Haryanto Halim adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat;Menyatakan Surat Perjanjian antara Muchammad Thalib (TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan Jaja Miharja dkk (TurutTergugat , Il, Ill, IV dan V (Para Turut Tergugat) yang dijadikan dasarmenguasai tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan TurutTergugat , Il, Ill, IV dan V (Para Turut Tergugat) telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Nomor 978 K/Pdt/2020dasar menguasai tanah sengketa adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat:;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan TurutTergugat , Il, Ill, IV dan V (Para Turut Tergugat) telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan merugikanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaipemilik sah terhadap tanah objek sengketa dengan ukuran panjang50 m, lebar 40 m dengan luas 2.000 m?

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasai tanah memagar dengan menggunakan panjang, bambu dan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai Pemilik yang sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige daaad);7.

nya paman penggugat mengajak tergugat untuk minumkopi bersama,paman penggugat berkata silahkan kalian pagar tapi buatjalan masuk kami untuk ke kebun sawit serta paman pengugat berkatatanah ini masih kami urus sebelum ada kekuatan hukum tetap,namunpada saat paman penggugat pulang ternyata tukang paman penggugatdi suruh pulang oleh tergugat10.Bahwa dari perbuatan TERGUGAT, Penggugat mengalami kerugian11materil pada pihak tergugat,atas kejadian tersebut jelasjelas melakukanperbuatan melawan hukum(onrechmatige

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengancara menguasai tanah memagar dengfan menggunakan panjang, bambudan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanopa adanya izin dariPenggugat sebagai Pemilik yang sah, sampai dengan gugatan inidilayangi ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatanmelawan Hukum (Onrechmatige daaad);7.

obyek sengketa dalam perkara A quo makapetitum ke5 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum juga Majelis Hakimkabulkan;Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke6 tentang yang Menyatakanperbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasaitanah memagar dengan menggunakan panjang, bambu dan membuat pondokdi tanah milik Penggugat, tanoa adanya izin dari Penggugat sebagai Pemilikyang sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri KotaBengkulu adalah Perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengancara menguasai tanah memagar dengan menggunakan panjang, bambudan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanpa adanya izin dariPenggugat sebagai Pemilik yang sah, sampai dengan gugatan inidilayangkan ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatanmelawan Hukum (Onrechmatige daaad);7. Memerintahkan Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat danmencabut panjang, bambu serta pondok yang di buat atau di suruh olehTergugat;8.

Bahwaakibat perbuatan Tergugat yang telah memberikan jaminan berupa 3lembar cek yang temyata tidak ada dananya (kosong) serta perbuatanTergugat yang tidak mau membayar hutang sebesar Rp.15.000.000.kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2002 sampai saat ini, telahmendatangkan kerugian bagi Penggugat sehingga perbuatan Tergugatjelastelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sesuaidengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan olehnya wajar apabilaPenggugat menuntut kerugian yang dialami

(lima juta tujuh ratus riburupiah), kepada Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) karena telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat Rekonvensi ;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjamanserta tuntutan kerugian yang dialami kepada Penggugat Rekonvensi yaknisebesar : Hutang pokok Tergugat adalah Rp. 15.000.000. x bunga 14 %=Rp. 2. 100. 000.

/Pdt/201516.17.18.19.diminta kembali oleh Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanahyang dipinjam tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanahterperkara/objektum itis secara tanpa hak, serta tidak maumengembalikannya pada saat diminta kembali oleh Penggugat selakupemilik yang sah atas tanah terperkara adalah merupakan tindakankesewenangwenangan (wilekuur) dan bertentangan dengan hukum,sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menempati danmemanfaatkan tanah terperkara secara tanoa hak adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepadaPenggugat dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat, bila perludengan bantuan alat keamanan Negara;6.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal1365 KUHPerdata dapat diberlakukan terhadap subyek pelakuPerorangan atau Badan Hukum dan Penguasa atau Pemerintahatau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau PenyelenggaraHlm. 6 Putusan No.75/PDT/2017/PT SMGNegara sehingga dikenal istilah Perbutan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) dan ada pula istilah Perbuatan MelawanHukum oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad).Bahwa di dalam hukum dikenal adanya asas preferensi hukum yangdiberlakukan

uraian di atas berdasar menurut hukum apabiladengan berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang telah diundangan dan berlaku sejak17 Oktober 2014,khususnya Pasal 85 ayat (1) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Adminisitrasi Pemerintahan, maka berpedomanpada asas Lex Posteriori derogat legi a Posterioridan asasLexSpecialist Derogat Legi Generali : sejak tanggal 17 Oktober 2014gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PenguasaHim. 8 Putusan No.75/PDT/2017/PT SMG(onrechmatige

Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat Surat PernyataanTanah atas nama Rudi tanggal 06 Desember 2017 di atas tanah penggugatdan kemudian menguasainya merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);6. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah obyek perkara kepadapenggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebanikewajiban lain dalam bentuk apapun:7.

Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), maka patutdan adil pula Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukumTergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalamkeadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalambentuk apapun, dan selanjutnya menyatakan Surat Keterangan Tanah(SKT) atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat

Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerobot, merusak tanamtumbuh dan yang Penggugat buat di atas tanah sengketa tidakberalasan hukum dan sebagai perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);:8.

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi /Para Penggugat Konpensi yang merusak dan /atau merubuhkan pagar panel milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sebesar Rp.80.919.000,- ( delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);4.

Gugatan a quo, Para Tergugat Rekonpensimenyatakan pagar panel yang menutup jalan Grabin sebelah selatanruntuh/roboh pada bulan Maret 2014 karena banjir (vide Gugatan angka7 halaman 6), padahal fakta yang sebenarnya adalah Para TergugatRekonpensi telah melakukan perusakan dengan cara menghancurkanpagar panel yang telah dibangun oleh Penggugat Rekonpensi di atastanah miliknya ;Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang merusak danmerobohkan pagar panel tersebut merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige

daad) yang merugikan Penggugat Rekonpensimenurut Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan :"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkanHalaman 43 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNGkerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Di dalam doktrin hukum yang berkembang mengenai unsurunsurperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dijabarkansebagaimana berikut :Pendapat Hoge Raad:Rumusan tersebut dituangkan dalam Standart Arrest

Rekonpensi yangmerubuhkan pagar panel milik Penggugat Rekonpensi yangdibangun/didirikan diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi telahmerugikan hak dari Penggugat Rekonpensi, sehingga segala perbuatanPara Tergugat Rekonpensi bukan saja telah memenuhi salah satu kriteriaadanya "Perbuatan Melawan Hukum", melainkan perbuatan dari ParaTergugat Rekonpensi tersebut jelasjelas telah memenuhi keempat unsurtersebut di atas ;Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi tersebut, unsurunsurperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi yang merusak dan/atau merubuhkan pagar panel milikPenggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) ;3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untukmembayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Halaman 47 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNGKonpensi sebesar Rp. 80.919. 000, (delapan puluh juta sembilan ratussembilan belas ribu rupiah) ;4.

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi /Para PenggugatKonpensi yang merusak dan /atau merubuhkan pagar panel milikPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige daad);Halaman 88 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNG3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensiuntuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sebesar Rp.80.919.000, ( delapan puluh jutaSembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);4.

Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.;Pasal 11:Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa OlehPengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga menyebabkangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

yang di dalamnnya mengandung tuntutanuntuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan,atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi Sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 2 Ayat (1):Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara:Pasal 10:Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkaaperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 11:Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN MrhPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa OlehPengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga menyebabkangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada pokoknya adalah PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negerimaka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN MrhMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV pada pokoknya adalah PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negerimaka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat

Bahwa Tergugat III melakukan pelelangan jaminan Sertifikat HakMilik Nomor 483 milik Penggugat yang terletak di Jalan PusponjoloBarat III/10 Semarang yang sedang dalam sengketa di PengadilanNegeri Semarang sehingga merugikan Penggugat;13.Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill tersebut di atasbenarbenar telah merugikan Penggugat sehingga jelaslah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimanadimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;14.Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas

yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat III telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pada Tergugat ;6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor483 yang dikuasai oleh Tergugat II pada Penggugat;.

BUKTIP11.Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menjual atau mengalihkan Tanahtersebut dan tidak memberikan HAK Penggugat atas 40% (empat puluh)persen dari Tanah Seluas 7.951.80M2, yaitu 3.180,72M2 adalah jelasjelas suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yangsangat merugikan Penggugat baik secara Materil maupun Immateril(moril).

Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat.3. Menyatakan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.

KOMPETENSI ABSOLUTBahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)(selanjutnya disebut Perma 2/2019), Pengadilan Negeri JakartaSelatan tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Perbuatan MelawanHukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)sebagaimana diajukan oleh Penggugat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat

(1) Perma 2/2019 menyatakan sebagaiberikut:Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Perkara Nomor : 506/Pdt/2020/PT.DKIPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara.Bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 tersebut, disebutkandalam Pasal 1 ayat (2) Perma 2/2019 yang berbunyi:Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan

Olehkarenanya, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh BadanPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) tunduk pada ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam Perma 2/2019;Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh BadanPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) diajukan sebelumtanggal diundangkannya Perma 2/2019, maka berlaku ketentuan yangdiatur dalam Ketentuan Penutup Perma 2/2019 yaitu pada Pasal 10 danPasal 11 yang menyebutkan bahwasanya terhadap Pebuatan MelawanHukum oleh Badan dan/atau Pejabat

