Judex Facti telah salahdalam menerapkan hukum pembuktian, karena sesuai fakta terdapatcukup bukti bahwa Terdakwa bersalah melanggar dakwaan Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009;Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 49 K/Mil/2020 Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuaifaktafakta tidak ada keterangan baik saksi maupun Terdakwa dan alatbukti lainnya untuk dapat menyatakan keterbuktian dakwaan OditurMiliter in casu; Bahwa tidak dapat dipastikan locus dan tempus

No. 718 K/Pid/2009tidak dinyatakan/diuraikan Surat Dakwaan, ternyata PengadilanTinggi Medan yang telah menguatkan putusan Pengadilan NegeriKisaran juga telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakan bukan berdasarkantempus delictie yang dinyatakan secara tegas dalam SuratDakwaan;Bahwa menurut Surat Dakwaan, tempus delictie terjadinyaperbuatan pidana pemalsuan surat dalam perkara pidana a quoadalah tanggal 2 Juni 2001 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaktidaknya

No. 718 K/Pid/20092 Juni 2001 atau setidaktidaknya bukan dalam bulan Juni 2001seperti yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Medan yang telahmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara aquo telah menjatuhnkan putusan atas perbuatan pidana yangwaktunya terjadinya (tempus delictie) sama sekali tidak ada dalamSurat Dakwaan; Bahwa oleh karena putusan yang dijatuhnkan terhadap perkara a quotelah melampaui wewenangnya dengan menjatuhkan

Perihal ini jugatelah tercantum dan terakomodir sesuai dalil angka 3. permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 maka Pemohon harusdinyatakan terbukti menurut hukum terikat perkawinan dengan Termohon,sebagai suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan sebagaimanalocus dan tempus tercantum pada alat bukti itu. Yakni di Kecamatan SungaiPenuh, Kabupaten Kerinci, pada tanggal 23 Februari 1979.

Pemohon dengan Termohon adalah benar memiliki kKedudukanserta kepentingan hukum menjadi pihak dalam perkara a quo karenaPemohon akan menikah kembali dengan perempuan lain sesuai hukum disamping Termohon yang sudah dinikahi Pemohon terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 maka Maidah Lena,perempuan yang akan dinikahi Pemohon in casu, harus dinyatakan terbuktimenurut hukum terikat perkawinan dengan Sardinal, sebagai Suami isteri yangtelah melaksanakan perkawinan sebagaimana locus dan tempus

Demikian pula, terhadap dakwaan Penuntut Umumalternatif Keempat Pasal 310 Ayat (1) KUHP, tidak dapat dibuktikanpula karena perbuatan Terdakwa yang menyatakan saksi BettyPattikayhattu pencuri, tukang bohong, memakimaki saksi danmengeluarkan katakata kotor kepada saksi Betty Pattikayhattu adalahkejadian pada tanggal 13 Maret 2017 bukan pada tanggal 13November 2017 sebagaimana tempus delicti yang didakwakanPenuntut Umum;Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum alternatif Kelima Pasal 6UndangUndang Nomor

Fatmawati dan kedua anaknya pulang keMakassar dengan meninggalkan Terdakwa, sehingga perbuatanTerdakwa yang menjadikan tindak pidana ini (mentrasfer uang)dilakukan di Bogor atau Locus Delicti termasuk daerah hukumPenyidikan Denpom Il/5Bogor Jawa Barat.Bahwa karena tindak pidana yang disangkakan kepadaTerdakwa tersebut dilakukan dan berawal di Bogor (locus delicti)pada sekira tahun 2011 (tempus delicti) sehingga sesuai denganMenimbangMenimbangMenimbang14daerah hukum tempat terjadinya tindak pidana

sesuai dengan ketentuanhukum acara yang berlaku (Undangundang nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer) sehingga proses hukum tersebutdinyatakan tidak sah menurut hukum.Bahwa dalam berkas perkara yang disidangkan oleh PengadilanMiliter Il16 Makassar pada BAP Tersangka yang dilakukan olehPomdam Jaya adalah keliru, karena memang saat Terdakwaberdinas di Makostrad dalam kasus KDRT sebelum Perkara ini yangmenyidangkan adalah Pengadilan Militer ILO8 Jakarta, namun saatperkara KDRT yang kedua ini Tempus

