Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tigaribu rupiah);Halaman3dari7halaman Putusan No. 10/Pid/2018/PT.SMRMenimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan padapokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya Nomor1/Pid.S/2017/PN.Nnk tanggal 7 Desember

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriNunukan bahwa pada hari tanggal 11 Desember 2017 bahwa SANTHYEKAWATY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telahmengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor1/Pid.S/2017/PN.Nnk tanggal 7 Desember 2017 tersebut;2.

memiliki SITUminuman beralkohol SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan olehBupati, sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum dan oleh karenanyadijatuhi pidana, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihHalamanSdari7halaman Putusan No. 10/Pid/2018/PT.SMRdan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 7 Desember 2017 Nomor1

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 Nonor 233/Pdt.G/201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (PP) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

dirukunkan kembali disebabkan sikap Pemohon yangdingin terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal 9 dari Nonor 187/Pdt.G 201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

perselisihan dan pertengkaranyang sulit untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Berkas perkara Nomor 1/Pdt.Bth2021/PN Gsk dan sSuratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal hal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor1/Pdt.Bth/2021/PN Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;2.

Gsk tanggal2 September 2021 ;Halaman 4 dari 8 Putusan Perkara Nomor 701/PDT/2021/PT SBYMenimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan danmengamati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor1 /Pdt. Bth / 2021 / PN .

Bth / 2021 /PN .Gsk tanggal 2September 2021 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor1 / Pdt . Bth / 2021 / PN . Gsk tanggal 2 September 2021 dikuatkan , makaPembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada2 (dua ) tingkat peradilan ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo.

Tempat tinggal : Gunung Besi RT.50 RW.8, Kelurahan SedauKecamatan Singkawang Selatan KotaSingkawang;Agama : Budha;Pekerjaan : Buruh harian lepas;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dalampersidangan ini dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi KalimantanBarat Nomor 23/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 20 Maret 2017 sertaberkas perkara putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1

TJHIE DJUN FUI Als AKU Als PAK BELACAN,sehingga atas peristiwa tersebut diatas pelapor / saksi korban telah merasadirugikan atas perbuatan tersangka dan telah melaporkan peristiwa tersebut kePolres Singkawang.Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pid.C/2017/PN Skw tanggal 2 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pid.C/2017/PN Skw tanggal 2 Maret 2017, yang dimintakan bandingtersebut ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa JTJHIE DJUN FUI Alias AKU Alias PAKBELACAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan tersebut ;3. Memulihnkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat danmartabainya ;4.

tertanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sorong;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatidak ada mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sorong telah memberitahukansecara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengansurat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 2 Mei 2018Nomor : W30.U2/687/HK.01/V/2018 dan tanggal 2 Mei 2018 Nomor : W/3002/688/HK.01/V/2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor1

oleh Penasihat Hukum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, makapermintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam upaya hukum Banding tersebut, PenasehatHukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarikeseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita AcaraPersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor1

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undangundang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;Memperhatikan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor1

Majelis Hakimmenjelaskan maksud Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1/Pdt.P/2004/PA Klk tersebut bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltelah disahkan.

terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menyatakanmencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaKolaka dengan Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA Klk dengan alasan perkawinannyaHalaman 3 dari 5, Penetapan Nomor : 0083/Pdt.P/2015/PA kliktelah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1

tinggal d') RT 10 #RW 05 DesaBatu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, pekerjaanPetani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Selanjutnya pihak Penggugat menerangkan bahwa para pihak bersedia dansepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatan sederhana diPengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana termuat dalam Formulir GugatanSederhana dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, secara damai melaluimekanisme perdamaian di hadapan Hakim perkara perdata gugatan sederhana Nomor1

/Pdt.G.S/2022/PN Sbw., dengan membuat perjanjian perdamaian dengan syaratsyaratHalaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1/Padt.G.S./2022/PN.Sbwantara Para Tergugat (sebagai Pihak Pertama) dan Penggugat (Sebagai Pihak Kedua)sebagai berikut :PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan kesepatan bersama untukmenyelesaikan musyawarah dalam hal penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, dengan syarat sebagai berikut :Pasal 1Pihak Pertama sanggup membayar sisa pinjaman/kreditnya

Pasal 14, 20, 24, 28,dan 30 Instruksi Preiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi,jab qabul dan adanya mahar.Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat padaKantor Urusan Agama yang berakibat tidak adanya bukti pernikahan incasu perkawinan antara pemohon dan pemohon II, maka dapat diajukanpermohonan pengesahan pernikahannya kepada Pengadilan Agamasebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor1

Penetapan Nomor 79/Pat.P/2018/PA Jnp.isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenaihalhal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangkapenyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyaperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor1 Tahun

2018/PA Jnp.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada asasnya dalam suatuperkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri danseorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, pengadilan dapatmemberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari Seorangapabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan denganmengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agamasebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 UndangUndang Nomor1

Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhisebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga akan menciptakankondisi ketidakteraturan dalam pencatatan kependudukan.3. Masyarakat muslim dipandang tidak lagi mempedulikan kahidupanberbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnyasampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidakmembutuhkan keterlibatan negara.Hal. 15 dari 18 hal.

