Khusus NomorB.128/KCX/MKR/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor WI8U/62/HK.02.2/1II/2021 pada tanggal O09 Maret 2021, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sdw sebagaiPenggugat;Dan BUDI PURWANTO, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KartuTanda Penduduk Nomor 6407070803580002, bertempat tinggal diKelurahan Barong Tongkok RT 001, Kecamatan Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor1

/Pdt.G.S/2021/PN Sdw sebagai Tergugat ; SOLIKAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang KartuTanda Penduduk Nomor : 6407074604740001, bertempat tinggal diKelurahan Barong Tongkok RT 001, Kecamatan Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Sdw sebagai Tergugat II;yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatansederhana tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah

melunasi sisa tunggakan/sisa kewajibanPIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak agunan dimaksud terjual.Pasal 8Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaianini kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa danmengadili Perkara Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Sdw ini agarmenguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.Pasal 9Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana nomor1

tidak pernah berceraiMenimbang, bahwa dengan Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon danPemohon II tidak dapat memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipilkarena status anak lahir sebelum dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, demistatus hukum dari anak tersebut, Pemohon dan Pemohon Il mohon agar anakyang lahir tanggal 09 Agustus 2012 dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon dan Pemohon Il;Hal.6 dari 9 halm.Putusan Nomor 02 11/Pdt.G/2015/PA.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UndangUndang Nomor1

Panti Nirmala KotaMalang, maka berdasarkan pasal 42 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah daripasangan Pemohon Idan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa apabila akta kelahiran tersebut tidak ada,maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak, oleh karena itupermohonan Pemohon!

dan Pemohon II patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (3) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilantersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yangbersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, maka dariitu kepada Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan untuk mencatatkanpenetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kota Malang;Hal.7 dari 9 halm.Putusan Nomor 02 11/Padt.G/2015/PA.MlgMenimbang bahwa

Menolak gugatan Penggugat;Be Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr. tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa kuasaHukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 14Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 6 Mei

Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini.Dan Atau :(et aequo et Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadil adilnya bono );Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa hukumTerbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telahdiberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa hukumPembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 sesuai RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 15 Juni 2020;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kedua belah pihak telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelan pemberitahuan, sesuai risalahpemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasing Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr kepada kuasa Pembanding semula Penggugat danKuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus limapuluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020oleh kami Corry Sahusilawane, S.H.

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 tentang perkawinan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidakdisebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harusdinyatakan Termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohondengan segala dalildalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan untukmemeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan

tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTermohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering berutangkepada orang lain tanpa sepengethuan Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tigatahun tanpa saling memedulikan; Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidakberhasilMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalahikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebuttelah terbukti rumah tangga

mengusahakankehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial darisebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjangpenderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankanikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah fight:dlasuls ole 2588 awlaall 253Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterimakarena telah sesuai dengan maksud pasal 66 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

permohonan tersebut tidak melawan hukumdan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149R.Bg dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab AlAnwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 No. 262/Pdt.G/2011/PA Mp.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

marahdan pernah memukul dan menyakiti Pemohon tanpa alasan yang jelas.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Berkas perkara Nomor 1/Pdt/G/2020/PN.Kwg dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Karawang pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor1/Pdt.G/2020/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Pembanding/semula Penggugat dan Penggugat II, melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan permohonan banding yang dibuat dan di tandatangani olehPanitera Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Akta PernyataanPermohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Kwg tanggal 14 Agustus 2020,agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang Nomor1

/semula Tergugat, pada 19 Agustus 2020, Turut Terbandingl/semula Turut Tergugat . pada tanggal 19 Agustus 2020, dan kepada TurutTerbanding II/semula Turut Tergugat Il pada tanggal 26 Agustus 2020Menimbang, bahwa atas pernyataan bandingnya tersebut, ParaPembanding/semula Para Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding,sedangkan Terbanding/semula Tergugat juga tidak menyerahkan KontraMemori Banding;Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalamrisalahpemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor1

telah ditentukan oleh UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas permohonan banding tesebut, ternyatabahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak menyampaikanMemori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasanmengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor1/Pdt.G/2020/PN.

Kudus;69. 3 (tiga) lembar print out yang berjudul Daftar Usulan" yangterdiri dari kolom NO; GESER; SEMULA; MENJADI pada nomor1 Akhmad Shofian, dst.;Halaman 12 Penetapan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT SMG70. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat TimPenilai Kinerja PNS Kab.

AgusSulistiono;92. 1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kKolomNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1. Jaya Hartono, S.IP;93. 2 (dua) lembar print out dokumen yang terdiri dari kolomNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1. Iswahyudi, SPd, M.Pd;94. 2 (dua) lembar print out dengan judul Rabu Malam yangterdiri dari kolom NO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATANBARU pada nomor 1.

Agus Widodo, SmHk;96. 1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolomNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1. Jaya Hartono, S.IP;97. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi(Staf) yang terdiri dari kolom NO, NAMA, JABATAN LAMA,JABATAN BARU pada nomor 1.

Zaenal Arifin, SE;98. 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Promosi(Staf), Selasa, 28052019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolomHalaman 16 Penetapan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT SMGNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1. Zaenal Arifin, SE;99. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi(Staf), Selasa, 28052019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolomNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1.

500 GB, S/N: 4COMVJUL yangdiperoleh dari Laptop Lenovo Ideapad 10014IBD, S/N:PFOD37Y0, Factory ID: JVHFC1;152. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomorserial DVDR SN: MAP633VL06082253 5;153. 1 (satu) lembar form permohonan pengiriman uang BCAtertanggal 8 November 2019 dengan Pengirim Soeparlan kenomor rekening 8844201903100015/Rekening PenampunganKPKPerkara Kab.Kudus dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah);Halaman 23 Penetapan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT SMGBarang bukti nomor1

Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 3 April 2018 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi padatanggal 10 April dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bkt, telahmengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah samadengan objek perkara dalam perkara Perdata Nomor1

Foto copy salinan putusan perdata Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Bkt, diberi tanda P1;2. Foto copy salinan putusan perdata Pengadilan Tinggi Sumatera BaratNomor 22/PDT/2016/PT.PDG, diberi tanda P2;3.

Berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka eksepsi seluruh Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah samadengan objek' perkara dalam perkara Perdata Nomor1/Pdt.G/2015/PN.BKT, antara Penggugat dengan TERGUGAT, yaitusebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah terletak di JI. H.

dan telah di pecah menjadi SHM No.1417, 1479, 1418 dengan batas batas :Sebelah Utara berbatas dengan Tanah YusniSebelah Selatan berbatas dengan Jalan Abdul MananSebelah Timur berbatas dengan Jalan LingkarSebelah Barat berbatas dengan suami ZeinBahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor1/Pdt.G.2015/PN.BKT tanggal 6 Januari 2016, amarnya berbunyi sebagaiberikut:Dalam Eksepsi :Menolak Eksespsi TergugatXDalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian2.

Negeri Bukittinggi Nomor1/Pdt.G/2015/PN Bkt Juncto putusan perkara perdata Pengadilan TinggiSumatera Barat nomor 22/Pdt/2016/PT Pdg memuat petitum sebagaimanatelah disebutkan dalam gugatan penggugat diatas ; Bahwa benar saat ini objek sengketa masih berada dalam kekuasaantergugat VI dan Tergugat VI sebagai pihak yang dikalahkan, dengan katalain hingga saat ini belum ada eksekusi terhadap Putusan PengadilanNegeri Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bkt Juncto putusan perkaraperdata Pengadilan Tinggi

Tingkat Atas,tempat kediaman di Ayah Tiri (a.N Bapak Ilun Irsya) Di JalanBinong Jati No.12, Rt.002 Rw.007, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Desember2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Badg dari Penggugat;2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Badg selesai karena dicabut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241000( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kamioleh kami Dra. Hj.

.MENGADILItelah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orangyang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama: 4 (empat) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya darilamanya pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1

(satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor: 005941 ;: 005945 ;: 005940 ;: 005949 ;: 005950 ;: 005946 ;e 1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor : 005947 ;e 1 (satu) lembar foto copy in banking dari Nanang ke Eri Dian Kurniawan ;Terlampir dalam berkas perkara ;6.

dalilgugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraiansebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975,dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah berdasar hukum dansudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwaperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secaraadat dan agama Hindu melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindudan Adat Bali pada tanggal 18 Mei 2009, di Kecamatan Silemadeg Barat,Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor1

Hal ini sebagaimana diatur dalamPasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,yang menentukan bahwa: Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segalaakibatakibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftarHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.Tabpencatatan kantor pencatatan oleh Pegavai Pencatat, kecuali bagi merekayang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agamayang telah mempunyai

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Mei2009, di Kecamatan Silemadeg Barat, Kabupaten Tabanan denganKutipan Akta Perkawinan tertanggal 11 Desember 2009, dimanaPenggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugatsebagai Purusa, putus karena perceraian;Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.Tab4.