dakwaan baik dalam Perkara PidanaNo.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg dan dalam perkara Pidana saat ini yaituPerkara No.21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg bahwa perbuatan terdakwadilakukan antara rentang waktu bulan September 2010Oktober 2014maka terhadap terdakwa haruslah dibuat dalam satu berkas perkaradan dikaitkan dengan salah satu Pasal gabungan Tindak Pidana diHalaman 23 dari Putusan No. 21/Pid.Sus/2017/PN Mggdalam KUHP yaitu Pasal 6366 KUHP dan tidak dengan cara caramemisahkan perkara menjadi beberapa berkas padahal tempus

merupakan wujud kesalahan terdakwa bagi keseluruhankerugian yang diderita korban baik yang dijadikan saksi dalampersidangan maupun yang tidak dijadikan saksi dalam persidangan,sehingga terhadap terdakwa tidak bisa lagi didakwa dan dituntutdengan dakwaan yang sama karena terhadap diri terdakwa sudah adakeputusan yang sifatnya inkrach van gewijsde.Bahwa dalam surat dakwaan perkara No.69/Pid.Sus/2015PN.Mggdengan surat dakwaan dalam perkara No. 21 /Pid.Sus/2017/PN.Mggdapat terlihat bahwa Locus Delicti dan Tempus

jika memangterdakwa melakukan beberapa perbuatan yang sama dalam kurun waktu yangsama maka seharusnya penuntutan terhadap terdakwa dilakukan sekaligusdengan mengingat pasalpasal tentang perbarenganperbuatan sebagaimanadiatur dalam pasal 63 s/d 65 KUHP.Terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa ini kami tanggapi sebagaiberikut:Bahwa memang benar pasal dakwaan yang dterapkan kepada terdakwa dalamperkara pidana No. 21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg adalah sama dengan perkara No.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg locus dan Tempus

dapat dijalankanlagi karena liwat waktunya);Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka setiap orang tidak bolehdituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, sehingga Majelis akanmempertimbangkan apakah terdakwa dalam perkara aquo sudah pernah diadilidengan perkara yang sama;Menimbang, bahwa untuk suatu perkara dapat dikatakan nebis in idemharuslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain: Mempunyai kesamaan subyek (Pelaku) maupun perbuatan secara materiil; Mempunyai kesamaan locus dan tempus

Penasihat Hukum terdakwa yang tidak dibantah oleh PenuntutHalaman 40 dari Putusan No. 21/Pid.Sus/2017/PN MggUmum dalam tanggapannya telah menyatakan menguatkan putusan pengadilantingkat pertama;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tingkat Banding tersebut,baik Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum tidak melakukanupaya hukum lainnya sehingga putusan No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg jo PutusanPerkara No.252/Pid.Sus/2015 /PT.Smg telah berkekuatan hukum tetap;Mengenai kesamaan Locus delicti dan Tempus

syaratsyarat yang ditentukandalam undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukanMemori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :a Bahwa Penuntut Umum = sependapat untukpembuktian terhadap perkara tersebut, namunPenuntut Umum tidak sependapat dengan pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa;b Bahwa karena terdakwa sudah dua kali melakukantindak pidana yang sama, dimana perkara keduanyaada perbedaan tempus

erat dan saling ada persesuaian dengan barangbarang bukti,akhirnya diperoleh Fakta Hukum sebagaiberikut :1 Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani danrohaninya, serta mengerti dan memahami setiap pertanyaanyang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum disetiappersidangan.2 Bahwa benar para Terdakwa juga mampu memberikanketerangan dan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukankepadanya di persidangan.3 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekirapukul 18.00 WIB (tempus

berpendapatTerdakwa BUDI DARMINTO alias MBAH KAUM dipandang sebagai orang yangdapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelisberkeyakinan unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 18.00 WIB(tempus

Tentang unsur ketiga:Menimbang, bahwa maksud unsur ketiga adalah menjelaskan locusdan tempus dari perbuatan yaitu dilakukan yaitu di rumah atau perkarangantertutup dan pada malam hari yang dalam Pasal 98 KUHPidana adalah waktuantara matahari terbenam dan matahari terbit;Menimbang, berdasarkan faktafakta persidangan, pada hari Minggumalam Senin tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi SURADIBin SATIJAN memarkirkan sepeda motornya yang berjenis Honda CB150Rwarna hitam merah dengan Nomor

SATIJAN membangunkan saksi SURADIBin SATIJAN karena melihat pintu rumah sudah terbuka dan motor yangterparkir di ruang tamu sudah tidak ada, kemudian membangunkan anak saksiRAHMAT APRIANSAH Bin LUKMAN dan anak saksi SUPRIANTO BinLUKMAN agar mengecek keberadaan handphone yang juga sudah hilang;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN BhnMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atas dapatdisimpulkan bahwa locus Terdakwa mengambil barangbarang tersebut adalahrumah, sedangkan tempus

No. 2122 K/Pid/2011Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan,Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam menerapkan hukum,Judex Facti salah mengartikan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, karenaternyata dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah cukup cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan dan telah menyebutkan tempus danlokus deliktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat

Unsur Dilakukan pada waktumalam dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orangyangada disitu tidak diketahuiatautidakdikehendaki oleh yangberhak Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalahkeadaan tempus kejadian yang ditentukan oleh aturan tersebut membuatkeadaan diperberat apabila suatu tindak dilakukan di tempus tertentu, terkhususpencurian di malam hari bahwa pencurian dilakukan di tempus dimaksd;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum

;Bahwa demikian juga, keberatan Terdakwa terhadap JudexFacti/Pengadilan Tinggi mengganti tempus delicti yang seharusnyahari Rabu tanggal 18 April menjadi hari Selasa tanggal 18 April,merupakan kesalahan ketik yang tidak bersifat substantif yang dapatmeniadakan/menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga keberatantersebut tidak dapat dibenarkan pula;Bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang bersesuaiandengan keterangan saksi dan saksi Il serta visum et repertum, telahterbukti perouatan Terdakwa mencabuli

Untukmemberikan kepastian hukum, rasa keadilan serta persamaan hukumseharusnya perkara ini digabung menjadi satu berkas, dan diadili secarabersamaan karena kompetensinya masih pada Pengadilan Militer 104Palembang, tetapi dalam kenyataan perkara displit menjadi dua berkas yaituberkas atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan berkas kedua yaitu atasnama Terpidana Dedi Rohaedi, Kapten Coa, NRP. 521172 Pasi Intel Kodim0405/Lahat ;Oleh karena perkara ini kejadiannya yaitu tempus dan locus delictnya samasaat

Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 87 K/MIL2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan amarnya menyatakan Terdakwa tersebutyaitu Dedi Rohaedi, Kapten Coa, NRP 521172 terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara1 (satu) tahun (tanpa pemecatan dari Dinas Militer) ;Apabila kita memperbandingkan perkara Pemohon Peninjauan Kembali denganperkara Kapten Cba Dedi Rohaedi dalam kasus yang sama (Tempus

Nomor 68 /PID.B/2020/PT.PBR.Penasehat Hukumnya Jaksa Penuntut Umum telah menyebutkan Dakwaantersebut ada kesalahan, oleh karena itu secara hukum terhadap SuratDakwaan tersebut harus dinyatakan bahwa Dakwaan Penuntut UmumBatal Demi Hukum;" Eksepsi Tentang Tempat Kejadian (locus delecti) dan waktu kejadianTindak Pidana (tempus delecti) yang tidak Jelas (obscuur lible);Bahwa bertitik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umummendalilkan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019sekira jam 18.00

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdapat cacatformil dalam bentuk tanggal Surat Dakwaan yang tidak jelas (obscuurlible) serta tempat kejadian (locus delecti) dan waktu kejadian tindakpidana (tempus delecti) yang tidak Jelas (obscuur lible), maka secarahukum terhadap Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan bahwaDakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;3.

