tidak pernah mengetahui tanah yang dijualnyatersebut sementara jual beli tanah juga tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa / LurahWiroto Agung dimana tanah sengketa berada, sehingga bertentangan dengan prinsiphukum adat tentang jual beli tanah yaitu kontan, terang dan tunai ( MARI No. 952 K / Sip /1974 tanggal 27 Mei 1975 ) ; non Menimbang, bahwa dengan demikian terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3975 tahun2008 surat ukur No. 308/WA/2008 atas nama JUWAHIR, dilatar belakangi oleh jual belitanah yang cacad

hukum, karena tidak ada pembayaran sejumlah uang yang diterimapenjual dan jual beli tidak dilakukan di depan Kepala Desa / Lurah ; Menimbang, bahwa secara formal Terbanding I / Tergugat I dapat membuktikanbahwa Tergugat I / Terbanding I adalah pemilik tanah sengketa berdasarkan bukti SertifikatHak Milik No. 3975 tahun 2008, surat ukur No. 308/WA/2008 atas nama JUWAHIR, akantetapi ternyata terbitnya sertifikat tersebut didasarkan pada jual beli yang cacad hukum,sementara Pembanding / Penggugat dapat

Bahwa lahimya Surat Pemyataan tanggal 8 Desember 2013 dan Surat Pernyataandan Kuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 adalah atas dasar itikad tidak baik dariTergugat sedangkan isi surat tersebut mengandung cacad hukum dan sangatmerugikan bagi Penggugat, dimana surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 27 Maret2014 yang dibuat oleh Tergugat II adalah surat yang mengandung cacad hukumkarena Tergugat II telah menggabungkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan SuratKuasa, oleh karena itu Surat Pernyataan dan Kuasa

sebagai suatu Akta Jual Beli karena syaratsyaratsahnya suatu jual beli tidaklah terpenuhi secara hukum dalam surat tersebut, makaberalasan hukum kiranya Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untukmembatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Pernyataan tanggal 8 Desember2013 dan Surat Pemyataan dan Kuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 tersebut;Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT PDG7.10.Bahwa selain dari pada itu olen karena Surat Pernyataan dan Kuasa yang dibuatoleh Tergugat II adalah cacad

Maka beralasan hukum kiranyaMajelis Hakim menyatakan surat tersebut tidak sah oleh karena itu haruslahdibatalkan;Bahwa oleh karena surat pernyataan tanggal 8 Desember 2013 dan SuratPernyataan dan Kuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 adalah cacad hukum dandibuat atas dasar itikad tidak baik dari Tergugat dan Tergugat II dengan tujuan untukmengambil alih secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Penggugat yangterdapat dalam Akta Jual Beli No. 72/AJB/KT/XI/X2008 tanggal 22 Oktober 2008,maka itikad

II yangdengan itikad tidak baik membuat Surat Pemyataan tanggal 8 Desember 2013 danSurat Pemyataan dan Kuasa tanggal 27 Maret 2014 dengan tujuan untukmengambil alin secara tanpa hak tanah dan surat AJB No. 72/AJB/KT/XI/X2008tanggal 22 Oktober 2008 yang dibuat Camat Koto XI Tarusan milik Penggugatadalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatigedaaa);Menyatakan Surat Peryataan tanggal 8 Desember 2013 dan Surat Pernyataan danKuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 adalah mengandung cacad

Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2013 dan Surat Peryataan danKuasa No. 61 tanggal 27 Maret 2014 adalah mengandung cacad hukum sehinggatidak sah oleh karena itu haruslah dibatalkan;5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan suratsurat tanah yaitu surat AJB No.72/AJB/IKT/XV/X2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang dibuat Camat/PPAT Koto XITarusan kepada Penggugat, dan jika Tergugat ingkar dapat dilakukan upaya paksadengan bantuan alat Negara/POLRI;6.

Mamuang,telah cacad yuridis karena masa berlaku yang ditentukan melaluikeputusan hak tersebut menurut UndangUndang adalah 30 (tigapuluh) tahun, akan tetapi kenyataan masa berlakunya menjadi 35(tiga puluh lima) tahun, bukankah melampaui tempo yang sahmenurut UndangUndang ?

Surya RayaLestari, telah cacad yuridis karena masa berlaku yang ditentukanmelalui keputusan hak tersebut menurut UndangUndang adalah 30(tiga puluh) tahun, akan tetapi kenyataan masa berlakunya menjadi35 (tiga puluh lima) tahun, bukankah melampaui tempo yang sahmenurut UndangUndang ?

Surya RayaLestari . telah cacad yuridis karena masa berlaku yang ditentukanmelalui keputusan hak tersebut menurut UndangUndang adalah 30(tiga puluh) tahun, akan tetapi kenyataan masa berlakunya menjadi35 (tiga puluh lima) tahun, bukankah melampaui tempo yang sahmenurut UndangUndang ?

Agri Barastelah cacad yuridis karena masa berlaku Surat Keputusan PemberianHaknya seharusnya untuk 6 (enam) bulan, keputusan tersebutsemestinya gugur demi hukum, namun pada kenyataannya setelah12 bulan lewat tempo berlakunya, sertifikat tersebut tetap diterbitkan; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/1991, atas nama PT.

Bahwa oleh karena perkara ini seharusnya adalahwanprestasi atau cidera janji/ingkar janji, namun dalam petitumgugatan dituntut oleh Penggugat agar Tergugat , Il, dan Illdinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, makaGugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang Salah atauMelanggar Formalitas Gugatan atau Mengandung cacad formilGugatan, sehingga beralasan hukum untuk ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;2.

Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Syarat Formal Gugatan DanMangandung Cacad Formil Gugatan Karena PenggugatMenggabungkan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum;(1) Bahwa bilamana dicermati gugatan Penggugat dalamposita dan petitum gugatannya serta dikaitkan dengan pihak pihakyang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan aquo, ternyataterlihat dengan jelas bahwa dalam surat gugatan Penggugatterdapat penggabungan dua hal gugatan perdata dijadikan ataudigabungkan dalam satu surat

gugatan dimana 3 tiga orangTergugat, yaitu Tergugat dan II mempunyai kepentingan dandasar hukum yang berbeda dengan Tergugat III, sehingga dengandemikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklahmemenuhi syarat formil serta mengandung cacad formil gugatan,Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt/2021/PT MDNkarena seharusnya Penggugat mengajukan dua buah gugatankepada Tergugat I, Il satu gugatan dan kepada Tergugat Ill satugugatan, hal mana senada dengan kaidah hukum yangterkandung pada

petitumgugatan dimohonkan juga agar Tergugat , II dan Ill dinyatakanmelakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalammengajukan gugatan aquo Penggugat telah mengajukan tigapokok persoalan sekaligus dalam satu gugatan padahal tidak adakoneksitas antara ketiga pokok perkara aquo dan juga antaraTergugat I, Il dengan Tergugat III tidak mempunyai hubunganhukum dan kepentingan hukum yang sama, sehingga tidak adakoneksitasnya dalam perkara aquo, maka Gugatan Penggugatadalah merupakan gugatan yang salah, mengandung cacad

Gugatan Penggugat Mengandung cacad Plurium Litis Consortium(Kurang Pihak);4.1. Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat telah menarikTergugat IIl dalam perkara ini dan mengaitkannya denganhubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan TurutTergugat , dan Il dan menarik Tergugat III Secara pribadi dalamperkara ini, padahal objek sengketa yaitu Kios yang disewa olehTergugat I,Il adalah berdiri di atas tanah milik alm.

Juliana Wokasadalah cacad hukum.. Bahwa adapun cacad hukum atas Surat Pernyataan/Hibah sebagaimanadimaksud pada angka 3 di atas, telah terungkap dalam fakta persidangan baikdalam Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN.Amg, tertanggal 6 Februari 2019maupun di dalam Putusan Nomor 33.Pdt.G/2019/PN.Amg, tertanggal 18 Maret2019, yakni:a. Fakta hukum kesatu: harta bawaan atas nama Alma, Juliana Wokas hanyatanah dan bangunan rumah kayu berlantai beton berukuran 6X6 M?.

