Soeharso, M.S. mewakili Badan Pimpinan Harian PusatKorps Cacad Veteran R.I. Korps Cacad Veteran R.I. uangsebesar Rp.290.000.000, (dua ratus sembilan puluh jutarupiah) tanggal 28 Januari 1998 untuk pengikatan pembeliansebuah bangunan rumah tinggal berikut segala hak sertaturutturutannya yang berdiri diatas sebidang tanah garapanHalaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor : 09/P/FP/2020/PTUNJKT. (ECOURT)t:8.9.10. Bukti P1011.Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P11seluas + 5.040 M2, terletak di JI. R.E.

(Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Pengikatan Pengoperan Hak antara BambangWidjanarko, selaku kuasa dari Korps Cacad Veteran R.I.(Pihnak Pertama) kepada Bambang Sutrisno (Pihak Kedua),tanggal 28 Januari 1998 dan telah dicatat/didaftar olen JohnLeonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta di dalam bukuyang khusus dipergunakan untuk itu. (Fotokopi sesualdengan asli);Denah Lokasi tanah yang dimohon oleh M. Achyani BinSabihun (Pemohon) yang terletak di Jalan R.E. Martadinata.

Saksi menjabat sebagai Ketua RT.004, RW.013 sejak tahun2000 sampai sekarang;Bahwa Pak Achyani bukan merupakan warga di lingkungan Saksi danSaksi pertama kali kenal dengan Pak Achyani dengan panggilan Pak lyankarena diberitahu kalau Pak lyan akan mengolah lahan tersebut;Bahwa Saksi tahu tentang Yayasan Corps Cacad Veteran R.I.

AdalahCacad Hukum Karena pada waktu dlbuatkan Akta Notaris Itu, SAYAHANYA MOHON DIBUATKAN AKTA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG,BUKAN JUAL BELIDan apabila muncul akta Jual Beli dari Notaris tersebut, TERGUGATTIDAK PERNAH MENYATAKAN MENJUAL SERTIPIKAT DAN TANAHMILIK TERGUGAT, berarti Akta Notaris tersebut CACAD HUKUM .

Menyatakan tidak sah dan cacad hukum akta jual beli No.23/2011,tertanggal 26 Oktober 2011 antara H. Muhit(Penggugat) sebagai Penjual danRomi Andre (Terguga. !) sebagai Pembeli atas sebidang tanah Sertifikat HakMilik No 0088/Kaserangan seluas 187 m2 yang dibuat dihadapan NotarisKoemoro Warsito, SH.

Petitum Penggugat halaman 9 angka 6 yang berbunyi Menyatakan tidaksah dan cacad hukum Risalah Lelang No.547/2016 tertanggal 13September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Serang (Turut Tergugat I) atas objek tanah sertifikathak milik Nomor 0088 Desa/Kel Kaserangan.....................75b.

berdasarkan SHM Nomor : 0088/Kaserangan yang dibuat dihadapanNotaris Koemoro Warsito, S.H., M.Kn, sehingga dalam pembuatan danpenerbitan Akta Jual Beli Nomor : 23/2011 tanggal 26 Oktober 2011mengandung cacad formil yang selanjutnya atas Akta Jual Beli Nomor: 23/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tersebut harus dinyatakan tidaksah dan cacad hukum berikut turunannya.C.

Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf e UndangundangNomor : 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga dalampembuatan dan penerbitan Akta Jual Beli Nomor : 23/2011 tanggal 26Oktober 2011 mengandung cacad formil yang selanjutnya atas Akta JualBeli Nomor : 23/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tersebut harus dinyatakantidak sah dan cacad hukum berikut turunannya..

Pasal 16 ayat (1) hurufa, huruf e Undangundang Nomor : 2 tahun 2014 tentang JabatanNotaris, sehingga dalam pembuatan dan penerbitan Akta Jual BeliNomor : 23/2011 tanggal 26 Oktober 2011 mengandung cacad formilyang selanjutnya atas Akta Jual Beli Nomor : 23/2011 tanggal 26Oktober 2011 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan cacad hukumberikut turunannya.. Bahwa dalam memberikan kredit terdapat azas 5C yang harusdiperhatikan dan dijalani oleh Tergugat V PT. Bank Mega yaitu :a.

