Fotocopy Surat Nomor : 480/12/SK/ADSMWLDD/BGR/VII/2014 tertanggal19 Juli 2014 dari Kuasa Hukum David Diki yang ditujukan kepada KasatReskrim Polres Kota tentang keberatan wajib lapor atas klien David Diki ;10.Fotocopy Surat Nomor : 485/17/SK/ADSMPHDD/JKT/VIII/2104 tertanggal11 Agustus 2014 dari Kuasa Hukum David Diki kepada Menteri SekretarisNegara R.I tentang Audensi tentang perlindungan hukum atas namaDavid Diki ;11.Surat Panggilan nomor : S.PGL/1345/IX/2014/Sat Reskrim tertanggal08 September 2014

Pada Hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Penggugat dan PesertaCalon Perangkat Desa lainnya melakukan audensi dengan TIMPengisian Perangkat Desa, dan ada sebagian Peserta yang lainklarifikasi ke Universitas Indonesia langsung dan Kami menyatakankeberatan terhadap hasil seleksi yang dilakukan oleh UniversitasIndonesia (Ul) karena adanya banyak kejanggalan yakni:Hal 8 dari 83 halaman Putusan Nomor: 96/G/2018/PTUN.SmgSaat serah terima rekapitulasi hasil nilai di Gedung Asrama HajiDemak Pihak atau Ketua Penguji

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 20/Padt.G/2015/PN Mkd.10.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Para Penggugat telah berkirim suratkepada Bupati yang intinya meminta percepatan penyelesaian perpanjanganHGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun)akan tetapi sampai akhir November 2014 tidak ada tanggapan dari Bupatiatas surat Para Penggugat dan pada bulan Desember 2014 Para Penggugatkembali berkirim surat kepada Bupati sekaligus meminta untuk bertemudengan Bupati untuk audensi

Dalil gugatan Para Penggugat angka 10, 11 dan 12 yang menyatakanPara Pengugat mengirim surat pada tanggal 25 Agustus 2014 ParaPenggugat telah berkirim surat kepada Bupati yang intinya memintapercepatan penyelesaian perpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan ) danHMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun) akan tetapi tidak adatanggapan, bulan Desember 2014 Para Penggugat kembali berkirimsurat kepada Bupati sekaligus meminta untuk bertemu dengan Bupatiuntuk Audensi guna musyawarah penyelesaian permasalahan PlazaMuntilan

(Bukti T 13 a2/ PR 13a2);57.Foto copy undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,tertanggal 19 Februari 2009 acara Rapat Koordinasi PembangunanPerumahan PNS membahas tuntutan hak Suplier dan buruh.( Bukti T 13, b/PR13b);58.Foto copy Surat dari DPRD Kota Tegal kepad Walikota Tegal, tanggal 4Maret 2009, No. 250/02 perihal Rekomendasi (Bukti T 14a/ PR 14 a);59.Foto copy Laporan Hasil Audensi Komisi B DPRD Kota tegal Dengan BuruhBersatu dan Pihak Ketiga (Supplier dan Buruh) Pembangunan PerumahanPNS

Umum)36 3/3/2 0070/1.20.03/ 3/3/2015 0070/1.2 3/4/2015 0494/SP Pertanggung 234,191,000015 UMUM/SPP 0.03/UM 2D/BUD/ Jawaban AtasGU/2015 UM/SPM 2015 Dialog/audensi= dengan tokohGU/2015 tokoh masyarakat.(Bag.

Umum)36 3/3/2 0070/1.20.03/ 3/3/2015 0070/1.2 3/4/2015 0494/SP Pertanggung 234,191,000015 UMUM/SPP 0.03/UM 2D/BUD/ Jawaban AtasGU/2015 UM/SPM 2015 Dialog/audensi= dengan tokohGU/2015 tokoh masyarakat. Halaman 63 dar 213 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Tte (Bag.

