Ditemukan 275136 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-11-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 20-02-2020
Putusan PT AMBON Nomor 33/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 4 Februari 2016 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA Diwakili Oleh : P. B. ROY RAHAJAAN, SH.,M.Si, DKK
Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI (PUP2E) Diwakili Oleh : P. B. ROY RAHAJAAN, SH.,M.Si, DKK
Terbanding/Penggugat : H.MUCHSIN AWAT AZIZ Diwakili Oleh : LOPIANUS NGABALIN, SH
7420
  • Risalah pemberithuan putusan kepada Penggugat, Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 23 September 2015 ;B. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 28 September 2015 yang diajukan olehKuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II yang bernama DEBBIE PJ.BUNGA,SH. Bagian Hukum dan HAM Setda.Maluku Tenggara ;C.
    Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 20 Oktober 2015 ;I. Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Tul. tanggal 26 Oktober 2015 yangdilaksanakan oleh JOHANIS MATURBONGS Juru Sita PengadilanNegeri Tual, kepada PB. ROY. RAJAAN,SH.M.Si. Kepala BagianHukum dan HAM. Setda.
    Kabupaten Mluku Tenggara sebagai KuasaHukum Tergugat dan Tergugat II ;ol: Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul. tanggal 6 Nopember 2015 yang dilaksanakan olehJOHANIS MATURBONGS Juru Sita Pengadilan Negeri Tual, kepadaLOPIANUS Y. NGABALIN,SH. Kuasa Hukum Penggugat.K.
    Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul. tanggal O07 Oktober 2015, yang diajukan olehKuasa Penggugat yang bernama LOPIANUS Y. NGBALIN ,SH ;C. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor :1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 09 Oktober 2015 yang dilaksanakan olehJOHANIS MATURBONGS Juru sita Pengadilan Negeri Tual kepada P.B.ROY. RAJAAN,SH.M.Si. Kepala Bagian Hukum dan HAM. Setda.Kabupaten Mluku Tenggara sebagai Kuasa Hukum Tergugat danTergugat II ;D.
    Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 10 Nopember 2015, yang diserahkn olehGREGORIUS RENRUSUN,SH. Bagian Hukum = dan HAM.Setda.Kab.Maluku Tenggara;I. Risalah Pemberitahuan dan Penyerhan Kontra Memori BandingNomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 11 Nopember 2015 yangdilaksanakan oleh JOHANIS MATURBONGS Juru Sita PengadilanNegeri Tual, kepada LOPIANUS Y. NGABALIN,SH. Kuasa HukumPenggugat ;J.
Register : 23-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 78/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : Alkindi Bin Putra Gusmara Diwakili Oleh : Basyarah Hakim, SH
Terbanding/Tergugat I : Kapolsek Bukit
Terbanding/Tergugat II : Kejaksaan Negeri Bener Meriah
7250
  • 27 Putusan Nomor 78/PDT/2020/PT BNA2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SimpangTiga Redelong dengan register Nomor W1.U19/8/Hk.02/08/SK/2020,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula diseut sebagai TergugatII;Terbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II, untukselanjutnya disebut Para Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelahn membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi PutusanPengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 12 Agustus 2020 Nomor1
    /Pdt.G/2020/PN Str;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding Il semula Tergugat II telahmengajukan kontra memori banding tanggal 28 September 2020 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 28September 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkankepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Oktober 2020 Nomor1/Pdt.G/2020/PN Str;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelongdalam relaasnya tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020
    /PN Str telahmemberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat; kepadaKuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 28 Agustus 2020 Nomor1/Pdt.G/2020/PN Str; dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat Ilsemula Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
    Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor1/PDT.G/2020/PNSTR tanggal 12 Agustus 2020.3.
    Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta SalinanResmi Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor1/Pdt.G/2020/PN Str tanggal 12 Agustus 2020 dan telah pula membaca sertamemperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh KuasaHukum Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang masingmasing diajukan oleh kuasa Terbanding semula
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA BUOL Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.BUOL
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
338
  • adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugathadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir secarain person di persidangan pada persidangan tanggal 01 Februari 2021 dantanggal 15 Februari 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 PeraturanHal. 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.BuolPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
    Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur
    akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugatadalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratHal. 8 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buolformal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat (Volledgen bindende bewijskracht);Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
    atas, Hakimberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan tidak pernah bersamalagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1
Register : 17-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 44/PDT/2021/PT PBR
Tanggal 23 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : OKTOWARMI Diwakili Oleh : Dedy Felandry, S.H., LL.M
Terbanding/Tergugat : PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA Diwakili Oleh : YOGA ADI NUGRAHA, S.H., Dkk
127105
  • Pembanding semula Tergugat tidak tercapai kesepakatan mengenaljumlah ganti rugi yang akan dibayarkan, namun cukup jelas etikad baikdari Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk memberi ganti rugisebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) atas perbuatannyayang merugikan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding/Pembanding semulaTergugat dalam Memori bandingnya menyatakan tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor1
    Meimbang, bahwa keberatan tersebut adalah juga merupakanmateri yang terdapat dalam kontra memori yang diajukanTerbanding/Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini, sehinggaantara Memori banding dengan kontra memori banding yang diajukanTerbanding/Pembanding semula Tergugat adalah merupakan satukesatuan yang tidak berbeda;Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimanatersebut diatas, Pengadilan tinggi perlu memperbaiki dan menambahpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor1
    Nomor 44/PDT/2021/PT PBRPembanding/Terbanding semula Penggugat, sehinggaPembanding/Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, cukup Jjelasperistiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antaraPembanding/Terbanding semula Penggugat sehingga dengan demikianeksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel) tersebut haruslah dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor1
    Nomor : 227, Jo UndangUndang Nomor2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubahdan perubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009serta ketentuanketentuan lain dari peraturan perundangan yangbersangkutan ;MENGADILI:e Menolak permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat;e Menolak permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semulaTergugat;Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 44/PDT/2021/PT PBRe Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor1
Register : 01-07-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA TALU Nomor 273/PDT.G/2014/PA.TALU
Tanggal 26 Agustus 2014 — PENGGUGAT TERGUGAT
13110
  • Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diutbah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1
    berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
    Majelisberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak pernahbersama lagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak salingmemperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaransehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikianMajelis berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun
Register : 28-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA TENGGARONG Nomor 964/Pdt.G/2020/PA.Tgr
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6818
  • Akta Perdamaian No. 964/Pdt.G/2020/PA.Tgrperdamaian dan oleh karenanya, Penggugat telah pun mengubah gugatannyasebagaimana ditentukan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa sesuai kesekapatan antara Penggugat denganTergugat tersebut yang menyatakan biaya perkara ini ditanggung olehPenggugat, maka sesuai Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, biaya yang timbul akibat perkara
Register : 15-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PA BANDUNG Nomor 1106/Pdt.G/2016/PA.Badg
Tanggal 21 April 2016 — Penggugat Melawan Tergugat
93
  • Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahirbatin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkanrumah tanggadengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satusatunyajalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai denganTergugat;Halaman 2dari 13 halaman Putusan Nomor1 106/Pat.G/2016/PABadgBerdasarkan uraian tersebut di atas, rumahtangga antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehinggauntuk mencapai kehidupan rumahtangga
    Saksisaksi ;Halaman 3dari 13 halaman Putusan Nomor1 106/Pat.G/2016/PABadg1.
    berhubunganlayaknya suami isteri, Karena itu Majelis berpendapat unsur pertama dariketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanyaperselisihan dan pertengkarang yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluargaPenggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebutdihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya, telahmembuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PenggugatHalaman 8dari 13 halaman Putusan Nomor1
    telah pecah (broken marriage) dan perkawinan mereka sudahtidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batindalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UUNo. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat ArRum ayat 21 yaitumembentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidakdapat dicapai,oleh karena itu perceraian adalah lebih mashlahah daripadamempertahankan perkawinan, karena mempertahankan perkawinan dalamHalaman Qdari 13 halaman Putusan Nomor1
Register : 11-03-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN CALANG Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Cag
Tanggal 1 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9431
  • Lakilaki, Agama Budha, pekerjaan ,alamat Kabupaten Aceh Jaya (Sekarang beralamat di RumahTahanan Calang), selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Calang pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor1
    ,M.H. danPaijal Usrin Siregar, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Cag tanggal 1 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga,Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Cagdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudiansyah S.H.