45 tahun), agamaIslam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggaldi xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Nopember2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Cbd dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalampemeriksaan permohonan ini:Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh PengadilanTata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor1/P/FP/2018/P.TUN.Kdi, tanggal 28 Desember 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan denganhadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima

seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauankembali atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor1

pencabutan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan pihak Termohontidak keberatan/menyetujui pencabutan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh pihak Para Pemohon, dan sebagaimana aturan/ketentuan dalamBuku Il tersebut di atas, maka terkait keinginan Para Pemohon mencabutpermohonan praperadilannya cukup beralasan secara hukum dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonanpraperadilan tersebut, maka terhadap pemeriksaan perkara praperadilan Nomor1

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuasatau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor1/Pid.Pra/2021/PN KIk dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan;4.

SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016, yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

tetapi tidakberhasil;Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyabertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang,bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

Hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

,Tanggal 22 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat A/ Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor1/Pdt.G/2016/PN.Pmn tanggal 1 November 2016, yang dimohonkanbanding tersebut; Menghukum Tergugat A/Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2269K/Pdt/2017 tanggal

biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapbkan sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2269K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 17 Desember 2018 kemudian terhadapnya diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor1

Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor1/Pdt.G/2019/PN.Pmn tanggal 1 November 2016;3.

., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Dana Kopra Nomor1/29 Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 06/SKTUN/XI/FES/2018, tanggal 6 November2018;Termohon Kasasi ;1. LEWENUSSA AMRIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Nipah Nomor 9 RT 008, RW 001,Kelurahan Petotongan, Jakarta Selatan, pekerjaan KaryawanSwasta;Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/20202.

Sahetapy,S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Dana Kopra Nomor1/29 Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 07/SKTUN/XI/FES/2018, tanggal 28 November2018;Para Termohon Kasasi II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 tentang perkawinan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidakdisebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harusdinyatakan Termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohondengan segala dalildalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan untukmemeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan

tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTermohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering berutangkepada orang lain tanpa sepengethuan Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tigatahun tanpa saling memedulikan; Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidakberhasilMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalahikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebuttelah terbukti rumah tangga

mengusahakankehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial darisebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjangpenderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankanikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah fight:dlasuls ole 2588 awlaall 253Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Dispensasi Pernikahan yang diajukanoleh:Sufian bin Ardi, H umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPedagang, tempat tinggal di RT.02 Desa Cempaka, KecamatanAmuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 02 Januari2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2019/PA.Amt dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp 151000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hariRabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh Drs. H.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa permohonan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor1/P/FP/2021/PTUN.PBR, tanggal 26 Januari 2021;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2021,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor1/P/FP/2021/PTUN.PBR, tanggal 26 Januari 2021;3. Menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohonuntuk seluruhnya;4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon untukmembayar biaya pada perkara ini;Halaman 2 dari 5 halaman.

Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterimakarena telah sesuai dengan maksud pasal 66 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

permohonan tersebut tidak melawan hukumdan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149R.Bg dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab AlAnwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 No. 262/Pdt.G/2011/PA Mp.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

marahdan pernah memukul dan menyakiti Pemohon tanpa alasan yang jelas.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala perkara yangtimbul dari perkara ini.SubsidairApabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor1/Pdt.G/2019/PN Nab. tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILIDalam

banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nab. tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Nabire yang menyatakan bahwa Oktovianus Tabuni, SH. selaku KuasaHukum dari Daniel Alexander Herijadi semula Penggugat, telah mengajukanpermohonan banding pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, agar perkaranyayang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 1/Pdt.G/2019/PNNab., tanggal 16 Mei 2019 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkatbanding;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor1

yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya kontramemori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire kepada Oktovianus Tabuni,SH. selaku Kuasa Hukum dari Pembanding/semula Penggugat, dengan SuratPemberitahuan Dan Penyerahan Balasan Risalah Banding ( Contra MemorieBanding) Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Nab. tanggal 18 Juni 2019;Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor1

yang diajukan olehPembanding/semula Penggugat yaitu Bahwa menurut TerbandingI/semulaTergugat dan TerbandingII/semula TergugatIl, putusan yang telah diambiloleh Judex Factie (Pengadilan Negeri Nabire) dalam perkara Perdata Nomor:1/Pdt.G/2019/PN Nab tanggal 16 Mei 2019 telah sesuai dengan azasazasputusan seperti yang dijelaskan Pasal 178 HIR/189 RBg dan Pasal 50 UUNo.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu memuat dasar alasanyang jelas dan rinci, untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor1