TARMIZI M.M dimana untuk nama tersebut tidak atau bukan pegawalHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN KspKSOP Kuala Langsa, Keempat, dalam SPB tersebut masih menggunakanStempel lama yakni ADPEL (Administrator Pelabuhan) Kuala Langsasedangkan sekarang sudah menggunakan Stempel KantorKesyahbandaran dan Otorias Pelabuhan Kuala Langsa;Bahwa saksi tidak mengetahui dimana perubahan Stempel yang awalnyaADPEL (Administrator Pelabuhan) Kuala Langsa menjadi Stempel KantorKesyahbandaran dan Otorias

Nahkoda RAHMAD BUYUNG Nomor PK.683/22/18/ADPEL-TBA-07.

Adpel Y/18 Samarinda Seberang; Agama : Kristen;Pekerjaan : PNS;Pendidikan : S1;Terdakwa tidak ditahan ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya A. JOHNSON DAUD,SH..,M.Hum. dan ISMAIL S.

Tanpa Nama dalam kegiatanmemperoleh ikan di perairan Indonesia dilakukan dengan cara menggunakanbahan peledak;Atas keterangan ahli tersebut para terdakwa tidak berkeberatan;FATAHURAHMAN, SOs, pada pokoknya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaanahli dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :Bahwa riwayat pekerjaan ahli diterangkan: sebagai Calon Pegawai negeriSipil dengan Jabatan anggota Kanpel SubSie KPLP pada Adpel KijangKepulauan Riau dan diangkat PNS pada tahun 1984.

petugas Bea dan Cukaiditemukan barangbarang yang berada di dalam Kapal MotorWatafirza berupa :1. 3.400 karung @ 10 kg bawang merah dengankarung berlabel warna biru dengan gambar Elephantyang bertuliskan bawang Negara asal IndiaPengimpor Chang Sheng hau SDN BHD LOT 27192. 1 (satu) unit GPS warna hitam merk Garmin modelGPS1283. 1 (Satu) unit Antena GPS merk Garmin warna putihmade in Taiwan4. 1 (satu) unit kompas warna hijau tanpa merk5. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomorurut : AL.406/860/ADPEL

Mesin : Tidak diketahuiBahan bakar : HSDKondisi : Rusak, terendam airAlatalat Navigasi dan perlengkapan lainnya :Semua peralatan Navigasi dan Perlengkapan lainnya pada waktu dilakukan pemeriksaanMarine Inspector (MI) Kantor ADPEL Teluk Bayur : Tidak ada di atas Kapal.Jadi dengan ini Kapal penumpang KM. Dinas Perhubungan Pasaman Barat TIDAKLAYAK LAUT. Bahwa perbuatan Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA dan terdakwa II Drs.

papan dilapisi Fiber Glass, KondisibaikKondisi Umum : Kapal tidak seimbang antara Bangunan Atas denganBangunan Bawah sehingga kapal oleng bila kenaombak dan angin ketika berlayar.Kondisi Tekhnis KapalJumlah Mesin Induk 1 (satu) unitMerk MitsubishiJumlah Cylinder 4 (empat) CylinderNo Mesin Tidak diketahuiBahan bakar HSDKondisi Rusak, terendam airAlatalat Navigasi dan Perlengkapan lainnya :Semua peralatan Navigasi dan Perlengkapan lainnya pada waktu dilakukanpemeriksaan Marine Inspector (MI) Kantor ADPEL

Bahwa Surat Layak Operasi (SLO) yang mengeluarkan adalah pengawasperikanan setempat dimana kapal tersebut berada awal dengan syaratsyaratnya: dokumen yang Saksi sebutkan di atas diuji kembali begitu jugadengan fisik kapal;Bahwa Surat Izin Berlayar (SIB) dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar ditempat kapal tersebut berada awal dengan syaratsyaratnya antara lain:setelah kapal tersebut memiliki sertifikat laik operasi baru dikeluarkan suratizin berlayar;Bahwa dokumen PAS tahunan yang mengeluarkan adalah ADPEL

berpendapat hendaknya menggunakan Pasal 102 D UU RI Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dimanaancaman hukumannya minimal 1 (satu) tahun maksimal 5 (lima) tahun dan dendaminimal Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) maksimal Rp.1.000.000.000, (satumilyar rupiah);1 Ahli SALMAN RIFKAN MARDILIAN SURYA:Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah D3 Pelayaran di Semarang lulus tahun 2005;Bahwa ahli bertugas sebagai Staf di Bidang Gamat Seksi Kesyahbandaran padaKantor ADPEL

Adpel Y / 18, Samarinda Seberang ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : IPNS ; Terdakwa berada di luar tahanan :yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST bin YOHANIS SAPANpada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januarisampai dengan September tahun 2007 atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu pada bulan Januari sampai dengan September tahun dua ribu tujuh,bertempat di Kecamatan Barong Tongkok

BIMAPANITERAH.ABUBAKAR MANSUR, SHHal 49 dari 11 hal Put.No.657/Pdt.G/2017/PA.BmPENETAPANNomor: 107/Pdt.G/2009/PA.BMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telahmenjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai GugatSITI ROKHANI BINTI ZAINUDDIN , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan PNS ( Kantor ADPEL

No. 19 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2003 Para Penggugat menyampaikansurat kepada Primer Koperasi Upaya Karya Nomor 004/PK SBSIsatu) bulan upah (ic. 1.020.000) sesuai dengan Upah Minimum Kota MedanTahun 2009 ;Bahwa atas surat para Penggugat tersebut, Tergugat beranggapanbahwa para penggugat telah melakukan provokasi terhadap pekerja / buruhyang lain, maka pada tanggal 11 Agustus 2009, Tergugat mengundangAdministrator Pelabuhan (ADPEL), Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja KotaMedan (

DesignDermaga, Stockpile dan 275.450.000,0Pengadaan Alat 0Penyusunan AMDAL (UKL/UPL)Pembangunan Dermaga dan 325.750.000,0Stockpile Batubara 0Study Kelayakan Pembangunan 185.550.000,0Dermaga dan Stockpile Batubara 0Supervisi PembangunanDermaga, Stockpile dan 225.550.000,0Pengadaan Alat 06.045.709.900,00Sub Jumlah03 BIAYA KONSULTAN LAINNYA108.500.000,0Jasa Penilaian Aset, RTGS dll 004 BIAYA PERIZINAN UKL UPL, Advice Planning, Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Padt.G/2021/PN Btm ADPEL

BIAYA SERTIFIKASI DAN PERIJINAN1 Dokumen kapal (perla) adpel terdiri dari; 28.000.000 Harga dari DKP KotaBalSurat ukur, Gross Tonase, Pas tahunan aandan sertifikat laik laut.2 Dokumen Kapal Perikanan (KKP) terdiri 26.275.000dari; SIUP dan SIPI Bahwa benar saksi menerangkan setelah saya membuat RincianEstimate Engginering maka rincian tersebut saya berikan kepadapihak Kementerian Kelautan Perikanan di bagian Direktorat KapalAPI (Alat penangkap ikan) untuk dilakukan pengecekan dan hasildari pengecekan

FAJAR MAS.e Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi lakukan pada pelaksanaanPembangunan Kapal 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota BandarLampung TA. 2012 adalah pembuatan KASKO (badan Kapal kayu),pengecatannya, pengadaan dan pemasangan mesin induk, mesin lampu (GENSET) dan Mesin Gardan, kemudian pelapisan palka dari Fiber, danpengadaan tangki solar dan air bersih, kemudian perlengkapan Navigasikapal, alatalat keselamatan, selanjutya saya juga mengurus perizinannya dariPusat dan Adpel Lampung

300.000,/unit, saya beli diGudang Lelang di Teluk Betung Bandar Lampung.Alat Akomodasi terdiri dari alat masak (kompor gas berikut tabung),piring, sendok , tempat tidur (kasur), ember, penggorengan, penanak nasi,saya beli di Pasar Panjang total seharga Rp. 6.500.000, (enam juyta limaratus ribu rupiah).JARING GIL NET sebanyak 34 paces seharga Rp. 100.000.000, sayabeli di Semarang (lupa nama tokonya).PERIZINAN terdiri dari SIUP, SIPI, Surat Ukur, Pas tahunan, Gros Akte,Buku Kapal ( BPKB) saya urus di Adpel

Panjang dan di KKP(Kementrian Kelautan Perikanan Pusat), total biaya perizinan sebesar Rp.11133.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah), di Adpel Panjang saya urusmelalui pak.

(DevelopmentAgreement) 1997 dengan melakukan langkahlangkahberikut:(i) PENGGUGAT telah memperbaharui RencanaPengelolaan Lingkungan (RPL) dan RencanaPemantauan Lingkungan (RKL) Reklamasi Ancol Timuryang telah disahkan berdasarkan Surat Komisi PenilaiAMDAL DKI Jakarta Nomor: 10/1.777.6 tanggal 2 April2002 tentang Rekomendasi Updating RKL dan RPLReklamasi Ancol Timur;(ii) PENGGUGAT juga mengurus kembali SIKK dan SIKR, dimana terkait hal ini telah didapatkan Rekomendasi dariAdministrator Pelabuhan (ADPEL

Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.JKT.tertuang dalam Surat Nomor: AL 003/10/12/Adpel Tpk 05tanggal 17 Mei 2005 tentang Rekomendasi untuk SuratIzin Kerja Keruk dan Surat Nomor: AL 003/10/11/AdpelTpk 05 tanggal 17 Mei 2005 tentang Rekomendasi untukSurat Izin Kerja Reklamasi, meskipun SIKK dan SIKRtersebut pada saat itu BELUM DAPAT DITERBITKANOLEH MENTERI PERHUBUNGAN kala itu, karenaterkendala Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup14/2003 yang melarang Reklamasi dan RevitalisasiPantai Utara Jakarta tersebut

tidak bisa mencabut membatalkansumpah tersebut sebab kedua keret ini menerima Hak Eges Woti, Suu Maladan Eges Pebemun ;WELLEM KWAKTOLO KLAGALUS Almarhum dan ahli warisnya dan HENDRIKULIM KLAGALUS dan ahli warisnya benarbenar memiliki hak tanah adat diKota Sorong ;Tanah adat yang diterima oleh Keret Kwaktolo/ Ulim tapal batasnya sebagaiberikut : Batas tanah dimulai dari arah Barat Out ii philik/ Mlanu Plofuk ataubisa disebut juga daerah Baumala (Tempat/ bukit nenek) saat ini lokasi Tanjungdi Kantor Adpel

Bahwa Tanah adat yang diterima olehKeret Kwaktolo/ Ulim tapal batasnya sebagai berikut : Batas tanah dimulai dari arahBarat Out ii philik/ Mlanu Plofuk atau bisa disebut juga daerah Baumala (Tempat/bukit nenek) saat ini lokasi Tanjung di Kantor Adpel Sorong, mengarah ke Selatanke daerah Selekubuphilik (Pelabuhan Akar Kayu Besi) sekarang daerah HotelManise dan sekitarnya terus ke Malabotor Plaun saat ini lokasi sekitar KantorDistrik Navigasi Sorong terus ke muara Klakalus (Sungai Remu) selanjutnya

Putusan No.445/Pid.B/2013/PN.Sgtsaksi mau pakai SIUP PT DAF ARUNG SEGARA SUKSES dan saksibilang kalau mau pake harus urus izin ke SAHBANDARPERHUBUNGAN LAUT dan sdr SULIANTO als SUNLI mengajaksaksi untuk samasama mengurus surat izin ke SAHBANDAR atauHUBLA dan dikeluarkan rekomendasi oleh SAHBANDAR .NOMOR :KL. 008 / 1 /01/ AD PKBLM 12, yang ditandatangani oleh direkturjenderal perhubungan laut kantor ADPEL pangkal balamBahwa setelah surat rekomendasi oleh SAHBANDAR .NOMOR :KL. 008 / 1/01 /AD PKBLM

pergunakan untuk membayar gaji Terdakwasebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)sehingga total keseluruhan dana yang Terdakwa pergunakansebesar Rp 1.403.511.026 (satu milyar empat ratus tiga juta limaratus sebelas ribu dua puluh enam rupiah);Bahwa setiap pembelian alatalat Terdakwa selalumemberitahukannya kepada saksi KOK TJHIOE HIONG ;Bahwa untuk biaya pengurusan izin salvage dan kordinasidiantaranya : pengurusan izin salvage Terdakwa lakukan terhadapkantor perhubungan laut (adpel

) pangkal balam dengan kantorkementrian perhubungan Jakarta pusat di Jakarta serta biayakordinasi dengan hubungan laut keseluruhannya Rp 80.000.000(delapan puluh juta rupiah) dengan perincian kantor adpel pangkalbalam sebesar Rp 50.000.000 dan kordinasi hubla pusat Rp30.000.000, telah Terdakwa bayarkanBahwa pengurusan izin tersebut dilakukan terdakwa dikarenakansaksi KOK TJHIOE HIONG tidak mengerti mengenai perizinantersebut;Bahwa benar untuk biaya kordinasi sebesar Rp 35.000.000 (tigapuluh lima

Alsum KamparSemesta sebagai pembayaran 1 unit kapal JI Xiang, Berdasarkan surat ukur4442/Be tanggal 4 September 2008 yang diterbitkan oleh ADPEL SundaKelapa bahwa kapal motor bernama JI Xiang telah diganti nama menjadiKM. Haturessy, Grosse Akte Nomor 5355 tertanggal 8 September 2008jelas dinyatakan KM. Haturessy (EX. Jl Xiang) adalah milik PT.

Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan saksi tidak adahubungan keluarga dengan Terdakwa; Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP diDireskrimum Polda Metro Jaya; Bahwa saksi bekerja di kantor ADPEL Pangkal Balam sebagaipetugas pemproses data status hukum kapal di KSOP Pangkal Balam, Bahwa saksi pernah memberikan keterangan berdasarkanpermintaan lisan dari penyidik terkait Surat Keterangan nomor: SuratKeterangan: UK 110/I/05/AD.PKBLM10, Pangkal balam 21 Juli 2010yangHal. 14 dari 35 Hal.

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung telahsalah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum acara yang berlakukarena hanya memeriksa berkas perkara pertimbangan hukum PengadilanTata Usaha Negara Bandung dan suratsurat lainnya serta langsungmengambil alin pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha NegaraBandung tanpa memperbaikan adanya;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPeradilan ulangan menentukan bahwa Lembaga ADPEL

Rezki Mulia , Terdakwa memiliki SertifikatKecakapan Pelayaran Rakyat yang dikeluarkan Kantor Adpel Kupang tanggal 12Januari 2008;Bahwa ini pertama kalinya KLM. Rezki Mulia digunakan untuk kegiatan eksporrotan;1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (Port Clereance) No. G.1.5/KM.17/02/VIII/KA2014 tanggal 05 Agustus 2014 dengan tujuan Ketapang Kalimantan; 1 (satu) lembar Manifest Of Cargo On Board yang dikeluarkan PerusahaanPelayaran PT.