Fakta hukum kedua: Surat Pernyataan/Hibah tidak ditandatangani olehTergugat II/Pembanding sebagai anak kandung tertua dan/atau salah satu ahliwaris.Bahwa, sejatinya Surat Pernyataan/Hibah bukan bermakna "hibah,tetapisesungguhnya bermakna surat persamaan/pembahagian harta warisan,dimana setiap ahli waris wajid membubuhkan tandatangan persetujuan, danjika surat dimaksud tidak ditandatangani/disetujui oleh salah satu ahliwaris,maka secara ratsio legal surat dimaksud cacad hukum.Hal 12 dari 20 Halaman

Putusan No. 346/PDT/2019/PT.MKS7.Oleh karena belum terjadinya pengalihan hak dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT II , maka dasar pembelian TERGUGAT dari TERGUGAT Ildipandang telah mengidap cacad yuridis , maka secara de yure pun harusdianggap TERGUGAT tidak memiliki legalitas sebagai pemegang hak dankepentingan atas objek sengketa .Berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum tersebut diatas,PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang terhormatberkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan, sebagai

Bahwa oleh karena pengikatan jual beli no. 86 tanggal 29 Nopember1990 antara Baso Gising dengan pammusureng , kemudian kuasamenjual antara Baso Gising kepada Pammusureng Mangawing No. 87tanggal 29 Nopember 1990 adalah dibuat oleh dan dihadapan PPATPudji Redjeki Irawati, SH adalah tidak mengidap cacad yuridismelainkan sah dan mengikat bagi mereka yang membuatnya yakni BasoGising dan Pammusureng Mangawing atas tanah milik Adat persil No. 14Kohir Nomor : 166 PI seluas + 7.030 M2;.

Surat keterangan kematian Nomor:4666/I/X/2014, yang dikeluarkan oleh Perbekel Dalung pada tanggal 6 Oktober2014 ;4 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I MADE NENDRA almarhummempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02105, yang terletak diDesa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 223M2, tertulis atas nama NI LUH SUSWATI, I GDE MAYGA ANUGRAHASUGIHARTAWAN, NYOMAN VALENTINO PUTRA RAHARIA ;5 Bahwa anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHASUGIHARTAWAN menderita cacad

kehilangan penglihatan (tidak bisamelihat) sejak berumur sembilan tahun ;6 Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHASUGIHARTAWAN menderita cacad kehilangan penglihatan (tidak bisa melihat)sejak berumur sembilan tahun sehingga sulit rasanya bertindak secara hukumkarena keterbatasannya tersebut diatas yang mengakibatkan anak Pemohonsecara hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;7 Bahwa untuk keperluan biaya kehidupan seharihari serta biaya sekolah anakanakmaka Pemohon

melakukan penganiayaantelah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Tentang unsur ke3: mengakibatkan luka berat ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP maka yang termasuk kedalampengertian luka berat pada tubuh adalah: penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkanakan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya maut atauadanya luka yang membuat senantiasa tidak cakap lagi melaksanakan jabatan ataupekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari suatu panca indera, cacad

tubuh,terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan keguguran ataumatinya janin dalam kandungan seorang perempuan ;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian cacad tubuh adalah hilangnya anggotatubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang menyebabkan suatu akibat yang tetapberupa terganggunya gerak dan aktifitas kehidupan atau membahayakan jiwa ;Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Prima HusadaMalang tanggal 30 Maret 2013 No.

Bsk/1997 dapat dikualifikasikan sebagai Akta yang cacad hukum,dan mohon untuk dibatalkan ;Bahwa oleh karena Akta Jual Beli PPAT Wilayah Kecamatan Besuki (ic. TURUTTERGUGAT II) tanggal 24101997 No. 29/Wtkroyo/Kec.