DALAM PROVISI : Menolak permohonan provisi yang dimohonkan Para Penggugat ; DALAM EKSEPSI : Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat III melalui Tergugat II kepada Tergugat IV dengan Penetapan Lelang tanggal 21 Oktober 2011 adalah tidak sah dan cacad hukum ; Menyatakan Hasil Lelang yang dimenangkan oleh Tergugat

MENYATAKAN PERMOHONAN LELANG YANG DIAJUKAN OLEHTERGUGAT Ill MELALUI TERGUGAT II KEPADA TERGUGAT IVDENGAN PENETAPAN LELANG TANGGAL 21 OKTOBER 2011ADALAH TIDAK SAH DAN CACAD HUKUM KARENA PADATANGGL 19 OKTOBER 2011 PENGGUGAT MASIHDIPERENTAHKAN OLEH TERGUGAT III SUPAYA MELAKUKANANGSURAN SEBESAR RP.5.000.000, ( LIMA JUTA RUPIAH ).

Memperhatikan, pasal 178 HIR dan pasalpasal Perundanganundangandan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:DALAM PROVISI :Menolak permohonan provisi yang dimohonkan Para Penggugat ;DALAM EKSEPSI :Menolak seluruh eksepsi Tergugat , Il, Ill dan Tergugat IV ;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat III melaluiTergugat Il kepada Tergugat IV dengan Penetapan Lelang tanggal 21Oktober 2011 adalah tidak sah dan cacad

2012, danpula Majelis Hakim telah beruha menasehati kedua belah pihak agar merekaberdamai juga tidak berhasil, sehingga dimulai pemerikasaan perkara denganmembacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada isi gugatannyatersebut.Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabansecara tertulis sebgai berikut :A Dalam Konvensi :I TENTANG EKSEPSI:1 Bahwa Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 18 Juni2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 22Juni 2012, mengandung cacad

Hal ini berarti notaris tidak memberi pengertian dan pemahaman tentang isidan materi surat kuasa kepada penghadap/pemberi kuasa sebelum membubuhkanditanda tangan/cap jarinya pada surat kuasa, bertanggal 18 Juni 2012 itu.Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 18 Juni 2012 yangdilagalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012 mengandung cacad hukum yangsangat mendasar, maka suarat gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan padaperkara ini berdasar surat kuasa itu mengandung pula cacad

Dengan perbedaan petitum yang membawa konskwensi hukumperbedaan pengadilan yang berwenang mengadili, maka surat gugatan Penggugatharus dinyatakan kabur (obscuur libel).Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut maka Para Tergugat memohonkehadapan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenang menjatuhkan putusannyadengan menyatakan :a Menyatakan surat gugatan Penggugat Xxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 22Juni 2012 cacad hukum dan tidak sah.b Karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugur bahkan batal demihukum

Dengan demikian maka Surat Kuasa Penggugatbertanggal 18 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris pada Tanggal 22 Juni2012 mengandung cacad hukum yang sangat mendasar, sehingga Surat/39AktaSurat Kuasa tersebut harus dinyatakan tidak sah setidaknya dapatdibatalkan.Oleh karena Surat Kuasa Penggugat, bertanggal 18 Juni 2012 yangdilegalisasi oleh Notaris pada tanggal 22 Juni 2012 mengandung cacadhukum yang sangat mendasar, maka surat gugatan Penggugat yang dibuatdan diajukan pada perkara ini berdasar

Perbedaankewenangan peradilan untuk memeriksa dan memutus obyek sengketa sesuaisurat gugatan Penggugat, tidak perlu harus dibuktikan karena jelasjelasterurai pada suarat gugatan.40Berdasar uraian eksepsi tersebut, maka Tergugat memohon ke hadapanMajelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusannya denganmenyatakan :abMenyatakan surat gugatan Penggugat, Xxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 22 Juni2012 cacad hukum dan tidak sah;Karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugur bahkan batal demi hukum;

Soetomo telah benar mengajukanpermohonan kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya yang menyebabkanPengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 April 2006 telah menerbitkan aktadi bawah tangan tentang keahliwarisan No. 29.ADT/2006/PA.Sby yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh ketua/hakim Pengadilan Agama Surabaya(Bukti fotocopy P25), yang mengandung cacad hukum sehingga dengandemikian akta di bawah tangan tentang keahliwarisan No. 29.AD/2006/PA.Sbyseharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai

, dimana akta kelahiran atas nama Tergugat dibuat berdasar penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 608/Pdt.P/2006/PN.Sby. tanggal 10 Agustus 2006 yang cacat hukum sehingga sudahsepatutnya melalui gugatan a quo kutipan akta kelahiran No. 1319/2006tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertamenghukum Tergugat IV untuk mencabut dan/atau membatalkan kutipan aktakelahiran No. 1319/2006 a/n Tergugat tersebut;bahwa dengan dikeluarkannya dokumendokumen hukum yang tidak sahdan cacad

Soetomo telah meningalkan harta tetap berupasebidang tanah yang terletak di jalan raya Pacet, Kelurahan Cilaket, KecamatanPacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yang telah dijual Tergugat dengan bantuan Tergugat Il secara tidak sah kepada pihak ketiga untukkeuntungan pribadinya sehingga oleh karena Turut Tergugat sebagai pihakyang mengetahui dan berwenang atas permasalahan pertanahan didalamwilayahnya serta berwenang melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanahyang cacad hukum dan/atau

Notaris di Denpasar terkaitobyek tanah sengketa SHM No.655/Desa Pedungan tersebutdiatas memuat hibah antara suami istri (antara Tergugat selaku suami dam alm istri ) yang dilarang atau tidak bolehdilakukan menurut hukum (vide pasal 1678 KUHPerdata), olehkarenanya Surat Wasiat tersebut adalah cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat (vide pasal 888jo 890 jo893 jo 895 jo 897 KUHPerdata) selanjutnya wasiat tersebutjugasangat merugikan legitieme portie dari Tergugat ll s/d TergugatV sebagai

Notaris diDenpasar terkait obyek tanah sengketa SHM No.655/Desa Pedungantersebut diatas memuat hibah antara suami istri (antara Tergugat selakusuami dam alm istri ) yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menuruthukum (vide pasal 1678 KUHPerdata), oleh karenanya Surat Wasiattersebut adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat serta batal demi hukum( vide pasal 895 jo 897 jo 888 jo 890 jo893 KUHPerdata);.

Bahwa dalildalil Penggugat pada point 4 dalam gugatannya adalah tidakbenar, secara hukum surat wasiat atau hibah yang dimaksud olehPenggugat dalam gugatannya adalah cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukummengikat serta batal demi hukum, karena Tergugat selaku ayah kandung sekaligus pewaris tidak dilibatkan atau menyetujuibahkan tidak ada menandatangani Surat Wasiat tersebut diatassebagaimana diatur dalam pasal 36 UU No.1 tahun 1974 ttg Perkawinanyang berbunyi Mengenai harta bersama, suami atau

Notaris di Denpasar terkait obyek tanah sengketa SHMNo.655/Desa Pedungan tersebut diatas memuat hibah antara suami istri(antara Tergugat selaku suami dan alm istri ) yang dilarang atau tidakboleh dilakukan menurut hukum (vide pasal 1678 KUHPerdata), olehkarenanya Surat Wasiat tersebut adalah cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum ( videpasal 888 jo 890 jo 893 jo 895 KUHPerdata) dan faktanya tanah obyeksengketa sejak tahun 2007 sampai saat ini telah disewa dan

Notaris di Denpasar adalah cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum ;Hal 35 dari 53 halaman Putusan Perdata Nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps4. Menyatakan Hukum Surat Pernyataan dan skema pembagian tanahtertanggal 27 April 2006 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;5. Menyatakan Hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum;6.

MENGADILI- Menyatakan Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil scara patut dan sah menurut hukumDALAM KONPENSITENTANG EKSEPSI- Menolak eksepsi-eksepsiTENTANG POKOK PERKARA- Mengabulkan guagtan penggugat untuk sebagian- Menyatakan tergugat I tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum- menyatakan akta jual beli no 904 a/PPAT/1989 tanggggal 5 Oktober 1989 yang dibuat oleh Tergugat II adalah cacad hukum dan abatal demi hukum beserta akibat hukumnya

Juliana Wokasadalah cacad hukum.. Bahwa adapun cacad hukum atas Surat Pernyataan/Hibah sebagaimanadimaksud pada angka 3 di atas, telah terungkap dalam fakta persidangan baikdalam Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN.Amg, tertanggal 6 Februari 2019maupun di dalam Putusan Nomor 33.Pdt.G/2019/PN.Amg, tertanggal 18 Maret2019, yakni:a. Fakta hukum kesatu: harta bawaan atas nama Alma, Juliana Wokas hanyatanah dan bangunan rumah kayu berlantai beton berukuran 6X6 M?.

