TELAH BERUSAHA MENYELESAIKANPERMASALAHAN SECARA BIPARTIT TETAPI TIDAK DAPATDISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH DIKARENAKAN TERGUGATTIDAK BERITIKAD BAIK DENGAN TIDAK PERNAH HADIR memenuhiundangan Penggugat;Bahwa BERHUBUNG PENYELESAIAN BIPARTIT TIDAK DAPATMENYELESAIKAN MASALAH MAKA PADA TANGGAL 02 JUNI 2016 PARAPENGGUGAT MENGAJUKAN PERMASALAHAN KE INSTANSI YANGBERWENANG DALAM KETENAGAKERJAAN yang dalam hal ini DinasTenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara untukmenyelesaikan masalah secara tripartit

(Vide Pasal 8 UU Nomor 2 tahun2004) ;Bahwa PENYELESAIAN SECARA TRIPARTIT TERSEBUT TIDAK SELESAIDIKARENAKAN TERGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DENGAN TIDAKPERNAH HADIR, ternyata tanggal 12 Oktober 2016 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera utara mengeluarkan surat Anjuran Nomor12446/DTKTR/X/2016 hal mana sesuai Anjuran tersebut menyatakanPenggugat tidak bersalah, dan mewajibkan Tergugat membayarkanPesangon, Penghargaan masa kerja, Pengganti perumahan dan Perobatankepada Tergugat, namun

tertanggal 28 November 2013, namun kembali Surat dariPihak Kami ini tidak ditanggapi oleh pihak TERGUGAT ; (Bukti P6)Bahwa kemudian dikarenakan jalur Bipatrit tidak berhasil akibat tidak adanyatanggapan dan niat baik dari pihak TERGUGAT untuk menyelesaikan secaramusyawarah, maka PENGGUGAT menempuh upaya Mediasi melalui DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melalui Surat nomer 013/AR/SU/H/2014 tertanggal 28 February 2014 untuk dapat menyelesaikanPerselisihan Hubungan Industrial secara Tripartit

Pada pertemuan Tripartit tersebut akhirnya PihakTERGUGAT hadir diwakili Sdr. Beben K (selaku pejabat HRD perusahaan) danKuasa Hukum TERGUGAT yaitu Sdr. Sutarna, SH, sedangkan dari pihakPENGGUGAT, Pekerja hadir secara pribadi didampingi Kuasa HukumPENGGUGAT yaitu Andreas M. Huliselan, SH dan Hendricus Alo, SH.

kesalahan di pihakPENGGUGAT namun TERGUGAT tidak bisa menunjukkan alasanalasan danbuktibukti adanya kesalahan dan tidak dapat membuktikan bahwa prosedurhukum yang dilakukan dalam melakukan tindakan pemutusan hubungan kerjaterhadap PENGGUGAT adalah tepat dan benar ;Bahwa kemudian melalui Surat Nomor : 565/1302/perlin tanggal 27 Maret 2014,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat kembali mengundangkedua belah pihak untuk hadir pada 01 April 2014, dengan agenda Mediasi ke1.Pada pertemuan Tripartit

pada tanggal 8 Januari 2015 sementara surattersebut terbit tanggal 12 Januari 2015, artinya surat tersebut harus berlakusurut 4 hari, kKemudian surat dimaksud diterima Penggugat tanggal 10Februari 2015, sungguh sangat tidak masuk akal tindakan Tergugat;Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji dan pesangon Penggugat tersebut,maka Penggugat mengajukan perundingan bipartit akan tetapi pihakTergugat tidak menanggapinya, maka atas rekomendasi dari pihak HRDTergugat kemudian Penggugat mengajukan perundingan tripartit

melaluiDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Kutai Kartanegara diTenggarong;Bahwa dengan pendapat Penggugat pada dalildalil di atas yang penggugatsampaikan dihadapan mediator tripartit maka Disnakertrans Pemkab KutaiKartanegara mengeluarkan anjuran agar Tergugat membayar hakhakPenggugat sebagai pekerja yaitu:a.