Register : 24-05-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pms
Tanggal 31 Mei 2019 — Pemohon:
1.Arianto Ong Ir
2.Masni
446
  • tanggal Pemberkatan Nikah No. 036/AP/GBISGP/XII/2017, pada hariJumat tanggal O01 Desember 2017, di Gereja Bethel Injil Sepenuh KotaPematang Siantar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
    Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan;Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pms.Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalamhal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, PencatatanPerkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1
    Pematangsiantar;Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan buktibukti permohonanmaka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohonSupaya dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal Pemberkatan Nikah Nomor : 003/AN/GPRIML/PS/V1I/2018, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018, di Gereja PantekostaRahmat Jemaat ImmanuelKota Pematang Siantar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1
    Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Halaman 15 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pat.P/2019/PNPms.Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum = masingmasing agamanya dankepercayaannya
    Ketentuan Peraturan PerundangUndangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalamhal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, PencatatanPerkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1
Register : 25-02-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
86
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
    bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
    sampai denganbulan September 2020 , Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putus : 01-11-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1187/Pid.B /2016/PN Plg
Tanggal 1 Nopember 2016 — Hiliyas Bin Said
6111
  • Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (vrijspraak);Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Plg3. Memulihnkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa kepadakemampuan dan kedudukan seperti semula;4.
    Selanjutnya Imron memanggil saksi Syaiful Anwar sambiltangannya merogoh ke dalam tas, lalu tibatiba Imron menyemprotkan cairancuka para ke muka saksi Syaiful Anwar, lalu saksi Syaiful Anwar berusahamelarikan diri namun menabrak dinding tembok rumah hingga jatuhHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Pilgtertelungkup, saat itulan terdakwa mendekati saksi Syaiful Anwar danmembacok saksi Syaiful Anwar, dilanjutkan Imron membacok leher bagianbelakang dan saksi Nico Fernando membacok ke arah
    Helwi Alias Helmi Bin Dencik, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan telahbersamasama Imron Bin Said dan Nico Fernando Alias Nando Bin wanNoya melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Syaiful Anwar BinDencik;Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN PigBahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sehabis waktuisya sekira
    Helwi hinggaterjatuh terlentang, kKemudian Hiliyas membacokkan sebanyak 3 (tiga)kali ke arah kepala samping kanan sehingga mengenai kening atas danmembacok bagian atas kepala;Bahwa diperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik yangbertuliskan Miratone, 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusakterbakar, yang digunakan oleh terdakwa, dan semua barang buktitersebut ada di tempat kejadian;Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan parapelaku;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor1
    Amron Sodik, S.H., M.H.Nunsuhaini, S.H.M.HumPanitera Pengganti,Marduan, S.H., M.HHalaman 26 dari 26 Putusan Nomort1 187/Pid.B/2016/PN PlgHalaman 27 dari 26 Putusan Nomor1 187/Pid.B/2016/PN Pig
Register : 23-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 187/Pdt.P/2015/PA Mks
Tanggal 1 Desember 2015 — PEMOHON
85
  • wewenang Pengadilan Agama Makassar.Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamemohon agar pernikahan pemohon Edi timung bin Ibrahim dengan pemohonIl Wati bin Lira disahkan menurut hukum dan perundangundangan, sehinggadengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon Edi timung bin Ibrahim dengan pemohon II Wati bin Lira telahmelangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinyasyarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor1
    Bahwa, pemohon Edi timung bin Ibrahim berstatus perjaka dan pemohon IlWati bin Lira berstatus Perawan serta antara pemohon dan pemohon Iltidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Edi timung bin lbrahim danpemohon Il Wati bin Lira telah memenuhi syarat dan rukun pernikahanberdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
    Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Editimung bin lbrahim dan pemohon II Wati bin Lira tidak ada penghalang ataularangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud yang
Register : 15-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA Tutuyan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tty
Tanggal 5 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
5631
  • Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan;e.