Dan hal initelah terbukti dipersidangan di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa LocusDelictie dan Tempus Delictie perbuatan tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tidak masuk di dalam kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya,akan tetapi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara a quomerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bangil di KabupatenPasuruan, maka menurut ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP memberikanacuan bahwa mengenai hal kewenangan Mengadili adalah padaPengadilan Negeri Bangil ;.

Hal ini tampak dari contoh Putusan Mahkamah Agungsebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.1849 K / Pid / 1990 tanggal 30 Oktober1990 dengan kaidah dasar, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidanabaik Locus Delictie maupun Tempus Delictie di Wilayah Hukum PengadilanNegeri Bangil di Kabupaten Pasuruan, dengan memperhatikan asasperadilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, dengan melihat waktudan tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adadiwilayah hukum Bangil Kabupaten Pasuruan

dan Terdakwa masingmasing tanggal 9 Juli 2013 dan tanggal22 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingdalam perkara ini;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnyapada pokoknya mengemukakan bahwa :Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan dalam pasal 143ayat (2) huruflb KUHAP, dimana dalam surat dakwaan telah secara jelas dannyata menguraikan awalperbuatan terdakwa yang dilakukan pada tahun 2008sampai tanggal 21 Juli 2012, sesuai dengan tempus

yang berkelindan.Ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum tentang kelengkapan syaratformal maupun materiel di BAP terus dipertahankan oleh Majelis Hakimtingkat pertama untuk dijadikan bahan dasar putusan dalam upayamembuktikan kesalahan terdakwa, maka secara logika hukum, Sumberputusan yang digunakan beralaskan dakwaan dan tuntutan yang cacat.Palu yang digunakan untuk mengadili sudah kotor dan terkontaminasiketidakadilan (cacat formal dan meteriel).ALASAN KELIMATentang barang bukti, locus delicty, dan tempus

Ahli hanya mengetahui ada video yangdikirimkan ke whatsapp namun ahli tidak mengetahui video tersebutdikirimkan kepada siapa dengan demikian tidak jelas dimana locusdelicty dan tempus delicty dapat diketahuil.

Konten pornografi yangdiunggah oleh Asep Kusmawan (alm.) ke akun twitter @kabarsange1inilah, yang menjadi biang kerok videonya tersebar luas, viral, dan yangmenjadi penentu locus dan tempus dalam cyber crime sebagaimanadalam perkara a quo.Majelis Hakim tingkat pertama nyatanyata mengabaikan adanya Pasal5 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atauDokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat buktihukum yang sah.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakimtingkat pertama adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGANDENGAN HUKUM;ALASAN KEENAMTentang pertimbangan putusan Majelis Hakim hlm. 44;Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terhadap waktu dan tempatkejadian telah keliru dalam pertimbangannya dalam halaman 44Halaman 20 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.Putusannya, bahwa Tempus delicty dan locus delicty sebagaimana faktapersidangan berdasarkan keterangan Saksi Rizwan Nurjaman dan EuisRusyani di muka

penjelasan atau ketentuan yang mengaturtentang bagaimana tanda tangan tersebut harus dibubuhkan,bagaimana bentuknya, syaratsyarat apa yang harus dipenuhiagar tanda tangan tersebut sah, sehingga suatu tanda tangandapat berbentuk apa saja sepanjang pembubuhanya ditujukanuntuk mengotentikasikan suatu tulisan, terlebih dari itu sebuahcap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang dibubuhkan dihadapan seorang pejabat umum juga dapat dipersamakandengan sebuah tanda tangan;TENTANG barang bukti, locus delicty dan tempus

Hal ini dapat Penuntut Umumtanggapi/jelaskan sebagai berikut :1 Bahwa dalam perkara ini waktu tindak pidana yang terjadi (tempus delicti)adalah bulan Desember tahun 2008 s/d Februari 2009 sedangkan dalamperkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tempus delictinya adalah tahun2002 s/d tahun 2008.2 Dalam perkara ini TerdakwaTerdakwa menjual saham PT. Jasa Raharjadengan memindahkan sahamsaham milik PT. Jasa Raharja ke 3 rekening,Putusan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Hal. 63 dari 73masingmasing an.