,Adhitya Ariwirawan, SH., MH.Panitera Pengganti,Made Oka Sarasmijaya, SH.Perincian Biaya : Pendaftaran :Rp. 30.000,Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.TabBiaya ProsesRp. 50.000, Pangilan : Ro. 480.000,PNBP Panggilan :Rp. 5.000.Materai :Rp. 6.000,Redaksi :Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 576.000, (lima ratus tujuh puluh enam riburupiah)Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.Tab

menjadiwewenang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohonagar pernikahan pemohon Gaffar bin Syarifuddin dengan pemohon II Santibinti Baharuddin disahkan menurut hukum dan perundangundangan, sehinggadengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon Gaffar bin Syarifuddin dengan pemohon II Santi binti Baharuddintelah melangsunkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam danterpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor1

Rahmanbin Ambo Tang pemohon Il.Salinan Penetapan Nomor 254/Padt.P/2015/PA Mks Hal 5 dari 8 Hal Bahwa, pemohon Gaffar bin Syarifuddin berstatus perjaka dan pemohon IlSanti binti Baharuddin berstatus perawan serta antara pemohon danpemohon Il tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Gaffar bin Syarifuddin danpemohon II Santi binti Baharuddin telah memenuhi syarat dan rukun pernikahanberdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Gaffarbin Syarifuddin dan pemohon II Santi binti Baharuddin tidak ada penghalangatau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud

Lakilaki, Agama Budha, pekerjaan ,alamat Kabupaten Aceh Jaya (Sekarang beralamat di RumahTahanan Calang), selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Calang pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor1

,M.H. danPaijal Usrin Siregar, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Cag tanggal 1 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga,Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Cagdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudiansyah S.H.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha ara Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg., tanggal 15 Mei3. Berkas perkara tersebut dan su at lainnya yang berhubunganDUDUK SENGKETAmenerima keadaankeadaan mengenaiamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIMenyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tidak diterima ; ""DALAM POKOK PERKARA ; 2202 2022 nno nnn1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.235.000.00dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; 49409 on o nneBahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Ne Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg. diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada tanggal 15 Mei 2017 dengan dihadiri, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergug banding dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi/Pembanding Bonen ec cece cece ccc ccctencne ce ccececenteneneeeeeeBahwa Tergugat

untukmempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon dalam setiap persidangan dan pula kedua belah pihak telah didamaikanmelalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStri ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga haruslebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yangberbunyi: 222 nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnLj> Leo 2 ww px do el de LvArtinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.I1)harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anakPemohon I dengan anak Pemohon II tersebut, sudahdiberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah = KantorUrusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, akantetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan(ditolak) karena umur kedua calon mempelai belummemenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor1

tahun 1974 ;Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor1 tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpanganterhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor1 tahun 1974, Para Pemohon harus meminta dispensasikepada Pengadilan =;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan saksisaksi, Pemohon I baru berumur 15 tahun, 4 bulan danbukti (P.3) Pemohon II baru berumur 16 tahun, 11bulan ;Menimbang, bahwa anak Pemohon II meskipun belummencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidanganterbukti

2016/PAPal.SUBSIDAIRApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 26 Juli 2016 dan 25 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan.Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

461/Pdt.G/2016/PA Pal.Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyabertetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalm fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor1

tanggal Pemberkatan Nikah No. 036/AP/GBISGP/XII/2017, pada hariJumat tanggal O01 Desember 2017, di Gereja Bethel Injil Sepenuh KotaPematang Siantar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan;Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pms.Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalamhal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, PencatatanPerkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Pematangsiantar;Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan buktibukti permohonanmaka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohonSupaya dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal Pemberkatan Nikah Nomor : 003/AN/GPRIML/PS/V1I/2018, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018, di Gereja PantekostaRahmat Jemaat ImmanuelKota Pematang Siantar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Halaman 15 dari 10 halaman Penetapan Nomor 69/Pat.P/2019/PNPms.Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum = masingmasing agamanya dankepercayaannya

Ketentuan Peraturan PerundangUndangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 36 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalamhal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, PencatatanPerkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1

tinggal d') RT 10 #RW 05 DesaBatu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, pekerjaanPetani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Selanjutnya pihak Penggugat menerangkan bahwa para pihak bersedia dansepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatan sederhana diPengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana termuat dalam Formulir GugatanSederhana dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, secara damai melaluimekanisme perdamaian di hadapan Hakim perkara perdata gugatan sederhana Nomor1

/Pdt.G.S/2022/PN Sbw., dengan membuat perjanjian perdamaian dengan syaratsyaratHalaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1/Padt.G.S./2022/PN.Sbwantara Para Tergugat (sebagai Pihak Pertama) dan Penggugat (Sebagai Pihak Kedua)sebagai berikut :PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan kesepatan bersama untukmenyelesaikan musyawarah dalam hal penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, dengan syarat sebagai berikut :Pasal 1Pihak Pertama sanggup membayar sisa pinjaman/kreditnya

hukum;SUBSIDER:Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 440/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 22 Juni 2016 dan tanggal 14 Juli 2016 yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

/PA Pal.Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyaPenggugat bertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang,bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1