    2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ditegaskan Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskanuntuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikahdan dua orang saksi serta ijab dan kabul;Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor1
    Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahramalnikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atauselamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidanganpernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sertadilaksanakan
    Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakansah perkawinan antara Pemohon (Pemohon ) dengan Pemohon II (PemohonIl) yang dilaksanakan pada 21 Juli 2015 di Dusun ......... , Desadec uceueueueeeueeeeeeaeeees , KECEIMATIAN sicicisecmescmnsmenens wey KADUDALEN sinssnusvwnss wacsneies cjMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor1
Register : 06-01-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat: 1.JHONI SATRIA B. Datuak MAJO INDO 2.H. MANSYUR Datuak HITAM PUTIH 3.MUKHTAR Datuak RANGKAYO BASA Tergugat: 1.NIFMARSYAM, SH. Datuak Majo Kayo 2.PT. Agra Masang Perkasa
11150
  • Surat Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 07 Januari 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb.;3. Surat Penetapan Hakim, tanggal 07 Januari 2020, Nomor 1/Pdt.G/2020/PNPsb., tentang penetapan hari sidang;4.
    ., dengan surattanggal 02 Maret 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, bahwapencabutan surat gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawansebelum adanya jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukupberalasan apabila permohonan penggugat untuk mencabut perkara Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb., tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonanpenggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;Memperhatikan pasal
Register : 05-07-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Klk
Tanggal 8 Juli 2019 — Penggugat:
BELLA DONNY
Tergugat:
TALINTING. E. TOEPAK
346107
  • TOEPAK, tempat tanggal lahir : , 23 Juli 1938, jeniskelamin : Lakilaki, tempat tinggal : Jalan Jepang Kelurahan/Desa PulauTelo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah,pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya diSebut SCEDAGAL ..............cccceceeeeeeeeeesaeseeeeeeeeeeeeeeeeaes TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN KIk tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca dan mempelajari berkas
    perkara dan Gugatan dariPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan/gugatan sederhanatertanggal 4 Juli 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Juli 2019, dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN, maka Pengadilan akan mempedomani tentang halhalsebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015,
Register : 12-01-2011 — Putus : 14-02-2011 — Upload : 08-07-2011
Putusan PA MARTAPURA Nomor 028/Pdt.G/201 1/PA.Mtp
Tanggal 14 Februari 2011 — Penggugat vs tergugat
60
  • Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
    mengabulkan atau tidak permohonan tersebut,maka dalil dalil Pemohon harus dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1
    Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah sekitar 4 tahunlamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), frasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1
Register : 01-10-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 897/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 16 Oktober 2013 — PEMOHON I, PEMOHON II
97
  • merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPenetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta nikahyang diajukan oleh para Pemohon adalah sesuai dengan maksud pasal 1angka (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1
    Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara tersebut menjadi kompetensiabsolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 11 Tahun 2007 berbunyi "Perubahan yang menyangkutbiodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan padawilayah yang bersangkutan, maka kalimat "putusan dalam pasal tersebutharus dibaca "penetapan sehingga perkara ini harus diajukan dan diperiksasecara voluntair dan permohonan
    Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.
Putus : 21-02-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 26/PID/2018/PT PTK
Tanggal 21 Februari 2018 — JAMIRI bin SAMURI;
5936
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambastertanggal 24 Januari 2018 Nomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tersebut, Terdakwamengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.
    Negeri Sambas dan Terdakwa,yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan bandingmelalui surat dari Rumah Tahanan Sambas Nomor : W16.PAS.J.PK.01.01139 tanggal 29 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri SambasNomor 08/Pid.C/2018/PN.Sbs tanggal 24 Januari 2018 atas nama JAMIRIBin SAMURI.Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dariTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun PenuntutUmum, sebagaimana ternyata dari :1) Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor1
    Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.
Upload : 29-10-2012
Putusan PA DEMAK Nomor 71/Pdt.G/2012/PA.Dmk
- S bin PS - NA binti R
316
  • Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
    Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri; Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
    (Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
Register : 28-01-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mre
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo
Tergugat:
1.Medi Saputra
2.Deli Yarti
364
  • PALI, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara EnimNomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Mre, tanggal 28 Januari 2021, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim perkara Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN.Mre., tanggal 28 Januari 2021, tentang Penetapan HariSidang;Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 4 Pebruari 2021dimana pihak Penggugat hadir kuasanya dan para Tergugat
    Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Muara Enim, dalam register perkara perdata Nomor1/Pdt.G.S/2021 PN Mre, dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoretperkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021 PN Mre., dari dalam buku registerperkara;3.