujuan dahulu dari KementrianBUMN;Bahwa untuk menindak lanjuti permintaan dari TERGUGAT , TERGUGATll mengirim surat kepada Kementrian BUMN, dengan Nomor 014/PPHTVDIR/WV2014, tanggal 25 Pebruari 2014 perihal Mohon FasilitasiPenyelesaian Masalah Keuangan TERGUGAT Il (terkait Keputusan RUPSLB tanggal 11 Nopember

Purwa Permai merupakan kewenangan ParaPemegang Sahamnya (TERGUGAT dan PENGGUGAT) (Bukti P6);Bahwa berdasarkan Surat dengan Nomor S66/D1.MBU/2014 tanggal 01April 2014 atas persetujuan dari PENGGUGAT , kembali TERGUGAT IImengadakan RUPSLB pada tanggal 16 Juli 2014 dengan agendaPeningkatan Modal Dasar, tetapi oleh TERGUGAT RUPSLB dimintakanuntuk tunda pelaksanaannya tanpa alasan yang jelas ;Bahwa kembali pada tanggal 30 September 2014 (BuktiP7) di adakanRUPSLB TERGUGAT Il danPENGGUGAT menyetujuiuntukdiadakanRUPSLB

Perum Perhutani Ill mengenai hasil RUPSLB PT. Purwakepada pemegang saham PT. Inhutani Ill, hal ini membuktikan bahwaTERGUGAT sampai dengan saat ini, belum pernah meminta persetujuandari PT. PERUM PERHUTANI sebagai Pemegang saham dari TERGUGATIlBahwa Apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPS LB PT.

(Vide Bukti P5)Bahwa apa yang dilakukanoleh PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPSLB pada tanggal tanggal 11 Nopember 2013 dan RUPSLBpada tanggal 16 Juli 2014 dan 30 September 2014 adalah telah sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/ MenhutI/2004tanggal 23 Januari 2004 pada pasal 3 (Vide Bukti P.8) Akan tetapi hasil dariRUPS LB tersebut tidak disetujui oleh TERGUGAT , hal mana jelasjelasHalaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT.

Padahal TERGUGAT REKONVENSI tidakmemiliki kapasitas untuk mengumumkan undangan RUPSLB tersebut.

initelah dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBatutama Manikam Nusa oleh perseroan melalui surat kabar harian Indo Posdan Warta Kota keduanya berbahasa Indonesia yang terbit di Jakarta padatanggal 15 Februari 2007, yang kemudian telah diralat pada Maret 2007...sedangkan dalam Acara Berita acara RUPSLB No. 26 tanggal 22 Maret 2007disebutkan bahwapengumuman undangan RUPSLB tersebut diterbitkan pada 9 Maret 2007.Sementara, Berita acara RUPSLB dijadikan bukti dalam pengajuan

AHU64651.AH.01.02 Tahun2008 tanggal 17 September 2008 sampai dengan panggilan RUPSLB PT.

AHUAH.01.02.Tertanggal 22 Agustus 2011 dimana MenteriHukum dan HAM menyatakan RUPSLB tertanggal 16 Juli 2007 cacat Hukum dan tidaksah dan meminta RUPS untuk dilaksanakan ulang dan selanjutnya Para Tergugat memintapermintaan RUPSLB kepada Penggugat sebagaimana Bukti T14, T16,T17,T18,T19,dan selanjutnya Bukti T20 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 078/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Bar yang mengizinkan penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 29Februari dan dilanjutkan Surat Pemberitahuan Penetapan Pengadilan

Negeri Jakarta Barattersebut di Koran Rakyat Merdeka tertanggal 31 Januari 2012 selanjutnya Bukti T22,T23,T24,T25,T26 Pengumuman RUPSLB kepada Pemegang Saham PT.

, perubahan dan perbaikanhanya sah dan mengikat apabila mendapat persetujuan tertulis darikedua belah pihak;Bahwa RUPSLB tertanggal 12 Desember 2005 dengan agendapenambahan modal telah terbukti dalam persidangan telah mendapatpenolakan dari Pemohon Peninjauan Kembali, namun oleh pengurusperseroan dari pihak Mawoko Sukinata Cs tetap memaksakan untukmelanjutkan RUPSLB dengan agenda Penambahan modal perseroan,sehingga keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut telahmelanggar Pasal 3 Akta Persetujuan

tanggal 24 Maret 1992, akibatnyakeputusan RUPSLB menjadi cacat hukum atau tidak sah, sebab tidakmendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 kemudian menjadi AktaKeputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 yang dibuatdihadapan Gede Purwaka, S.H.

Wilayah kerja Notaris Gede Purwaka adalah di TangerangPropinsi Banten, sementara kedudukan perseroan ada di Jakarta;Bahwa Majelis Hakim Agung dalam membuat pertimbangan hukumsemestinya tahu dan jeli bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dan Akta Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 tidakdapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwapermohonan audit yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 110 ayat (2) joPasal 138 ayat

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 yang tidaksah dan cacat hukum tetapi tetap dipaksanakan untuk dibuatkan AktaPernyataan Keputusan RUPSLB tertanggal 30 Desember 2005 agarseakanakan RUPSLB sudah benar atau sah, maka hal tersebutsebenarnya sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada MajelisHakim Agung bahwa telah terjadi terjadi penyimpangan oleh pengurusperseroan, dengan alasan sebagai berikut:RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 mendadak diadakan setelahPemohon Peninjauan Kembali mengetahui

Putusan Nomor 745 PK/Pdt/20116.7.6.8.RUPSLB tanggal 12 Desember 2005 semua pemegangsaham yang tergabung dalam kelompoknya Mawoko Sukinatamenyatakan setuju tanoa menyampaikan pendapat secara kritis; Ada indikasi yang kuat bahwa RUPSLB tanggal 12 Desember 2005dengan agenda penambahan modal sebagai bentuk konpsirasi daripihak Mawoko Sukinata dan kelompoknya untuk mengecilkansaham Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara memaksakandiri menambah modal dengan atau tanpa persetujuan PemohonPeninjauan Kembali

NEXCOM INDONESIA yangmerugikan Penggugat.Bahwa pada tanggal 04 April 2016 Tergugat menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda peningkatan modaluntuk pendanaan usaha dari Rp 10.001.000.000 (sepuluh milyar satu juta rupiah)ditambah peningkatan sebesar Rp 2.499.000.000, (dua milyar empatratusHal 3 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.

DKI14.15.16.ivesembilanpuluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp 12.500.000,(duabelas milyar limaratus juta rupiah).Bahwa dalam RUPSLB tidak dijelaskan bahwa masingmasing pemegang sahamyaitu Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V memiliki uang yang disimpan padaPT.

MEDIA VIRIDIS TECNOLOGIA sebesar Rp 499.723.875,Bahwa dalam RUPSLB Penggugat sampaikan tidak mampu ikut menyetorpeningkatan modal karena tidak memiliki dana yang cukup saat itu sehinggabagian setoran Penggugat dilakukan oleh Tergugat IV yang mengakibatkansaham Tergugat IV meningkat dari 41,25% menjadi 49,11% sedangkan sahamPenggugat menurun dari 36,25% menjadi 29,00%.Bahwa setelah RUPSLB ternyata baik Tergugat IV maupun Tergugat V tidakmenyetorkan uang untuk peningkatan modal seperti yang mereka

janjikan dalamRUPSLB, melainkan mereka menggunakan Uang Para Pemegang Saham yangAda pada Perseroan.Bahwa mekanisme RUPSLB merupakan rekayasa tipu muslihat Tergugat danTergugat Il selaku direksi untuk mengurangi komposisi perbandingan sahamPenggugat, hal ini diketahui Penggugat setelan RUPS tanggal 15 November2016 dimana Direktur Operasional menyampaikan Laporan Keuangan PT.NEXCOM INDONESIA yaitu terjadi pengurangan jumlah Uang Para PemegangSaham yang Ada pada Perseroan yaitu dari Rp 4.757.981.682

DKI18.19.20.21.Bahwa RUPSLB tanggal 04 April 2016 dengan agenda peningkatan modal patutdibatalkan karena mengandung unsur rekayasa tipu muslihat yang dilakukanTergugat dan Tergugat Il demi keuntungan Tergugat IV dan Tergugat V tetapimenimbulkan kerugian terhadap Penggugat.Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat makaPenggugat telah dirugikan secara finansial berupa aset yang ada pada PT.NEXCOM INDONESIA dimana berdasarkan data terakhir yang disampaikanDirektur Operasional

Castaway Life mengadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Castaway Life pada tanggal 13 Oktober2014 bertempat di Kantor Anggia Law Office jalan Parungik No. 37 PuncangHijau Sandik Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Terdakwajuga mengundang Nadine Marie Mc.Queen sebagai pemegang 50 % sahamsekaligus Direktur PT. Castaway Life, tetapi Nadine Marie Mc.Queen tidakhadir dan tidak mewakilkan siapapun dalam RUPSLB tersebut.Di dalam rapat tersebut dihadiri :a.

Castaway Life dan mengangkatsaudara AGUS KAMARWAN.Kemudian terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi Berita Acara RUPSLB.Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Browne untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris denganmengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuatdan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tandatangan yang penting segera saya pecat karena saya sudah banyakmengeluarkan uang kemudian

Castaway Life dan mengangkatsaudara AGUS KAMARWAN.Kemudian terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi Berita Acara RUPSLB.Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Browne untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris denganmengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat danditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yangpenting segera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkanuang kemudian

Castaway Lifetertanggal 2 Oktober 2014;Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor569/669/SOSNAKERTRANS/201 4 tentang Perpanjangan IzinMemperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama NADINE MARIEMc.QUEEN tertanggal 7 Oktober 2014;Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPSLB tertanggal 3 Oktober2014;Copy Surat Keberatan dari pihak NADINE MARIE Mc.QUEEN perihaldiadakannya RUPSLB PT.

THE SUNG SENG sudah tidak loyal dantidak mentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.5. Komisaris Tn. YUSRI telah mendukung Direktur Utama danikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012.6.

THE SUNG SENG sudah tidak loyal dantidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.5. Komisaris Tn. YUSRI telah mendukung Direktur Utama danikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012.6.

29 November 2006 dansetelan RUPSLB 29 November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnyamohon lihat tabel dibawah ini: Keterangan Sebelum RUPSLB 29 Setelan RUPSLB 29November 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilai nominal per Rp1.000,00 Rp1.000,00lembar sahamNilai total nominal Rp16.200.000,00 Rp16.200.000,00 5.

Hal tersebut telah dilakukan Penggugat dalamgugatan a quo dengan cara tidak menguraikan kesalahan apa yang telahdilakukan oleh Tergugat III dalam pelaksanaan RUPSLB 29 November2006.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan melawan hukum apakahyang bisa dilakukan oleh Tergugat III yang menyebabkan kerugian bagiPenggugat sehingga Penggugat mengikutsertakan Tergugat Ill, sementaraTergugat III sendiri belum menjadi salah satu pemegang saham Tergugat pada saat RUPSLB 29 November 2006 diselenggarakan dan tidak hadirpula saat RUPSLB 29 November 2006 tersebut diselenggarakan (videDaftar Hadir RUPSLB 29 November 2006), hal mana dalam posita gugatana quo pun Penggugat sama sekali

kepengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukum dari perseroan yangmengadakan RUPSLB tersebut, (in casu Tergugat ):.

Nomor 118 PK/Pdt/201731.RUPSLB Tergugat I, maka patut dipertanyakan RUPSLB Tergugat yang mana dan Akta RUPS nomor berapa yang dipermasalahkan.

Oleh karena maksud diselenggarakannya RUPSLB tersebut adalahuntuk kelangsungan hidup dan kemajuan Perseroan, lagipula RUPSLB tersebuttidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndangNomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB yangdiselenggarakan PARA PEMOHON KASASI adalah sah..

Walaupun RUPSLB Pertama dan RUPSLB Kedua tidak mencapaikuorum, RUPSLB tersebut diselenggarakan sesuai dengan mekanisme danprosedur yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan UU Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB tersebut adalah sahmenurut hukum..

Trk tanggal 27 September 2006 tentangPenetapan syarat kuorum PT Gusher Tarakan yang amarnya antara lain: Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang Pertama tanggal 11 Agustus2006 dari RUPSLB Kedua tanggal 30 Agustus 2006, telah diselenggarakansecara sah: Menetapkan syarat kuorum RUPSLB PT Gusher Tarakan yakni dengandihadiri minimal 175 saham dari seluruh jumlah saham: Menetapkan putusan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimal % (satuperdua) dari seluruh saham yang hadir.Menimbang, bahwa dari bukti

Trk,Tertanggal 06 September 2006, perihal Permohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

Trk, Tertanggal 06 September 2006, perihalPermohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

M E N E T A P K A N

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Para Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Arimbi Jaya Agung dengan

mata acara rapat: (1) Pertanggungjawaban Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris); (2) Perubahan Dan Pergantian Susunan Pengurus PT Arimbi Jaya Agung; dan (3) Permohonan Pembukaan Blokir Akses Perseroan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

ANDRE PRIJANTO sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar;

dengan Peristiwa Hukum yang telah terjadi yaituRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sehinggatatacara pelaksanaannya juga berbeda oleh karena itu GugatanPenggugat tidak jelas dan Kabur ;5.

Bahwa Turut Tergugat membantah dalil angka 8 dan 9mengenai ada proses di selenggarakan RUPS, Karena yang terjadiadalah proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan Proses Jual Beli saham antara Penggugat denganTergugat Il, serta Pergantian Susunan Pengurus, dimana seluruhagenada RUPSLB telah di laksanakan sesuai hukum;7.

Kondisi yang menyebabkan harusdilaksanakannya RUPSLB antara lain adalah sebagai berikut: Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masatugasnya berakhir, baik karena pengunduran diri dan/atau sebabsebab lainnya.

Asli dan Fotokopi Daftar hadir RUPSLB PT Active MarineIndonesia no: 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II8;9. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari Jempol Kanan pada Akta BeritaAcara RUPSLB PT. Active Marine Indonesaia No. 6 pada tanggal 21Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II9;Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btm10. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari jempol kanan padaAkta Jual Beli saham PT.

Asli dan Fotokopi Daftar hadir RUPSLB PT Active MarineIndonesia No: 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II2;3. Asli dan Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PTActive Marine Indonesia Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnyadisebut bukti T.III3;4. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari Jempol Kanan pada Akta BeritaAcara RUPSLB PT. Active Marine Indonesaia No. 6 pada tanggal 21Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.III4;5. Asli dan Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT.

Yani bypass Rawamangun Jakarta Timur baru dimulai tahun 1978,sehingga jelas adalah tidak benar dan merupakan suatu keterangan palsusebagaimana dikemukakan oleh Tergugat Ivan Doli Gultom yang bertindakuntuk dan atas nama Perseroan selaku Direktur Utama dalampermohonannya tanggal 21 Juli 2011 yang disampaikan kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur dengan maksud untuk memohonPenetapan RUPSLB Ketiga;Bahwa PT President Taksi adalah suatu perseroan terbatas yangberbentuk badan hukum milik sejumlah

Yani tersebutbaru ditempati pada tahun 1978; Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan ke Pengadilan NegeriJakarta Timur untuk menetapkan jumlah kuorum RUPSLB Ketigasebesar 5 persen dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkanyang mempunyai hak suara yang sah, dengan acara RUPSLB Ketigauntuk pengisian jabatan yang lowong, padahal sejak tanggal 26 Oktober2008 s/d tanggal 21 Juli 2011 PT.

President Taksi sudah tidak adapengurusnya, sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keterangan palsu;6.

mereka mengadakan RUPSLB Ketiga pada tanggal 12Oktober 2011 selain acara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri JakartaTimur juga mengukuhkan jabatan mereka terhitung 2011 s/d 2016.

President Taksi (Penggugat beserta pemegangsaham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukanpemilinan Pengurus PT.

Bahwa secara hukum gugatan dimaksud tidak dapat ditujukan kepadaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi, oleh karenaRUPSLB tanggal 18 September 2017 adalah RUPSLB PT. SURYAPERDANA MANDIRI bukan RUPSLB Tergugat , Il dan Tergugat IIIpribadi, sehingga seluruh hasil keputusan yang diambil adalahkeputusan perseroan PT.

SURYA PERDANAMANDIRI, yang dibuat oleh Ade Yulianty, SH.Mkn., Notaris di Medanadalah merupakan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. SURYA PERDANA MANDIRI, yang merupakan organtertinggi dalam suatu perseroan dan RUPSLB tersebut dilaksanakansecara sah dan korum karena telah dihadiri oleh seluruh pemegangsaham PT.

Bahwa berdasarkan Hasil RUPSLB PT.