Penggugat IV dan Penggugat V ;Bahwa dalam pertemuan tersebut tidaklah mencapai kesepakatan, dikarenakan pihak Tergugat Il tidak mempunyai iktikad baikuntuk melakukan perundingan terkait perselisihan tersebut ;Bahwa dengan melihat tidak adanya titik temu dan tidak adanyaitikad baik dari pengusaha untuk melakukan perundingan danmenyelesaikan perselisihan tersebut, maka para Penggugat mengajukanperselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SosialKabupaten Boyolali untuk dilakukan proses mediasi (Tripartit

hadirnya pihak Tergugat Il, kemudian paraPenggugat dan pihak Disnakertrans Kabupaten Boyolali telah sepakatuntuk melakukan mediasi yang ke 2 pada tanggal 12 Maret 2008 danpihak Disnakertrans Kabupaten Boyolali yang bertanggung jawab secararesmi untuk memberitahukan kepada para Penggugat maupun Tergugatll ;Bahwa kemudian pihak Disnakertrans Kabupetan Boyolali memberitahukan kepada para Penggugat bahwa pertemuan untuk tripartitdiundur karena permintaan dari pihak Tergugat Il ;Bahwa pada pertemuan tripartit

Rohman Camera Person Production 28 SeptemberServices 20103 02210 Suparji Camera Person Production 28 SeptemberServices 20104 02211 Rohmadi Audio Person Production 1 Oktober 2010Services Bahwa Para Penggugat telah bekerja lebih dari 5 tahun dan tidakmendapatkan hakhak yang seharusnya diterima, karenanya Tergugatmelanggar prosedur PHK yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 danUU Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa perkara ini sudah dilakukan Bipartit dan Tripartit dengan mendapatAnjuran dari Suku Dinas Tenaga

inisiatif Para Penggugat diSuku Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Selatan sampai keluar anjuranNomor 3534/1.835.3 tertanggal 25 Juli 2011 (Vide bukti P10);16.Bahwa didalam pertemuan Tripartid Para Penggugat tanggal 30Mei 2011 Para Penggugat beralasan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Para Penggugat melanggar hukum, karenanyamenuntut agar Tergugat memberikan hak kompensasi PHK yangseharusnya diterima sesuai ketentuan Pasal 156 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;17.Pada pertemuan Tripartit

CATV masih akan mempelajariperhitungan pesangon tersebut;18.Pada pertemuan tripartid tangggal 13 Juni 2011, Tergugat melaluikuasanya menyatakan bahwa tidak mau membahas tentang nilaikompensasi yang telah diajukan oleh Para Penggugat karenatidak mempunyai hak kompensasi dengan alasan bahwa ParaPenggugat adalah habis kontraknya;19.Bahwa Pernyataan dalam pertemuan Tripartit yaitu PHK karenatelah habis masa kontrak adalah berlainan dengan alasan BagianHRD Tergugat saat memutus hubungan kerja secara lisan

yangmenyatakan Para Penggugat di PHK karena tidak lulus psikotes,dan Tergugat melalui kuasanya pada pertemuan Tripartit jugatidak dapat memberi alasan kriteria karyawan yang lulus Psikotestapalagi Para Penggugat telah bekerja melebihi waktu 3 tahunberturutturut bekerja pada pekerjaan dan perusahaan yang samadan sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dikategorikan sebagai karyawan tetap;20.Bahwa Tergugat bersikeras PHK Para Penggugat dikarenakankontrak kerjanya berakhir,

Apabila pihakpihak menerima anjuran ini, maka mediator akanmembantu membuatkan perjanjian bersama dan didaftarkan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat;.Dengan demikian anjuran sebagaimana kutipan diatas sangatlahtidak adil karena telah memperlakukan Para Penggugat secaradiskriminasi padahal para Penggugat bekerja pada periode yangsama, pada bagian yang sama dan pada perusahaan yang sama.Selain itu anjuran tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimintasejak pertemuan tripartit

berdasarkan faktafakta dalam surat kuasa Penggugat diatasjelas kedudukan rekan Budiana Rachmawati,SH.MH ( Penggugat ) sebagaipihak formil yang mewakili Pemberi kuasa di Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak sah, sehingga gugatan yangdibuat, ditandatangani dan diajukan oleh rekan Budiana Rachmawaty,SH.MHmengandung cacat formil, olen karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakimyang kami hormati untuk menyatakan gugatan perkara aquo tidak dapatditerima;Proses Biparti dan Tripartit

bukan Kekhususan di PHIBahwa didalan surat kuasa Penggugat disebutkan salah satukukhususannya untuk diguanakan dalam tahap bipartite dan Tripartit, hal inijelas keliru Karena dalam hukum acara yang berlaku di PHI tidak ada mengenaibipartite dan tripartite, melainkan pemeriksaan gugatan secara kontentiosa;Bahwa dengan demikian jelas surat kuasa Penggugat tidak bersifatkhusus, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang kami hormatiuntuk menyatakan gugatan perkara aquo tidak dapat diterima

Surya Citra Prima, Fotocopi Asli ada pada TergugatBukti P4;Risalah Perundingan Tripartit , Sesuai dengan aslinya Bukti P5;Risalah Perundingan Tripartit ll, Sesuai dengan aslinya Bukti P6;Surat Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Sesuai denganaslinya Bukti P7;Menimbang selain alat bukti surat Penggugatpun telah menghadir kan 4Orang Saksi pada persidangan tanggal 4 Juni 2014, yakni :1.

Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji dan pesangon Penggugattersebut, maka Penggugat mengajukan perundingan Bipartit akantetapi pihak Tergugat tidak menanggapinya, maka atas rekomendasidari pihak HRD Tergugat kemudian Penggugat mengajukanperundingan Tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemkab Kutai Kartanegara di Tenggarong;10.Bahwa dengan pendapat Penggugat pada dalildalil di atas yangpenggugat sampaikan dihadapan mediator Tripartit makaDisnakertrans Pemkab Kutai Kartanegara mengeluarkan

Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji dan pesangon Penggugattersebut, maka Penggugat mengajukan perundingan Bipartit akantetapi pihak Tergugat tidak menanggapinya, maka atas rekomendasidari pihak HRD Tergugat kemudian Penggugat mengajukanperundingan Tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemkab Kutai Kartanegara di Tenggarong;Page 24 of 3410.Bahwa dengan pendapat Penggugat pada dalildalil di atas yangpenggugat sampaikan dihadapan mediator Tripartit makaDisnakertrans Pemkab Kutai Kartanegara

Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan Masa Kerja;Halaman 2 dari 22 HalamanPutusan Nomor 162/Pdt.SusP HI/2021/PN Mdn10.11.12.Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipun dilakukanMediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuanPasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makapada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat suratPengaduan ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untukdapat menyelesaikan secara Tripartit

antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasilsehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tertanggal 19 Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat Pemberitahuannomor:565/36/DK2, PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasilsehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tertanggal 19 Februari 2021;7.

Hubungan Industrial, pada tanggal 30Januari 2014 Kanca BRI Cinere telah melakukan perundingan bipartitdengan Tergugat guna memperoleh kesepakatan PHK dalam bentukperjanjian bersama;Namun perundingan bipartit tersebut gagal karena Tergugat dengan tegasmenolak untuk di PHK oleh Penggugat (Risalah Pertemuan tanggal 30Januari 2014);Bahwa dengan tidak tercapainya kata sepakat dalam perundinganbipartit antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memilihpenyelesaian sengketa pekerja melalui perundingan tripartit