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I atau Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat dalam hal pernyataan pailit diajukan dengan etikat buruk mengganggu / melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum merupakan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige

memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2012 , Nomor98/Pdt.G/2012/PNMdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill dalamIntervensi ; = === 2222 no nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne neeDALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ; Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikat baik ; Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige

Bahwa dari rumusan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang unsurnya sebagai berikut : ADANYA SUATU PERBUATAN:Tindakan atau perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :a. Perbuatan Tergugat yang telah mengalinkan Tanah HakGarapan Milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuanPenggugat kepada Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IVmerupakan perbuatan melawan hukum;b.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas bahwaperbuatan dari Para Tergugat dapat diketegorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige Daad) karena perbuatan tersebutbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hak subyektifPenggugat sebagai pemilik sah hak garapan atas obyek sengketa,melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan azas kepatutan,ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap

Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawanhukum tidak disyaratkan 4 (empat) macam kriteria sebagaimanadisebutkan pada angka 11 di atas terpenuhi secara kumulatif, akan tetapicukup dengan dipenuhinya salah satu kriteria diatas secara alternatif,berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatanmelawan hukum dan dengan demikian maka perbuatan Para Tergugatmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2020/PN.GNS14

dasarnya tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, dan Turut Tergugat IIIsebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata yang menyatakan Tiaptiap perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;38.Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1) menegaskan :Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pat.G/2020/PN CbiPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha NegaraBerdasarkan ketentuan dan halhal yang diuraikan diatas dikarenakan faktahukum telah terungkap secara tegas dan jelas bahwa untuk mengadiliPerkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,maka gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan

Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugattelah keliru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negen Cibinongkarena tuntutan Para Penggugat dalam Pokok Perkaranya Petitum poin 8Khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat yang menyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum; bahwa sebagaimana diatur dalamFeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang FedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1) menegaskan :Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha NegaraBerdasarkan ketentuan dan halhal yang diuraikan diatas dikarenakan faktahukum telah terungkap secara tegas dan jelas bahwa untuk mengadillPerkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,maka gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan Negen Cibinong (Perdata)telah menyalahi kewenangan mengadili

Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1)menegaskan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, TurutTergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat IIl tersebut para Penggugatmengajukan bantahan dengan dalil dalil yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berhak untuk mengadili Perkara No.49/Pdt.G/2020

selaras, serasi dan seimbang, jaminan semacam inimemberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepadaPemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu untukHalaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2019/PN Msbdiperhatikan dan merupakan kewajiban Negara untuk menciptkanlingkungan hidup yang baik dan sehat;12.Bahwa tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugisebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatanmelawan hukum oleh penguasa (onrechmatige

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang hanyamembebaskan/ mengganti rugi Sebagian tanah dan rumah milikPenggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechmatige Overheids Daad);4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membebaskandan mengganti rugi secara keseluruhan tanah dan bangunan milikPenggugat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 30(hari) sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;5.

Bahwa tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ menggantirugi sebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakanperbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige Overheids Daad)sebagimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata yangsangat merugikan hakhak Penggugat;13.

dan Fakta yangditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis mencermati denganseksama bahwa pada prinsipnya dalildalil gugatan penggugat mengandungmateri tentang suatu keberatan, dimana pada pokoknya menurut PenggugatHalaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2019/PN Msbtindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugi sebagian tanahdan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukumoleh penguasa (onrechmatige

Bahwa tindakan Tergugat ; Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas benarbenar telah merugikan Penggugat sehingga jelaslah merupakan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUH Perdata.14.Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas sangatlah tdak dapat dinilaidengan uang tetapi karena hukum mengharuskan kerugian dinilai denganuang maka kerugian Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :a) Kerugian Materiil: Harga tanah/bangunan SHM No.483=Rp.2.5Milyar.b) Kerugian

Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya padaTergugat I.6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat HM No.483yang dikuasai oleh Tergugat II pada Penggugat7.

tidakmembayarkan uang pembayaran dari Penggugat dari Penggugat25Rp.1.950.000.000, pada Tergugat II (Bank Bukopin) ; sehingga hutangTergugat pada Tergugat II tidak terbayar dan tetap macet.Bahwa tanggal 18 Juni 2014 Tergugat II dan Tergugat III melelang jaminankredit Sertifikat HM No.483 dengan harga limit Rp.1.758.500.000, uangjaminan Rp.352.000.000,Bahwa tindakan Tergugat ; Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut diatasbenarbenar telah merugikan Penggugat ; sehingga jelaslah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;