Bahwa Hasil RUPSLB PT. Surya Perdana Mandiri yang diadakan padatanggal 18 September 2017 kemudian dituangkan dalam Akta No. 05tanggal 18 September 2017 Tentang Penegasan Keputusan Rapat UmumPara Pemegang Saham Luar Biasa PT.

SURYA PERDANA MANDIRI dan telah memenuhi korumyang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris No. 05 tanggal 18September 2017, yang dibuat oleh Ade Yulianty, SH.Mkn, maka secarahukum RUPSLB PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

PuteraGriya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar perseroan danpenetapan ini, dengan syarat : Bentuk RUPS; Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan dan memutuskanperubahan susunan Direksi

Kuorum kehadiran pemegang saham ketiga untuk RUPSLB adalah sebanyak 2 (satuperdua) atau 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlan pemegang saham yangditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusan untuk RUPSLBketiga adalah jika disetujui lebih dan 2 (satu perdua) atau lebih dan 50 % (lima puluhperseratus) dan jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB.

PGS hadir dalam RUPSLB yangdiselenggarakan oleh PEMOHON.a. Memerintahkan Direksi PT. Putera Griya Sentosa yaitu Termohon dan Termohon Ildan atau Dewan Komisaris PT. Putera Gniya Sentosa yaitu temrohon Ill untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Para Pemohon Kasasisangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukumoleh Ketua Pengadilan Negeni Surakarta yang membenikan ijin kepada TermohonKasasi/Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Bapak Hendri Dyafar KomisarisHalaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT BDG13.14.Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Tergugat I melalui surat No.025/LindaSPH/III/2020 telahmelanggar

Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untukhadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMARKENCANA;6. Memberikan ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenunjuk Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPSLB);7.

dalam isinya meminta pula agar DireksiTergugat Il melaksanakan RUPSLB maka dengan ini Tergugat menyampaikan bahwa itu tidak benar.

Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Cibinong keliru karenamengabaikan/tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, yaitu mengenai Terbanding (/n casu: Linda Octora) yangdalam penyelenggaraan RUPSLB Terbanding II telah membuatpermohonan RUPSLB yang melanggar ketentuan hukum Pasal 79 ayat 7UU Perseroan Terbatas, sebagaimana Surat PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB yang ditujukan kepada Pembanding, namunjustru meminta Direksi Terbanding II (/n casu: Mitra Rahardja) untukmelakukan

Bapak Hendri Djafar KomisarisPerihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Terbanding melalui Surat No.025/ LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tersebut (vide: Bukti P2 (b))telah melanggar

Bahwa sebenarnya gugatan PENGGUGAT pada intinya mempersoalkankeabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT AJI tertanggal 17 September 2010 dan pemberhentianSaudara Dananjaya Trihardjo (in casu PENGGUGAT) dari jabatanDirektur Utama PT AJ. Anehnya, PENGGUGAT mengajukan gugatanpada tanggal 31 Agustus 2010, jauh sebelum RUPSLB PT AJI tersebutdilaksanakan.2.

Jkt.Sel.telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT) diberikan hak untukmengajukan pembelaan diri dalam RUPSLB PT AJI.A.3. RUPSLB PT AJI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPTDAN ANGGARAN DASAR PT AJI1.

Bahwa Surat Komisaris PT AJI yang memberhentikan DirekturUtama PT AJI (in casu PENGGUGAT) tertanggal 24 Agustus 2010,Kemudian, RUPSLB yang memberikan kesempatan kepada DirekturUtama PT AJI yang telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT)untuk membela diri diselenggarakan pada tanggal 17 September2010. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPSLB tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (4) UUPT.4.

Bahwa sebagaimana Risalah RUPSLB tertanggal 17 September 2010,agenda RUPSLB antara lain adalah pembelaan diri dari Dananjaya A.Trihardjo (In casu. PENGGUGAT) atas pemberhentian yangbersangkutan dari jabatan dan kedudukannya selaku Direktur UtamaPerseroan PT AJI.Bahwa kemudian PENGGUGAT telah tidak menghadiri RUPSLBtersebut selaku Direktur Utama PT AJI yang telah diberhentikanuntuk menggunakan haknya guna membela diri.