Sudirman Kav.27 JakartaSelatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;Bahwa mengenai tempus delicgti, walaupun Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanperkara ini pada awalnya menyebutkan antara bulan Desember 2008 sampai denganbulan Februari 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008sampai dengan tahun 2009, tetapi dalam uraian Dakwaannya Penuntut Umummenyebutkan bahwa pemindahan/pemutasian sahamsaham yang berada

SPS, dimana perbuatan para Terdakwadalam tempus delicti tersebut juga telah termasuk dalam tempus delicti dariperbuatan para Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara No.878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

SPS, demikian juga tentang perbuatan dan modus operandi perbuatan yangdidakwakan, locus delicti dan tempus delicti bahkan Pasal yang didakwakan dalamperkara ini adalah sama dengan yang didakwakan dalam Perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2009 yang telah berkekuatantetap (vide bukti No.1 s/d No.9) dan para Terdakwa telah menjalani pidana berkaitandengan putusan Perkara tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 76 KUHP diatur bahwa :(1) Kecuali dalam hal keputusan

Menimbang, bahwa Pasal 76 KUHI ini menentukan bahwa seseorang tidak dapatdituntut dan dipidana untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan yang sama yang telahdiputus oleh Pengadilan dan perbuatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yangdikenal dengan azas ne bis in idem ;Menimbang, bahwa memperhatikan faktafakta tersebut di atas dihubungkandengan ketentuan Pasal 76 KUHP, oleh karena baik kedudukan dan kualitas paraTerdakwa maupun modus dan perbuatan yang dijadikan dasar Dakwaan serta locusdelicti dan tempus

Ebot bin Abdul Latif dan sudahseharusnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan materiperkara dengan terlebin dahulu memeriksa saksisaksi yangdiajukan oleh Penuntut Umum sehingga akan jelas secara yuridisberdasarkan fakta bahwa memang perkara a quo adalah nebis inidem dikarenakan sesuai dengan dakwaan baik tempus maupunbarang bukti berbeda dengan perkara atas nama terdakwaSugianto als. Agil bin Markum, yang telah dijatuhkan vonisbersalah sebelumnya;2.

maka dengan demikian mengenai subjek hukumbarangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diriTerdakwa.Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang LainMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa oranglain adalah perbuaan yang mengakibatkan kematian orang lain;Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN KtgMenimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat hukumTerdakwa menyebutkan bahwa uraian dakwaan penuntut umum tidak jelasmenyebutkan locus dan tempus

terjadinya pidana, yang mana tidak jelasnyalocus dan tempus terjadinya pidana adalah bagian dari formalitas suratdakwaan dan seharusnya disampaikan setelah surat dakwaan dibacakandipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan setelah dibacakannya surat dakwaanoleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa danPenasihat hukumnya apakah mengerti atas isi surat dakwaan dan akanmengajukan keberatan atas surat dakwaaan tersebut dan dijawab olehTerdakwa atau pun penasihat hukumnya mengerti

dan tidak akan mengajukankeberatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, maka dalamhal ini Mejelis Hakim berpandangan ketidakjelasan /ocus dan tempus yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat disampaikan dalamnota pembelaan, karena mengenai hal tersebut seharusnya disampaikan padaagenda keberatan atas surat dakwaan;Menimbang, bahwa demi memberikan kepastian kepada Terdakwa danPenasihat Hukumnya, mengenai /ocus dan tempus tindak pidana akandipertimbangkan sebagai berikut

;Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan telah disebutkan bahwawaktu kejadian (tempus) terjadi pada hari Senin, tanggal 14 September 2020,kirakira pukul 01.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktu tertentu padatahun 2020, dan untuk tempat kejadian dalam surat dakwaan disebutkan dijalan di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan NegeriKotamobagu;Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan diketahui pada hariSenin

terjadinya perkara masih berada di salah satu jalan di DesaTiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong, yang adalah wilayah hukumdari Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana termuat dalam SuratDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kalimat atau setidaktidaknya.... dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bukan menunjukkanketidakjelasan, melainkan suatu bentuk kehatihatian dari Penuntut Umumdalam menentukan waktu dan tempat kejadian suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa selain locus dan tempus