Bsk/1997 dapatdikualifikasikan sebagai Akta yang cacad hukum, maka segala bentuk perbuatanTERGUGAT I dan TERGUGAT II atas obyek sengketa, baik perbuatan hukumhutang piutang yang dilakukannya dengan TERGUGAT III, begitupun SertipikatHak Milk Nonor 190/Desa Wateskroyo, Surat Ukur tanggal 26082008, No.12/Wateskroyo/2008, luas 649 M2 atas nama TUKIDJO SUHARYANTO (ic.TERGUGAT J), karena didasarkan atas akta jual beli PPAT yang cacad hukumjuga harus dinyatakan cacad hukum pula serta tidak mempunyai kekuatan

Menyatakan cacad dan tidak mempunyai hukum mengikat Sertipikat Hak MilikNonor 190/Desa Wateskroyo, Surat Ukur tanggal 26082008, No.12/Wateskroyo/2008, luas 649 M2 atas nama TUKIDJO SUHARYANTO ( ic.Tergugat I) ;9.

Besuki/1997, tanggal 24101997 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Besuki selaku PPAT Wilayah KecamatanBesuki sebagai akta yang cacad hukum. Penggugat tidak menjelaskan latar belakangkejadian atau peristiwa hukum yang menjadi dasar dari munculnya pernyataantersebut.Terhadap hal tersebut maka sudah seharusnya apabila dalil tersebutditolak karena tidak memenuhi syarat formil ;4. Berdasarkan dalil gugatan poin 2, Djaino meninggal dunia tahun 2005 dan Sudjiatimeninggal tahun 2009.

Sertipikat Hak Milik No. 5887/Rorotan (semula Sertipikat HakMilik Nomor: 338/Pusaka Rakyat), terbit tanggal 22 Desember2008, Surat Ukur No. 07879/Rorotan/2008, Tanggal 3Desember 2008, Luas 6.615 M2, terakhir atas nama HENDRANAGARIA yang terletak di Kelurahan Rorotan, KecamatanCilincing, Kota Adminstrasi Jakarta Utara (dahulu Desa PusakaRakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, ProvinsiJawa Barat) ;Bahwa oleh karena adanya cacad substansial tersebut terhadap obyeksengketa, kiranya terpenuhi

pula syarat gugatan sengketa tata usahaNegara yang menghendaki adanya pembuktian yang salah satunyamenyangkut adanya cacad materialsubstansial, sehingga yangdemikian dalam penerbitan sertifikatsertifikat obyek tanah aquo, telahmengandung unsurunsur pelanggaran Undangundang yakni UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (Pasal 19 mengenai Pendafataran Tanah) juncto PeraturanPemerintan Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanahjuncto Peraturan Pemerintah Nomor

Hak MilikNomor: 338/Pusaka Rakyat), terbit tanggal 22 Desember 2008,Surat Ukur No. 07879/Rorotan /2008, Tanggal 3 Desember 2008,Luas 6.615 M2, terakhir atas nama HENDRA NAGARIA yangterletak di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, KotaAdminstrasi Jakarta Utara (dahulu Desa Pusaka Rakyat,Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat) ;Bahwa penerbitan sertipikatsertipikat Hak Milik tersebut di atas, olehKantor Pertanahan (BPN) Kota Adminstrasi Jakarta Utara telahterdapat kesalahan (cacad

hukum) yang dapat menyebabkan batalnyaobyek sengketa aquo dikarenakan sebab adanya cacad bersifatadministrative, pembatalan mana dapat dilakukan sendiri oleh PihakKantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Pertanahan yangberwenang untuk itu maupun Badan Peradilan yang mempunyaikompetensi untuk itu juga ;15.

Sertifikat Hak Milik No. 5887, terbit tanggal 22 Desember 2008, SuratUkur No. 07879/Rorotan/2008, Tanggal 3 Desember 2008, luas 6.615M2, terakhir atas nama HENDRA NAGARIA, oleh Kantor Pertanahan(BPN) Kota Adminstratif Jakarta Utara telah terdapat kesalahan (cacadhukum) yang dapat menyebabkan batalnya obyek sengketa aquodikarenakan sebab adanya cacad bersifat administrative, pembatalanmana dapat dilakukan sendiri oleh Pihak Kantor Pertanahan maupunKantor Wilayah Pertanahan yang berwenang untuk itu