Atas ketidakhadiranPENGGUGAT untuk membela diri dalam RUPSLB tersebut,kemudian RUPSLB mengeluarkan keputusan yang pada pokoknyamenyetujui dan menguatkan keputusan pemberhentian Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama Perseroan(PT AJI), sehingga dengan demikian memberhentikan Dananjaya A.Trihardjo (In casu PENGGUGAT) sebagai Direktur Utama terhitungsejak ditutupnya RUPSLB.Bahwa keputusan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 106 ayat (6) dan ayat (7) sebagai berikut

Bahwa ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor :01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono, SH. MH, M.Kn,bukan menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum ;Z.

Bahwa dalam memori perlawanannya pada halaman 2, Penuntut Umum yangmenyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) NomorHalaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 170/PID/2020/PT.BJMO01 tanggal 2 Februari 2019 yang dilaksanakan di Kantor Notaris AdiSartono, SH., MKn bukan dasar dari dakwaannya adalah dalil yang tidakbenar adanya karena Penuntut Umum jelas memuat dan menjadikannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 01 tanggal 2Februari 2019 sebagai dasar dalam surat dakwaannya

Terhadap kedua putusan Judex Pactie a quo masih dalam proses kasasi diMahkamah Agung RI atas perkara Nomor 5/PDT/2020/PT BJM JO Nomor2/Pdt.G/2019/PN.Prn ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Perlawanan dari PenuntutUmum dan Kontra Memori Perlawanan dari Penasihat Hukum Para Terdakwatersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor : 01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono,S.H., M.H., M.Kn. nampak adanya Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) memakai penomoran yang dalam hal ini Nomor 01 dilaksanakanpada tanggal 2 Pebruari 2019;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin No.2/Pdt.G/2019/PN.Prn yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan TinggiBanjarmasin No. 5/PDT/2020/PT.BJM yang belum berkekuatan hukum tetapyang bunyi amarnya nomor 3 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Rahmah Mandiri Mulia tanggal 2Februari 2019;Menimbang, bahwa amar nomor 4 putusan tersebut diatas "MenyatakanAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 2Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn. tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terlepas dari redaksi Penuntut Umum yangmenyebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 01tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono S.H., M.H., M.Kn.dengan amar Putusan tersebut

Fakta bahwa RUPSLB tertanggal29 Juni 2004 tersebut telah memenuhi persyaratan kuorum yangditentukan oleh Anggaran Dasar menunjukkan bahwa keputusankeputusan yang dihasilkan RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebuttelah benar secara hukum dan oleh karena itu dapat menghasilkankeputusan yang bersifat mengikat.Fakta 4: RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebut kemudiandilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Rl("Kemenhukham").

Bahwa mekanisme hukum yang seharusnya dan sepatutnya dilakukanPENGGUGAT terkait dengan perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT atasperubahan sementara klasifikasi saham milik PENGGUGAT adalahPENGGUGAT atau kuasanya hadir pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004 untuk52menyatakan ketidak setujuannya atas rencana perubahan klasifikasi sahamtersebut.Bahwa pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004, PENGGUGAT telah dipanggil secarapatut, namun sampai dengan pelaksanaan RUPSLB tersebut, PENGGUGAT ataukuasanya tidak hadir dalam

Olehkarenanya, TERGUGAT IV sebagai Pemegang Saham di TERGUGAT berhakmengambil keputusan dalam RUPSLB tersebut.Bahwa RUPSLB yang membahas mengenai perubahan Anggaran DasarTERGUGAT telah dituangkan dalam Akta No.157/2004 (Bukti T.IV 4).Kemudian hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut dinyatakan dan dituangkandalam Akta No.158/2004 (Bukti T.IV 5).

Oleh karena itu, pemberitahuanRUPSLB telah sesuai dengan prosedural yang ditentukan oleh UUPTNo.1/1995.RUPSLB TIDAK MENYALAHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUMAUPUN ANGGARAN DASAR PERSEROANBahwa benar pada tanggal 29 Juni 2004 telah diadakan RUPSLB padaTERGUGAT dan dihadiri oleh TERGUGAT WV beserta TERGUGAT Ill,TERGUGAT Ill dan TERGUGAT V.Bahwa salah satu agenda RUPSLB adalah menyetujui perubahan sementaraterhadap klasifikasi saham baru milik PENGGUGAT di TERGUGAT menjadi35.36.37.38.aac67saham tanpa

RUPSLB tersebut adalah sah,karena telah memenuhi kuorum.