Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-10-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 80/PDT.G/2013/PN.JBI
Tanggal 20 Mei 2014 — PT. SYAMITHA CITRA PERSADA NUSANTARA (penggugat) lawan 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kuala Tungkal (tergugat I) dan 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi (tergugat II)
567
  • Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 5 dan 8 yang menyatakanTergugat I telah melangar Pasal 2 Surat Persetujua Pinjam Uang dimana masajatuh tempo pelunasan hutang Penggugat belum lunas tetapi Tergugat I13melaksanakan proses parate eksekusi (quad non) nyatanya merupakan dalil yangmengadaada dan tidak berdasar sama sekali;Perlu Tergugat I tegaskan bahwa Penggugat telah melakukan wan prestasi yaitutidak membayar angsuran kreditnya (pokok dan bunga) yang seharusnya dibayarkansetiap bulannya
Register : 16-01-2014 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 27/Pid.Sus/2014/PN Kag
Tanggal 5 Februari 2014 — - RUSLAN ALEK SANDRA ALS LAN BIN MUSLIM
357
  • Terdakwa ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UndangUndang Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwa tidak seorangpundapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sahmenurut UndangUndang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telahdidakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu melangar
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUS bin BUSRA alm
5826
  • AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan,dan Narkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, danapa bila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut diduga telan melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 TentangNarkotika;9.
Putus : 03-09-2003 — Upload : 07-12-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 23 / Pdt.G / 2003 / PN.Kpj
Tanggal 3 September 2003 — I. NASIPAH binti ARSIYAH binti H.TARI alias B. ARSIYAH ; II. RIYAMAH binti ARSIYAH binti H.TARI alias B. ARSIYAH ; III. DEWI binti ARSIYAH binti H. TARI alias B. ARSIYAH ; IV. ASIM binti ARSIYAH binti H. TARI alias B. ARSIYAH ; V. DJARSI binti ARSIYAH binti H. TARI alias B. ARSIYAH ; Dalam hal ini diwakili kuasanya SUPANGAT KARYAWAIJAYA, SH dan NETTY YUSMIATI, SH keduanya Advokat dan Konsultasi Hukum, sebagai PARA PENGGUGAT L A W A N I. HAJJAH SOFI’YAH binti HAJI ALAMIN , II. HAJI ASY’ARI binti HAJI ALAMIN, III. AS’AD bin HAJI ALAMIN, IV. HAJI SOLEH bin HAJI ALAMIN, V. ZAINURI bin HAJI ALAMIN, VI. SAADHA alias Ny. HAJI CHOLIQ binti HAJI ALAMIN, VII. KUMA’IYAH alias Ny. BASUKI binti HAJI ALAMIN, VIII. MAHFUD bin HAJI ALAMIN, IX. LILIK alias Ny. BASORI binti HAJI ALAMIN, X. KHUSNUL KHOTIMAH alias Ny. ARIFIN binti HAJI ALAMIN, XI. USMAN bin HAJI ALAMIN, XII. PEMERINTAH RI, dalam hal ini KADES NGAWONGGO, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ; XIII. PEMERINTAH RI, dalam hal ini SEKDES / CARIK, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ; Kesemuanya disebut sebagai PARA TERGUGAT
10050
  • ARSTYAH almarhumah;Bahwa dengan demikian Kades Ngawonggo / yang telah memerintahkan Cariknyauntuk membuat / mengetik Bukti P1,P2,dan ,P3 tersebut diatas adalah melakukan1718kesalahan atau melangar hukun sebagaimana ditegaskan dengan definitive dan eksplisitdalam pasal 43 PP No. 10 Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut : Barang siapamembuat akta yang dimaksud dalam Pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agrariasebagai pejabat, dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan dan dendasebanyakbanyaknya
Putus : 29-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — HAMKA VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk. Kantor Cabang UMK Gunungtua
11797 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah Menerapkan Atau Melangar Hukum Yang Berlaku Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti telah salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku, dalam hal ini terdapat pada halaman 44alinea 3 (tiga) dalam pertimbangannya menyebutkan *bahwa padatanggal 31 Mei 2016 Pemohon (dahulu Teradu/Pelaku Uasaha) telahHalaman 31 dari 34 hal. Put.
Register : 24-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 323_Pid_Sus_2016_PN.Smg
Tanggal 14 September 2016 — Prakoso Mochamad Darmawan Als Wawan Bin Heri M. Maksum (Alm);
385
  • Eko Hariawan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwan kesatu tidaklah lagi dalam tahappercobaan atau pemufakatan, akan tetapi sudah pada tahap pelaksanakan, olehkarena itu dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Halaman 21 dari 28 Putusan No 323/Pid.Sus/2016/PN.SmgMenimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan keduayaitu melangar Pasal 112 ayat
Register : 09-01-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 09-03-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 Maret 2018 — PERWITA ROSMAWATI >< PT.BANK DKI
8358
  • Terbanding/Tergugat, sebagai pejabat lelang, tidak melakukankewajibannya mengoptimalkan penawaran dan harga jual lelang,sehingga melangar hak Penggugat sebagai pemilik barangjaminan ;Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbandingsemula Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut : Bahwa Judex Factie telah benar dalam menjatuhkan putusandalam perkara a quo dengan didasarkan pada pertimbangan yangmatang sesuai faktafakta hukum dan buktibukti selama prosespersidangan ;Hal. 45 dari 49 hal Put.No
Register : 27-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
AMINUDIN Als OKON Bin JAPIT
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPAYUNG
91110
  • Bahwa selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwaKUHAP menerapkan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorangdalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakantindakankepolisian(Termohon sebagai salah satu Institusi Menyidik) dimanapenyidikan dapat juga melangar hokum dan merugikan seseorang (incasu Pemohon), dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagaiLembaga Pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan olehpejabat penyidik dalam batasan tertentu;3.
Register : 16-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MUARO Nomor 3/Pid.B/2015/PN Mrj
Tanggal 17 Februari 2015 — I. AGUS SALIM Pgl AGUS Bin DARLIS (Alm) II. HARDI REMON Pgl REMON Bin DARIUS
6312
  • sawit tersebut adalah sekitar Rp. 138.600,00 (seratus tigapuluh delapan ribu enam ratus Rupiah);e Bahwa SaksiSaksi dan para Terdakwa telah membenarkan barang buktiyang ditunjukan di persdiangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang tunggal, yaitu Terdakwa didakwa melangar
Register : 27-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN MAGELANG Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Mgg
Tanggal 7 Februari 2017 —
582
  • Adanya kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum atau kuasa yanghalal.Pihak tergugat rekonvensi dalam menetapkan besaran bungasebesar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu) yang harus di bayarkan setiapharinya,tidaklah masuk akal dan sangatlah memaksakan kehendak,hal inisudah bertentangan dengan norma norma yang hidup di dalammasyarakat yaitu melangar norma kesusilaan,norrma ketertiban umumdan undang undang;Dengan demikian perjanjian lisan itung itungan antara Pengugat 1Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
Register : 30-10-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 184/PDT.G/2013/PN.SLMN
Tanggal 30 Juni 2014 — PERDATA: AGUS MUTHOLIP X 1.PT BPR DANAGUNG BAKTI 2.TEDY ALAMSYAH, SE 3.DR HR PURWANTO, SE MM
15027
  • Dan karena Putusan tersebut didasari catat hukum dan melangar Hukumdan karenanya putusan tersebut harus batal demi hukum dan PermohonanEksekusi terhadap Tanah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum danpermohonan ditolak.Bakwa berkaitan Tergugat I dan Tergugat If telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum telah menggunakan Perjanjian dan Pernyataan dan haktanggungan yang bertentangan dengan Hukum yaitu pasal 1321KUHPERDATAjunto 1320 KUHPERDATA dan telah merugikan materi Penggugat senilaikurang lebih
Register : 01-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 58/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 26 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5236
  • Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil GugatanPenggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalammenerbitkann objek sengketa adalah melawan hukum, cacatyuridis, serta melangar asas kecermatan.
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT KARYAMEGAH ADIJAYA, diwakili oleh Temi Efendi (Direktur) VS AXN HOLDINGS, LLC
144105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atautelah melangar ketentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat bercampuraduk antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukumakan tetapi tidak memberikan putusan NO (niet ontvankelijk verklaard);Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta (Judex Facti) telah keliru dalam memberikanpertimbangan hukum sebagaimana Putusan halaman 56:Halaman 28 dari 33 hal. Put.
Register : 09-07-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — BUT GEARBULK AG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
81281 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah :e Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untukmelegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur EdwardMorgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,e tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat KuasaKhusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untukmenyempurnakannyaDari penjelasan di atas, tindakan Majelsi Hakim yang tidak mengikutipedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyatanyata melangar
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007
Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
3823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendiri Yayasan PINH, mempunyairasa dan tanggung jawab moral agar kKemungkinan yang terburuk tidakakan terjadi dari perbuatan bathil dan penyimpanganpenyimpanganaturanaturan dan ketentuanketentuan yang diamanahkan dalamStatuten Stichting (quodvide Psl. 10 ayat (1) bukti P1, T2); Bahwa perbuatan bathil dan tidak amanah, in casu "membuat suratkeluar", Secara non organisatoris (perbuatan perorangan / in person),perbuatan mana termasuk dalam klasifikasi perobuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad), yaitu melangar
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RODI bin MARJUNI alm
6021
  • Ahli menerangkan bahwa Narkotika tersebut yang di gunakan oleh Sdr.AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danNarkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpa kuasanyaatau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan makaHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN SdwOrang tersebut diduga telah melangar ketentuan Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 Tentang
Register : 10-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 08/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 30 Juni 2016 —
10451
  • ;Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatanOleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikandan melangar Asas Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness),atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan ObyekSengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; 23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu:23.1.
Putus : 14-04-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PL
Tanggal 14 April 2014 — Terdakwa
6316
  • dengantetap berpegang teguh pada adagium tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHP;Atau;Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankesatu, yaitu melangar
Register : 06-03-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 28-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 Oktober 2014 — 1. MUHAMMAD SOLIKIN 2. SUKILAN Lawan 1. RUDI KUSMANTO 2. KASMUDJI 3. OKKY RULISTYA PERWITHA 4. Dr. Rr. EVA DAMAYANTI, S.H., Sp.N, M.M., M.Kn
15763
  • Langgeng Multi Jaya telah menyetujuiatau mendiamkan atas pengalihan saham Para Penggugat kepada Tergugat Ill yangJelasjelas telah melangar Akta Pendihan PT. Langgeng Multi Jaya No. 25 dan ketentuanhukum yang berlaku"ADALAH TIDAK BENAR ; Yang benar, TERGUGAT Il pun hanya formalitas saja dituniuk sebagai Komisaris PT.Langgeng Multi Java, karena TERGUGAT II sadar diri bahwa ini hanya formalitas saja,maka TERGUGAT II tidak pernah melakukan fungsi Pengawasan atas kebijaksanaanDireksi terhadap PT.
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN SORONG Nomor 102/PID.B/2011/PN.SRG
Tanggal 26 September 2011 — - YULIUS RAMANDEY Alias ULIS
9540
  • didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidairitas;Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Lebih Subsidiair lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum di susun secara subsidaitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yaitu melangar