Umum)36 3/3/2 0070/1.20.03/ 3/8/2 0070/1.20.03 3/4/2015 0494/SP2D/ Pertanggung 234,191,000015 UMUM/SPP 015 /UMUM/SPM BUD/2015 Jawaban AtasGU/2015 GU/2015 Dialog/audensi dengan tokohtokohmasyarakat.(Bag. Umum) Halaman 83 dar 213 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Tte 37 3/5/2 0075/1.20.03/ 3/5/2 0075/1.20.03 3/5/2015 0516/SP2D/ Pertanggungjaw015 UMUM/SPP 015 /UMUM/SPM BUD/2015 aban Atas 700,121,000GU/2015 GU/2015 ProgramAdministrasiPerkantoran.

Pasar Pakuan Jaya (pembayaran 4) tanggal 12 Desember 2017(Copy);3 (tiga) lembar Surat Perihnal Penggunaan Dana Penyertaan ModalPemerintah (PMP) untuk Pembayaran Pajak Nomor : 700/ 05/ BP/PDPPWJ/ Il/ 2018 tanggal 08 Februari 2018 (copy);1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Pokok Pasar Pakuan JayaPoran Laba Rugi Komprehensif Tuk TahunTahun yang Berakhir padatanggal 31 Desember 2017 dan 2016;3 (tiga) lembar Audensi Atas Audit Laporan Keuangan PD PPJ Tahun2017;1 (satu) lembar Bukti jurnal Nomor : 13 tanggal

tanggal 12 Desember 2017 (copy);3 (tiga) lembar Surat Perihal Penggunaan Dana Penyertaan ModalPemerintah (PMP) untuk Pembayaran Pajak Nomor : 700/ 05/ BP/ PDPPJ/II/ 2018 tanggal 08 Februari 2018 (copy);Halaman 72 dari 110 Putusan No.95/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.55.56.57:58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.Plsdsdk74.Ds76.Lis78.79.1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Pokok Pasar Pakuan Jaya PoranLaba Rugi Komprehensif Tuk TahunTahun yang Berakhir pada tanggal 31Desember 2017 dan 2016;3 (tiga) lembar Audensi

AAP013/WAGUBPA/DPIIII/2014 tanggal 27 Maret 2014,perihal: Permohonan Audensi. selanjutnya disebut dengan P16 ;Halaman 40 dari 59 Putusan Perkara Perdata Nomor: 361/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST17.18.19.20.21.22.23.24.Video pertemuan Tergugat dengan Turut Tergugat dan/atau ParaPenggugat yang dihadiri oleh Bapak Basuki Tjahaya Purnama selakuWakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 3 April 2014, selanjutnyadisebut dengan P17 ;Video Berita Jakarta: SPBG Tanah Merdeka Belum KunjungDioperasikan, Terminal Mobil

Daerah(SKRD) tanggal 13 Agustus 2019 (sesuai denganfotocopy) ;Photo Copy Surat dari Dinas Pertanahan Dan TataRuang mengenai Keterangan Inforrnasi KeseusianRuang (SKIKR) kegiatan penyulingan minyak tanggal 9Agustus 2019 (Sesuai dengan fotocopy) ;Photo Copy Surat Daftar Hadir Dari Warga Pasirdataryang tak terelokasi dilahan 100 Ha (Sesuai denganfotocopy) ;Photo Copy Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor :141.2/Kep.812BPMD/2014 tanggal 15 Desember 2014(Sesual dengan aslinya) ;Photo CopySurat Permohonan Audensi

Nomor : 009/SP/LKBH/IX/2019 Tanggal 04 September2019 Perihal Permohonan Audensi;Fotokopi surat Hartoyo, SH.MH., Nomor010/SP/LKBH/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 perihalKeberatan atas Pengesahan dan Pengangkatan SaudaraSuharsono sebagai Kepala Desa Mojotengah, KecamatanMenganti, Kabupaten Gresik Tahun Pemilihnan 2019;Fotokopi Keputusan Kepala Desa Mojotengah KecamatanMenganti Kabupaten Gresik Nomor141/19/437.111.03/2017 Tentang Penyesuaian JabatanPerangkat Desa Mojotengah Kecamatan MengantiKabupaten

Bukti T32 Fotokopi Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November2017, (Sesuai dengan aslinya);33 Bukti T33 Fotokopi Berita acara hasil Audensi tertanggal 14 juni 2017,, (Sesual dengan aslinya);34.

BuktiP7 : Nota Dinas Asisten Pembangunan dan LH SEKDA DKIKepada Gubernur DKI NOMER: 420/079.43 TANGGAL18 Februari 2013 Tentang Hasil Audensi Appersi (copydari copy)Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN.Jak.Sel.10.11.12.13.14.15.16.17.18.Bukti P8Bukti P9Bukti P10 :Bukti P11Bukti P12 :Bukti P13 :Bukti P14 :Bukti P15 :Bukti P16 :Bukti P17 :Bukti P18a:Bukti P18b:Surat Kadis Perumahan & Gedung DKI Jakarta No.1405/1.796.55 tanggal 12 April 2013, PerihalPemberitahuan/Tegoran (copy dari copy

Junus TheodorusLeimena, tanggal 20 Desember 2007, yang telah dicocokkan sesuaiaslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P12 ; Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 28 September 2013, yang telahdicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya dan diberitanda P13 ; Foto copy Catatan Notulen Vera Ellen Sahetapy Nussy dalam ProsesPertemuan Audensi dengan Direktur Complain PT.

operasional Turut Tergugat yang bertugas mengelolakaryawan Awak Mobil Tangki (AMT) sesuai dengan surat perjanjian kerja samaantara Tergugat II dengan Tergugat I dengan nama Perjanjian Pelaksana111213141516Pekerjaan Penyedia Jasa Dan Pengelolaan Awak Mobil Tangki di terminal BBMJawa dan Madura Nomor 789/PN 000.201/KTR/2012 Tanggal 22 Oktober 2012;Selanjutnya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang ditandatangani oleh saudara Suparjono selaku Manager HR & GA yang isinyamenerangkan:"Hasil audensi

Pada bulan Desember 2014 Para Penggugat kembaliberkirim surat kepada Tergugat sekaligus meminta untuk bertemudengan Tergugat untuk Audensi guna musyawarah penyelesaianpermasalahan Plaza Muntilan, akan tetapi juga belum ada jawaban.Terakhir pada tanggal 2 Maret 2015 baru ada jawaban dari Tergugatyang intinya untuk perpanjangan harus mengikuti harga yang telahdisampaikan oleh Tergugat dan untuk sertifikat HGB ( Hak GunaBangunan ) Ruko Plaza Muntilan nantinya tetap mencantumkanketerangan diatas HPL

Fotokopi Surat Nomor 113/HNRLAW/VII/2017 tentang PengaduanPelanggaran HAM serta Audensi, telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P8;9.

Surakarta, KapolrestaSurakarta untuk ditutup, karena sampai saat ini tidak ditutup dan jugabiasanya sering bocor ;Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Smg.10.Bahwa biasanya kalau LUIS melakukan kegiatan, selalu koordinasi denganpejabat Pemkot yang dihadiri Wawali Ir.Purnomo, dari Polresta Surakartadihadiri Kasat IntelAda dari Dinas Pariwisata Dari Kodim dan Koremsekitar 67 orangBahwa maaksudnya koordinasi agar kebersamaan untuk mendampingi ;Bahwa sebelum ada kejadian ini, pernah melakukan audensi