Jakarta 2 dan lokasi kejadian(locus delicti) berada di BRI Unit Kelapa Dua Wetan yang juga merupakanunit kerja di bawah supervisi Kantor Wlayah BRI Jakarta 2 maka prosespenyelesaian sengketa pekerja ini ditangani langsung oleh Kantor WilayahBRI Jakarta 2 selaku Penggugat;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui surat NomorB.5027KW/XIV/LOK/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 guna memproses danmemfasilitasi perundingan tripartit

dalam penyelesaian sengketa pekerja sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa permohonan perundingan tripartit tersebut telah ditindaklanjutidengan diadakannya beberapa kali pertemuan antara pihak Penggugat danTergugat serta pihak Mediator yang difasilitasi olen Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan guna melakukanmediasi dalam penyelesaian sengketa pekerja tersebut.

diri dan atas kompensasi tersebut pihakManagement akan memberikan pesangon (satu) bulan gaji yaitu Rp8.000.000, sertauang pengganti sisa cuti 20 hari Rp5.733.333, dan dijanjikan surat pengalaman kerjadari Gumaya Tower Hotel Semarang;Bahwa Penggugat menolak apa yang menjadi keputusan Management Tergugattersebut, karena merasa tidak puas akan hal itu kemudian Penggugat melaporkan hal inipada pihak Disnakertrans untuk mendapat perlindungan atas apa yang menjadi hak dariPenggugat;Bahwa pada mediasi Tripartit

perusahaan dan tidak pernah mendapatsurat peringatan maupun teguran akan tetapi ketika permasalahan ini diajukan keDisnakertrans dan Tergugat telah menerima anjuran dari pihak Disnakertrans untukdapat bekerja kembali;Bahwa Penggugat harus menjalani test kembali layaknya seorang Karyawatibaru, hal itu menunjukkan bahwa itikad baik Penggugat menerima anjuran dariDisnakertrans adalah terkesan mengada ada dan hanya akal akalan dari Tergugat untukmenolak Penggugat bekerja kembali;Bahwa setelah melalui proses Tripartit

memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat prematur, Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona); Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Guatan Penggugat terhadap Tergugat I/Intrasari telah kadaluarsa; Tergugat I/Intrasari dan Terugat III/PTTBS tidak pernah melakukanperundingan bipartit dan tripartit

memberikan jawaban baiksecara tertulis maupun lisan;7 Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telahmengirimkan Surat undangan bipartit IT Nomor 110/SK/LBHYK/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2012 kepadaTergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini secarakekeluargaan, akan tetapi Pihak Tergugat lagilagi tidakpernah memberikan jawaban terkait permasalahan ini baiksecara tertulis maupun lisan;8 Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnyamengirimkan surat Nomor 53/SK/LBHYK/V/2013 perihalpermohonan tripartit

Tergugat di KantorDisnakertrans Kota Yogyakarta, dalam pertemuan tersebuttidak ada titik temu karena Tergugat tidak bersediamembayar Uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja,dan Uang Penggantian Hak serta Gaji bulanan yang belumdibayar kepada Para Penggugat yang telah dirumahkan olehTergugat tertanggal 12 September 2012 dengan alasankondisi perusahaan mengalami kerugian;10 Bahwa disebabkan tidak adanya kesepakatan antara ParaPenggugat dengan Tergugat, pada tanggal 5 Juli 2013diadakan pertemuan tripartit

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel) dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayarsejumlah pesangon kepada Penggugat adalah sangat kontradiktif atau salingbertentangan dengan pendirian Penggugat pada saat dilakukan penyelesaianBipartit dan pada proses mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan TrasmigrasiProbolinggo (Mediator) pada tingkat Bipartit dan Tripartit, Penggugat tidakpernah meminta pembayaran

Dalam Bipartit dan Tripartit Penggugat hanya meminta agardipekerjakan kembali, bahkan setelah anjuran dari Mediator pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Probolinggo yang isinya menganjurkan agarTergugat mempekerjakan Penggugat kembali, Penggugat telah menyetujui ;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.636 K/Pdt.Sus/2008B.