., adalah cacad hukum dantidak sah ;Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi berhutang sejumlah uangsebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujun puluh lima juta rupiah) kepadaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas hutangkepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) ;Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 1539 yang sebelumnya atas namaAde Bustiari dan yang sekarang atas nama Mahid (Tergugat Rekonvensi

sebelumadanya Akta Perjanjian Sewa Menyewa maupun Akta Jual Beli tersebutPemohon Kasasi telah tinggal bersama Kakaknya yang bernama Adie Bustaripemilik tanah sengketa yang sebenarnya secara riil tidak pernah terjadi sewamenyewa karena Pemohon tetap tinggal di tanah sengketa tersebut terbuktisaksisaksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;Bahwa apa yang menjadi perkara ini merupakan suatu perkara yang secarahukum telah terjadi suatu pelanggaran hukum yang mana suratsurat semuaAkta tersebut merupakan cacad

Soeharso, M.S. mewakili Badan Pimpinan Harian PusatKorps Cacad Veteran R.I. Korps Cacad Veteran R.I. uangsebesar Rp.290.000.000, (dua ratus sembilan puluh jutarupiah) tanggal 28 Januari 1998 untuk pengikatan pembeliansebuah bangunan rumah tinggal berikut segala hak sertaturutturutannya yang berdiri diatas sebidang tanah garapanHalaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor : 09/P/FP/2020/PTUNJKT. (ECOURT)t:8.9.10. Bukti P1011.Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P11seluas + 5.040 M2, terletak di JI. R.E.

(Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Pengikatan Pengoperan Hak antara BambangWidjanarko, selaku kuasa dari Korps Cacad Veteran R.I.(Pihnak Pertama) kepada Bambang Sutrisno (Pihak Kedua),tanggal 28 Januari 1998 dan telah dicatat/didaftar olen JohnLeonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta di dalam bukuyang khusus dipergunakan untuk itu. (Fotokopi sesualdengan asli);Denah Lokasi tanah yang dimohon oleh M. Achyani BinSabihun (Pemohon) yang terletak di Jalan R.E. Martadinata.

Saksi menjabat sebagai Ketua RT.004, RW.013 sejak tahun2000 sampai sekarang;Bahwa Pak Achyani bukan merupakan warga di lingkungan Saksi danSaksi pertama kali kenal dengan Pak Achyani dengan panggilan Pak lyankarena diberitahu kalau Pak lyan akan mengolah lahan tersebut;Bahwa Saksi tahu tentang Yayasan Corps Cacad Veteran R.I.

Perkaratersebut menjadi tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formal.Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/I/2017tanggal 07 Pebruari 2017, dibuat dan disusun Berita AcaraPemeriksaan dalam Berkas Perkara Nomor : BP15/A15/X1V2016tanggal 14 Desember 2016, yang tidak sah karena tidakmemenuhi syarat formal sehingga dengan demikian SuratDakwaan Oditur Militer tersebut menjadi tidak sah atau cacadhukum.Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/18/I/2017 tanggal 07 Pebruari 2017, cacad

., Nomor10 tanggal 03 Mei 2012 yang isinya mengandung cacad hukum :rekayasa nama "palsu" LOA TJHAE HWA dan harga lunas "palsu"Rp. 700.000.000. (tuiuh ratus iuta rupiah).2. Kuitansi tanggal 04 Juni 2012 sebesar Rp.600.000.000.= yangisinya : rekayasanamapalsu LOA TJHAE HWA yang baruditambah dibelakang nama TJEN TJIE TJ1EN.3. Kuitansi tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp.800.000.000.yangisinya rekayasanamapalsuuLOA TJHAE HWA yang baruditambah dibelakang nama TJEN TJIE TJIEN..4.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 20448 / Suanggarekayasa atas nama LOA TJHAE HWA berikut rekayasa Gambar UkurNomor 00450/2013 rekayasa luas 480 M2 mengandung cacad hukumdan harus ditarik / dicabut kembali oleh TERGUGAT VI KEPALAKANTOR BPN KOTA MAKASSAR.Menyatakan tindakan pembatalan Jualbeli sesuai Akta Pengikatan Jualbeli Nomor 27 tanggal 13 April 2012 karena perbuatan ingkarjanji(wanprestasi) TERGUGAT II adalah sah.Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkarjan(wanprestasi) membayarMenyatakan

Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 20448 / Suangga rekayasapalsu atas nama LOA TJHAE HWA berikut rekayasa palsu GambarUkur Nomor 00450/2013 dan rekayasa palsu luas 480 M2mengandung cacad hukum dan harus ditarik / dicabut kembali olehTERGUGAT VI KEPALA KANTOR BPN KOTA MAKASSAR. Menghukum TERGUGAT bersama TERGUGAT II secara tanggungrenteng separohseparoh (50%50%) membayar ganti rugi sebesarRp. 7.400.000.000. (tujun milyar empat juta rupiah) kepadaPENGGUGAT MUHAMMAD IDRIS BUYUNG, SH.

ZUBAIDAH, MMA kepadaBAMBANG STIADI, SH. adalah Surat Kuasa yang tidak sah /cacad hukumkarena Surat Kuasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturberdasarkan Pasal 123 HIR, SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo Putusan MA No.531K/Sip/1973.2.

YUSUF ALI(Tergugat Ill ) kepada tuan DANA bukan kepada Penggugat, jelas transaksitersebut menurut hukum adalah transaksi yang cacad hukum karena tidakmemenuhi unsureunsur yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata akibathukumnya SURAT PENYERAHAN TANAH Tahun 1994 ( vide posita 3gugatan Penggugat) menjadi tidak sah berikut turunannya yaitu SHMNo.2364/1998.Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Tergugat III, sudah dapatdipastikan sewaktu Penggugat mengajukan psoses sertifikasi SHMNo.2364/1998

ENNY ZUBAIDAHmenjadi tidak sah dan cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TergugatRekonvensi tersebut sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa mendaftarhak atas tanah tersebut kepada pihak yang berwenang jelas telahmenimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi baik materiel maupunimmaterial sebesar Rp 1.700.000.000. ( satu milyar rupiah) yang harusdibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan2313.14.15

ENNYZUBAIDAH tidak sah dan cacad hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh TergugatRekonvensi sebesar Rp 1.700.000. (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).4.

mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebihdahulu telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan para Tergugat.o Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi dari Kuasa Tergugat makaMajelis Hakim menyimpulkan bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat pada pokoknya adalahsebagai berikut :1.Bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang tidak sah menurut tertiob HukumAcara Perdata karena Surat Kuasa yang menjadi dasar diajukannya gugatanini yaitu Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2013 adalah Surat Kuasa yang tidak sah/cacad

Bahwa akibat perbuatan melanggar hokum Terlawan Eksekusi teruraitersebut diatas Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 05 Nopember 2014,No.31/Pdt.G/2008/PN.Tgr, cacad hokum tidak sah dan tidak berharga.10. Bahwa Konsekwensinya Terlawan Eksekusi harus menerima bahwaputusan No.695 K/Pdt/2012 tanggal 14 Agustus 2012 jo No.91/Pdt/2010/PT.KT.

Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 05 Nopember 2014No.31/Pdt.G/2008/PN.Tgr, cacad hokum, tidak sah dan tidak berharga ;4. Menyatakan Eksekusi putusan No.695 K/Pdt/2012 tanggal 14 Agustus2012 jo No. 91/Pdt/2010/PT.KT. Smd tanggal 11 Mei 2011 joNo.31/Pdt.G/2008/Pn.Tgr tanggal 28 April 2009 tidak dapatdilaksanakan;5.

dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya Verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ataupeninjauan kembali;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT PLGMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugatmelalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut :Dalam Eksepsi1.Bahwa gugatan Penggugat Haruslah ditolak atau setidak tidaknya GugatanPenggugat adalah cacad

masih ada lagigugatan seharusnya sebagai Turut Tergugat, Yaitu BPN selaku turutTergugat II, selanjutnya gugatan tersebut kurang pihak dikarenakan masihada lagi yang harus digugat yaitu Mat Tahan orang yang mengaku pemiliktanah tempat Penggugat membeli tanah tersebut, maka oleh karena ituTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebutkiranya dapat menyatakan dalam Putusan : menyatakan menolak gugatanPenggugat tidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkaraaquo dinyatakan cacad

yangdilaksanakan oleh PT Waskita Karya, yang semulanya dilakukanPemetaan Oleh Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyatdirektur Jendral Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaandan Pasilitas Jalan Daerah Satuan Kerja Inventarisasi dan PengadaanLahan tanah Jalan Tol dan telah diukur oleh BPN (Badan PertanahanNasional Kabupaten Ogan Komering Ilir yang seharusnya dijadikanpihakpihak dalam perkara ini apakah sebagai Turut Tergugat ataukahTergugat hal ini juga membuat gugatan Penggugat cacad

bernama PUTEH, maka dalam hal ini terdapatcacad hukum admistratif dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah terhadap adanya cacat hukumadministratif dapat diajukan langsung kepada Menteri atau pejabat yangditunjuk sesuai ketentuan Pasal 106 yang berbunyi sebagai berikut:1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad

Pejabat yang mengeluarkan suatu dokumendengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut, ataumembatalkan dokumen yang dibuatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim,berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan salah satu jenisHalaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Padt.P/2021/PN SkIpermohonan yang dilarang di Pengadilan Negeri terhadap penetapan suatu hakkebendaan ataupun dokumen berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidangtanah dan jika memang terjadi adanya cacad

Bila SKMHT awalnya mengandung cacad, maka APHTmenjadi cacad pula karena sebab awal yaitu SKMHT telah cacad hukum;e Bahwa Tergugat menyadari hutang harus dibayar, oleh karena itu pada waktuproses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator kemampuan Tergugat untukmelunasi hutang kepada Penggugat maksimal sesuai dengan kemampuannya Rp45.000.000, ( empat puluh lima juta rupiah ) jumlah tersebut menurut Tergugatsesuai pula dengan kepatutan dan kewajaran, tetapi penggugat tidak berkenandengan jumlah yang

Apabila gugatan diajukan kepadaorang yang tidak mempunyai kapasitas untuk diperkarakan dalamsuatu. sengketa, maka menurut hukum gugatan tersebutMENGANDUNG CACAD HUKUM dan gugatan yang mengandungCACAD ERROR IN PERSONAE DALAM BENTUK KUALIFIKASI INPERSON berakibat hukum gugatan HARUS DITOLAK atau setidaktidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijkeverklaard);e) Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antaraPENGGUGAT dengan TERGUGATIII, maka TERGUGATIII denganini memohon kehadapan

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka menuruthukum Surat Keterangan Pengalihan Hak Selamanya Nomor05/SKPH/2002 dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan olehPeraturan Perundangundangan yang berlaku, karenanya cacad secarasubstansial cq cacad hukum dan karenanya HARUSLAH DINYATAKANTIDAK SAH;4.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah KELIRU dalam mempertimbangkan dalildalil pada eksepsi yangdiajukan PARA TERGUGAT/PEMOHON BANDING terlebih menolakEksepsi mengenai Gugatan kabur (obscure libel), gugatan tidak jelasdasar hukumnya serta gugatan mengandung cacad error in persona.Kekeliruan Majelis Hakim tersebut diakibatkan ketidakcermatan dalammenilai dan menganalisa Alas Hak Kepemilikan tanah yang menjadi dasargugatan.

Menjadikeheranan dan tanda tanya mengapa dan ada apa gerangan yang terjadisehingga hal kecacatan tersebut tidak terlihat dan tidak dianalisa olehMejelis Hakim, kemudian dengan mudahnya Majelis Hakim menolakeksepsi PARA TERGUGAT/PARA PEMOHON BANDING yang justrumenunjuk hal kecacatan tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwaSurat yang cacad hukum tersebut menjadi SAH menurut hukum sertamenjadikannya sebagai bukti permulaan;10.

Surat Keterangan PengalihanHak Selamanya Nomor : 05/SKPH/2002 Tanggal 8 Juni 2002 sebagai cacadsecara sSubstnsial/cacadhukum, maka merupakan konsekwensi hukum bahwaSertipikat Nomor 135 Surat UkurNomor : 106/Dame/2016 dan Sertipikat Nomor136 Surat Ukur Nomor : 107/ Dame/2016 adalah SAH sebagai bukti kepemilikanhak atas tanah, karena tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya yaknidikarenakan Surat BuktiP2 sebagai Alas Hak Kepemililan tanah olehPENGGUGAT/TERMOHON BANDING terbukti tidak valid/cacad