Ditemukan 3977 data
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
71 — 47
Sedangkan untukgugatan perbuatan melawan hukum (PMH), seharusnya didasarkan padapasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan yang melangar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewayjibkan orang orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahanya untuk menganti kerugian tersebut,Bahwa, Apabila gugatan perdata diajukan oleh Para Penggugat dengandasar Perbuatan Melawan Hukum, mengapa dalam isi posita7,17,18,22,24, secara jelas disebutkan adanya hubungan hukum Utangpiutang / terdapat kekurangan bayar
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
33 — 31
yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
91 — 44
./ UnsurUnsur kedua : Melangar Kesusilaan seBahwa yang dimaksud dengan Melanggar kesusilaanadalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengankekelaminan dan atau bagian tertentu lainnya yangpada umumnya dapat menimbulkan perasaanjijik,perasaan malu,atau dapat menimbulkanrangsangan nafsu birahi orang lain.Bahwa berdasarkan' keterangan keterangan Terdakwa,keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barangbukti yang diajukan ke persidangan dan setelahmenghubungkan satu
174 — 47
untukmenghindari konflik antar anakanaknya, maka perbuatanpembatala atau pencabutan hibah Tergugat I tersebut telah sesuai dengan hadits RasulullahSAW tersebut di atas;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 antara lain dalam pertimbangannya menyatakanBahwa hibah yang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuanhukum;Menimbang, bahwa perbuatan hukum hibah Tergugat I kepada Tergugat II atassebidang tanah obyek sengketa telah melangar
21 — 4
Tergugat tidak memiliki hak apaapa lagi akan anakanakdan tidak ada tanggung jawab lagi sebagai seorang ayah bagi anakanak.Adapun syarat di lembar 11 poin 10.110.7 tulisan tergugat adalah fitnah keji,dusta, penistaan, pencemaran nama baik dan merupakan tindakan kriminalyang melangar KUH Pidana pasal 310,311,317dan 318.MohonkiranyaPengadilanAgamaKota Semarang untuk menghukumtergugat, dengan:Hal. 13 dari 38 hal. Put No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Smg1.
34 — 3
Eko Hariawan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwan kesatu tidaklah lagi dalam tahappercobaan atau pemufakatan, akan tetapi sudah pada tahap pelaksanakan, olehkarena itu dakwaandinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan keduayaitu melangar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang
PT. BATUBARA MANDIRI
Tergugat:
PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
Turut Tergugat:
PT. PERTAMINA (Persero),
232 — 100
Kerugian ini sejatinya tidak ternilai harganya, namununtuk mempermudah dalam menghitung kerugian immateriildalam gugatan ini, kerugian immateriil yang dihadapi olehPenggugat tidak kurang dari Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratuslima puluh milyar rupiah);Total kerugian materiil dan immateriil yang diderita olen Penggugatakibat perbuatan melangar hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTurut Tergugat yaitu: Rp. 48.964.469.881,00 + Rp. 250.000.000.000,00= Rp. 298.964.469.881,00 (dua ratus sembilan puluh
65 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas pertimbangan hukum yang cacathukum harus dipertangungjawabkan sebagaimana Yurispridensi MahkamahAgung RI Nomor 41 K/Pdt/1990 menegaskan Tindakan aparat peradilanyang melangar kewenangan atau melampuai batas yang dibenarkan hukumdapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi atau MahkamahAgung, untuk diadakan tindakan pengawasan;Halaman 27 dari 30 hal. Put.
TIAR YUSTIANNO, SH
Terdakwa:
AAN SAFRIA DONI Bin RASIDIN
49 — 7
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
146 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 837 K/Pdt.SusPHI/2018Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.3.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;Menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat melanggar pasal 59ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melangar
459 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian Pemohon Keberatan tidak melangar Pasal 17ayat (1) UU Antimonopoli karena unsurunsur ketentuan tersebuttidak terbukti. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli Prof.Erman Rajagukguk, SH.,LL.M., Ph.D pada halaman 9 yangmenyatakan :"Sebagai kesimpulan PT. Carrefour Indonesia tidak melanggarPasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. PT.
MOH. HERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
Satria Widodo alias Mentuk Bin didik Widodo
27 — 4
Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN MigMenimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakansebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan daridakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai denganfaktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidanganyaitu dakwaan alternatif kKesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
32 — 13
Menyatakan terdakwa Ernis Pardede alias Ernis Pandapotan Pardedetelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya " melangar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungananak (dakwaan subsidair lag)) ;4.
CV. NAGA KARYA DIWAKILI OLEH HERY ARMEN SINAGA
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ASAHAN
201 — 130
KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tidakada mempersyaratkan harus melampirkan Bukti Mempunyai ataumenguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetapdan jelas berupa milik sendiri atau sewa ;23.Bahwa dengan demikian patut diduga Tergugat dalam hal tidakmeluluskan Penggugat dalam evaluasi kualifikasi tidak berdasar kepadaPeraturan Perundang Undangan yang berlaku tentang Pekerjaan JasaKonstruksi dan telah melangar
40 — 5
bersalah dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahansecara sah berdasarkan surat perintah penahanan, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya penahanan yang telah38dijalani. terdakwa sebelum putusan ini mempunyai' kekuatan hukumtetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang = akandijatuhkan ;Menimbang, bahwa tentang ancaman pidana dalam dakwaanPrimair melangar
36 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
menetapkan 3 (tiga) alasan untuk mengajukan kasasi yaitu:a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c. lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan;Dari ketiga alasan di atas bahwa alasan Pemohon Kasasi mengajukankasasi ini adalah karena Judex Facti tidak berwenangan ataumelampaui batas wewenangnya, dan telah salah dalam menerapkanatau melangar
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa bersamaTerdakwa II / Pemohon Kasasi terbukti memiliki, menguasai 1 (satu) tas plastikberwarna hitam berisi ganja dengan berat 52,7 (lima puluh dua koma tujuh)gram tanpa hak ;Bahwa dengan demikian Judex Facti / Pengadilan Tinggi Yogyakartasudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenaiterbuktinya Terdakwa II / Pemohon Kasasi secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan AlternatifPertama melangar
327 — 7
DR sebesar US$ 131,06 (seratus tiga puluh atu koma nol enam dollaramerika);Bahwa perbutan yang dilakukan oleh KHOLIDI als ADI Bin MUHKTAR,MUHAMMAD YUSUF als YUDUF Bin MULYADI dan EDI SUPRIYONO als EDIBin SANUSI yang berperan sebagai orang yang mengangkut dan menguasaikayu olahan, memiliki kayu olahan, menebang dan mengolah kayu olahanHalaman 19 dari 30 halaman Perkara No : 244/Pid.B/LH/2017/PN.Rgttersebut tidak diperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan
MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
Terdakwa:
RIO FEBRIAN Bin SUHARLI SUWANTO
36 — 5
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
SOEGIARTO WIYONO
42 — 3
Majelis Hakim, dalam Pasal372 KUHP barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa tanpa kejahatan,sedang dalam Pasal 378 KUHP barang tersebut berada dalam kekuasaanterdawa dengan kejahatan, dan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan Majelis Hakim memilih perbuatan terdakwa melanggar Pasaldalam dakwaan alternatif kKedua yaitu 372 KUHP karena barang tersebutberada dalam kekuasaan terdakwa tanpa kejahatan, namun Majelis Hakim tidakserta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar