Ditemukan 3977 data
56 — 7
Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 5 dan 8 yang menyatakanTergugat I telah melangar Pasal 2 Surat Persetujua Pinjam Uang dimana masajatuh tempo pelunasan hutang Penggugat belum lunas tetapi Tergugat I13melaksanakan proses parate eksekusi (quad non) nyatanya merupakan dalil yangmengadaada dan tidak berdasar sama sekali;Perlu Tergugat I tegaskan bahwa Penggugat telah melakukan wan prestasi yaitutidak membayar angsuran kreditnya (pokok dan bunga) yang seharusnya dibayarkansetiap bulannya
35 — 7
Terdakwa ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UndangUndang Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwa tidak seorangpundapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sahmenurut UndangUndang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telahdidakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUS bin BUSRA alm
58 — 26
AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan,dan Narkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, danapa bila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut diduga telan melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 TentangNarkotika;9.
100 — 50
ARSTYAH almarhumah;Bahwa dengan demikian Kades Ngawonggo / yang telah memerintahkan Cariknyauntuk membuat / mengetik Bukti P1,P2,dan ,P3 tersebut diatas adalah melakukan1718kesalahan atau melangar hukun sebagaimana ditegaskan dengan definitive dan eksplisitdalam pasal 43 PP No. 10 Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut : Barang siapamembuat akta yang dimaksud dalam Pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agrariasebagai pejabat, dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan dan dendasebanyakbanyaknya
117 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah Menerapkan Atau Melangar Hukum Yang Berlaku Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti telah salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku, dalam hal ini terdapat pada halaman 44alinea 3 (tiga) dalam pertimbangannya menyebutkan *bahwa padatanggal 31 Mei 2016 Pemohon (dahulu Teradu/Pelaku Uasaha) telahHalaman 31 dari 34 hal. Put.
38 — 5
Eko Hariawan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwan kesatu tidaklah lagi dalam tahappercobaan atau pemufakatan, akan tetapi sudah pada tahap pelaksanakan, olehkarena itu dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Halaman 21 dari 28 Putusan No 323/Pid.Sus/2016/PN.SmgMenimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan keduayaitu melangar Pasal 112 ayat
83 — 58
Terbanding/Tergugat, sebagai pejabat lelang, tidak melakukankewajibannya mengoptimalkan penawaran dan harga jual lelang,sehingga melangar hak Penggugat sebagai pemilik barangjaminan ;Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbandingsemula Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut : Bahwa Judex Factie telah benar dalam menjatuhkan putusandalam perkara a quo dengan didasarkan pada pertimbangan yangmatang sesuai faktafakta hukum dan buktibukti selama prosespersidangan ;Hal. 45 dari 49 hal Put.No
AMINUDIN Als OKON Bin JAPIT
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPAYUNG
91 — 110
Bahwa selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwaKUHAP menerapkan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorangdalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakantindakankepolisian(Termohon sebagai salah satu Institusi Menyidik) dimanapenyidikan dapat juga melangar hokum dan merugikan seseorang (incasu Pemohon), dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagaiLembaga Pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan olehpejabat penyidik dalam batasan tertentu;3.
63 — 12
sawit tersebut adalah sekitar Rp. 138.600,00 (seratus tigapuluh delapan ribu enam ratus Rupiah);e Bahwa SaksiSaksi dan para Terdakwa telah membenarkan barang buktiyang ditunjukan di persdiangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang tunggal, yaitu Terdakwa didakwa melangar
58 — 2
Adanya kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum atau kuasa yanghalal.Pihak tergugat rekonvensi dalam menetapkan besaran bungasebesar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu) yang harus di bayarkan setiapharinya,tidaklah masuk akal dan sangatlah memaksakan kehendak,hal inisudah bertentangan dengan norma norma yang hidup di dalammasyarakat yaitu melangar norma kesusilaan,norrma ketertiban umumdan undang undang;Dengan demikian perjanjian lisan itung itungan antara Pengugat 1Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
150 — 27
Dan karena Putusan tersebut didasari catat hukum dan melangar Hukumdan karenanya putusan tersebut harus batal demi hukum dan PermohonanEksekusi terhadap Tanah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum danpermohonan ditolak.Bakwa berkaitan Tergugat I dan Tergugat If telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum telah menggunakan Perjanjian dan Pernyataan dan haktanggungan yang bertentangan dengan Hukum yaitu pasal 1321KUHPERDATAjunto 1320 KUHPERDATA dan telah merugikan materi Penggugat senilaikurang lebih
52 — 36
Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil GugatanPenggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalammenerbitkann objek sengketa adalah melawan hukum, cacatyuridis, serta melangar asas kecermatan.
144 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atautelah melangar ketentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat bercampuraduk antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukumakan tetapi tidak memberikan putusan NO (niet ontvankelijk verklaard);Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta (Judex Facti) telah keliru dalam memberikanpertimbangan hukum sebagaimana Putusan halaman 56:Halaman 28 dari 33 hal. Put.
81 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah :e Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untukmelegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur EdwardMorgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,e tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat KuasaKhusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untukmenyempurnakannyaDari penjelasan di atas, tindakan Majelsi Hakim yang tidak mengikutipedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyatanyata melangar
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendiri Yayasan PINH, mempunyairasa dan tanggung jawab moral agar kKemungkinan yang terburuk tidakakan terjadi dari perbuatan bathil dan penyimpanganpenyimpanganaturanaturan dan ketentuanketentuan yang diamanahkan dalamStatuten Stichting (quodvide Psl. 10 ayat (1) bukti P1, T2); Bahwa perbuatan bathil dan tidak amanah, in casu "membuat suratkeluar", Secara non organisatoris (perbuatan perorangan / in person),perbuatan mana termasuk dalam klasifikasi perobuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad), yaitu melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RODI bin MARJUNI alm
60 — 21
Ahli menerangkan bahwa Narkotika tersebut yang di gunakan oleh Sdr.AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danNarkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpa kuasanyaatau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan makaHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN SdwOrang tersebut diduga telah melangar ketentuan Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 Tentang
104 — 51
;Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatanOleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikandan melangar Asas Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness),atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan ObyekSengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; 23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu:23.1.
63 — 16
dengantetap berpegang teguh pada adagium tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHP;Atau;Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankesatu, yaitu melangar
157 — 63
Langgeng Multi Jaya telah menyetujuiatau mendiamkan atas pengalihan saham Para Penggugat kepada Tergugat Ill yangJelasjelas telah melangar Akta Pendihan PT. Langgeng Multi Jaya No. 25 dan ketentuanhukum yang berlaku"ADALAH TIDAK BENAR ; Yang benar, TERGUGAT Il pun hanya formalitas saja dituniuk sebagai Komisaris PT.Langgeng Multi Java, karena TERGUGAT II sadar diri bahwa ini hanya formalitas saja,maka TERGUGAT II tidak pernah melakukan fungsi Pengawasan atas kebijaksanaanDireksi terhadap PT.
95 — 40
didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidairitas;Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Lebih Subsidiair lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum di susun secara subsidaitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yaitu melangar