Ditemukan 3977 data
85 — 18
unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1) Subjek hukum yang melakukan perbuatan;2) Perbuatan tersebut melawan hukum;3) Perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku(karena kesalahan dan atau kelalaian);4) Menimbulkan kerugian terhadap orang lain;5) Hubungan sebab akibat;Him. 13 dari 31 Putusan No.146/Pdt.G/2017/Pn.TjkPerbuatan Melawan Hukum tidak hanya melawan UndangUndang,namun ditafsirkan lebih luas menjadi:1) Melanggar hak subjektif orang lain;2) Melanggar kewajiban hukumnya sendiri;3) Melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUSTINUS NGO Anak Dari GABRIEL GEH
27 — 19
berupa sampleserbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan NarkotikaHalaman 19 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN SdwBukan Tanaman jenis Shabushabu karena mengandung zatmethamphetamine;Bahwa, ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebasdan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatanmaka orang tersebut diduga telah melangar
101 — 49
(putusanmahkamah agung tanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K /Sip/1970),Termasuk dalam menentukan siapa yang akan di gugat, Pengugat tahu siapayang di rasa telah melangar haknya dan merugikan dirinya.
ABDUL MALIK KALANG, SH
Terdakwa:
MOHAMAD GUNTUR LAKORO Alias AKBAR
100 — 17
Orang tua terdakwa tidak mengetahui haltersebut; Bahwa benar pada saat itu terdakwa dilakukan asessment serta tes urine danhasilnya positif;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu terdakwa didakwa melangar Pasal 112 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA
Termohon:
ABASIA
123 — 111
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB).;6. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHONINFORMASI untuk membayar biaya perkara.;Il. SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaryang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, berpendapat lain,mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).
1.YENI HERYANTI
2.NINA YULIYANTI
3.NENDEN YUNARSIH
Tergugat:
1.Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
2.Titin Karyatin (Kepala Desa Sukamukti)
305 — 202
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 5 Ayat 1.2, 3, 6, dan Pasal 12 Ayat 1 dan 2, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desamengenai Pemberhentian khususnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1, 2,3, 6, 7, 8;Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDGBahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan TERGUGATtelah melangar
656 — 136
selalusaja ada alasan tidak bisa dan kemudian saksi mendapat kabar tempat usahanya tidakada ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhisemua unsurunsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara inidisusun secara alternatif yaitu melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
NOVI ALESYA Anak dari HASAN alm
59 — 26
POMSamarinda dapat diketahui bahwa sample yang di kirim oleh Polres KutaiBarat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalamGolongan Narkotika bukan tanaman jenis Shabushabu karenamengandung ZAT METHAMPHETAMINE. bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak,resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN
13 — 14
Sdwshabushabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sampleserbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan NarkotikaBukan Tanaman jenis Shabushabu) karena mengandung = zatmethamphetamine;Bahwa ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam duniakesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebasdan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatanmaka orang tersebut diduga telah melangar
Drs. Gatot Suparno, S.H.,M.H.
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
139 — 5
melanggar Asas BertindakCermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganHalaman 16 Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.BL2H28.29.perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
245 — 116
+Total KErugian haeeececseeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeaeeeeeeneeaes IDR. 1,625.377.080.00.Atas Penilai Kerugian Asuransi tersebut diatas jelas dan nyata bahwa kalaupun adakerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.625.377.080.00. bukanseperti apa yang didalilkan oleh Penggugat (Rp. 2.400.000,000,00), terlebihPenggugat telah melangar Warranty Vessel Class and Class Maintenance yangdiatur didalam polis sehingga Laporan Akhir dari Adjuster (Penilai KerugianAsuransi) PT.
168 — 43
Selain itu Moh Suyatin dan para terdakwamelakukan perbuatan yang berupa gangguan ataskenikmatan hak milik seseorang berupa mengeluarkanbarangbarang milik Murtadho/Sumiyati dan menggantikunci rumah merupakan perbuatan melangar hukum yangbertentangan dengan melenggar hak subyektif oranglain dan melanggar norma kepatutan meskipun secaraformil telah terjadi jual beli antara Murtadho/Sumiyati dengan Moh Suyatin;Bahwa, hak subyekif adalah menunjuk suatu hak yangdiberikan oleh hukum kepada seseorang secara
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
CARP YVONNE BEATRICE
182 — 76
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telah melangar
91 — 41
karena menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik;Bahwa seperti diakui Tergugat dalam pertimbangannya huruf (a)butir (1) bahwa Penggugat menjadi anggota partai politik padatanggal 15 April 2013 sebagaimana tercantum dalam kartu Anggotaparpol, dengan demikian waktu Penggugat menjadi anggota parpol,UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeribelumlah diundangkan, dan baru diundangkan pada tanggal 15Januari 2014;Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud butir (c) di atastelah melangar
lawan HARI WICAHYONO,
63 — 67
mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh27karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
Sontan Saragih
Tergugat:
BPN Lampung Selatan
Intervensi:
DEWITA GIRSANG, STH
213 — 147
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2. Tidak terjadi Kesalahan penerapan Peraturan PerundangUndangan;3. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;4. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;5. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;7. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau;8.
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
HENI Binti BASRI TAYEB
46 — 11
Zakaria Als Jaka tersebut kepadapetugas sedangkan terdakwa mengetahui bahwa kegiatan jual bellinarkotika tersebut sudah melangar hukum;selanjutnya terdakwa ditangkap di pinggir jalan di depan warung TahuSumedang Jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang pada hari Selasatanggal 04 September 2018 sekira jam 20.30 WIB pada saat terdakwabersama dengan Suami terdakwa yaitu Sdr.
1.PT. MAKMUR BERKAH AMANDA diwakili oleh JOHAN TEDJA SURYA
2.PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA
234 — 117
Bahwa, selain melanggar Azas Kecermatan KTUN Objek Sengketa jugatelah melaggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku;MELANGAR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2012IV.16.Bahwa, dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 tahun 2012 tentangKetentuan dan Tata Cara Penerbitan dan Persetujuan Rencana Tapak(Site Plan), Pasal ayat (1) huruf d dinyatakan:Untuk mendapatkan Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan), pemohonmengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui dinas dengandilampiri:d.
Bumi Kencana Sejahtera, melainkanHalaman 13 dari 90 halaman, Putusan Nomor: 185/G/2018/PTUN.SBY.adalah milik umum atau aset negara, dengan demikian Objek Sengketabertentangan dengan Peraturan Bupati a quo;MELANGGAR KETENTUAN UU NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANGPENGAIRANIV.18.Bahwa, di samping melangar ketentuan Peraturan Bupati SidoarjoNomor 50 Tahun 2012, KTUN obyek sengketa juga telah melanggarketentuan Undangundang Nomor 11 Tahun 1974 tentang PengairanPasal 1 angka 3, 4, dan 5 serta Pasal 5;IV.19.
82 — 30
RINCONORKIM yang melebihi batas luasnya mencapai Kurang lebih 24 Hektartersebut, sudah sah dan nyata Melangar Ketentuan Hukum maka haruslah dibatalkan ;5. Bahwa Penggugat atas nama Drs.H.
99 — 38
Karena melanggar danbertentangan/bercanggah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokokKepegawaian, pada Pasal 23 ayat (3) berbunyi; Pegawai Negeri Sipil dapatdiberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikankarena:(a) melangar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selainpelanggaran sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, UndangundangDasar 1945, Negara dan Pemerintah; atau(b) dihukum penjara atau