Fakta hukum kedua: Surat Pernyataan/Hibah tidak ditandatangani olehTergugat II/Pembanding sebagai anak kandung tertua dan/atau salah satu ahliwaris.Bahwa, sejatinya Surat Pernyataan/Hibah bukan bermakna "hibah,tetapisesungguhnya bermakna surat persamaan/pembahagian harta warisan,dimana setiap ahli waris wajid membubuhkan tandatangan persetujuan, danjika surat dimaksud tidak ditandatangani/disetujui oleh salah satu ahliwaris,maka secara ratsio legal surat dimaksud cacad hukum.Hal 12 dari 20 Halaman

Jadi ukuran luasnyaadalah 45,05 x 34,51 meter sama dengan 15,54 meter bujur sangkar (15are lebih).Jadi karena dari hasil pemeriksaan setempat tersebut yang tidak ada diterangkan dalam putusan ini, maka menurut Penggugat Pembandingadalah putusan yang mengandung cacad yuridis, dan seharusnya menuruthokum patut dan wajar jikalau Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Makassardapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappangtanggal 06 Maret 2013 Nomor 20/Pdt.G/PN.Sidrap.Menimbang, bahwa pihak Tergugat

(terbanding), saksi mengetahui bahwa tanah sawahobjek sengketa berdasarkan buktibukti surat yang ada berdasarkan datatanah yang ada di Kantor Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kab.Sidrap adalah milik tergugat karena tanah sawah tersebut telah dibeli olehTergugat (terbanding) dari ahli waris PATIMANG RAJJA sehingga yangmembayar PPB atas tanah tersebut adalah Tergugat (terbanding).~ Bahwa tidak benar apabila Pembanding mendalikan bahwa putusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cacad

Copy Surat Akta Nikah Nomor XXX/69/1/2006, tertanggal 26 Januari 2006 milik Tergugat Il dimaksud,Penggugat sangat terperanjat/terkejut sebab setahu Penggugat padasaat Tergugat II ingin melangsungkan pernikahan dengan anaknya i.c.Tergugat I, Tergugat II menerangkan/mengaku baik secara lisanmaupun dalam dokumen keterangan yang diberikannya menyatakanmasih berstatus jejaka dan belum pernah menikah;7 Bahwa kemudian adanya perkawinan antara Tergugat I dan TergugatII dimaksud tentunya nyatanyata telah cacad

Tergugat I,tentunya Penggugat adalah Pihak yang memiliki kepentingan dan/ataukewenangan mengajukan pembatalan atas perkawinan Tergugat I danTergugat II, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan KompilasiHukum Islam vide pasal 73 KHI yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 73 KHI: Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:a para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah dari suamiatau istri;9 Bahwa selanjutnya nyata dan terang perkawinan Tergugat I danTergugat II telah cacad

sekaligus membongkar bangunanbangunansengketa miliknya atas biaya sendiri ;Bahwa digugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli,sebagai Tergugat III olen karena Tergugat III selaku Instansi milik Pemerintahtelah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa dengan Hak MilikNo. 1045 atas nama Nyoman Kerta a quo bukanlah sebagai pemilik tanah ;Bahwa mengingat Nyoman Kerta bukanlah pemilik dari tanahsengketa, sudah tentu penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1045 oleh TergugatIll mengandung cacad

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 1045 atas nama NyomanKerta mengandung cacad yuridis dan tidak sah ;5. Menyatakan hukum sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah danberharga ;6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membongkar bangunanbangunan sengketa dan memindahkannya keluar dari tanah sengketaatas biaya sendiri ;7. Menghukum Tergugat Ill untuk membatalkan sertifikat hak milik No.1045 atas nama Nyoman Kerta karena tidak sah ;8.

Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi 2 adalah pembeli yangjujur dan beritikad balk sehingga dilindungi oleh hukum.Berdasarkan uraian di atas, bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 43/HuangobotuTahun 2012 adalah sah dan tidak mengandung cacad hukum administratif.5 Bahwa sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nornor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara dan UU Nomor 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,bahwa hakim pengadilan tata usaha negara hanya akan menguji atau menilaisuatu keputusan pejabat tata usaha negara dari aspek hukum administratifberkenaan dengan ada tidaknya cacad hukum administratif dalam prosespenerbitan keputusan pejabat tata usaha negara tersebut.23Dalam perkara a quo, dalam kaitannya dengan Tergugat II Intervensi 2, yangseharusnya diuji oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Oleh karena itu, penerbitan keputusan pemberian hak tersebuttelah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pembatalan hak atas tanah negara karena cacad hukum administratif diatur dalamPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999, Bab VI Bagian Kedua tentang Pembatalan Hak Atas Tanah KarenaCacad Hukum Administratif.

Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tersebutmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan cacad hukum administratif dalampenerbitan keputusan pejabat tata usaha negara tentang pemberian hak atas tanahnegara adalahabge>ikesalahan prosedur;kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;kesalahan subjek hak;kesalahan objek hak;kesalahan jenis hak;kesalahan perhiturgan luas;terdapat tumpang tindih hak atas tanah;data yuridis atau

Oleh karena itu, Keputusan pemberian hak pakai danSertipikat Hak Pakai tersebut tidak mengandung cacad hukum administratifsebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 107 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.Berdasarkan uraian diatas, tidak beralasan hukum sama sekali gugatan penggugatyang memohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak PakaiNomor 43/Huangobotu Tahun 2012 atas nama Kementerian Kebudayaan danPariwisata.7.

(orngeroorloofde oorzaak).Oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004menjadi tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum.Bahwa ternyata Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004telah dibatalkan oleh SURYA berdasarkan Surat PernyataanPembatalan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004.Bahwa berdasarkan Pasal 1454 KUHPeradata menyatakanPembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahundan telah melanggar syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320jo.

Nomor Register:3642 K/Pdt/2001 tanggal11 September2002,KAIDAH HUKUM: Dalam azas kebebasan berkontrak, hakimberwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukanpara pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketapihak dianggap tidak bebas menyatakan kebebasannya.Oleh karena berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, alasanalasan/dasardasar hukum faktafakta hukum danBukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004, makaSurat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidaksah, cacad

perkara nomor:01/Pdt.G/2014/PNRAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu Menyatakansah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak di LingkunganPerlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara,Kabupaten Labuhanbatu adalah DITOLAK, berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, alasanalasan/dasardasar hukum faktafakta hukum dan bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari2004, maka Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004menjadi tidak sah, cacad

dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PNRAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu Menyatakansah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari2004 atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Perlayuan,Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, KabupatenLabuhanbatu adalah DITOLAK, berdasarkan uraianuraiantersebut di atas, alasanalasan/dasardasar hukum faktafaktahukum dan Bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari2004, maka Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004menjadi tidak sah, cacad

harus ditolak.Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan atau permohonanprovisi Penggugat dalam perkara aquo harus ditolak.Bahwa secara obyektif dan realitas, tndakan sementara (provisi)tersebut tidak diperlukan, bahkan dapat merugikan negara,sehingga sudah sepantasnya gugatan atau permohonan provisiPenggugat dalam perkara aquo harus ditolak.Bahwa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 yangmenjadi dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara dangugatan provisi Penggugat adalah tidak sah, cacad

Bahwa peralihan hak milik dari Kutipan Buku C.999 atas namaDrakman Bin Salya adalah tidak sah secara hukum karena BapakDrakman Bin Salya sudah meninggal pada tanggal O7 Nopember1960 sedangkan Jual Beli menurut Tergugat terjadi pada tanggal 18Desember 1965, baik Bapak Drakman Bin Salya maupun ParaPenggugat sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual bellikepada siapapun, juga termasuk kepada Tergugat I, sehingga olehkarenanya transaksi jual beli tersebut adalah cacad hukum dan tidaksah ;Hal

nama SOYAT NASIHCacad Hukum dan tidak sah, maka peralihan hak milik a quo haruslahdinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah menguasaitanah sengketa sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang danmelakukan mutasi Nomor C. 999 atas nama Drakman Bin Salyaberubah menjadi Nomor C.1572 atas nama SOYAT NASIH adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikankepentingan hukum Para Penggugat ;Bahwa karena alas hak Tergugat adalah tidak sah dan cacad

hukum,maka perbuatan hukum selanjutnya oleh Tergugat yangmenjual/menghibahkan ataupun perbuatan hukum lainnya yangbermaksud mengalihkan/ meningkatkan hak kepemilikan atas tanahsengketa sepanjang berasal dari Nomor :C.999 luas 1800 M2 kepada pihak lain haruslah dinyatakanpula tidak sah dan cacad hukum ;Hal 7 dari 49 putusan no. 27/Pdt.G/2018/PN.

Menyatakan bahwa segala peralihan hak milik dari atas nama Tergugat kepada Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V sepanjangberasal dari alas hak Nomor C.999 yang dialihkan kepada C 1572adalah dinyatakan tidak sah dan cacad hukum;Hal 11 dari 49 putusan no. 27/Pdt.G/2018/PN.

Bbs7.10.11.Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.246/Desa KaligangsaKulon tercatat atas nama Nasori (Tergugat Il), Sertifikat Hak MilikNo.247/Desa Kaligangsa Kulon tercatat atas nama Faridah (Tergugatlll), Sertifikat Hak Milik No.248/Desa Kaligangsa Kulon tercatat atasnama Toto Sugiarto (Tergugat IV) dan Sertifikat Hak MilikNo.249/Desa Kaligangsa Kulon tercatat atas nama Jaroah (TergugatV) adalah cacad hukum ;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.246/Desa KaligangsaKulon tercatat atas nama

Sehingga karenanya prosesperalihan hak yang terjadi atas nama objek sengketa tersebutmenurut hukum adalah CACAD HUKUM ADMINISTRASI ;4.2 Bahwa demikian halnya dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Miliknomor : 229/Winenet Tahun 2001 Atas nama JEANE DRACKARUNDENG tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah karenatidak diparaf dan tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Bitung ;5.

Bahwa oleh kerena proses pengalihan Hak atas tanah Objek Sengketatersebut di atas CACAD HUKUM ADMINISTRASI dan bukti kepemilikanberupa Sertifikat Hak Milik Nomor 229 yang telah diubah menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 256 dinyatakan TIDAK MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUM, maka tindakan penguasaan tanah Objek Sengketaoleh TERGUGAT secara fisik saat ini dinyatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum ;8.

Menyatakan secara hukum bahwa proses peralihnan hak berdasarkanAkte Jual Beli Nomor : 25/JB/BTGN/1987 Tanggal 4 Pebruari 1986adalah cacad hukum administrasi yang mengakibatkan Sertipikat HakMilik Nomor ; 229 Atas nama JEANE DRAC KARUNDENG yang telahdiubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 256 Atas nama LUCKYFRANSISCO KARUNDENG dengan luas 1.597 M2 tidak mempunyaikekuatan hukum;Putusan Nomor 229/Padt.G/2019/PN Bit Halaman 5 dari 225.

RAZAK M, yakni pemiliksemula tanah persil Nomor 36 a DI Kohnir Nomor 1280 Cl, ditariknya pihaktermaksud selaku Tergugat dalam perkara a quo adalah hal yang memangseharusnya demikian menurut hukum oleh karena selaku pemilik danpenjual atas tanah termaksud bertanggung jawab atas cacad tersembunyi(apabila ada) terhadap barang yng telah dijualnya;Bahwa akan tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa orang tersebuttelah meninggal dunia sehingga menurut hukum gugatan tidak dapat lagidiajukan terhadapnya melainkan

mestinya diajukan terhadap ahli warisnya;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas maka jelas bahwagugatan telah diajukan secara salah baik mengenai subjek maupun mengenaiobjeknya, menurut hukum gugatan seperti itu adalah cacad yuridis sehinggaharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);B.

Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara diKendari cacat yuridis, karena onvoldoende gemotiveer, sebab hanyamengambil alin secara utuh pertimbangan hukum Hakim PengadilanNegeri Baubau yang dilandasi berkas perkara yang cacad yuridis pula,karena bertentangan dengan maksud dan tujuan UndangUndang No. 8Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana videPasal 54, Pasal 75 dan Pasal 8 ayat (1) yang mencerminkan Berita AcaraPenyidik yang menjadi dasar acuan pemeriksaan perkara

Hal ini dapat dilihat padaBerita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 16 Juni 2007 dantanggal 21 Juni 2007 (mohon dikoreksi) yang dibuat oleh Penyidik ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat bahwa Berita Acara Penyidikdemikian adalah belum lengkap, karena tanpa dilengkapi keteranganTersangka tentang peristiwa hukum atau perbuatan hukum yangdilakukan Tersangka yang dianggap melawan hukum, dan karena itumaka Berita Acara Penyidikan sedemikian adalah cacad yuridis dan tidaksah serta tidak obyektif

didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Bitung tanggal 14 April2010 karena semuanya telah sesuai dengan prosedur tentang pendaftaran tanah sertaharus dilindungi oleh Undangundang sebagai pembeli yang beritikad baik ;3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebutpada persidangan terbukauntuk umum Tanggal 3 April 2014 pihak Tergugat II Intervensi mengajukansurat jawabannyayang isinya menerangkan sebagai berikut ; Dalam EksepsiEksepsi Gugatan Cacad

Hukum dan Cacad Formil. 1 Bahwa Objek sengketa tanah SHM.No.5/Manembonembo tanggal Februari 1976,luas 36470 m?

Pada hal objek sengketa dalam penguasaan Tergugat II Intervensi ;6Bahwa dalam dalil gugatan point 2 objek sengketa dibeli dari Maritje Rompis tanggal 25April 1962 pengesahan jual beli melalui Kepala Desa (Hukum Tua) ManembonemboWempi Lengkong tanggal 22 Maret 1975, ada maksud apa 13 tahun kemudian jual belibaru disahkan Kepala Desa ; 7Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pembuatan sertifikasi SHM.No.5 (objeksengketa) tidak prosedur, cacad hukum Administrasi, tidak ada pengumuman, tidak adapengukuran

mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.3 Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.4 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah objek (error in objecto).5 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak.Menimbang, bahwa dalildalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalahsebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya juga telah mengajukaneksepsieksepsi sebagai berikut :1 Eksepsi Gugatan Cacad

Hukum dan Cacad Formil.2 Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kualitas.3 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.4 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.Menimbang, bahwa dalildalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atasadalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil eksepsi yang diajukan baik oleh pihakTergugat maupun oleh pihak Tergugat II Intervensi di dalam surat

Dimana yang menjadi obyek lelangadalah tanahtanah yang tercantum dalam point Nomor 5 surat gugatan ini.Dengan demikian lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat IVmengandung cacad hukum sehingga batal demi hukum. Karena tanahtanah tersebut milik Termohon Lelang atau para pihak sebagaimanaterdapat dalam penetapan tersebut melainkan pihak lain yang tidaktersangkut perkara yaitu milik para Penggugat;8.

Penetapan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal31 Mei 1994 No.20/Del/Eks/1994/PN.Tng jo No.08/1994/Eks/PN.Jkt.Pst yang mengan dung cacad hukum dan bertentangandengan hukum, sebab yang menjadi obyek penetapan terdapatkeliruan dan juga sita jaminan pada penetapan lelang bukan tanahtanah para pihak dalam perkara No.556/Pdt.G/1991/PN.Jkt.Pst;16.2.

benda tidak bergerak, ternyata juga tidakdidasarkan dan atau tidak dilengkapi dengan sertifikat asli, karenamemang dari semula sertifikat asli atas seluruh tanah tersebut adapada para Penggugat;Bahwa begitu pula berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 16 Juni 1994No.194/19941995, dimana Tergugat V adalah selaku pembeli ataupemenang lelang atas tanahtanah para Penggugat, oleh karena lelangyang dilaksanakan bersumber dari halhal yang batal, maka dengansendirinya pembelian lelang tersebut mengandung cacad

No 378 PK/Pdt/201310.11.12.Menyatakan SKPT yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI tertanggal 14Juni 1994 No. 388,387, 386, 395, 384, 383, 382, 378, 377/KPT/P2T/Kab/VI/1994 mengandung cacad hukum;Menyatakan cacad hukum lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat VIseperti tertuang dalam Berita Acara Lelang tertanggal 16 Juni 1994No.194/19941995, sehingga lelang tersebut batal demi hukum;Menyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat pembelian lelangatas nama Tergugat V sesuai dengan Berita Acara