Kemenkumham; Bahwa Saksi pernah melihat pengesahannya; Bahwa terhadap kepengurusan Adek Efril Manurung DanKawanKawan tersebut Saksi pernah mengetahui dibekukan atau diberikansaknsi oleh Majelis Dewan Tinggi Laskar Merah Putih; Bahwa Saksi mengetahui Laskar Merah Putih pernahmengajukan pemblokiran tahun 2017 atas perubahan AD ataupun ART yangada di Kemenkumham karena ada masuk dari Laskar Merah Putih IndonseiaHalaman 96 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT.sehingga dan pada saat itu diminta audensi

baik internal maupun pengadilan yang kemudian dibenarkanpemohon (notaris), diisi dengan jujur Sesuai dengan faktanya;Menimbang, bahwa oleh karena daftar periksa (checklist) yang menjadipersyaratan utama adanya pernyataan pengurus bahwa perkumpulan tidakdalam sengketa baik internal maupun pengadilan yang kemudian dibenarkanpemohon (notaris), dalam prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketadiisi oleh pemohon dan Notaris terbukti memasukkan data yang tidak benar, danberdasarkan korespondensi, audensi

Wiwid Delfia, 52.Wijiyanto;Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020 Pimpinan Unit Kerja SPA FSPMI PTEight International mengirimkan surat dengan Nomor 167/P/A/ PUK.SPAIFSPMI/PT.EI/V/2020 Perihal permohonan Audensi kepada DinasKetenagakerjaan Kota Bandar Lampung terkait perselisihan PembayaranUpah 52 Penggugat 1. A.Nawawi, 2. Agus Rianto, 3. Ali Kusnoto, 4.Amrullah, 5. Andi Siswanto, 6. Anjas Firmansyah, 7. Ansori, 8. Arif wisnuPrabowo, 9. Ariyanto, 10. Asmirudin, 11. Cecep Suhardi, 12. Deni Antoni,13.

Wijiyantopekerja/anggota Pimpinan Unit Kerja SPA FSPMI PT Eight International;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Pimpinan Unit Kerja SPA FSPMI PTEight International mengirimkan surat dengan Nomor 168/P/A/PUK.SPAIFSPMI/PT EI/V/2020 perihal permohonan Audensi kepada Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Lampung UP/Kabid Pengawasterkait Pembayaran Upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul FitriTahun 2020, terhadap 52 pekerja/anggota Pimpinan Unit Kerja SPAIFSPMI PT Eight International;Bahwa pada

Perusahaan PT Eight International;Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Pimpinan Unit Kerja SPA FSPMI PTEight International mengirimkan surat dengan Nomor175/P/P/I/PUK.SPAIFSPMI/PT.EI/V/2020 Perihal PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke1 (Satu) kepada KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung UP/Mediator HubunganIndustrial;Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Pimpinan Unit Kerja SPA FSPMI PTEight International mengirimkan surat dengan Nomor 166/P/A/PUK.SPAIFSPMI/PT EI/VI/2020 Perihal Permohonan Audensi

TUMIDJAN membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas tindak pidanaPenipuan dan atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh DirekturKeuangan dan Direktur Usaha sehubungan dengan Jamsostek (P101) (buktiterlampir) yang berakibat adanya penggantian Direktur Utama yang baru,sehingga Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia(DPPGRASHI) segera mengirim surat Audensi pada tanggali0 Maret 2009(P102) (bukti terlampir) dan untuk menyelesaikan pembayaran hakhak pekerjayang belum diberikan

memang seharusnya kalau menurutpandangan Kemenaker, harus menyesuaikan tapi memang paraperusahaan yang dicabut izinya tidak menyesuaikan karena memangtidak pernah diberi formatnya;Bahwa menurut saksi terkait dengan upaya perusahaan yang dicabutizinnya melalui asosiasi Aspataki pada tanggal 30 Oktober 2019,Aspataki pernah memohon untuk audiensi kepada Menaker yang barudilantik untuk bersilaturahmi dan kalau memungkinkan kebijaksanaanterhadap UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017, ada surat permohonanuntuk audensi