Nomor 163/Pdt.SusP HI/2021/PN Mdn10.11.12.mau 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan MasaKerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat meskipun telahdilakukan Mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesualketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil,akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tanggal 19 Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat Pemberitahuannomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan rasa

Bahwa dikarenakan Tergugat hingga saat ini belum melakukan kewajibankepada Penggugat maka Penggugat telah menempuh mediasi secara Bipartitakan tetapi Tergugat menggunakan tipu muslihat agar Penggugat menerimamau 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan MasaKerja;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil,akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

Il Kantor DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Perundingan secara Tripatit tidakdapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat datang terlambat, lalu DinasSosial dan Tenaga kerja memanggil kKembali Penggugat dan Tergugatmelalui short message service (SMS) untuk hadir kembali pada tanggal 17September 2014 untuk melakukan perundingan tripartit secara mediasikembali;Bahwa pada tanggal 17 September 2014 antar Penggugat dan tergugattelah terjadi perundingan tripartite

Bahwa sebagai perbandingan dalam tingkat penyelesaian perkara a quosecara tripartit pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanyang telah menerbitkan anjuran atas permasalahan Termohon Kasasidengan Pemohon Kasasi perkara a quo yang juga merupakan dasarpengajuan gugatan a quo oleh Termohon Kasasi tersebut, juga tidakmenyebutkan tentang kedudukan Termohon Kasasi sebagai karyawan tetappada perusahaan Pemohon Kasasi, sehingga dalam anjuran yangditerbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonanperundingan tripartit dalam rangka pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; 3: Bahwa hasil dari perundingan tripartit tersebut Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 560/2260/404.3.3/2012tanggal 9 Agustus 2012, yang isinya : 4. Pengusaha CV. GIOVANNI SUKSES MAKMUR agar mempekerjakan kembalipekerja (sdr.

setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisinanhubungan Industrial;Yang dimaksud dengan pasal tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerjatanpa penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3)batal demi hukum;Serta akibat gagalnya atau tidak tercapainya kesepakatan bersama dalamperundingan bipartit, maka pada bulan September 2015 Penggugatmendaftarkan perselisihan hubungan industrial yang terjadi ke DinasKetenagakerjaan Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya dilakukanperundingan tripartit

/dimediasi;Bahwa dalam perundingan tripartit/mediasi, antara Penggugat denganTergugat juga tidak tercapai kesepakatan sehingga pada akhirnya mediatorDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat AnjuranNomor 560/7310/Disnakertrans tertanggal 30 Desember 2015, yang kamiterima di bulan 1 Februari 2016 yang isinya sebagai berikut:Anjuran Mediator:Bahwa Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka mediatormenganjurkan sebagai berikut:Hubungan antara pihak perusahaan dengan Sdr.

Bahwa atas permasalahan tersebut PPA PPMI PT.IKD menyampaikan surat keDinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk melakukan perundingan Tripartit.10. Bahwa mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melakukanpemanggilan para pihak yaitu : panggilan 567/458/DSTKM/2017 dimana PT.AMBACHIDO JAYA hadir dan pekerja hadir dan Industri Karet Deli tidakhadir, Panggilan Il 567/739/DKKM/2017 Pekerja hadir sedangkan PT. AMBACHIDOJAYA dan PT.

IKD tidak hadir, Panggilan Ill 567/822/DKKM/2017 pekerja hadirsedangkan Tergugat tidak hadir;11.Bahwa dalam beberapa kali pertemuan Tripartit tersebut ternyata tidak mencapaikesepakatan maupun titik temu antara Penggugat dan Penggugat II denganTergugat sehingga Mediator menerbitkan Surat Anjuran Nomor567/861/DKKM/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang berisi :MENGANJURKANAgar Pimpinan Perusahaan PT.

No.775 K/Pdt.Sus/2008Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 telah diadakan perundingansecara Tripartit yang kemudian disampaikan dalam surat No.565/09/A/I/2008berupa anjuran kepada PT. Kuala Pelabuhan Indonesia untuk dapatmemutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat (P5) ;Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan PT. FreeportIndonesia dari tahun 1988 dan selanjutnya di privatisasi ke PT.